JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tidak ada seseorang yang kebal hukum di Jakarta, segala tindakan yang merugikan warga harus menerima konsekuensi. Hal itu buntut kasus gangguan layanan digital JakOne Mobile Bank DKI sejak Sabtu, 29 Maret 2025 hingga saat ini.

?Tidak ada seorang pun yang kebal hukum di Jakarta. Tindakan yang merugikan warga harus menerima konsekuensi atas tindakannya," ucap Pramono dalam laman Instagram @pramonoanungw dikutip, Selasa (8/4/2025).

Pramono pun tak segan-segan agar kasus tersebut dilaporkan ke pihak Bareskrim Polri agar proses hukum tetap berjalan. Pramono juga mengultimatum jajaran Pemprov DKI Jakarta agar tidak ikut campur dalam permasalahan di Bank DKI.

"Laporkan ke Kabareskrim dan proses hukum karena ini sudah keterlaluan, enggak mungkin, enggak melibatkan orang dalam, enggak mungkin. Dan minta untuk gak boleh siapa pun di dalam internal kita terutama Pemerintah DKI ini ikut campur urusan ini. Siapa pun yang ikut campur saya akan ambil tindakan," ujarnya.

Sebelumnya, Pramono mengambil langkah tegas dengan mencopot jabatan Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono buntut gangguan layanan digital JakOne Mobile sejak Sabtu, 29 Maret 2025 hingga saat ini.

Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) tertutup dengan jajaran direksi Bank DKI yang dihadiri Direktur Utama (Dirut) Bank DKI Agus H. Widodo di Balaikota Jakarta.

"Jadi untuk itu saya akan putuskan pembebas tugasan Direktur IT-nya (Bank DKI, Amirul Wicaksono) segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang," kata Pramono.

Jakarta -

Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dibolehkan menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Apalagi jika kendaraan dinas itu dipakai untuk mudik ke kampung halaman saat lebaran.

Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta para pejabat, khususnya di lingkungan Kementerian Agama, agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Menurutnya, kalau mau mudik gunakan kendaraan pribadi.

"Menjelang momentum Lebaran, saya mengimbau kepada pejabat untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Kalau pulang kampung, gunakan kendaraan pribadi saja," ujarnya seperti dikutip Antara.

"Selama 12 tahun menjadi pejabat di Kementerian Agama, termasuk sebagai Dirjen dan Wamen, saya selalu berhati-hati dalam menggunakan fasilitas negara, seperti tidak menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi, termasuk membawa keluarga atau saudara," ujarnya.

Menag mencontohkan kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mematikan lampu di kantornya ketika anaknya datang ke kantor membawa urusan pribadi. Karena menurut Umar bin Abdul Aziz, lampu itu dibiayai oleh negara dan ia tidak ingin menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

Sementara itu, penggunaan kendaraan dinas diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja.

Peraturan itu menentukan penggunaan kendaraan dinas operasional dalam tiga ketentuan. Berikut ketentuan penggunaan kendaraan dinas aparatur negara:

a. Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi,
b. Kendaraan Dinas Operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor,
c. Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan di dalam kota, dan pengecualian penggunaan ke luar kota atas izin tertulis pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya.

Artinya, kendaraan dinas tidak bisa digunakan untuk kepentingan pribadi ASN, apalagi untuk digunakan mudik ke kampung halaman.

Gubernur Jakarta Pramono Anung juga melarang ASN Pemprov DKI Jakarta menggunakan kendaraan dinas untuk mudik. Jika melanggar, akan ada sanksi yang menanti.

"Saya dan Pak Wagub (Rano Karno) serta Pak Sekda (Marullah Matali) sudah memutuskan bagi pejabat ataupun aparat yang ada di DKI Jakarta, ASN terutama, yang mudik lebaran maka dilarang menggunakan mobil dinas," kata Pramono dikutip detikNews.

"Tidak diperbolehkan sama sekali. Pokoknya bagi siapa pun ASN tidak boleh menggunakan mobil dinas untuk pulang kampung berlebaran," tambahnya menegaskan.

"Kalau ada yang melakukan pasti akan kami beri sanksi, sanksinya apa nanti kami rumuskan," ujarnya.

(rgr/dry)

kita putuskan tindakan apa yang harus dilakukan

Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan akan mengunjungi seluruh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun komunikasi yang baik.

“Biasanya semua aparat penegak hukum termasuk kepolisian, KPK, Kejaksaan Agung, nanti pada waktunya, juga ke TNI, saya akan datang. Kenapa itu saya lakukan? Saya ingin menjalin komunikasi yang baik dengan semuanya,” kata Pramono di Jakarta, Jumat.

Sehingga, lanjut Pramono, dirinya tak akan menutupi apabila terjadi persoalan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dia pun akan bekerjasama dengan baik dengan aparat penegak hukum.

