JAKARTA, KOMPAS.com - Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid mengatakan, aparat kepolisian perlu melakukan reformasi menyeluruh dalam lembaganya.

Reformasi ini menurutnya penting untuk memastikan bahwa kepolisian tidak lagi "trigger happy" atau mudah menarik pelatuk pistol.

"Tugas kita bersama adalah mengembalikan polisi dan semua lembaga negara pada fitrahnya: menjadi pelindung rakyat, bukan pelindung kepentingan segelintir orang," ujar Yenny dalam sambutannya pada acara Haul ke-15 Gus Dur di Ciganjur, Sabtu (21/12/2024).

Yenny mengungkapkan, salah satu keputusan terbesar Gus Dur dalam menegakkan demokrasi di Indonesia adalah memisahkan kepolisian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Langkah ini, menurut Yenny, bukanlah keputusan yang mudah, mengingat pada masa Orde Baru, kepolisian dan TNI berada dalam satu komando, yang menciptakan potensi penyalahgunaan kekuasaan serta represi terhadap masyarakat.

"Gus Dur dengan kejernihan pikirannya, memahami bahwa untuk mewujudkan negara yang benar-benar demokratis, kita harus memastikan bahwa kepolisian menjadi institusi sipil yang berfungsi untuk rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan yang menindas," tegasnya.

Yenny juga memberikan apresiasi terhadap TNI yang telah belajar dari kesalahan masa lalu dan kini menerapkan disiplin diri yang kuat agar tidak terlibat dalam politik praktis.

Bahkan, menurut Yenny, pemilihan Presiden Prabowo Subianto yang terpilih melalui mekanisme demokrasi adalah bukti bahwa TNI kini lebih berhati-hati dalam hal politik.

Namun, fenomena yang berbeda terjadi pada aparat kepolisian. Polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru kini menjadi ancaman bagi masyarakat.

Yenny menyebutkan beberapa kasus kekerasan yang melibatkan kepolisian, seperti peristiwa di SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah, serta pembunuhan seorang warga di Palangkaraya.

"Mereka adalah contoh-contoh kecil dari para korban abuse of power dari aparat kepolisian," ujarnya.

Amnesty Internasional mencatat bahwa pada 2024 terdapat 116 kasus yang melibatkan polisi, dengan 29 di antaranya berupa pembunuhan di luar hukum dan 26 kasus lainnya terkait penyiksaan dan tindakan kejam. Selain itu, Kontras mencatat 645 kasus kekerasan yang melibatkan kepolisian.

Yenny mengajak semua orang untuk merasakan sejenak apa yang dirasakan Gus Dur ketika ia melihat ketidakadilan, kebrutalan, serta masyarakat yang terabaikan dan tertindas.

"Bayangkanlah sejenak bagaimana perasaan kita jika kita berada di posisi mereka yang selalu dipinggirkan—mereka yang suaranya tak didengar, yang hak-haknya diinjak-injak. Apakah kita akan diam begitu saja? Apakah kita akan membiarkan mereka terus berada dalam kesulitan?" tandasnya.

Haul Ke-15 Gus Dur bertemakan "Menajamkan Nurani, Membela yang Lemah" dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Ketua Umum PBNU Zulfa Mustofa, Zawawi Imron, Mahfud MD, KH Musthofa Bisri (Mustasyar PBNU), Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi.

Terlihat juga Gubernur DKI terpilih Pramono Anung dan Wakilnya Rano Karno, Wakil Bupati Cianjur terpilih Ramzi. Penyanyi Yuni Shara, Krisdayanti, Ketua KPU RI Afifuddin, mantan Menag Lukman Hakim Saifuddin, KH Husein Muhammad.

Haul ke-15 Gus Dur diharapkan menjadi momen untuk menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan Gus Dur serta mempererat silaturahmi antar masyarakat dari berbagai latar belakang.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah menurunkan tim untuk menemui langsung keluarga GRO, siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, yang menjadi korban tewas dalam peristiwa penembakan oleh oknum polisi, Aipda RZ.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan, tim tersebut diturunkan pada pekan lalu. Selain menemui keluarga korban, LPSK juga menemui saksi, Polrestabes Semarang, dan Polda Jawa Tengah.

