MEDAN, iNewsMedan.id - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Agus Andrianto mengungkapkan komitmennya untuk menjalankan program 100 hari yang sejalan dengan arahan dan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto.

Agus menekankan pentingnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi, dan penyediaan makanan bergizi gratis sebagai fokus utama dalam pelaksanaan tugas mereka.

"Sebagai kementerian yang menjaga pintu gerbang negara, kami di Imigrasi berkomitmen untuk memastikan kedaulatan negara tidak diinjak-injak oleh orang asing. Kami akan melakukan seleksi ketat terhadap kehadiran mereka," ujar Agus saat berkunjung ke Warkop Jurnalis Medan di Jalan Agus Salim, Kota Medan, Selasa (17/12/2024).

Mantan Waka Polri itu juga menekankan bahwa kehadiran orang asing di Indonesia harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi dan tidak mengancam pekerjaan warga lokal.

Agus juga menyentuh isu pemasyarakatan terkait kejahatan narkoba. Ia mengungkapkan bahwa Presiden telah menugaskan kementeriannya untuk mengambil langkah tegas dalam mengatasi peredaran narkoba yang melibatkan jaringan kriminal, terutama yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas). 

"Kami yakin bahwa para narapidana ini seringkali hanya menjadi kambing hitam, sedangkan pemodal utamanya berada di luar Lapas," tegasnya.

"Kami bertekad untuk memutus mata rantai peredaran narkoba, sehingga tidak ada lagi praktik yang merusak di dalam Lapas," tambah Agus.

Dengan penegasan serta langkah strategis tersebut, Agus Andrianto berharap agar kementerian yang dipimpinnya dapat berkontribusi signifikan terhadap stabilitas dan kedaulatan negara serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat Indonesia.

Editor : Odi Siregar

JAKARTA, investor.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku, kementeriannya tidak memiliki program dalam 100 hari kerjanya. Menurut Natalius, programnya adalah program selama 5 tahun ke depan, tak terbatas hanya 100 hari kerja.

“Saya sampaikan bahwa kami tidak punya program 100 hari," ujar Natalius dalam rapat perdana dengan Komisi XIII DPR, di Ruang Pansus DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Dikatakan, Natalius, pihaknya telah menerima Perpres tentang Kementerian HAM, dan segera mendapatkan Permen tentang Hak Asasi Manusia. Natalius mengatakan akan melantik sejumlah pejabat di Kementerian HAM.

"Orang bertanya, apakah itu bagian dari program 100 hari, kami tidak punya program 100 hari," tandas Natalius.

Menurut Natalius, kementeriannya memiliki program yang disebutnya emergency condition. Program ini untuk membangun rakyat bangsa dan negera selama lima tahun kalau dipertahankan.

"Andaikan saya menyatakan program  100 hari adalah tata laksana, revitalisasi, organisasi dan pembangunan organisasi maka saya sudah selesai 7 hari pak, nanti kalau setelah itu diam pak, enggak ada yang kerja," imbuhnya. 

Kerena itu, Natalius mengatakan dirinya akan menempatkan lima tahun ke depan sebagai kondisi emergensi.

"Karena itu saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emergency dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat sebagaimana tugas yang diberikan kepada kami," pungkas Natalius.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan tidak memiliki program 100 hari, tetapi memiliki program lima tahun yang ditetapkan sebagai kondisi darurat untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara.

"Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency condition (keadaan darurat) untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," ujar Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Padahal, pada Rabu (23/10), Pigai mengatakan bahwa dirinya akan fokus pada pemantapan struktur dan penataan sistem di Kementerian HAM dalam 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Berikutnya, Pigai akan melakukan penempatan personel di Kementerian HAM.

"Andaikan saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi, dan pembangunan organisasi dan pengisian staf maka saya sudah selesai (dalam) tujuh hari,” katanya.

Pigai menceritakan bahwa rapat perdana yang ia pimpin saat baru dilantik menjadi Menteri HAM adalah menyusun organisasi, bukan mendengarkan masukan dari staf.

"Saya langsung pimpin, langsung bikin. Rancangan yang mereka (Kementerian HAM) siapkan, langsung saya susun, coret ini masukan, coret ini masukan, saya susun lagi, masukan ke atas," kata Pigai.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum dirinya berangkat ke Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih, Kementerian HAM sudah mengadakan pertemuan lebih kurang 6–7 kali.

"Hampir 90 persen struktur organisasi kami, tugas pokok dan fungsi sudah selesai," tambahnya.

Ia memperkirakan pada Senin (4/11) atau Selasa (5/11) pekan depan, Kementerian HAM akan melaksanakan pelantikan untuk struktur baru.

Oleh karena itu, Pigai menyatakan Kementerian HAM tidak memiliki program 100 hari dan menempatkan lima tahun sebagai kondisi darurat sehingga seluruh pegawai Kementerian HAM harus dalam kondisi siap untuk melayani kebutuhan publik.

Selama lima tahun ke depan, Pigai menegaskan Kementerian HAM berkomitmen untuk berada di garis terdepan dalam rangka memastikan kebijakan-kebijakan HAM sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, yang layak mendapatkan, serta orang-orang yang berada di ujung pembangunan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024