Kuasa hukum tiga tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mahasiswa Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip), dokter Aulia, menyampaikan keberatan atas penahanan yang dilakukan Kejaksaan. Surat penangguhan penahanan pun telah diajukan.

Kuasa hukum para tersangka, Kaerul Anwar menyatakan tiga kliennya yaitu Kaprodi PPDS Anestesiologi dokter Taufik Eko Nugroho, staf administrasi Sri Maryani, dan senior dokter Aulia Zara Yupita Azra, telah bersikap kooperatif selama proses penyidikan.

"Prinsipnya kami menyesalkan penahanan (tersangka) di kejaksaan. Karena para tersangka ini sangat kooperatif di kepolisian. Bahkan berperan aktif, apapun permintaan kaitan dokumen kita open," kata Kaerul saat dihubungi awak media, Jumat (16/5/2025).

Kaerul mengaku sudah langsung mengajukan penangguhan penahanan tiga tersangka tersebut ke kejaksaan. Diketahui, ketiganya akan menjalani penahanan selama 20 hari.

"Kita langsung ajukan surat permohonan (penangguhan penahanan). Nanti kewenangan kejaksaan bagaimana memutuskan. Kami tidak bisa mengintervensi itu. Tapi secara formal sudah diajukan, kami tim hukum sebagai penjamin," ujar dia.

Kaerul juga menyoroti soal perubahan pasal yang dikenakan kepada ketiga tersangka sejak awal laporan masuk. Dia bilang awalnya tidak ada terlapor yang jelas dalam laporan dari pelapor. Kemudian, belakangan muncul penetapan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan serta Pasal 378 tentang penipuan.

"Menurut kami, ini (tersangka) juga bukan orang yang melakukan perundungan sebagaimana dituduhkan. Gimana ceitanya Bu Maryani staf administrasi melakukan perundungan?" ucap Kaerul.

"Kemudian dokter Taufik, termasuk si Zara, nanti semuanya kita buktikan di persidangan. Saya tidak mau kupas ini satu per satu ke media dulu. Saya berharap pengadilan objektif menangani perkara ini," imbuh dia.

Kaerul juga menyinggung soal dugaan adanya tekanan terhadap mahasiswa penerima beasiswa Kemenkes agar membuat laporan.

"Ada mahasiswa PPDS dikumpulkan, mereka ini mahasiswa yang dapat beasiswa dari Kemenkes. Dibilangin kalau nggak buat laporan, beasiswa dicabut. Tapi akhirnya anak-anak sadar setelah membuat pengaduan, itu tidak benar. Akhirnya mereka cabut," kata dia.

Mengenai posisi ketiga tersangka, Kaerul menjelaskan bahwa status mereka masih aktif di instansi masing-masing karena belum ada putusan pengadilan. Ia juga menegaskan, pihaknya siap menghadirkan saksi-saksi dan bukti yang selama ini belum diperiksa oleh penyidik.

"Sekarang kita lakukan konsolidasi internal, menyiapkan barang bukti dan mengenai penerapan pasal yang akan digunakan JPU untuk mendakwa klien kami. Kita counter dengan bukti dan saksi versi kami yang selama ini tidak pernah dipanggil sebagai saksi," ujar Kaerul.

"Doa kami, semoga Tuhan memberi kami hakim benar-benar objektif yang bisa menilai ini dari semua sisi. Semua akan dibuka terang-benderang di persidangan," lanjutnya.

Kaerul juga menyatakan siap menjalani proses hukum hingga ke persidangan dan memberikan argumen untuk ketiga tersangka.

"Biar pengadilan yang memutuskan perkara ini, bukan opini publik yang menghukum mereka. Mereka sudah terhukum oleh pengadilan publik yang dibuat pihak lain," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Kejari Kota Semarang, Candra Saptaji, mengatakan ketiga tersangka yakni Taufik Eko Nugroho yang merupakan Kaprodi PPDS Anestesiologi, Sri Maryani sebagai staf administrasi, dan Zara Yupita Azra sebagai senior dokter Aulia akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan.