“Kami memandang bahwa tentu keluarga korbannya perlu dibantu, bisa dilakukan pendampingan dan sebagainya, sehingga kami memutuskan bahwa ini perlu proaktif, kami pergi ke sana untuk ketemu keluarga korban,” kata Susilaningtias kepada ANTARA ketika dihubungi via telepon di Jakarta, Jumat.

Pada saat menemui keluarga korban, terang dia, LPSK menjelaskan perihal hak restitusi atau ganti rugi. Tim LPSK juga menyampaikan hak perlindungan, pendampingan, serta pemulihan yang dimiliki oleh keluarga korban maupun saksi.

“Restitusi kami jelaskan, termasuk pendampingan kami jelaskan kepada keluarga korban, dan ada beberapa saksi yang juga kita temui berkaitan dengan kasus ini, kami tawarkan juga, LPSK bisa melakukan pendampingan atau perlindungan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Susilaningtias menjelaskan bahwa perlindungan dilakukan secara prinsip sukarela dari pihak yang ingin dilindungi. Oleh sebab itu, LPSK akan melindungi saksi maupun korban apabila ada permohonan yang diajukan.

Akan tetapi, hingga saat ini, LPSK belum menerima permohonan perlindungan secara resmi, baik dari keluarga maupun kuasa hukumnya. “Kami kemarin sudah meninggalkan formulir permohonan perlindungan supaya diisi, tapi [formulir itu] belum kembali,” ucap dia.

Sebelumnya, berdasarkan hasil pemantauan atas kasus ini, Komnas HAM merekomendasikan LPSK untuk memberikan perlindungan saksi dan korban. Menurut Komnas HAM, oknum polisi yang melakukan penembakan, RZ, memenuhi unsur pelanggaran HAM.

Komnas HAM menilai, RZ melanggar hak hidup dan melakukan pembunuhan di luar proses hukum; melanggar hak untuk bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan; serta melanggar hak atas perlindungan anak, mengingat korban penembakan masih berusia di bawah 18 tahun.

Peristiwa penembakan yang menyebabkan satu korban tewas dan dua orang luka-luka ini terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat, Minggu (24/11) dini hari. Sementara itu, pelaku penembakan, RZ, telah ditahan, tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

“Komnas HAM merekomendasikan Kapolda Jawa Tengah untuk melakukan evaluasi secara berkala atas penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian di lingkungan Polda Jawa Tengah, termasuk asesmen psikologi secara berkala,”

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI meminta Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah untuk mengevaluasi secara berkala penggunaan senjata api (senpi) oleh anggotanya, menyusul peristiwa penembakan siswa oleh oknum polisi di Semarang yang menyebabkan korban jiwa.

“Komnas HAM merekomendasikan Kapolda Jawa Tengah untuk melakukan evaluasi secara berkala atas penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian di lingkungan Polda Jawa Tengah, termasuk asesmen psikologi secara berkala,” kata Koordinator Subkomisi Pemantauan Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut Komnas HAM, perbuatan oknum polisi Aipda RZ yang menembak GRO, siswa SMK Negeri 4 Semarang, hingga tewas telah memenuhi unsur pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, Komnas juga meminta agar dilakukan penegakan hukum etik, disiplin, maupun pidana terhadap RZ.

“Melakukan penegakan hukum secara adil, transparan, dan imparsial, baik etika, disiplin, dan pidana kepada oknum RZ,” ucap Uli.

Di sisi lain, Komnas HAM merekomendasikan agar Kapolda Jawa Tengah memberi evaluasi pemahaman maupun pengetahuan kepada anggotanya mengenai Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

“Khususnya untuk polisi tingkat Bintara,” sambung dia.

Komnas HAM menilai, tindakan penembakan yang dilakukan RZ sehingga menyebabkan satu orang meninggal dan dua orang lainnya luka-luka itu melanggar prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal yang diatur dalam Peraturan Kapolri dimaksud.

Lebih lanjut, Komnas HAM merekomendasikan Kapolda Jawa Tengah untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus tawuran secara humanis, serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga di tingkat provinsi untuk mengatasi permasalahan tawuran.

Di samping itu, Komnas HAM merekomendasikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan saksi dan korban atas peristiwa tersebut.

Peristiwa penembakan terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat, Minggu (24/11) dini hari. GRO, korban tewas, dimakamkan oleh keluarganya di Sragen, Minggu (24/11) siang.

