JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, menilai hukum di Indonesia tengah dipermainkan.

Hal ini disampaikan Ronny usai hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Afrizal Hady, menskors sidang praperadilan yang dilayangkan Hasto terkait perkara Harun Masiku.

Hakim perlu memberikan pernyataan sikap lantaran perkara Hasto sudah dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

“Hari ini kita melihat bagaimana hukum dipermainkan. Kami sudah sampaikan pada pihak KPK untuk menghormati lembaga pengadilan,” kata Ronny di PN Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

Kubu Hasto menyatakan keberatan lantaran KPK telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor.

Padahal, mereka tengah menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka yang disematkan Komisi Antirasuah.

Di sisi lain, KPK tidak hadir dalam sidang perdana yang digelar pada Senin (3/3/2025) lalu lantaran belum siap.

Padahal, praperadilan merupakan hak terdakwa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Kita sudah sampaikan bahwa kita minta agar praperadilan ini didahulukan. Tetapi apa yang kita sudah sampaikan berulang kali, kami menilai bahwa KPK dalam hal ini sengaja untuk menunda karena untuk mempercepat berkas,” kata Ronny.

Dalam sidang ini, Hakim Afrizal Hady menjeda sidang perdana praperadilan kasus dugaan suap yang dilayangkan Hasto Kristiyanto.

Pasalnya, hakim perlu mengambil sikap lantaran berkas perkara Hasto sudah dilimpahkan.

Sebelum sidang ditutup, tim penasihat hukum Hasto, Maqdir Ismail, meminta hakim mempertimbangkan terkait batasan waktu praperadilan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 102/PUU-XIII/2015.

Dalam putusannya, MK memberi penafsiran batas waktu yang dimaksud oleh Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP, yaitu permohonan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan, terlepas dari apa pun agenda dalam sidang pertama tersebut. Bukan saat dilimpahkan.

Pendirian MK sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXI/2023.

Sementara itu, tim biro Hukum KPK menegaskan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 yang menyatakan pemeriksaan praperadilan gugur jika berkas perkara tindak pidana telah dilimpahkan ke pengadilan.

Hakim pun menjeda sidang untuk mempertimbangkan berbagai keberatan dari para pihak. “Terhadap pelimpahan ini, sidang kita skors sampai pukul 13.30 WIB,” kata hakim.

Tim kuasa hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menghadirkan ahli hukum acara pidana dan tindak pidana korupsi, Jamin Ginting, sebagai saksi dalam sidang praperadilan. Jamin mengatakan penetapan seorang tersangka harus menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) dengan nama tersangka tersebut.

"Kalau seseorang ditetapkan sebagai tersangka maka nafas terkait dengan semua alat bukti itu ada di sprindik-nya. Dia harus mengeluarkan sprindik baru kecuali dari awal sudah disebutkan dalam sprindik itu namanya sebagai terlapor atau dijadikan sebagai tersangka," kata Jamin Ginting di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025).

Jamin mengatakan barang bukti yang sudah digunakan dalam perkara tertentu harus disita kembali jika ingin digunakan untuk perkara lain. Dia mengatakan penetapan tersangka harus menggunakan sprindik baru, bukan sprindik atas nama tersangka lain.

"Tapi kalau dia tidak ada disebutkan namanya, ujug-ujug, tiba-tiba muncul, dia harus mengeluarkan sprindik baru. Konsekuensi dengan sprindik baru itu apa? Semua produk hukumnya meliputinya. Apakah itu penyitaan, pemeriksaan saksi, semua alat bukti mengikuti dan harus ada penyitaan ulang, pemanggilan ulang, pemeriksaan ulang," kata Jamin.

"Walaupun itu terhadap bukti yang sudah pernah digunakan sebelumnya ya. Itu harus disita lagi. Apalagi kalau dalam putusan sebelumnya menyatakan barang itu diserahkan kepada orang lain, kepada si A, si C, dimusnahkan dan segala macam. Tidak pernah dikatakan itu akan digunakan untuk perkara dia. Maka menurut saya harus dilakukan sesuai dengan prosedur ulang lagi, sesuai dengan sprindik yang ada yang sudah di penyelidikan yang baru tersebut," tambahnya.