"Untuk dua tersangka akan ditahan di Lapas Perempuan Kelas 2A Semarang dan satunya ditahan di Rutan Semarang," kata Candra di Kejari Kota Semarang, Kamis (15/5).

"Alasan objektif ancaman pidana di atas 5 tahun. Subjektifnya diduga melarikan diri, merusak barang bukti, dan mengulangi tindak pidana," imbuhnya.

Para tersangka didakwa melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan Pasal 335 ayat (1) tentang melawan hukum memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ancaman pidana penjara mencapai 9 tahun.

Seperti diketahui, Polda Jateng telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan bullying dan pemerasan yang mengakibatkan tewasnya mahasiswa PPDS Anestesi Universitas Diponegoro (Undip), dr Aulia Risma. Ketiga tersangka merupakan Kaprodi hingga senior Aulia.

"Ditreskrimum Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka kasus PPDS program pendidikan dokter spesialis, yaitu 1 saudara TE, kedua saudari SM, ketiga saudari Z," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto di Mapolda Jateng, Kelurahan mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Selasa (24/12/2024).

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (15/5) menjadi sorotan, mulai dari KPK geledah rumah pengusaha Robert Bono Susatyo di Jakarta hingga tiga tersangka kasus PPDS Undip Semarang dilimpahkan ke kejaksaan.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

KPK geledah rumah pengusaha Robert Bono Susatyo di Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa pada hari Kamis ini menggeledah rumah pengusaha Robert Bono Susatyo terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan terpidana sekaligus mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Benar," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis.

Ketika ditanya daerah rumah Robert Bono yang digeledah, Fitroh mengatakan bahwa lokasinya berada di Jakarta.

Baca selengkapnya di sini

Kapolri tegaskan tak ada toleransi untuk premanisme

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.

Jenderal Pol. Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, memastikan tindakan hukum akan diberlakukan tanpa pandang bulu, terlepas dari simbol atau kelompok mana pelaku berasal.

"Kalau meresahkan masyarakat kami tindak tegas. Apakah ini kelompok dalam tanda kutip ataupun siapa pun itu sepanjang meresahkan masyarakat kami tidak kompromi dan kami tindak tegas," kata Jenderal Pol. Sigit dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Baharkam dan Korps Brimob Polri di Gedung Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

Enam terdakwa kasus korupsi tata kelola emas dituntut 9 tahun penjara

Sebanyak enam terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas emas Antam seberat 109 ton periode 2010—2022 dituntut pidana penjara masing-masing selama 9 tahun serta denda masing-masing sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

"Kami menuntut para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Syamsul Bahri Siregar dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Adapun keenam terdakwa dimaksud, yakni Vice President (VP) Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) Antam periode 2008—2011 Tutik Kustiningsih, VP UBPP LM Antam periode 2011—2013 Herman, serta Senior Executive VP UBPP LM Antam 2013—2017 Dody Martimbang.

Kemudian, General Manager (GM) UBPP LM Antam periode 2017—2019 Abdul Hadi Aviciena, GM UBPP LM Antam periode 2019—2020 Muhammad Abi Anwar, serta GM UBPP LM Antam periode 2021—2022 Iwan Dahlan.

Baca selengkapnya di sini

KPK panggil lima saksi terkait kasus korupsi LPEI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima orang sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Atas nama SR, SWP, S, WPR, dan AA," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Kamis.

SR diketahui merupakan mantan Direktur Eksekutif LPEI Sinthya Roesly. Sementara SWP dan WPR disebut sebagai mantan pegawai LPEI bernama Sunu Widi Purwoko, dan Wahyu Priyo Rahmanto.

Untuk S diketahui sebagai Supiyanto seorang swasta, sedangkan AA dikabarkan merupakan Staf Keuangan bernama Ayu Andriani.

Baca selengkapnya di sini

Tiga tersangka kasus PPDS Undip Semarang dilimpahkan ke kejaksaan

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah melimpahkan tiga tersangka dan barang bukti kasus kematian mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Aulia Risma Lestari ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Kamis.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Candra Saptaji mengatakan bahwa ketiga tersangka yang dilimpahkan masing-masing dokter senior PPDS Undip Semarang ZYA; Kepala Prodi Anestesiologi FK Undip Semarang TEN; dan Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip SM.