Sementara itu, pelaku penembakan, RZ, telah ditahan, tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka. Di sisi lain, Polda Jawa Tengah memastikan sidang etik untuk RZ akan digelar secepatnya.

Komnas HAM menyatakan perbuatan RZ memenuhi unsur pelanggaran HAM. RZ dinilai melanggar hak hidup dan melakukan pembunuhan di luar proses hukum; melanggar hak untuk bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan; serta melanggar hak atas perlindungan anak.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

“Tindakan Saudara RZ telah memenuhi unsur-unsur adanya pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Hak Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,”

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyatakan bahwa oknum polisi Aipda RZ yang menembak GRO, siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, hingga tewas memenuhi unsur pelanggaran HAM.

“Tindakan Saudara RZ telah memenuhi unsur-unsur adanya pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Hak Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,” kata Koordinator Subkomisi Pemantauan Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Uli menjelaskan, jenis pelanggaran HAM yang dilakukan oleh RZ, yaitu pelanggaran hak hidup, sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (1) UU HAM. Hal ini karena penembakan yang dilakukan RZ mengakibatkan meninggalnya GRO sehingga menghilangkan hak hidup seseorang.

Selain itu, Komnas HAM menyatakan bahwa RZ melakukan pembunuhan di luar proses hukum (extra judicial killing). Menurut Komnas, penembakan oleh RZ yang mengakibatkan satu orang meninggal dan dua orang lainnya luka-luka itu tidak dalam konteks pembelaan diri.

“Saudara RZ tidak sedang menjalankan tugas dan tidak dalam posisi terancam atas lewatnya sepeda motor yang dikendarai oleh tiga korban tersebut. Saudara RZ tidak sedang menjalankan perintah undang-undang untuk menembak tiga korban tersebut,” kata Uli.

Di samping itu, RZ dinyatakan melanggar hak seseorang untuk bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU HAM.

Tindakan penembakan RZ dinilai melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal.

Komnas HAM juga menilai bahwa RZ melanggar hak atas perlindungan anak yang diatur Pasal 52 ayat (1) UU HAM. Sebab, ketiga korban, yaitu GRO, S, dan A masih berusia di bawah 18 tahun sehingga berstatus sebagai anak.

“Saudara RZ sebagai aparatur negara, anggota Polri, seharusnya tidak melakukan penembakan terhadap anak-anak tersebut dan kepolisian dilarang untuk menggunakan senjata api ketika berhadapan dengan anak-anak,” imbuh Uli.

Pernyataan Komnas HAM tersebut merupakan hasil dari pemantauan yang dilakukan dari tanggal 28–30 November 2024 di Kota Semaran.

Dalam pemantauan dimaksud, Komnas HAM telah meminta keterangan Polda Jawa Tengah, Polrestabes Semarang, Bidpropam Polda Jawa Tengah, keterangan keluarga korban dan para saksi, keterangan kedokteran dan digital forensik, serta meninjau langsung tempat kejadian penembakan.

Peristiwa penembakan terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat, Minggu (24/11) dini hari. GRO, korban tewas, dimakamkan oleh keluarganya di Sragen, Minggu (24/11) siang.

Sementara itu, pelaku penembakan, RZ, telah ditahan, tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka. Di sisi lain, Polda Jawa Tengah memastikan sidang etik untuk RZ akan digelar secepatnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkap laporan yang dia terima dari stafnya tentang siswa SMK di Semarang yang tewas ditembak polisi. Pigai bilang siswa itu merupakan siswa yang baik.

"Staf saya sudah laporkan ke saya dan siswa yang ditembak itu bukan kelompok apa, ya, siswa yang baik," kata Pigai usai sidang kabinet di Istana Jakarta, Senin (2/12/2024), dikutip dari detikNews.

Dilansir detikNews, Pigai mengatakan pihaknya masih mengecek apakah siswa itu terlibat dalam kelompok tawuran. Dia juga meminta agar kasus itu segera diproses sampai selesai.

"Kalau nggak salah laporan yang masuk ke saya belum, ya, belum. Dan kita percaya saja bahwa proses ini harus diselesaikan karena menyangkut keadilan masyarakat," ucap Pigai.

