RIAU - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau Maizar menegaskan pihaknya tidak main-main dalam memerangi narkoba di lingkungan pemasyarakatan khususnya di lapas dan rutan di wilayah Riau. Hal ini menanggapi adanya dugaan keterlibatan salah satu warga binaan di wilayah Riau dalam peredaran narkoba .

"Seperti yang sudah ditegaskan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa zero narkoba dan ponsel adalah harga mati," tegas Maizar dalam keterangannya, Sabtu (17/5/2025).

Ia mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Polda Riau untuk melakukan pendalaman. "Kami selalu siap bekerja sama dengan pihak kepolisian dan akan melakukan langkah-langkah responsif. Terbukti terlibat maka sanksi tegas akan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujarnya.

Maizar menyebutkan, apabila terbukti ada keterlibatan narapidana Riau tersebut dalam peredaran narkoba, sanksi yang akan diberikan antara lain pencabutan hak-hak bersyarat seperti remisi dan pembebasan bersyarat.

Soal kemungkinan adanya sanksi pidana, akan diserahkan kepada pihak kepolisian. "Kami sangat terbuka segala informasi yang dapat mendukung lapas rutan kami bersih dari narkoba dan HP. Silahkan masyarakat apabila ada aduan terkait, kami akan segera tindak lanjuti. Kami ucapkan terima kasih atas dukungannya bagi perjuangan kami zero narkoba dan HP," pungkasnya.

“Misalkan, PPATK. Ternyata dia (calon komisioner KY) mendapatkan penghasilan tidak klir, tidak reasonable (wajar), itu juga bisa. Contohnya di KPK, ternyata dia pernah menjadi tersangka, terdakwa, tidak bisa,”

Jakarta (ANTARA) - Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial, Dhahana Putra, telah mengumumkan persyaratan dan tata cara pendaftaran calon anggota KY periode 2025–2030 melalui Pengumuman Nomor 01/PANSEL-KY/05/2025.

Berdasarkan berkas pengumuman yang diterima di Jakarta, Selasa, pendaftaran akan dimulai pada tanggal 2–23 Juni 2025 pukul 17.00 WIB melalui laman Administrasi Panitia Seleksi Elektronik (APEL) pada alamat https://apel.setneg.go.id.

Adapun persyaratan untuk menjadi calon anggota KY periode 2025–2030, yaitu warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta setia pada Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.

Syarat lainnya, berusia paling rendah 45 tahun dan paling tinggi 68 tahun pada saat proses pemilihan serta berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 tahun.

Turut menjadi syarat, antara lain, berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, memiliki kemampuan jasmani dan rohani, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan melaporkan harta kekayaan.

Sementara itu, tata cara pendaftaran dimulai dengan membuat akun pada laman APEL, mengisi daftar riwayat hidup, serta mengunggah dokumen hasil pemindaian termasuk di antaranya SKCK, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dan makalah.

“Makalah dengan tema ‘Reformasi Pengawasan Hakim Sesuai dengan Tugas dan Fungsi KY’, minimal 10 halaman dan maksimal 15 halaman,” demikian penjelasan Ketua Pansel.

Nantinya, hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 30 Juni 2025 melalui laman Kementerian Sekretariat Negara dan laman APEL.

Sebelumnya, Dhahana saat konferensi pers di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (5/5), mengatakan bahwa pansel mencari tujuh calon anggota KY untuk menggantikan komisioner saat ini yang akan berakhir masa jabatannya pada 20 Desember 2025.

Guna memeriksa rekam jejak para pendaftar, pansel berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, KPK, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Badan Narkotika Nasional.

“Misalkan, PPATK. Ternyata dia (calon komisioner KY) mendapatkan penghasilan tidak klir, tidak reasonable (wajar), itu juga bisa. Contohnya di KPK, ternyata dia pernah menjadi tersangka, terdakwa, tidak bisa,” jelas Dhahana.

Pansel, imbuh Dhahana, mencari calon komisioner KY dengan latar belakang yang jelas dan bersih. Oleh sebab itu, pansel juga akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil, hingga pakar hukum.

Sosialisasi pendaftaran berlangsung pada 6–28 Mei 2025. Persyaratan dan tata cara pendaftaran dapat dilihat pada laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, laman APEL, laman resmi KY, laman resmi MA, dan laman resmi Kementerian Hukum.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 300 narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat, dipindahkan ke sejumlah lembaga pemasyarakatan di Jawa Barat dan Banten imbas razia penggunaan ponsel dan narkoba, Selasa (25/3/2025).

Selain itu, pemindahan ini juga dilakukan untuk menanggulangi overkapasitas rutan.

“Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi overkapasitas di rumah tahanan dan lapas, serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih kondusif,” kata Kepala Rutan Salemba, Wahyu Trah Utomo, dalam keterangan resminya, Rabu (26/3/2025).