Terhadap ketiga tersangka, kata dia, penuntut umum langsung melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

SEMARANG, KOMPAS.com - Tiga tersangka kasus dugaan pemerasan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) diserahkan ke kejaksaan pada hari ini, Kamis (15/5/2025).

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Tengah, Kombes Dwi Subagio membenarkan kabar tersebut.

"Nggih (iya) hari ini," kata Dwi saat dikonfirmasi, Kamis (15/5/2025).

Namun, dia tak menjawab saat ditanya soal jadwal penyerahan tiga tersangka tersebut.

"Di kejaksaan," ucapnya singkat.

Sementara itu, kuasa hukum keluarga dr Aulia, Misyal Ahmad juga membenarkan kabar tersebut.

"Berangkat dari Polda jam 8 pagi," tambah dia.

Praktik PPDS Anestesia FK Undip dihentikan

Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghentikan praktik PPDS Anestesia FK Undip di RSU Kariadi Semarang setelah meninggalnya dokter ARL.

Kemenkes juga sempat menghentikan praktik klinis Dekan FK Undip Yan Wisnu Prajoko di RSUP Dr Kariadi.

FK Undip dan RSUP Dr Kariadi Semarang juga sudah mengakui adanya perundungan yang menimpa korban selama menempuh perkuliahan.

Kini pihak keluarga korban telah mempolisikan sejumlah senior korban ke Polda Jawa Tengah.

Laporan itu dilayangkan langsung oleh Nuzmatun Malinah, ibunda korban.

Dalam kasus tersebut, Polda Jawa Tengah telah menetapkan tiga tersangka yakni Kepala Program Studi PPDS Anestesiologi Undip Taufik Eko Nugroho (TEN), staf administrasi PPDS Anestesiologi Undip Sri Maryani (SM) dan senior korban di program anestesi Zara Yupita Azra (ZYA).

Kuasa Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Kaerul Anwar, buka suara soal proses hukum kasus perundungan dr Aulia, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran (FK). Ia menyatakan selama ini mengikuti proses hukum dari kepolisian.

"Semuanya kan kita mengikuti proses yang berjalan. Kami melakukan pendampingan di kepolisian, apakah berkas perkara ini sudah sampai kejaksaan atau belum, belum terkonfirmasi ke kami," kata Kaerul di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (28/4/2025).

Soal tiga tersangka dalam kasus tersebut belum ditahan hingga kini, Kaerul mengatakan hal itu merupakan kewenangan kepolisian.

"Intinya prosesnya seperti apa di kepolisian, tanyakan kepada kepolisian. Kita menunggu prosesnya, kalau sudah cukup bukti lengkap, bisa dilimpahkan ke kejaksaan, segera dilimpahkan ke kejaksaan," tuturnya.

"Kalau kejaksaan menyatakan sudah lengkap, P21, segera dilimpahkan ke pengadilan. Kita ngikutin tahapan itu sampai sekarang, jadi kita pasif sifatnya," lanjutnya.

Kaerul juga tak berkenan menjawab permasalahan soal tersangka kasus pemerasan yang menewaskan dr Aulia, inisial ZYA, yang disebut lulus sertifikat kompetensi peserta PPDS prodi anestesi di FK Undip, meski kelulusannya sudah ditangguhkan.

"Kami fokus hanya terkait pokok perkara yang sedang kita tangani sebagai kuasanya, di luar itu saya tidak statement," tegasnya.

Untuk diketahui, ZYA merupakan senior korban dan sudah berstatus tersangka. Dia sempat dikabarkan lulus ujian komprehensif lisan nasional pada 12 April 2025.

Pengumuman kelulusan diunggah di akun Instagram Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif. Namun setelah itu Kolegium Anestesiologi merilis surat pemberitahuan penundaan tersebut.