Sebelumnya, polisi telah menahan Aipda R terkait kasus tewasnya siswa SMKN 4 Semarang berinisial G (17) hingga tewas. Kepolisian menyatakan akan menangani kasus ini secara transparan.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menjelaskan ada bukti memang terjadi tawuran antar-kreak. Namun, Aipda R melakukan excessive action atau aksi berlebihan. Proses lanjut terhadap Aipda R pun dilakukan dan akan disidang secara internal.

"Kita akan sampaikan proses secara transparan. Benar ada kasus tawuran atau kreak dengan bukti video yang kita tampilkan. Kita lakukan upaya hukum anggota kami lakukan excessive action, proses ini diawasi internal Itwasum, Komnas HAM, Kompolnas, dan media dan Bidpropam," kata Artanto dalam jumpa pers di Semarang, Rabu (27/11) lalu.

Aipda Robig Belum Jadi Tersangka

Adapun hari ini Kombes Artanto menyatakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenudin, yang menembak siswa SMKN 4 Semarang inisial G (17) hingga tewas akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Kini Aipda Robig masih berstatus terperiksa.

"Untuk anggota yang melakukan penembakan, status terperiksa. Yang bersangkutan kan terproses dalam kode etik profesi kepolisian, sehingga namanya terperiksa," kata Artanto di Mapolda Jateng, Senin (2/12/2024).

"Itu adalah proses hukumnya dalam kode etik. Kalau kasus tindak pidana, kemarin sudah naik sidik dan nanti dalam waktu dekat akan dijadikan tersangka," sambungnya.

Artanto mengungkapkan, agar bisa ditetapkan sebagai tersangka, penyidik harus bisa membuktikan bahwa Aipda Robig telah melakukan pelanggaran tindak pidana lewat bukti-bukti yang didapatkan. Salah satunya lewat ekshumasi yang telah dilakukan pada Jumat (29/11) pekan lalu.

"Nanti kalau bukti-buktinya sudah cukup, memenuhi unsur, lalu dinaikkan menjadi tersangka. Dan ini paralel, proses dari kode etik berjalan, proses tindak pidana berjalan," terangnya.

Saat ditanya terkait salah satu bukti CCTV yang memperlihatkan kejadian penembakan, Artanto mengatakan, penyidik masih melakukan pendalaman soal apakah ada perlawanan dari korban atau tidak.

Penyidik juga disebut masih melakukan pendalaman soal G membeli senjata tajam di salah satu marketplace, untuk membuktikan apakah korban benar-benar merupakan anggota gangster. Sebab, kata Artanto, hingga kini G masih disebut sebagai anggota gangster.

"Mari kita ikuti bersama. Tentunya dalam proses penyidikan tidak semua proses itu vulgar kita sampaikan ke umum. Nanti silakan ikuti di sidangnya," jelas Artanto.

"Sidang itu kan nanti terbuka. Nanti akan ada kejelasan, ada hakim, saksi, maupun terdakwa yang hadir. Tentunya kita akan transparan sekali," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, siswa SMKN 4 Semarang, G meninggal usai ditembak Aipda Robig pada Minggu (24/11) dini hari. Pihak kepolisian menyebut anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang itu hendak melerai tawuran antargeng.

Dua tembakan yang dilepas mengenai tiga siswa SMKN 4 Semarang yaitu G, A, dan S. G meninggal dunia setelah tertembak di pinggang. Sedangkan A terserempet peluru di dada yang kemudian mengenai tangan kiri S yang saat itu berada di pundak A.

Aipda Robig pun dinilai melakukan tindakan berlebihan dan kini ditangani secara internal dan diawasi. Dia juga ditahan dengan status terperiksa dalam kasus kode etik Bid Propam Polda Jateng. Pihak keluarga G sudah melapor secara resmi terkait kematian remaja anggota Paskibra itu.

Video: Polisi Penembak Siswa SMK di Semarang Ditahan

Video: Polisi Penembak Siswa SMK di Semarang Ditahan

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku telah menerima laporan mengenai kasus penembakan yang menewaskan siswa SMK di Semarang. Berdasarkan laporan diterimanya, Natalius mengatakan siswa tersebut tidak terlibat dalam masalah.

