REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Presiden dimakzulkan Yoon Suk Yeol dibebaskan dari tahanan pada Sabtu (8/3/2025). Hal ini menyusul putusan pengadilan, 52 hari setelah ia ditahan atas tuduhan menghasut pemberontakan dalam upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.

Yoon dibebaskan dari Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, tepat di selatan ibu kota, satu hari setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengabulkan permintaannya untuk membatalkan penangkapannya.

Yoon dibebaskan tak lama setelah Jaksa Agung Shim Woo-jung menerima putusan pengadilan untuk membebaskan presiden yang diskors tersebut.

"Saya menghargai keberanian dan tekad pengadilan dalam mengoreksi pelanggaran hukum," kata Yoon kepada tim hukumnya, saat ia meninggalkan pusat tahanan di tengah sorak-sorai para pendukung dan anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa.

Dengan pembebasannya, Yoon akan dapat diadili tanpa penahanan fisik.

Pada Jumat, pengadilan menyetujui permintaan Yoon setelah memastikan bahwa dakwaan terhadapnya pada 26 Januari terkait tuduhan pemberontakan, yang memungkinkan perpanjangan masa penahanan, disampaikan hanya beberapa jam setelah masa penahanan awal berakhir.

Periode penahanan awal selama 10 hari tidak termasuk waktu dokumen dikirim ke pengadilan untuk meninjau apakah perlu mengeluarkan surat perintah penangkapan, sehingga memundurkan batas waktu penahanan Yoon hingga sekitar pukul 9 pagi pada tanggal 26 Januari.

Sementara itu, jaksa penuntut mendakwanya sesaat sebelum pukul 7 malam hari itu, pada tanggal yang sama menurut pengadilan.

SEOUL, investor.id – Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan saat ini telah dibebaskan dari penahanan pada Sabtu (8/3/2025). Pengadilan negara tersebut membatalkan penangkapan Yoon atas dasar prosedural, tetapi ia masih diselidiki atas pernyataan darurat militer yang dibuatnya.

Presiden yang diskors tersebut sebelumnya ditahan dalam penggerebekan dini hari pada Januari 2025 atas tuduhan pemberontakan. Pasalnya, pada 3 Desember 2024 ia telah dituduh berusaha menumbangkan pemerintahan sipil.

Yoon Suk Yeol berjalan keluar dari pusat penahanan sambil tersenyum, sebelum membungkuk dalam-dalam di hadapan kerumunan kecil pendukung yang bersorak-sorai.

"Saya menundukkan kepala sebagai rasa terima kasih kepada rakyat negara ini," ucap Yoon dalam pernyataan resminya yang dirilis melalui pengacaranya, seperti dikutip AFP, Sabtu.

Sehari sebelumnya, pengadilan Korsel telah membatalkan surat perintah penangkapannya atas dasar teknis dan hukum. Keputusan ini dinilai jaksa yang menyelidiki Yoon sebagai langkah "tidak adil".

Yoon dibebaskan setelah jaksa mengesampingkan hak mereka untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan, secara khusus tentang rincian teknis penahanannya atas tuduhan pidana.

Yoon juga menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi Korsel yang terpisah, tentang apakah akan menegakkan pemakzulannya dan secara resmi mencopotnya dari jabatan. Keputusan hakim dapat dirilis kapan saja.

"Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi dan pertimbangan terkait, Jaksa Agung telah menginstruksikan tim untuk secara aktif menyampaikan argumennya di hadapan pengadilan tingkat pertama sebagai gantinya (daripada mengajukan banding atas pembebasan Yoon dari tahanan)," kata jaksa penuntut.

Korea Selatan harus mengadakan pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari jika Yoon dicopot dari jabatan.

Kasus pidana terhadapnya akan terus berlanjut meskipun ia secara resmi dicopot dari jabatannya.

Pemulihan Supremasi Hukum

Pengacara Yoon, yang telah mengajukan permintaan untuk membatalkan penangkapannya bulan lalu dengan alasan penahanannya melanggar hukum karena jaksa penuntut menunggu terlalu lama untuk mendakwanya, memuji pembebasannya.

"Pembebasan presiden menandakan pemulihan supremasi hukum," jelas tim hukumnya dalam pernyataan resmi.

Yoon masuk ke dalam konvoi kendaraan dan langsung melaju ke kediaman presiden, wartawan AFP melihat, keluar dari mobilnya di luar kompleks kepresidenan untuk menyambut ratusan pendukung yang bersorak-sorai menunggu di luar.

Pihak oposisi mengecam keputusan tersebut, dengan pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung mengatakan dalam sebuah rapat umum mereka akan berjuang sampai pemberontakan berakhir.

Yoon, mantan jaksa penuntut, menjerumuskan Korsel yang demokratis ke dalam kekacauan pada Desember 2024, dengan menangguhkan pemerintahan sipil untuk sementara waktu dan mengirim tentara ke parlemen.

Ia telah didakwa melakukan pemberontakan atas deklarasi darurat militernya, yang ditolak oleh anggota parlemen dalam beberapa jam sebelum memakzulkannya.

Pria berusia 64 tahun itu menolak penangkapan selama dua minggu, dalam kebuntuan yang menegangkan antara tim keamanannya dan penyidik ​​di kediaman resminya di Seoul. Ia akhirnya ditahan pada 15 Januari 2025.

Sebagian besar persidangan pemakzulan berpusat pada apakah Yoon melanggar konstitusi dengan mengumumkan darurat militer, yang diperuntukkan bagi keadaan darurat nasional atau masa perang.