"Dengan ini memutuskan bahwasanya peserta didik atas nama dr Zara Yupita Azra dinyatakan ditunda untuk diberikan sertifikat kompetensi," beber Ketua Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif, Kolegium Kesehatan Indonesia, Dr dr Reza Widianto Sujud, SpAn-Ti, Subsp, An, Kv(K), Subsp, T, I(K) dalam keterangan yang diterima dan dikutip dari detikHealth, Minggu (20/4).

"Sehubungan dengan kasus tindak pidana yang disangkakan kepadanya hingga proses hukum yang dijalani memiliki kekuatan hukum tetap," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Kabid Humas Polda Jateng mengatakan, berkas kasus PPDS telah diserahkan ke kejaksaan untuk kemudian dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Perkembangannya kemarin ada P18, P19. Ada petunjuk dari jaksa untuk melengkapi kekurangan berkas perkara. Kemudian perkara sudah dikembalikan ke JPU kembali dan untuk dilakukan analisa kembali atau diteliti kembali," kata Artanto saat dihubungi awak media, Rabu (23/4).

Ketiga tersangka belum juga ditahan hingga kini dengan alasan ketiganya selalu kooperatif dengan menghadiri pemanggilan pemeriksaan dari Polda Jateng.

Video Pihak Aulia Risma soal Update Kasus PPDS: Sudah Tahap Ekspose

Video Pihak Aulia Risma soal Update Kasus PPDS: Sudah Tahap Ekspose

SEMARANG, KOMPAS.com - Salah satu tersangka, dr Zara Yupita Azra, dalam kasus PPDS Undip dikabarkan lulus dalam sertifikat kompetensi peserta PPDS Undip.

dr. Zara Yupita Azra, dinyatakan lulus sertifikat kompetensi peserta oleh Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif (KATI) pada pekan lalu.

Hingga saat ini, pihak Universitas Diponegoro belum memberikan keterangan resmi terkait kelulusan dr. Zara.

Zara merupakan senior korban dokter ARL dalam program anestesi.

Diketahui, dokter ARL mengakhiri hidupnya karena menjadi korban bully. Dalam kasus ini, ZYA merupakan senior yang paling aktif membuat aturan, melakukan bully-ing, dan memaki korban.

Bagaimana kata Polda terkait hal ini?

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan hal itu. Proses hukum tetap berjalan.

"Kita tidak melihat itu, itu yang berwenang untuk memahami atau menindaklanjuti dari pihak kampus rektorat sendiri. Lingkup kita hanya proses penyidikan saja," kata dia.

Sementara itu, dia mengatakan, hingga saat ini berkas kasus pemerasan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) masih belum lengkap atau P21.

Artanto mengatakan bahwa berkas masih di kejaksaan untuk kemudian dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Perkembangannya kemarin ada P18, P19. Ada petunjuk dari Jaksa untuk melengkapi kekurangan berkas perkara," kata Artanto saat dikonfirmasi, Kamis (24/4/2025).

Penyidik juga sudah memenuhi permintaan JPU untuk melakukan perbaikan pada berkas perkara tersebut.

"Kemudian perkara sudah dikembalikan ke JPU kembali dan untuk dilakukan analisa kembali atau diteliti kembali," ucap dia.

Dia menegaskan bahwa kasus tersebut akan segera diselesaikan, karena sudah menjadi atensi dari para penyidik Polda Jawa Tengah.

"Belum, pada prinsipnya secepatnya karena ini sudah jadi atensi," ujar Artanto.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Tengah Kombes Pol Dwi Subagio, mengatakan bahwa sampai saat ini masih ada tiga tersangka dalam kasus PPDS Undip.

"Masih tiga tersangka," ujarnya.

Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghentikan praktik PPDS Anestesia FK Undip di RSU Kariadi Semarang setelah meninggalnya dokter ARL.

Kemenkes juga sempat menghentikan praktik klinis Dekan FK Undip Yan Wisnu Prajoko di RSUP Dr Kariadi.

FK Undip dan RSUP Dr Kariadi Semarang juga sudah mengakui adanya perundungan yang menimpa korban selama menempuh perkuliahan.