"Staf saya sudah laporkan ke saya dan siswa yang ditembak itu bukan kelompok apa, ya, siswa yang baik," kata Pigai seusai sidang kabinet di Istana Jakarta, Senin (2/12/2024).

Pigai menyebutkan pihaknya masih mengecek apakah siswa tersebut terlibat dalam kelompok tawuran. Namun dia meminta agar kasus itu segera diproses hingga selesai.

"Kalau nggak salah, laporan yang masuk ke saya belum, ya, belum. Dan kita percaya saja bahwa proses ini harus diselesaikan karena menyangkut keadilan masyarakat," ujar dia.

Untuk diketahui, polisi telah menahan Aipda R terkait kasus tewasnya siswa SMKN 4 Semarang berinisial G (17) hingga tewas. Polisi menegaskan akan menangani kasus ini secara transparan.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menjelaskan ada bukti memang terjadi tawuran antar-kreak. Namun Aipda R melakukan excessive action atau aksi berlebihan. Maka proses lanjut terhadap Aipda R dilakukan dan akan disidang secara internal.

"Kita akan sampaikan proses secara transparan. Benar ada kasus tawuran atau kreak dengan bukti video yang kita tampilkan. Kita lakukan upaya hukum anggota kami lakukan excessive action, proses ini diawasi internal Itwasum, Komnas HAM, Kompolnas, dan media dan Bidpropam," jelas Artanto dalam jumpa pers di Semarang, dilansir detikJateng, Rabu (27/11).

"Publik sering kali memakluminya, sehingga hanya dengan pernyataan tindakan tegas dan terukur atau pelaku melawan saat ditangkap, polisi sering kali melupakan asas-asas legalitas, proporsionalitas dan prinsip nesesitas yang harusnya jadi pondasi utam

Jakarta (ANTARA) - Pegiat hak asasi manusia (HAM) Muhammad Amin Multazam Lubis mengatakan bahwa personel polisi tidak boleh "ringan tangan'" atau dengan mudahnya menggunakan senjata api (senpi) dalam bertugas, hanya karena atas nama penegakan hukum.

Selain karena terlalu mudahnya aparat menggunakan senpi, menurut dia, pemakluman publik terhadap tindakan penyalahgunaan alat tersebut juga sering terjadi, sehingga secara tidak langsung mendorong kesalahan serupa dilakukan berulang kali.

"Publik sering kali memakluminya, sehingga hanya dengan pernyataan tindakan tegas dan terukur atau pelaku melawan saat ditangkap, polisi sering kali melupakan asas-asas legalitas, proporsionalitas dan prinsip nesesitas yang harusnya jadi pondasi utama penggunaan kekuatan seperti senjata api," kata Amin kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Ia membeberkan, penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh kepolisian sudah menjadi bahaya laten atau terpendam dalam penegakan hukum, sehingga berpotensi untuk disalahgunakan.

Bahkan, lanjut dia, penyalahgunaan senjata api semakin banyak terjadi bila pelaku yang ditembak polisi adalah mereka para residivis dan musuh publik seperti pelaku begal, maling, teroris, pelaku asusila, dan lainnya.

Pembiaran serta pemakluman itu, secara terselubung, tanpa disadari membentuk perilaku personel kepolisian yang semakin 'ringan tangan' menggunakan senpi.

Pada akhirnya, tambah Amin, persoalan pidana remeh-temeh masyarakat yang belum tentu bersalah pun berpotensi menjadi korban tembakan oknum polisi.

"Cukup dengan alasan sederhana tanpa perlu pertanggungjawaban berlebihan, penggunaan senjata api jadi semacam bahaya laten," ujar aktivis KontraS Sumatera Utara itu.

Kasus penyalahgunaan senjata api dalam dua pekan terakhir telah menjadi sorotan berbagai pihak.

Kasus polisi tembak polisi yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat telah menewaskan satu orang bernama Ryanto Ulil Anshar yang berpangkat Kompol, merupakan salah satu contoh penyalahgunaan senjata api.

Penembakan dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar sebagai anggota aktif Polri, sehingga berujung dengan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Selain kasus tersebut, kasus penembakan atau penyalahgunaan senjata api juga dilakukan oleh oknum polisi berinisial R berpangkat Aipda, kepada seorang siswa SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah, berinisial GRO yang dikenal sebagai anggota paskibraka berprestasi.

Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan Aipda R, masih berstatus terperiksa.

"Terperiksa, dalam waktu dekat akan segera menjalani sidang etik," kata Agus Suryonugroho di Semarang, Senin.

Ia memastikan Polda Jawa Tengah tidak akan menutup-nutupi proses hukum terhadap oknum anggota Satuan Narkoba Polrestabes Semarang itu.

Ia mengatakan penanganan perkara tersebut dalam pengawasan dari Komnas HAM, Kompolnas, hingga Mabes Polri.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Komnas HAM sudah menurunkan Tim Kerja Pemantauan dan Penyelidikan di Semarang sejak hari Kamis (28/11)

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Uli Parulian Sihombing, mengatakan bahwa pihaknya telah menurunkan tim untuk mengusut kasus dugaan penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, oleh oknum polisi.

"Komnas HAM sudah menurunkan Tim Kerja Pemantauan dan Penyelidikan di Semarang sejak hari Kamis (28/11)," kata Uli saat dihubungi via pesan singkat di Jakarta, Jumat.

Uli enggan membeberkan perkembangan penyelidikan yang tengah dilakukan oleh Komnas HAM. Namun begitu, ia memastikan hasil penyelidikan bakal disampaikan secara terbuka kepada publik.

"Komnas HAM masih di lapangan. Nanti kami infokan," ucap dia.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Komnas HAM, Anis Hidayah juga menyampaikan hal senada. Menurut Anis, kasus tersebut sedang dalam pemantauan maupun penyelidikan Komnas HAM.

"Kami belum bisa sampaikan (hasil penyelidikan)," ujar Anis saat dihubungi terpisah.

Sebelumnya, Komnas HAM telah menyampaikan sikap terkait kasus ini. Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (27/11), Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyesalkan dan menyampaikan duka cita mendalam atas terjadinya penembakan tersebut.

Komnas HAM meminta kepolisian untuk melakukan penegakan hukum secara adil dan transparan, serta memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Di sisi lain, Komnas HAM juga meminta agar penanganan tawuran dilakukan secara humanis.

"Menyesalkan terjadinya penembakan tersebut dan menyampaikan duka cita mendalam. Meminta kepolisian untuk melakukan penegakan hukum atas peristiwa tersebut secara adil, dan transparan. Meminta adanya perlindungan saksi dan korban. Memastikan penanganan tawuran dilakukan secara humanis," tutur Atnike.

Sebelumnya, seorang siswa kelas XI SMK Negeri 4 Semarang berinisial GRO meninggal dunia akibat luka tembak senjata api di tubuhnya. Warga Kembangarum, Kota Semarang tersebut telah dimakamkan oleh keluarganya di Sragen, Minggu (24/11) siang.

Polisi menduga korban merupakan pelaku tawuran antar-gangster yang terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat, Minggu (24/11) dini hari. Polisi yang berusaha melerai peristiwa tawuran antar-gangster itu disebut terpaksa membela diri dengan menembakkan senjata api.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Uswatun Hasanah mengatakan siswa SMK Negeri 4 Semarang yang diduga menjadi korban penembakan polisi tercatat sebagai siswa yang aktif di sekolah.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto di Semarang, Rabu (27/11), mengatakan oknum polisi berinisial R yang menembak korban dipolisikan atas pelanggaran Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Oknum polisi itu telah ditahan untuk menjalani penyelidikan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI merespons tewasnya GRO, siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, akibat luka tembak senjata api dengan mendorong aparat kepolisian untuk melakukan penanganan tawuran secara humanis.

“Komnas HAM menyampaikan sikap sebagai berikut, memastikan penanganan tawuran dilakukan secara humanis,” kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

Atnike mengatakan bahwa Komnas HAM menyesalkan terjadinya penembakan tersebut. Komnas HAM juga menyampaikan duka cita yang mendalam.

Lebih lanjut, Komnas HAM meminta kepolisian memastikan adanya penegakan hukum yang adil serta perlindungan bagi saksi dan korban.

“Meminta kepolisian untuk melakukan penegakan hukum atas peristiwa tersebut secara adil, dan transparan,” kata Atnike.

Sebelumnya, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol. Irwan Anwar menyebut GRO diduga merupakan pelaku tawuran antargangster yang terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat pada Minggu (24/11) dini hari.

