Reformasi Birokrasi Pemprov Sulsel Raih Predikat Memuaskan dari KemenPAN-RB
Pemprov Sulsel raih predikat memuaskan dalam Reformasi Birokrasi, dengan indeks naik dari 74,21 menjadi 81,74. Fokus pada pelayanan dan pengentasan kemiskinan. [511] url asal
#reformasi-birokrasi #pemprov-sulsel #kemenpan-rb #predikat-memuaskan #digitalisasi-pelayanan #indeks-reformasi-birokrasi #papua #kementerian-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi #sulawesi #ref
Makassar - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mencatatkan capaian positif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada 2024. Pemprov Sulsel mendapat predikat memuaskan.
Dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), nilai indeks Pemprov Sulsel naik dari 74,21 (kategori BB) pada tahun 2023 menjadi 81,74 (kategori A) dengan predikat Memuaskan pada tahun 2024. Capaian ini tertinggi pada wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.
Kepala Biro Organisasi Setda Sulsel, Bustanul Arifin menyatakan, peningkatan ini merupakan hasil sinergi antara pemangku kepentingan di kabupaten/kota se-Sulsel. Selain itu kerja keras perangkat daerah, ASN, serta dukungan penuh dari pimpinan daerah.
"Peningkatan indeks dari 74,21 menjadi 81,74 adalah bukti bahwa upaya kami di Pemprov Sulsel dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas ASN berjalan pada jalur yang benar," ujar Bustanul dalam keterangannya dikutip, Minggu (4/5/2025).
Pada pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, Pemprov Sulsel berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,64% pada tahun 2024. Sedangkan pada reformasi birokrasi general, peningkatan signifikan pada capaian penilaian tingkat kepatuhan standar pelayanan publik (91), tingkat digitalisasi arsip (84,55), indeks reformasi hukum (98,16), tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi (Level 5), indeks SPBE (3,94) dan arsitektur SPBE (Level 3).
Capaian indeks reformasi birokrasi ini juga tak lepas dari berbagai inovasi yang dilaksanakan, termasuk digitalisasi pelayanan publik berbasis e-government, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Penguatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelaksanaan merit system.
Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Ke depan, fokus akan diarahkan pada Program Asta Cita Presiden Prabowo dan reformasi birokrasi yang menyentuh aspek pelayanan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan investasi di daerah dengan pendekatan transformasi digital.
"Peningkatan nilai indeks Reformasi Birokrasi ini bukan sekedar angka, tetapi merupakan penanda bahwa birokrasi kita makin matang, responsif, dan profesional," imbuh Bustanul.
Diketahui, pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, serta diperkuat melalui berbagai regulasi teknis di bawah koordinasi Kementerian PAN-RB.
(sar/hsr)
Buah Manis Komitmen Imigrasi Bandung Cegah Praktik Korupsi
Kantor Imigrasi Bandung meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) setelah evaluasi ketat. Ini adalah hasil komitmen pegawai untuk pelayanan terbaik. [475] url asal
#korupsi #imigrasi #wbk #berita-jabar #imigrasi-bandung #jawa-barat #kerja-menuju #imigrasi-indonesia #menteri-imigrasi #kebanggaan #predikat #internal-kemenkumham #buah-manis-komitmen-imigrasi-bandung-cegah-prakt
Bandung - Upaya Kantor Imigrasi Bandung untuk mencegah praktik korupsi berbuah manis. Kantor Imigrasi Bandung saat ini meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Predikat tersebut diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Tahun ini, ada 79 UPT yang meraih predikat WBK dan salah satunya Kantor Imigrasi Bandung.
Plt. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Alberthus F. Senat mengatakan predikat ini diperoleh setelah melewati beberapa tahapan evaluasi yang panjang dan detail sejak bulan Januari Tahun 2024 oleh Tim Penilai Internal Kemenkumham dan diakhiri dengan Tanggapan atas Hasil Akhir Penilaian Unit/Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Mandiri di Kementerian Hukum oleh Kementerian PAN RB.
Menurut dia, tak mudah untuk mendapatkan predikat ini, mengawali proses kontestasi WBK dilakukan pencanangan zona Integritas. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung juga harus mencapai nilai survei kepuasan masyarakat yang diadakan oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum. Selanjutnya dilakukan evaluasi wawancara, evaluasi dokumen, evaluasi lapangan dan mystery shopping.
"Predikat WBK ini merupakan capaian luar biasa bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung. Hal ini merupakan buah perjuangan panjang setelah 5 (lima) tahun berkontestasi," kata Alberthus dalam keterangannya.
Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung meraih 2 penghargaan pada Anugerah Humas Imigrasi Indonesia Tahun 2024 dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta mendapatkan penghargaan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah melaksanakan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia (HAM) dari Menteri HAM beberapa waktu lalu.
"Berbagai prestasi tersebut tidak lepas dari komitmen bersama seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta kerjasama yang baik di seluruh unsur yang ada," ungkap Alberthus.
Alberthus mengatakan seluruh pegawai akan terus berkomitmen untuk mewujudkan kantor yang bebas dari korupsi dengan mengutamakan pelayanan yang tetap berlandaskan pengawasan dan penegakan hukum Keimigrasian.
Dia juga berterima kasih atas dukungan instansi terkait dan masyarakat sehingga bisa meraih predikat WBK. "Ini momentum kebanggaan kami, namun kami tidak puas sampai di sini saja, tapi akan terus kami tingkatkan," pungkasnya.
(dir/dir)