Kini pihak keluarga korban telah mempolisikan sejumlah senior korban ke Polda Jateng. Laporan itu dilayangkan langsung oleh Nuzmatun Malinah, ibunda korban.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kuasa hukum keluarga almarhumah Aulia Risma Lestari (ARL), Misyal Achmad, gusar dengan mangkirnya Kepala Prodi PPDS Anestesia Universitas Diponegoro (Undip) Taufik Eko Nugroho dalam pemeriksaannya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan perundungan Aulia Risma Lestari (ARL). ARL adalah mahasiswi PPDS Anestesia Universitas Diponegoro (Undip) yang ditemukan meninggal di kamar kosnya pada Agustus 2024 lalu.

Polda Jawa Tengah (Jateng) mulai melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka kasus dugaan perundungan dan pemerasan terhadap ARL, Kamis (2/1/2025). Dari tiga orang yang sudah ditetapkan tersangka, hanya dua yang hadir, yakni SM dan ZYA. Sementara Taufik Eko Nugroho, berdasarkan keterangan kuasa hukum Undip, Kairul Anwar, tak bisa hadir karena sakit. Menanggapi tak hadirnya Taufik, Misyal Achmad, mengekspresikan kegusarannya.

"Ini kasus sudah jadi perhatian publik, dilakukan oleh kaum intelektual, orang-orang yang memiliki kepandaian, memiliki kredibilitas. Nah kita liat mereka ini seperti apa. Kalau dipanggil enggak datang berarti mereka mangkir. Nanti kan ada panggilan kedua, panggilan ketiga, pemanggilan paksa. Saya berharap mereka dipaksa biar makin tau bobroknya mereka itu seperti apa," kata Misyal ketika dihubungi, Kamis (2/1/2025).

Misyal pun tak mau menoleransi alasan sakit yang menyebabkan Taufik tak menghadiri pemeriksaannya sebagai tersangka di Polda Jateng. "Orang dipanggil polisi kan pasti sakit, secara mental goyang, asam lambung pasti naik, ya kita pahami aja. Cuma kan ya kita enggak peduli dengan sakitnya dia. Kalau memang dia benar sakit, nanti misalkan enggak datang, saya minta diantarkan di rumah sakit Polri," ucapnya.

"Tulis saja harapan lawyer, (tersangka) tidak datang supaya polisi bisa memanggil paksa, itu harapan saya," tambah Misyal.

Polda Jateng mulai melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dalam kasus dugaan perundungan dan pemerasan almarhumah ARL pada Kamis. Kuasa hukum Undip, Kairul Anwar, mengatakan, pemeriksaan terhadap para tersangka dimulai sekitar pukul 11.00 WIB.

Dia mengungkapkan, dari tiga tersangka yang sudah ditetapkan Polda Jateng, satu di antaranya, yakni Taufik Eko Nugroho, tidak menghadiri pemeriksaan. "Hari ini dokter Taufik tidak bisa (hadir pemeriksaan) karena sakit. Yang dua (tersangka lainnya) hadir," ujarnya.

Kairul menambahkan, proses pemeriksaan terhadap Taufik akan dilakukan menyusul. "Kita harapkan beberapa saat segera sehat, terus kemudian ikut proses pemeriksaan," ucapnya.

Selain Taufik, terdapat dua tersangka lain dalam kasus dugaan perundungan dan pemerasan ARL, yakni SM dan ZYA. SM adalah staf admin Prodi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip. Sedangkan tersangka terakhir, yakni ZYA, adalah dokter residen atau senior ARL.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Universitas Diponegoro (Undip) akan memberi pendampingan hukum kepada tiga tersangka kasus dugaan perundungan dan pemerasan terhadap Aulia Risma Lestari (ARL). ARL merupakan mahasiswi PPDS Anestesia Undip yang diduga bunuh diri akibat dirundung seniornya.

