JAKARTA, iNewstangsel.id - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbagsel menggelar aksi damai di depan Polda Lampung, Rabu (7/5/2026), sebagai bentuk protes dan memberikan "rapor merah" kepada Kapolda Lampung. Ketua Badko HMI Sumbagsel, Tommy Perdana Putra, menyatakan aksi ini merupakan pengingat keras terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Lampung belakangan ini. Isu pungli, tahanan kabur, hingga tindakan represif aparat kepolisian terhadap aktivis menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut.

Tommy Perdana Putra menjelaskan bahwa pemberian rapor merah ini merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang dianggap mencoreng citra kepolisian di Lampung. "Kami melakukan aksi damai ini adalah sebagai bentuk pengingat terhadap institusi kepolisian khususnya polda lampung terkait persoalan yang terjadi beberapa waktu ini dilampung," tegas Tommy. 

Ia menyebutkan beberapa poin penting yang menjadi dasar pemberian rapor merah, termasuk dugaan pungli terhadap sopir angkutan batubara, kaburnya tahanan narkoba, dan tindakan represif terhadap aktivis petani singkong. 

Dalam aksi tersebut, Badko HMI Sumbagsel secara simbolis menyerahkan langsung rapor merah berisi tuntutan mereka di depan Kantor Polda Lampung. 

"Kami mengantarkan langsung Rapor Merah ini agar Kapolda Lampung tidak perlu repot-repot mendatangi kami," pungkas Tommy. 

Rapor merah tersebut memuat empat poin tuntutan mendesak, antara lain menghentikan pungli angkutan batubara, mencopot Kapolres dan Kasat Reskrim Way Kanan yang diduga terlibat pungli, mengusut tuntas tahanan narkoba yang kabur, dan menghentikan kriminalisasi serta mengusut oknum represif terhadap aktivis.

Badko HMI Sumbagsel berharap pemberian rapor merah ini dapat menjadi pemicu perubahan positif di tubuh Polda Lampung demi kebaikan masyarakat dan institusi kepolisian itu sendiri. 

"Kami akan mengawal seluruh persoalan ini demi kebaikan bersama tanpa terkecuali institusi kepolisian itu sendiri," ujar Tommy Perdana Putra. 

Sementara itu, HMI Cabang Bandar Lampung memilih jalur audiensi langsung dengan Kapolda Lampung untuk menyampaikan kritik dan masukan mereka. Tommy Perdana Putra menghargai perbedaan metode penyampaian aspirasi ini. 

"Dalam penyampaian aspirasi serta masukan bisa dilakukan dengan berbagai metode," ujarnya. 

Editor : Aris

LAMPUNG SELATAN - Ditreskrimsus Polda Lampung resmi melimpahkan dua tersangka kasus dugaan penerbitan ijazah palsu , yakni Akhmad Sahrudin dan Supriyati, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan. Berkas perkara dugaan ijazah palsu keduanya telah dinyatakan lengkap.

Supriyati menjadi tersangka pertama yang memasuki ruang tahap dua. Tidak berselang lama, Akhmad Sahrudin dengan mengenakan kemeja bermotif garis dan memakai masker juga hadir dan memasuki ruang yang sama.

Untuk diketahui, Supriyadi merupakan Anggota DPRD Lampung Selatan, yang menjadi tersangka dalam kasus penggunaan ijazah palsu saat pencalegan Pemilu 2024. Sementara Akhmad Sarudin (62) ditetapkan sebagai tersangka karena menerbitkan ijazah palsu.



Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Lampung Selatan, Gunawan Wibisono mengatakan, pihaknya telah menerima dua tersangka kasus dugaan ijazah palsu atas nama Akhmad Sahrudin dan Supriyati. Akhmad Sahrudin bin Akhmad Saju disangka Pasal 67 ayat 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) danSupriyati disangka melanggar Pasal 69 ayat 1 dan 2 UU Sisdiknas.