Jamin mengatakan sebuah barang bukti harus melalui prosedur sesuai perintah putusan pengadilan jika akan digunakan lagi untuk perkara lain. Dia mengatakan barang bukti itu menjadi tidak sah jika prosedur perintah pengadilan tak dilakukan lebih dulu sebelum digunakan untuk perkara lain.

"Dalam putusan salah satu terdakwa yang sudah inkrah, menyebutkan bahwa barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya, dari mana benda tersebut disita. Lalu dalam proses penyelidikan perkara yang berbeda, alat bukti tersebut digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Padahal belum ada penyitaan kembali dari pihak pemilik yang sah, yang dikembalikan berdasarkan putusan pengadilan. Apakah alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka?" tanya kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy.

"Jadi dalam putusan yang sudah inkrah ya, dinyatakan, biasanya di belakang itu dinyatakan alat bukti ini akan diserahkan kepada siapa, dari mana alat bukti itu diambil atau yang memiliki kewenangan, atau digunakan untuk perkara lainnya, perkara siapa di situ. Tapi kalau dikatakan tadi alat bukti itu dikembalikan kepada si A. Tiba-tiba alat bukti tersebut tidak pernah dikembalikan dan tiba-tiba muncul di kasus orang lain atau kasus si B begitu, si C," kata Jamin.

"Pertanyaannya apakah yang pertama alat bukti yang sudah benar-benar dikembalikan melalui proses benar, itu pertama. Yang kedua, kalaupun sudah dikembalikan, apakah sudah dilakukan penyitaan kembali terhadap alat bukti yang sudah dikembalikan tadi yang akan digunakan untuk alat bukti pelaku yang sekarang ini. Nah kalau itu sudah digunakan, sudah dilakukan, sah. Tapi kalau itu tidak pernah dilakukan, maka alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan orang ini sebagai tersangka. Dan dianggap sebagai itu alat bukti yang tidak sah," imbuhnya.

Diketahui, politikus PDIP Harun Masiku telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap PAW anggota DPR. Status itu disematkan kepada Harun sejak Januari 2020.

Harun diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun, selama lima tahun terakhir, keberadaan Harun Masiku belum diketahui.

Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto dan pengacara Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Hasto juga diduga merintangi penyidikan Harun.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Patra Zen mengaku, heran kliennya menjadi tersangka pengembangan kasus suap Harun Masiku.

Pasalnya, menurut Patra, nama Hasto tidak ada dalam putusan sidang kasus suap tersebut dengan terpidana beberapa orang lainnya.

Dalam putusan terdakwa atas nama eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan eks kader PDI-P Saeful Bahri tidak disebutkan nama Hasto.

“Yang ada ketika mau pengembangan, maka nama orang itu disebut dalam persidangan,” kata Patra saat ditemui usai sidang praperadilan Hasto melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Patra menyebut, berdasarkan tanggapan dari Tim Biro Hukum KPK dalam sidang, penetapan tersangka Hasto berdasar pada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Harun Masiku.

Padahal, hasil penyidikan terkait dengan Harun Masiku sudah diuji di persidangan.

Menurut dia, penjelasan Tim Biro Hukum KPK membuat pihaknya semakin melihat jelas bahwa penetapan tersangka Hasto tidak diawali oleh penyelidikan baru.

“Ini ditetapkan tersangka dulu atau baru dikumpulkan buktinya nih. Kalau tadi kami dengar itu tegas itu. Berarti penetapan pam hasto sebenarnya tidak dilakukan apa? Proses pengumpulan bukti penyelidikan-penyelidikan sebelumnya,” ujar Patra.

Dalam perkara ini, Hasto bersama eks kader PDI-P Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah diduga terlibat suap yang diberikan oleh tersangka Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Perbuatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) bersama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani," kata Ketua Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.