"Karena sudah masuk ke tahap pro-yustisia, tentu Undip akan menghormati proses hukumnya. Undip akan memberikan bantuan hukum, dengan harapan mendapatkan keadilan berdasarkan kebenaran senyatanya, bukan berdasarkan kepentingan pihak tertentu," kata kuasa hukum Undip, Kairul Anwar, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/12/2024).

Dia mengonfirmasi bahwa salah satu tersangka adalah kepala Prodi Antesiologi Fakultas Kedokteran (FK) Undip yang berinisial TEN. Menurut Kairul, satu tersangka lainnya yang berinsial SM adalah staf admin Prodi Anestesiologi. Sementara tersangka terakhir, yakni ZYA, adalah dokter residen atau senior ARL.

Kairul mengungkapkan, ketiganya masih menjalankan aktivitas atau pekerjaannya. "Senior dari korban tetap masih mengikuti proses belajar seperti biasa," ujarnya.

"Undip tetap berpegang azas praduga tidak bersalah. Kita akan ikuti proses hukumnya," tambah Kairul.

Polda Jawa Tengah (Jateng) telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan perundungan dan pemerasan terhadap ARL. "Ditreskrimum Polda Jawa Tengah telah menetapkan tiga tersangka kasus PPDS, program pendidikan dokter spesialis, yaitu, satu saudara TEN; kedua saudari SM; ketiga saudari ZYA," ungkap Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Mapolda Jateng, Selasa (24/12/2024).

Dia menambahkan, para tersangka dijerat Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasan dan atau Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan serta Pasal 335 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Pengancaman. "Untuk ancamannya maksimal sembilan tahun (penjara)," ujar Artanto.

Namun Artanto belum mengungkap latar belakang para tersangka. Dia hanya menyampaikan bahwa para tersangka belum ditahan. "Pertimbangan penyidik. Nanti penyidiknya akan memberikan informasi," kata Artanto ketika ditanya alasan mengapa Polda Jateng belum menahan para tersangka.

Artanto mengungkapkan bahwa dalam kasus dugaan perundungan dan pemerasan terhadap ARL, Polda Jateng mengamankan barang bukti uang senilai Rp 97.007.500. "(Ini uang) dari semua rangkaian peristiwa tersebut," ucapnya.

ARL ditemukan meninggal di kamar kosnya di Lempongsari, Gajahmungkur, Semarang pada 12 Agustus 2024 lalu. Dokter berusia 30 tahun tersebut diduga bunuh diri karena mengalami perundungan dari para seniornya.

Merespons dugaan bunuh diri dan perundungan yang dialami ARL, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akhirnya memutuskan membekukan pelaksanaan PPDS Anestesia Undip di RSUP Dr Kariadi Semarang.

Keluarga ARL melaporkan kasus dugaan perundungan ke Polda Jateng pada 4 September 2024. Kuasa hukum keluarga ARL, Misyal Achmad, mengungkapkan, selain menghadapi perundungan, ARL juga mengalami pemerasan yang dibungkus sebagai iuran angkatan. Iuran tersebut sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa senior. Menurut Misyal, sejak ARL menjadi mahasiswa PPDS Anestesia Undip pada 2022, pihak keluarga telah mengeluarkan Rp225 juta untuk membayar iuran angkatan.

Undip dan RSUP Dr Kariadi awalnya menyangkal adanya praktik perundungan dalam pelaksanaan PPDS. Namun sebulan pasca kematian ARL, tepatnya pada 13 September 2024, Undip dan RSUP Dr Kariadi akhirnya mengakui bahwa praktik serta budaya perundungan memang terjadi di PPDS. Kedua lembaga tersebut pun menyampaikan permintaan maaf kepada publik dan pemerintah.

Polda Jawa Tengah menetapkan tiga tersangka terkait kasus kematian dokter ARL yang diduga bunuh diri terkait perundungan atau bullying di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi Universitas Diponegoro (Undip). Ketiga orang berinisial dokter TE, SM, dan dokter ZR ditetapkan tersangka pada Selasa (24/12/2024).

Dokter TE merupakan Kaprodi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip, sementara SM adalah staf administrasi Prodi Anestesiologi, lalu dokter ZR yakni senior korban di program pendidikan tersebut.

Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Beni Satria menyebut pihaknya tengah memberikan pendampingan kepada tiga tersangka terkait, sebagai langkah bantuan hukum.

"Hari ini Tim PB IDI sedang berusaha terus berkomunikasi dengan tersangka dan kuasa hukum Undip," beber Beni kepada detikcom, Jumat (27/12/2024).

Beni menyebut bantuan ini tidak lantas diartikan pengabaian hak korban, tetapi IDI mengedepankan asas praduga tak bersalah, hingga benar-benar terbukti sebagai keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

"Oleh karena itu, sikap IDI yang memberikan dukungan kepada seorang dokter yang menjadi tersangka tidak bisa langsung diartikan sebagai pembenaran atas dugaan tindakan yang dilakukannya, melainkan lebih kepada memastikan bahwa hak-hak hukum dokter tersebut terpenuhi selama proses peradilan berlangsung," terang Beni.

Tersangka maupun korban dijelaskan Beni, memiliki hak yang sama di mata hukum untuk mendapatkan pendampingan maupun perindungan. IDI, dalam kasus ini, menjadi organisasi profesi yang bertanggung jawab secara moral dan hukum demi memberikan dukungan kepada anggota mereka, termasuk tersangka, selama proses hukum berlangsung.

"IDI sebatas memastikan proses hukum berjalan adil dan tidak melanggar hak-hak anggota IDI. Proses hukum harus berjalan secara seimbang dan tidak memihak," tegas Beni.

"IDI mendukung tersangka dalam konteks memastikan hak-haknya terlindungi, bukan dalam kapasitas membela tindakan yang belum terbukti," pungkasnya.

Kemenkes Terima 401 Laporan Perundungan, 100 Kasus Sudah Ditangani

Kemenkes Terima 401 Laporan Perundungan, 100 Kasus Sudah Ditangani

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Prodi Anestesi Universitas Diponegoro (Undip), Taufik Eko Nugroho, belum ditahan polisi meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap Dokter ARL.

Hal serupa berlaku bagi dua tersangka lainnya, yaitu SM, staf keuangan Undip, dan Z, dokter senior di program tersebut.

Kuasa hukum keluarga korban, Misyal Ahmad, menyatakan kekhawatirannya terkait hal tersebut.

"Jadi saya berharap untuk pihak polda untuk melakukan penahanan guna menjaga supaya tidak ada barang-barang lainnya yang bisa dihilangkan atau mereka mengulang kembali," ungkap Misyal saat dihubungi melalui telepon, Rabu (25/12/2024).

Misyah menegaskan, keluarga korban berhak mengajukan permohonan agar Polda Jawa Tengah segera menahan para tersangka.

"Yang dilakukan adalah kejahatan yang mengkhawatirkan, yang dapat menghilangkan barang bukti mengingat prosesnya cukup lama," tambahnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini ketiga tersangka belum ditahan.

"Belum, karena pertimbangan penyidik. Nanti penyidik yang menjelaskan," kata Artanto di Mapolda Jawa Tengah, Selasa (24/12/2024).

Dia menegaskan, penyidikan telah berlangsung sesuai prosedur.

"Belum, karena pertimbangan penyidik. Nanti penyidik yang menjelaskan," tambahnya.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasan, Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan, dan Pasal 355 ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun.

"Total barang bukti yang diamankan adalah Rp 97.077.500, uang hasil dari semua rangkaian peristiwa tersebut," ungkap Artanto.

Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menghentikan praktik PPDS Anestesi FK Undip di RSU Kariadi Semarang setelah meninggalnya dokter ARL.

Kemenkes juga menghentikan praktik klinis Dekan FK Undip, Yan Wisnu Prajoko, di RSUP Dr Kariadi.

FK Undip dan RSUP Dr Kariadi Semarang mengakui adanya perundungan yang menimpa korban selama menempuh perkuliahan.

Saat ini, pihak keluarga korban telah melaporkan sejumlah senior korban ke Polda Jateng. Laporan langsung dilayangkan Nuzmatun Malinah, ibunda korban.