"Hari ini telah selesai dilakukan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Lampung Selatan," kata Gunawan Wibisono, Kamis (1/5/2025) malam.

Gunawan menjelaskan, kedua tersangka tidak ditahan karena kondisi kesehatannya menurun drastis. Terhadap keduanya dilakukan penahanan kota.

"Tersangka ini kondisinya ngedrop, secara psikologis juga ngedrop, dan tadi Kejati dan petugas kesehatan kita panggil dan tidak fit. Para tersangka mengajukan permohonan tidak dilakukan penahanan, tapi kami tetap melakukan penahanan, yakni penahanan kota, tersangka tidak boleh keluar kota dan dilengkapi alat APE namanya dan wajib lapor setiap hari Senin," katanya.

Sementara itu, kuasa hukum Akhmad Sahrudin, Januri M Nasir mengaku telah mengajukan permohonan agar kliennya tidak ditahan beberapa hari sebelumnya.

"Kan ditahan itu kalimatnya dapat, boleh juga tidak ditahan. Kalau dia dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkah barang bukti, dapat ditahan. Kebetulan klien itu kena sakit, jadi permohonan dikabulkan," katanya.

Lampung -

Tiga narapidana Rutan Kotabumi, Lampung Utara, diamankan Polda Lampung. Ketiganya melakukan penipuan dan pemerasan yang membuat korban mengalami kerugian sebesar Rp 150 juta.

Adapun ketiga narapidana tersebut yakni Armal Adi Putra, Elwani dan Fernanda.

Direktur Ditreskrimsus Polda Lampung Kombes Dery Agung Wijaya mengatakan ketiganya diamankan tim Subdit V Cybercrime setelah korban melapor.

"Ketiganya yakni A, E dan F ini merupakan narapidana yang ada di Lampung. Ketiganya melakukan pemerasan dan penipuan terhadap korban dengan kerugian mencapai Rp 150 juta," katanya, Rabu (30/4/2025).

Pemeriksaan dan penipuan ini, kata Dery, dilakukan berawal dari salah satu pelaku mengajak korban berkenalan melalui media sosial.

"Awalnya tersangka E berkenalan dengan korban melalui media sosial, kemudian berlanjut bertukar nomor handphone dan terus berkomunikasi. E ini mengaku sebagai anggota polisi," jelasnya.

"Komunikasi intens ini berujung terjadinya pemberian data konteks seksual disertai ancaman pelaku untuk disebarluaskan," lanjutnya.

Dalam kasus ini, para tersangka dibantu oleh seorang wanita bernama Mike Anggraini yang merupakan istri dari salah satu tersangka.

"Ada tersangka lainnya berinisial MA, ini merupakan istri dari salah satu narapidana," ujarnya.

Derry menambahkan, keempat tersangka dalam perkara penipuan dan pemerasan ini bakal dijerat Pasal 35, sebagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Tersangka diancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Kami menegaskan kasus ini masih terus didalami, guna mengungkap jaringan terlibat dalam perkara ini," ungkapnya.

(csb/csb)

Banda Aceh -

Pengedar sabu berinisial A (30) yang ditangkap polisi di halaman Masjid Al-Ikhlas, Gampong Keude Bagok, Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur, ternyata tahanan Polda Lampung yang kabur Desember 2023 lalu. Dalam penangkapan itu, seorang polisi tertembak di bagian pipi kiri.

"Saat kami lakukan pemeriksaan, identitas tersangka A ternyata cocok dengan salah satu DPO (Daftar Pencarian Orang) kasus besar di Polda Lampung," kata Kasat Resnarkoba Polres Aceh Utara AKP Erwinsyah Putra kepada wartawan, Minggu (27/4/2025).

A disebut melarikan diri dari sel tahanan Polda Lampung setelah ditangkap dalam kasus peredaran sabu seberat 58 kilogram. Dia kabur bersama tiga tahanan lainnya setelah memotong jeruji besi menggunakan gergaji.