“Dan ini juga bagi ASN terutama bagi kepala-kepala dinas, kepala biro, asisten, ketika mereka harus mengambil keputusan itu tidak ragu-ragu dan tidak takut-takut. Karena kalau Jakarta mau ada perubahan yang signifikan, mereka juga harus berani mengambil keputusan. Saya bertanggung jawab untuk itu,” kata Pramono.

Pagi tadi, Pramono diketahui mengunjungi Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung). Pihak Kejagung juga telah menyatakan siap memberikan pendampingan hukum bagi Pemprov DKI Jakarta dalam kegiatan pembangunan Jakarta ke depan.

Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan kedatangan Pramono-Rano pada Jumat pagi itu tidak hanya sekadar bersilaturahmi, tetapi juga membahas mengenai permintaan pendampingan hukum.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Amnesty International, Agnes Callamard, menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025), untuk membahas berbagai isu hak asasi manusia (HAM).

Pertemuan ini menyoroti masalah mulai dari perubahan iklim, polusi udara, penanganan banjir, serta kebebasan berekspresi dalam bentuk protes dan demonstrasi.

“Kami menyampaikan beberapa masalah hak asasi manusia, antara lain tentang perubahan iklim, polusi di Jakarta, dan seterusnya,” ucap Agnes kepada wartawan, Rabu (5/3/2025).

Agnes sempat menyampaikan kekhawatirannya terkait perlakuan berlebihan yang sering kali diterima oleh mahasiswa dan aktivis yang melakukan protes di Jakarta.

Untuk itu, ia meminta Pemerintah Jakarta memastikan aparat keamanan tidak menggunakan kekuatan berlebihan dalam menangani aksi protes.

Selain itu, ia juga meminta Pramono untuk berkomunikasi dengan Kapolri dan Kapolda Metro Jaya agar hak-hak warga dalam menyampaikan kritik tetap terlindungi.

“Meskipun itu tanggung jawab dari pemerintah pusat, kami tetap meminta agar Pemerintah DKI Jakarta untuk memastikan bahwa polisi atau aparat keamanan tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan, seperti yang pernah kami temukan di dalam laporan-laporan sebelumnya,” ujarnya.

Masalah polusi udara dan penanganan banjir di Jakarta juga sempat dibicarakan oleh Agnes kepada Pramono.

Menurutnya, transparansi dan akurasi dalam pemantauan kualitas udara sangat diperlukan.

Menanggapi hal ini, Pramono mengakui bahwa monitoring kualitas udara di Jakarta memang masih memiliki keterbatasan dalam hal akurasi.

“Tadi Pak Pramono mengatakan memang tidak mudah, agak sulit itu untuk memanage banjir, termasuk juga dalam konteks memelihara kualitas lingkungan,” kata dia.

Selain itu, masalah banjir dan naiknya permukaan laut juga dibahas.

Agnes sempat mengusulkan kepada Pemerintah Jakarta tentang rencana penanaman mangrove.

“Saya tadi menanyakan ‘apakah Anda (Pramono) frustasi ketika Anda menanam mangrove, tapi pemerintah pusat justru menghancurkan mangrove dengan proyek-proyek pembangunannya. Nah dia hanya menjawab dengan senyuman,” ungkap Agnes.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Amnesty International Agnes Callamard menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu, untuk membahas beberapa hal terkait isu hak asasi manusia (HAM).

"Dalam pertemuan itu mengangkat masalah kebebasan berekspresi di Jakarta, dan kebebasan untuk berkumpul, termasuk juga berasosiasi," kata Agnes saat dijumpai di Balai Kota Jakarta.

Sebab dalam beberapa laporan Amnesty International, kata Agnes, pihaknya juga menemukan banyaknya perlakuan yang eksesif terhadap para demonstran, baik itu demonstrasi dari mahasiswa, demonstrasi dari aktivis, baik itu tentang isu-isu lingkungan, atau isu-isu politik yang lainnya.

“Dan meskipun itu tanggung jawab dari pemerintah pusat, kami tetap meminta agar Pemerintah DKI Jakarta untuk memastikan bahwa polisi atau aparat keamanan tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan, seperti yang pernah kami temukan di dalam laporan-laporan sebelumnya,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu juga membahas mengenai perubahan iklim di Jakarta, seperti menurunnya permukaan lahan.

“Dalam pertemuan tadi, saya menyampaikan beberapa hal. Salah satunya adalah tentang dampak perubahan iklim bagi kehidupan manusia di Jakarta. Baik itu mengenai turunnya permukaan lahan di Jakarta, sekitar 15 cm dari bawah permukaan laut. Tapi, tadi Pak Gubernur mengklarifikasi 5 sampai 10 cm,” katanya.