Ia menjelaskan peristiwa tersebut bermula ketika anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang yang pulang melintas di lokasi tawuran itu. Polisi tersebut berusaha melerai peristiwa tawuran antargangster tersebut terpaksa membela diri dengan menembakkan senjata api.

"Anggota berusaha melerai tawuran dari dua kelompok berbeda tersebut," kata Irwan di Semarang, Senin (25/11).

Menurut kepolisian, ada upaya untuk menyerang anggota polisi yang akan melerai tawuran tersebut, sehingga dilakukan tindakan tegas dengan melepaskan tembakan. Korban mengalami luka tembak di bagian pinggul.

Aparat yang menembak tersebut langsung memberikan pertolongan bersama beberapa lawan tawuran korban dengan membawanya ke rumah sakit. Saat berada di rumah sakit, identitas korban belum diketahui karena kelompok lawan tawuran yang memberi pertolongan tidak ada yang mengenal.

“Baru Minggu pagi sekitar jam 10 identitas korban diketahui dan diberitahukan ke keluarganya,” katanya.

Dalam penanganan tawuran antargangster di Semarang Barat tersebut, polisi mengamankan 12 pelaku. Adapun empat orang, di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, sementara aparat yang diduga menembak korban sedang dalam tahap pengembangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Uswatun Hasanah mengatakan tiga siswa SMK Negeri 4 Semarang yang diduga menjadi korban penembakan polisi tercatat sebagai siswa yang aktif di sekolah.

"Berdasarkan hasil penelusuran kegiatan siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah, ketiga siswa dimaksud tidak menunjukkan tanda-tanda atau indikasi bahwa mereka mengalami hambatan belajar. Bahkan, siswa tersebut aktif mengikuti kegiatan sekolah, antara lain sebagai anggota tim paskibra,” kata dia dalam pernyataannya di Semarang, Selasa (26/11).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengutus tim untuk mendalami peristiwa penembakan siswa SMKN 4 Semarang Gamma Rizkynata Oktafandy oleh anggota Polres Semarang Bripka R.

"Saya sudah perintahkan staf untuk monitoring kasus ini secara serius," ujar Pigai lewat akun X @NataliusPigai2 dikutip Rabu (27/11).

Pigai lantas menyerahkan penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM kepada Komnas HAM. Hal itu sebagaimana mandat yang diberikan oleh Undang-undang.

"Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki UU 39 Tahun 1999 maka Komnas HAM RI sebagai institusi pemantauan dan penyelidikan kasus HAM dan lembaga kuasi judisial memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas tewasnya siswa di Semarang," kata Pigai.

Gamma dinyatakan tewas usai mengalami luka tembak di bagian pinggul. Meski sempat mendapat pertolongan dari Bripka R dan dibawa ke RSUP dr. Kariadi, namun Gamma tak tertolong.

Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar menuturkan peristiwa tersebut bermula saat Bripka R pulang dinas.

Di tengah perjalanan sekitar pukul 01.00 waktu setempat, Bripka R melihat tawuran antara geng Seroja dan Tanggul Pojok di wilayah Semarang Barat.

Bripka R disebut berinisiatif untuk membubarkan. Namun, saat hendak melerai, Bripka R yang bertugas di Satres Narkoba justru diserang oleh beberapa pelaku tawuran yang membawa senjata tajam.

Menurut Irwan, ada tiga anggota geng yang menaiki satu sepeda motor hendak menabrak Bripka R. Di antara tiga orang itu, satu di antaranya ialah Gamma.

"Tapi yang terjadi malah ada satu motor berboncengan tiga anggota gangster mau nabrak Bripka R dengan bawa senjata tajam. Merasa terancam, Bripka R coba melumpuhkan tapi kena pinggul salah satu anggota gangster yakni GRO yang kemudian meninggal," kata Irwan.

Sementara itu, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMKN 4 Semarang Agus Riswantini menyebut GRO merupakan anggota Paskibra. Belakangan, sekolah juga mengungkap dua rekan GRO juga mengalami luka tembak.

"Kebetulan mereka anak terpilih, karena kebetulan mengikuti ekstra paskibra, itu pilihan. Tiga anak itu enggak pernah (tercatat terlibat) tawuran," kata Agus seperti dikutip dari detikJateng, Selasa (26/11).