Wahyu menjelaskan, pemindahan ini telah melalui proses perencanaan yang matang dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

“Proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat melibatkan anggota Polri dan TNI untuk memastikan keamanan dan kelancaran selama perjalanan,” tutur dia.

Selama November 2024 sampai Maret 2025, Rutan Salemba telah memindahkan sekitar 1.500 narapidana ke berbagai lapas di wilayah Jawa Barat dan Tangerang.

Para narapidana dipindahkan ke lapas yang sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan pembinaan mereka.

Dengan pemindahan ini, kapasitas Rutan Salemba diharapkan lebih terkendali, sehingga pelayanan terhadap narapidana lebih optimal.

“Pemindahan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan serta memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi,” ujar Wahyu.

Wahyu menambahkan, pihaknya terbuka dengan masukan dan saran masyarakat, seperti penanganan narkoba dan penggunaan ponsel di lapas.

“Kami membuka ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk turut membangun Rutan Salemba dengan masukan dan kritik membangun karena ini adalah hak konstitusi semua lapisan masyarakat,” ungkap Wahyu.

Sebelumnya, Wahyu buka suara soal beredarnya foto-foto yang menunjukkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana sedang bermain ponsel di dalam sel.

Wahyu menyatakan bahwa lembaganya akan mendalami kebenaran foto-foto tersebut.

“Saat ini, kami mendalami apakah benar foto tersebut berada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat,” kata Wahyu saat dikonfirmasi pada Selasa (25/3/2025).

Wahyu menegaskan, jika foto tersebut terbukti diambil di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, ia akan mengambil tindakan tegas terhadap narapidana yang terlibat.

"Jika benar, tentu kami akan berikan tindakan tegas kepada narapidana yang menggunakan ponsel," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 300 narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat, dipindahkan ke sejumlah lembaga pemasyarakatan di Jawa Barat dan Banten imbas razia penggunaan ponsel dan narkoba, Selasa (25/3/2025).

Selain itu, pemindahan ini juga dilakukan untuk menanggulangi overkapasitas rutan.

“Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi overkapasitas di rumah tahanan dan lapas, serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih kondusif,” kata Kepala Rutan Salemba, Wahyu Trah Utomo, dalam keterangan resminya, Rabu (26/3/2025).

Wahyu menjelaskan, pemindahan ini telah melalui proses perencanaan yang matang dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

“Proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat melibatkan anggota Polri dan TNI untuk memastikan keamanan dan kelancaran selama perjalanan,” tutur dia.

Selama November 2024 sampai Maret 2025, Rutan Salemba telah memindahkan sekitar 1.500 narapidana ke berbagai lapas di wilayah Jawa Barat dan Tangerang.

Para narapidana dipindahkan ke lapas yang sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan pembinaan mereka.

Dengan pemindahan ini, kapasitas Rutan Salemba diharapkan lebih terkendali, sehingga pelayanan terhadap narapidana lebih optimal.

“Pemindahan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan serta memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi,” ujar Wahyu.

Wahyu menambahkan, pihaknya terbuka dengan masukan dan saran masyarakat, seperti penanganan narkoba dan penggunaan ponsel di lapas.

“Kami membuka ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk turut membangun Rutan Salemba dengan masukan dan kritik membangun karena ini adalah hak konstitusi semua lapisan masyarakat,” ungkap Wahyu.

Sebelumnya, Wahyu buka suara soal beredarnya foto-foto yang menunjukkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana sedang bermain ponsel di dalam sel.

Wahyu menyatakan bahwa lembaganya akan mendalami kebenaran foto-foto tersebut.

“Saat ini, kami mendalami apakah benar foto tersebut berada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat,” kata Wahyu saat dikonfirmasi pada Selasa (25/3/2025).

Wahyu menegaskan, jika foto tersebut terbukti diambil di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, ia akan mengambil tindakan tegas terhadap narapidana yang terlibat.

"Jika benar, tentu kami akan berikan tindakan tegas kepada narapidana yang menggunakan ponsel," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat Salemba, Wahyu Trah Utomo, buka suara soal beredarnya foto-foto yang menunjukkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana sedang bermain ponsel di dalam sel.

Wahyu menyatakan bahwa lembaganya akan mendalami kebenaran foto-foto tersebut.

“Saat ini, kami mendalami apakah benar foto tersebut berada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat,” kata Wahyu saat dikonfirmasi pada Selasa (25/3/2025).

Wahyu menegaskan, jika foto tersebut terbukti diambil di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, ia akan mengambil tindakan tegas terhadap narapidana yang terlibat.

"Jika benar, tentu kami akan berikan tindakan tegas kepada narapidana yang menggunakan ponsel," ungkapnya.