Hasto bersama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah disebut menyuap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar 19.000 dollar Singapura dan 38.350 dollar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019.

Uang pelicin ini disebut KPK diberikan supaya Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan I Sumatera Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menilai bahwa kehadiran pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan adalah suatu hal yang biasa.

Diketahui, Hasto menggugat KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pada perkara eks calon anggota legislatif PDI-P, Harun Masiku.

“Biasa saja,” kata Ronny saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (5/2/2024).

Ronny mengaku tidak melihat kejanggalan dengan hadirnya Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rudi Setiawan dan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Namun, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional ini berharap, sidang tetap berjalan dengan mengedepankan argumentasi hukum dalam pembuktian gugatan yang dilayangkan.

“Kami berharap, seperti juga harapan Yang Mulia Hakim yang mengadili persidangan ini, semoga persidangan ini dapat menjadi persidangan yang berisi perdebatan rasional, argumentatif, dan mencerahkan publik,” ujar Ronny.

“Kami sudah menyampaikan argumentasi kami tadi dalam persidangan, tentang ketidakadilan dan pelanggaran hukum acara pidana terhadap penetapan tersangka Mas Hasto dan kita akan dengar sama-sama tanggapan KPK dalam sidang besok,” katanya lagi.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, Rabu (5/2/2025) sekitar pukul 09.50 Deputi Penindakan dan Dirdik KPK Asep Guntur Rahayu terlihat berada di area ruang sidang Utama PN Jakarta Selatan.

Dirdik KPK tampak mengenakan kemeja putih. Sementara, Deputi Penindakan KPK Rudi Setiawan datang mengenakan batik corak berwarna hijau. Mereka datang ketika tim pengacara Hasto tengah doorstop atau wawancara dengan awak media.

Kepada Kompas.com, Asep Guntur mengaku, hanya ingin melihat proses jalannya sidang.

Sementara itu, Deputi Penindakan KPK tampak masuk ke ruang sidang untuk memantau langsung jalannya sidang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis, menduga Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa melalui proses penyelidikan.

“Termohon secara nyata menetapkan pemohon sebagai tersangka tanpa melalui proses penyelidikan terlebih dahulu yang seharusnya dimulai dengan surat perintah untuk penyelidikan,” kata Todung dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Todung menyatakan, KPK tiba-tiba menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor B/722/DIK.00/23/12/2024 dan B/722/DIK.00/23/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 atas nama Hasto Kristiyanto.

Pengacara senior itu bilang, KPK seharusnya melaksanakan penyelidikan terlebih dahulu sebelum meningkatkan kasus yang tengah diusut ke tahap penyidikan.

“Penetapan tersangka atas diri pemohon ini terkesan terburu-buru karena tidak menunggu perolehan bukti-bukti dari hasil penyidikan, khususnya melalui tindakan penyitaan dan pemeriksaan saksi-saksi lainnya dalam perkara yang melibatkan pemohon,” kata Todung.

“Hal ini dikonfirmasi Asep Guntur selaku Direktur Penyidikan KPK dalam konferensi pers 24 Desember 2024 yang menyatakan, ‘diperlukan waktu untuk melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada para saksi dan kami juga akan melakukan penyitaan-penyitaan’,” ucapnya.

Padahal, pemanggilan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti dalam perkara mesti lebih dulu dilakukan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.

“Oleh karenanya, perbuatan termohon tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan termohon dan bentuk ketidakpatuhan atau pembangkangan termohon kepada proses hukum acara pidana,” ujar Todung.

Untuk diketahui, Hasto mengajukan gugatan praperadilan untuk menggugurkan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang ditetapkan oleh KPK.

KPK menduga Hasto turut menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan demi meloloskan eks kader PDI-P Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat mekanisme pergantian antarwaktu.

Hasto juga disangka merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku yang masih berstatus buron sejak tahun 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, menduga penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan setelah Hasto melayangkan kritik keras terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku.

“Bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon patut diduga sebagai proses atas kritik keras pemohon dalam situasi yang ada,” kata Ronny, saat membacakan materi sidang praperadilan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Rabu (5/2/2025).

Ronny mengatakan, Hasto melayangkan kritik keras setelah ada sebaran spanduk yang menyerang Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Dia bilang, pasca Hasto ditetapkan sebagai tersangka KPK, hiruk pikuk respons masyarakat terhadap kritik yang dilayangkan Sekjen PDI-P itu menjadi hilang dan teralihkan.

“Patut diduga penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon sangat berhubungan dengan sikap pemohon yang gencar melakukan kritik terhadap kebijakan Jokowi, yang menurut pemohon merusak sendi-sendi demokrasi dan supremasi hukum serta merupakan pengalihan isu,” kata Ronny.

Dalam perkara ini, Hasto bersama Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah diduga terlibat suap yang diberikan tersangka Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Perbuatan saudara HK bersama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan (eks Komisioner KPU) dan Agustiani," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.

Hasto, bersama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah, disebut menyuap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar 19.000 Dollar Singapura dan 38.350 Dollar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019.

Uang pelicin ini disebut KPK diberikan supaya Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel.

Terhadap praperadilan ini, KPK optimistis dapat membuktikan adanya keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam perkara suap Harun Masiku.

KPK memastikan hadir dalam sidang praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait penetapan tersangka dalam kasus suap Harun Masiku. Tim Biro Hukum KPK telah mempersiapkan diri menghadapi sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) besok.

"Ya, Biro Hukum sudah mempersiapkan diri insyaallah akan hadir di sidang praperadilan Saudara HK (Hasto Kristiyanto)," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Tessa mengatakan pihaknya yakin proses penetapan tersangka kepada Hasto sudah memenuhi aturan dengan memenuhi minimal 2 alat bukti. KPK berharap proses praperadilan dapat berjalan dengan objektif.

"Kita berharap bahwa proses tersebut dapat berjalan dengan objektif sehingga Hakim juga bisa menilai dan memutuskan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun," sebutnya.

Tessa mengatakan tidak ingin berandai-andai bila nanti pihaknya kalah dalam praperadilan. Tessa mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan penyidik, termasuk soal apakah akan menahan Hasto jika menang dalam sidang praperadilan.

"Ya penahanan itu merupakan kewenangan penyidik, karena ada syarat formal dan materil. Saya tidak bisa berbicara atas nama penyidik," ungkapnya.

Sempat Ditunda

Sebelumnya, sidang praperadilan terkait status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditunda. Sidang ditunda karena KPK tidak hadir.

KPK telah mengirimkan permohonan penundaan sidang pada 16 Januari ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Hasto dan hakim menyetujui penundaan sidang hingga Rabu (5/2).

"Untuk termohon, hari ini belum hadir. Kami memperoleh surat permintaan penundaan sidang tertanggal 16 Januari pasca termohon dipanggil oleh pengadilan untuk hadir hari ini," kata Hakim Djuyamto dalam persidangan di PN Jaksel, Jakarta, Selasa (21/1).

"Dengan demikian sidang perkara praperadilan nomor 5 kita tunda pada hari Rabu tanggal 5 (Februari) 2025 dengan agenda memanggil kembali termohon oleh karena pada hari ini belum hadir," tambahnya.

Diketahui, permohonan gugatan praperadilan Hasto teregister dengan nomor No 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Pemohon dalam gugatan ini Hasto Kristiyanto, sedangkan termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Simak Video: KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan Hasto Ditunda

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan ketidakhadiran pihaknya yang membuat sidang praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (HK) tertunda bukan untuk mengulur waktu. Sebab, tugas tim hukum KPK bukan hanya mengurusi perkara Hasto.

"Coba kita lihat kembali lah, kita kan tidak mengulur waktu. Artinya kan tugasnya biro hukum tidak hanya menangani masalah HK saja," kata Setyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).

Setyo mengatakan banyak sesuatu yang harus disiapkan untuk menghadapi persidangan tersebut. Ketidakhadiran tersebut, kata Setyo, bukan yang pertama kali dilakukan KPK.