Selain itu, Agnes juga menyampaikan terkait hal lainnya, termasuk dampak dari polusi udara terhadap kehidupan masyarakat di Jakarta.

Dia menjelaskan, ada beberapa dampak yang sangat diperhatikan, termasuk juga soal bagaimana Pemerintah Jakarta mengelola banjir.

“Tadi Pak Pramono mengatakan memang tidak mudah, agak sulit itu untuk me-manage banjir, termasuk juga dalam konteks memelihara kualitas lingkungan. Tetapi Pak Pramono mengatakan pemeliharaan lingkungan, pengecekan atau pemantauan kualitas udara itu telah dilakukan,” kata Agnes.

Kendati demikian, Agnes pun meminta agar Pemprov DKI Jakarta dapat membuat prakiraan kualitas udara serta pemeliharaan lingkungan agar jelas dan harus akurat.

Kemudian terkait soal banjir, Agnes sempat mengusulkan kepada Pemerintah Jakarta tentang rencana penanaman mangrove.

“Saya tadi menanyakan apakah Anda frustasi ketika Anda menanam mangrove, tapi pemerintah pusat justru menghancurkan mangrove dengan proyek-proyek pembangunannya. Nah dia (Pramono) hanya menjawab dengan senyuman kalau tidak salah tadi,” tuturnya.

Amnesty International adalah organisasi nonpemerintah internasional yang berjuang untuk hak asasi manusia (HAM).

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Juru bicara PDI-Perjuangan (PDI-P), Chico Hakim, menegaskan bahwa kemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2024 adalah sah secara hukum dan aturan yang berlaku.

Ia menyampaikan hal tersebut menanggapi narasi yang mempertanyakan legitimasi hasil pemilu akibat rendahnya partisipasi pemilih.

“Kami turut menyayangkan tingkat partisipasi yang rendah dari pemilih, namun hal itu tidak ada hubungannya dengan legitimasi karena secara hukum tidak ada aturan yang menyatakan hal tersebut,” ujar Chico kepada Kompas.com, Minggu (8/12/2024).

Isu rendahnya partisipasi pemilih dianggap justru lebih sering diangkat oleh pihak yang kalah dalam pemilu.

“Isu ini kan diangkat oleh pihak yang kalah. Kami tidak pernah mendengar isu ini diangkat oleh pihak-pihak lain,” kata Chico.

Sebagaimana diketahui, KPU Provinsi Jakarta (KPUD) resmi menetapkan hasil perolehan suara ketiga pasangan calon usai menyelesaikan proses rekapitulasi suara pada Minggu (8/12/2024).

Hasilnya, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno secara sah memperoleh 50,07 persen suara dan memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran

Berikut hasil rekapitulasi tingkat provinsi yang sudah ditetapkan KPU Jakarta:

1. Ridwan Kamil-Suswono: 1.718.160 suara
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 459.230 suara.
3. Pramono Anung-Rano Karno: 2.183.239 suara.

Selain itu, Chico juga menyoroti peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Ia mengajak semua partai, termasuk yang mendukung pasangan lain, untuk introspeksi.

“Kita harus mawas diri sebagai partai politik untuk memobilisasi dukungan agar pemilih datang ke TPS. Apalagi, partai-partai yang mendukung paslon lain seharusnya lebih kritis terhadap upaya mereka dalam mengajak masyarakat memilih,” ujarnya.

Sementara soal keluhan soal formulir C6 atau surat pemberitahuan yang tidak sampai ke pemilih, Chicco menegaskan hal itu bukan penghalang untuk memilih.

Ia juga membantah narasi bahwa kemenangan dengan perolehan suara 50,07 persen dianggap tidak legitimate.

“Apabila pemilih 50,07 persen itu tidak legitimate, apalagi yang hanya 39 persen,” tegas Chico.

Dengan demikian, pernyataannya dengan menegaskan bahwa narasi-narasi yang meragukan legitimasi kemenangan Pramono-Rano tidak berdasar dan hanya memperkeruh situasi.

Tim Rido: Legitimasi dipertanyakan

Sebelumnya diberitakan, Tim Suskses Ridwan Kamil-Suswono (Rido) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga legitimasi hasil Pilkada ini patut dipertanyakan.

Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco, mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi pemilih bukan semata-mata akibat ketidakpedulian masyarakat, melainkan karena serangkaian masalah.

Ada warga yang sudah tiada namun masih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sosialisasi yang kurang, hingga warga yang tidak mendapat surat undangan untuk memilih.

"Ketiga, hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi mengenai hak warga untuk memilih calon pemimpinnya menggunakan e-KTP. Dengan demikian, ini adalah kegagalan KPU DKI Jakarta dalam menyelenggarakan Pilkada Jakarta," ujar Baco kepada Kompas.com pada Rabu (4/12/2024).