Lebih lanjut, Wahyu juga menyatakan bahwa petugas yang terlibat dalam insiden ini tidak akan luput dari sanksi.

"Bila ada petugas yang terlibat, tentu akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku," tuturnya.

Wahyu dan timnya berkomitmen untuk memberantas penggunaan ponsel secara bebas oleh narapidana.

Diketahui, para WBP di Rutan Salemba terlihat menggunakan ponsel sambil berfoto, meskipun berada di dalam sel tahanan Blok A.

Berdasarkan foto-foto yang beredar, beberapa narapidana terlihat duduk sambil bermain ponsel.

Salah satu narapidana, seorang pria bertato di lengan kanan, terlihat menggunakan ponsel dengan bebas di dalam kamar hunian sel.

Pria tersebut bahkan memiliki tiga ponsel yang dilengkapi dengan kabel charger dan sebuah buku catatan.

Dalam foto lainnya, sekelompok narapidana yang diduga merupakan anggota gangster juga terlihat berkumpul di salah satu ruangan Rutan Salemba.

Salah seorang di antara mereka tampak sibuk bermain ponsel sambil menggunakan earphone.

Pihak Rutan Kelas I Jakarta Pusat kini tengah berupaya untuk memastikan keamanan dan disiplin di dalam lembaga pemasyarakatan.

KAIRO - Tim medis di Rumah Sakit Spesialis Penyakit Dalam Universitas Mansoura Mesir berhasil mengeluarkan ponsel dari perut seorang narapidana menggunakan endoskopi, tanpa operasi, enam tahun setelah dia menelan ponsel tersebut.

Ponsel tersebut telah mengendap di perut narapidana dan muncul komplikasi serius, disertai penurunan berat badan secara bertahap.

Pasien tersebut, seorang narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup di Penjara Gamasa, tiba di rumah sakit, dan setelah menjalani pemeriksaan dan rontgen, ditemukan ponsel tersebut berada di dalam perutnya.

Hal ini menyebabkan dia menderita radang parah, tukak lambung, dan komplikasi serius, selain kehilangan berat badan lebih dari 30 kilogram, membuatnya sangat kurus.

Kasus tersebut segera didiagnosis, dan tim medis memutuskan melakukan intervensi dengan endoskopi.

Tim berhasil mengeluarkan ponsel tersebut hanya dalam waktu 45 menit tanpa perlu operasi, menemukannya di dalam kantong plastik.

Banywuangi -

Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi menggagalkan penyelundupan ponsel android. Alat komunikasi itu diselundupkan pengunjung di dalam roti yang akan dikirimkan ke salah satu napi.

Kepala Lapas Banyuwangi Agus Wahono mengatakan terungkapnya penyelundupan ponsel itu terjadi pada Sabtu (18/1). Roti berisi ponsel yang dibawa pengunjung berinisial B itu rencananya akan dikirim ke napi berinisial AL.

Namun petugas jaga layanan penitipan barang dan makanan menemukannya. Ini setelah petugas melakukan pemeriksaan dan menemui hal yang mencurigakan.

"Awalnya tidak ada hal yang mencurigakan, namun ketika petugas membelah roti yang dibawa oleh B terdapat barang yang mengganjal, petugas lantas merobek roti tersebut dan terdapat handphone di dalamnya," kata Agus, Senin (20/1/2025).

Langkah selanjutnya, pihaknya langsung melakukan pengamanan terhadap B dan mempertemukan dengan AL untuk dimintai keterangan secara mendalam.

"Keduanya tak bisa mengelak dan mengakui bahwa B akan menyelundupkan handphone tersebut kepada AL yang tidak lain adalah saudaranya," jelas Agus.

Lebih lanjut Agus menerangkan, berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) seluruh petugas Pos Wasrik memiliki kewajiban untuk memeriksa secara teliti seluruh barang yang masuk ke Lapas termasuk titipan kepada Napi.

Hal tersebut adalah upaya untuk mengantisipasi peluang masuknya barang-barang terlarang ke dalam Lapas yang dapat menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib).

"Dalam beberapa kesempatan sering kami himbau agar petugas selalu waspada dan teliti terhadap barang yang akan masuk ke dalam Lapas, para warga binaan pun selalu kami wanti-wanti untuk tidak mencoba memasukkan barang terlarang," tegasnya.

"Kami akan menindak tegas bagi siapapun yang terbukti melanggar setiap aturan yang ada," imbuh Agus.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar tersebut, napi AL dikenakan sanksi dengan ditempatkan pada staft sel dan dicabut hak-hak nya selama beberapa waktu.

"Untuk B selaku pengirim barang akan kami berikan sanksi larangan untuk melakukan kunjungan ke Lapas, baik untuk sekedar menitipkan barang dan makanan maupun melakukan kunjungan tatap muka," tutup Agus.

(abq/iwd)