"Kemudian segala sesuatunya kan harus dipersiapkan, tidak hanya sekedar data bawa badan, kita harus menyiapkan dokumennya, kita harus menyiapkan segala alat bukti yang nanti akan disajikan dalam proses persidangan," kata dia.

"Jadi itu juga bukan baru kali ini saja. beberapa kali ada gugatan praperadilan itu yang kemudian dari KPK mengajukan permohonan untuk waktunya agar dirubah. Jadi bukan karena hanya sekarang saja," tambahnya.

Sebelumnya, sidang praperadilan terkait status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditunda. Sidang ditunda karena KPK tidak hadir.

KPK telah mengirimkan permohonan penundaan sidang pada 16 Januari ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Hasto dan hakim menyetujui penundaan sidang hingga Rabu (5/2).

"Untuk termohon, hari ini belum hadir. Kami memperoleh surat permintaan penundaan sidang tertanggal 16 Januari pasca termohon dipanggil oleh pengadilan untuk hadir hari ini," kata hakim Djuyamto dalam persidangan di PN Jaksel, Jakarta, Selasa (21/1).

"Dengan demikian sidang perkara praperadilan nomor 5 kita tunda pada hari Rabu, tanggal 5 (Februari) 2025, dengan agenda memanggil kembali termohon oleh karena pada hari ini belum hadir," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang diwakili Ronny Talapessy dan Todung Mulya Lubis menyerahkan surat kuasa kliennya kepada hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto, pada Selasa (21/1/2025).

Hal ini terjadi dalam permulaan sidang praperadilan Hasto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pemohon sudah menyerahkan surat kuasanya kepada kami," kata hakim tunggal Djuyamto, di ruang sidang utama PN Jaksel, Selasa.

Setelah itu, surat kuasa dinyatakan diterima oleh hakim tunggal PN Jaksel.

Lalu, giliran Djuyamto membacakan keterangan dari termohon.

Dibacakan bahwa termohon, yaitu KPK, tidak hadir dalam sidang perdana ini.

"Untuk termohon hari ini belum hadir, kami memperoleh surat penundaan. Minta penundaan tiga minggu," ungkap Djuyamto.

"Kami bersikap menunda paling lama dua minggu. Kalau kita tunda seminggu pas hari libur, libur panjang," sambungnya.

Untuk diketahui, gugatan praperadilan ini diajukan Hasto atas penetapan status tersangka oleh KPK pada 24 Desember 2024.

Hasto menjadi tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan eks kader PDI-P Harun Masiku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang praperadilan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, dimulai pada Selasa (21/1/2025) pukul 10.00 WIB.

Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, tampak sudah hadir di lokasi.

Pengamatan Kompas.com, ia tampak menggunakan baju putih, tidak seperti biasanya yang berbaju merah PDI-P.

"Mulai sidang jam 10.00. Hakim sedang rapat," ujar Ronny, yang ditemui Kompas.com, di lokasi, Selasa.

Sejumlah pengacara atau tim hukum Hasto mulai berdatangan di PN Jaksel, antara lain Ketua Tim Hukum Todung Mulya Lubis dan pengacara senior Maqdir Ismail.

Todung terlihat mengenakan jas berwarna hitam dibalut kemeja di dalamnya. Ia tampak sibuk pada gawai yang dipegangnya, sementara tangan satunya memegang sebuah stopmap.

Adapun sidang praperadilan Hasto digelar di ruang sidang utama Oemar Seno Adji, PN Jaksel. Tampak kursi-kursi mulai ditata dengan rapi untuk persiapan sidang.

Di ruangan ini masih ramai awak media yang meliput praperadilan. Belum terlihat pendukung dari kubu Hasto maupun KPK.

Untuk diketahui, gugatan praperadilan ini diajukan Hasto atas penetapan status tersangka oleh KPK pada 24 Desember 2024.

Hasto menjadi tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan eks kader PDI-P Harun Masiku.