Pihak oposisi menuduhnya mengambil tindakan luar biasa tanpa pembenaran yang tepat.

Pengacara Yoon mengatakan kliennya itu mengumumkan darurat militer untuk memperingatkan negara akan bahaya "kediktatoran legislatif" oleh pihak oposisi.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, dibebaskan dari tahanan pada Jumat (7/3) setelah pengadilan mengabulkan permohonannya untuk membatalkan penangkapannya.

Aparat menangkap Yoon terkait pemeriksaan dugaan pemberontakan dan penyalahgunaan kewenangan dengan pemberlakuan darurat militer sepihak pada awal Desember 2024.

Dikutip kantor berita Yonhap pada Jumat (7/3), Yoon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul bulan lalu, dengan alasan bahwa dakwaan terhadapnya atas deklarasi darurat militer pada 3 Desember tidak sah.

Yoon telah menghadapi sidang pemakzulan terakhirnya pada Selasa (25/2) di Mahkamah Konstitusi sebelum para hakim memutuskan apakah akan secara resmi mengesahkan pemakzulan sang presiden.

Presiden berusia 64 tahun itu telah mendekam di balik jeruji sejak ditangkap pada Januari lalu atas tuduhan pemberontakan setelah menerapkan darurat militer sepihak pada awal Desember 2024.

Pemberontakan merupakan tuduhan kejahatan yang dapat membuat Yoon dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati jika terbukti bersalah.

Putusan final dari hakim MK terkait pemakzulan ini diperkirakan akan diumumkan pada pertengahan Maret ini.

Jika MK memutuskan mengesahkan pemakzulan Yoon, Korea Selatan harus menggelar pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari.

Pengacara Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan akan mengambil tindakan hukum usai kediaman Yoon didatangi penyidik kantor investigasi korupsi untuk menjalankan surat perintah penangkapan. Pengacara Yoon menilai surat itu ilegal dan tidak sah.

Dilansir Yonhap News Agency, Jumat (3/1/2025), penyidik memasuki kediaman Presiden Yook sejak dini hari tadi. Mereka datang untuk menahan Yoon atas kegagalannya memberlakukan darurat militer bulan lalu.

Kedatangan penyidik telah diblokir oleh pasukannya di dekat kediaman. Pendukung garis keras juga berada di depan kediaman Yook di ibu kota Seoul itu.

Salah satu perwakilan hukum Yoon, Yun Gap-geun, mengatakan pelaksanaan surat perintah penangkapan itu ilegal. Sebab, kata dia, saat ini pihak Yoon mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi Korsel.

"Pelaksanaan surat perintah yang ilegal dan tidak sah tidak sah," kata Yun Gap-geun kepada Yonhap.

"Karena prosedur keberatan terhadap surat perintah tersebut sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi dan pengadilan, (kami) akan mengambil tindakan hukum atas situasi yang tidak sah dari pelaksanaan surat perintah ilegal tersebut," katanya.

Tim pembela Yoon telah mengajukan perintah untuk menangguhkan surat perintah tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Mereka juga menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan surat perintah tersebut ke Pengadilan Distrik Barat Seoul.

Simak Video 'Eks Presiden Yoon Suk Yeol Dijemput Paksa Tim Penyidik':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti Asia Timur Amnesty International Boram Jang memberikan pandangan mengenai penetapan darurat militer oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.

Boram mengatakan bahwa penetapan yang dilakukan Yoon bisa menjadi kesalahan fatal. Ia pun menegaskan bahwa darurat militer tidak boleh dilakukan yang mempengaruhi hak asasi manusia (HAM).

“Presiden Yoon harus sepenuhnya menjelaskan alasan untuk mengumumkan darurat militer dan memastikan bahwa tindakan apa pun yang membatasi hak asasi manusia adalah pengecualian, bersifat sementara dan terbatas pada apa yang benar-benar diperlukan oleh tuntutan situasi dan semua tindakan ini harus melalui peninjauan Kembali," ucap Boram Jang dikutip dari amnesty.org pada Kamis (5/12/2024).

Ia kemudian menjelaskan pemberlakuan darurat militer berarti penyerahan kekuasaan administratif dan yudisial kepada militer.

"Hal ini mengancam akan membatalkan kemajuan yang telah dicapai dengan susah payah selama beberapa dekade dan dapat berdampak buruk pada hak asasi manusia. Tanpa pembenaran yang memadai, hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum dan standar hak asasi manusia internasional," lanjutnya.

Kemudian penerapan militer darurat juga harus memenuhi supremasi hukum yang berlaku. Sehingga hal tersebut tidak dapat dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menekan perbedaan pendapat atau membatasi kebebasan mendasar.

"Tindakan Presiden Yoon harus mematuhi standar internasional mengingat ancaman besar terhadap supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia," pungkasnya.

Dasar Hukum Penerapan Darurat Militer Korea Selatan

Berdasarkan hukum Korea Selatan, darurat militer hanya dapat diberlakukan dalam situasi yang menimbulkan ancaman luar biasa terhadap kelangsungan hidup negara. Misalnya seperti perang dan pemberontakan bersenjata.

Namun tidak jelas apakah klaim Presiden Yoon atas darurat militer memenuhi ambang batas hukum dan konstitusional yang disyaratkan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Militer dan Pasal 77 Konstitusi.

Berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, tindakan tersebut harus bersifat pengecualian, sangat diperlukan, proporsional, dan bersifat sementara.

Darurat militer hanya dapat diberlakukan karena keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dan harus mematuhi pengamanan internasional yang melindungi hak asasi manusia (HAM).