Tim RIDO juga mengkritik rendahnya partisipasi di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Jakarta.

Baco pun mencontohkan di TPS 023 Petojo Selatan yang hanya mencatatkan 15,7 persen partisipasi, dan di TPS 016 Semper Barat serta TPS 138 Penjaringan yang hanya mencapai 21,33 persen.

“Rendahnya partisipasi masyarakat membuat legitimasi Pilkada ini cenderung kecil,” ujar Baco.

Terkini, dengan hasil yang diumumkan oleh KPU yang memenangkan Pramono Anung, Tim Rido berencana menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, mereka belum menjelaskan secara perinci gugatan tersebut.

JAKARTA - Tim pemenangan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) menunjuk Todung Mulya Lubis sebagai Ketua Tim Hukum. Tim hukum ini dibentuk untuk bersiap apabila adanya gugatan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Masalah gugatan ke MK, bagaimana persiapan kita. Kita siap. Tim hukum kita Pak Todung Mulya Lubis," kata Ketua Harian Tim Pemenangan Pram-Doel, Prasetyo Edi Marsudi dalam jumpa pers di rumah pemenangan, Jalan Cemara 19, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

Prasetyo juga mengaku tim pemenangan Pramono-Rano telah menyiapkan data-data terkait potensi gugatan yang masuk. Salah satunya ialah mempersiapkan formulis C-1 di setiap tempat pemungutan suara.



"C1 kita komplet, apa yang kita analisa sebelum ini putusan, akhirnya sama. Itulah C1 kita dari TPS ke TPS semuanya komplet," ungkap dia.

Kendati demikian, ia mengaku belum mengetahui bagaimana susunan tim hukum. Ia mengaku susun tim hukum akan langsung diatur oleh Todung Mulya Lubis.

"Itu (susunan) tergantung Pak Todung Mulya Lubis, dia yang atur," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemenangan Pramono Anung-Rano Karno mempersiapkan tim hukum untuk menghadapi gugatan hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Apabila ada gugatan dari 01 ke MK maka kami hormati dan persilakan karena sesuai dengan konstitusional. Dan kami dari 03 sudah mempersiapkan tim hukum," ujar juru bicara tim Pramono-Rano, Iwan Tarigan, di Jakarta, Minggu (8/12/2024).

Iwan menegaskan, kubunya tidak khawatir dengan hasil Pilkada karena yakin telah menang secara etis dan tanpa kecurangan.

"Kami tidak khawatir karena kami sudah melaksanakan cara-cara pemenangan Pilkada dengan cara yang beretika dan jauh dari perbuatan curang sehingga kami sangat percaya diri bahwa apabila ada gugatan ke MK maka kami pihak yang akan dimenangkan," imbuhnya.

Iwan juga menilai tuduhan dari kubu Ridwan Kamil-Suswono (Rido) tidak masuk akal. Ia menyoroti dukungan partai yang jauh berbeda antara kedua paslon.

"Pramono-Rano hanya didukung 3 partai dan RK didukung 16 partai. Kami bukan dari partai penguasa sehingga sulit diterima akal sehat bahwa kami punya kemampuan melakukan kecurangan dalam pemilu," lanjutnya.

Ia menganggap tuduhan dari kubu 01 menunjukkan sikap tidak ksatria dalam menerima kekalahan.

Sementara itu, tim hukum Rido berencana mengajukan gugatan ke MK terkait dugaan kecurangan Pilkada Jakarta 2024. Mereka sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat gugatan.

"Kami sedang mengumpulkan data-data pelanggaran yang dilakukan KPUD Jakarta serta jajarannya," ujar Tim Bidang Hukum Rido, Muslim Jaya Butar Butar, kepada Kompas.com, Minggu (8/12/2024).

Gugatan tersebut meliputi beberapa dugaan pelanggaran. Termasuk, tidak adanya distribusi formulir C6 kepada sebagian masyarakat, tidak ada tindak lanjut soal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 28 Pinang Ranti, serta dugaan politik uang.

"Kami mendapati temuan di Pinang Ranti, yang seharusnya direkomendasikan untuk PSU, tidak mendapatkan perhatian yang serius dari Bawaslu," kata Muslim.

Ia juga menambahkan ada masalah terkait pemberitahuan formulir C6 dan praktik politik uang.

"Dengan adanya temuan tersebut, kami merasa perlu untuk segera membawa kasus ini ke MK agar proses Pilkada dapat berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku," jelasnya.

Sesuai aturan, gugatan ke MK dapat diajukan dalam tiga hari kerja setelah hasil rekapitulasi tingkat provinsi diumumkan oleh KPUD.