Dalam penangkapan yang dilakukan di Aceh Timur, polisi menyita barang bukti sabu 992 gram dari tangan A. Selain itu, A juga disebut membawa pistol jenis airsoft gun.

Polisi akan melakukan pengembangan usai menciduk A. "Ini menjadi pengembangan penting dalam upaya pengungkapan jaringan narkoba lintas provinsi," ujarnya.

Diketahui, penangkapan tersangka A dilakukan setelah polisi membuntuti mobil yang ditumpanginya beserta dua orang lainya, Sabtu (26/4) malam. Setiba di halaman Masjid Al-Ikhlas, ketiga pelaku disebut langsung turun dan berpencar.

A berhasil ditangkap, sementara dua orang lainnya melarikan diri. Salah pelaku disebut melepaskan tembakan ke arah polisi menggunakan senjata api jenis revolver.

Akibat tembakan itu, satu personel polisi Bripda Rifaldi mengalami luka di bagian pipi kiri. Korban saat ini dirawat di Rumah Sakit PMI Kota Lhokseumawe.

"Mereka juga sempat menyandera seorang warga yang melintas menggunakan sepeda motor," jelas Erwin.

"Kami terus melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang melarikan diri. Kami juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan pelaku agar segera melapor kepada pihak berwajib," ungkap Erwin.

(astj/astj)

Lampung -

Tim pencari fakta Komnas HAM RI mendatangi Polda Lampung. Tujuan kedatangan mereka untuk memastikan penegakan hukum secara transparan dan kepastian hak para korban yakni tiga anggota Polri yang tewas ditembak Kopda Basar.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing mengatakan pihaknya ingin berkoordinasi dengan jajaran Polda Lampung untuk lebih mendalami terkait dengan fakta-fakta yang ada.

"Tujuan Komnas HAM ingin memastikan penegakan hukumnya berjalan dengan baik, adil dan transparan, kami juga ingin memastikan keluarga korban yakni anaknya haknya bisa terpenuhi (kompensasi atau pendidikan dan lainnya) kami ingin memastikan hal tersebut. Rencana kami juga akan bertemu dengan keluarga korban," katanya, Selasa (8/4/2025).

Uli menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Polda Lampung untuk diberikan ruang seluas-luasnya untuk meminta keterangan kepada jajaran Polda Lampung, termasuk Polsek dan Polres Way Kanan.

Menurut dia, kasus tewasnya AKP Anm Lusiyanto, Aipda Anm Petrus dan Briptu Anm Ghalib menjadi atensi khusus pihaknya. Selain mendatangi Polda Lampung, Uli juga menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak TNI.

"Kasus ini menjadi atensi Komnas HAM, sebelumnya kami juga sudah melakukan koordinasi di Jakarta dengan berbagai lembaga negara lainnya sehingga kami disini lebih menggali dan mendalami fakta-fakta nya. Kami juga berkordinasi dengan pihak Denpom dan Korem serta Kodam," ujarnya.

Usai melakukan pertemuan dengan tim penyidik Polda Lampung, para Komisioner Komnas HAM berencana akan mengunjungi keluarga tiga anggota Polri yang gugur.

(csb/csb)

Jakarta -

Kasus penembakan tiga anggota polisi di Way Kanan, Lampung, sampai saat ini masih berjalan. Komnas HAM meminta kasus tersebut diusut tuntas.

Dilansir detikNews, Komnas HAM mendorong penegakan hukum secara etik dan pidana dalam kasus tiga polisi yang ditembak oknum TNI saat menggerebek tempat judi sabung ayam di Lampung.

"Perlu adanya penegakan hukum baik secara etik dan pidana atas adanya dugaan judi sabung ayam yang terjadi sebelum peristiwa penembakan," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing, dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).

Ia menjelaskan penegakan hukum di kasus ini harus dilakukan secara adil dan transparan. Dia juga mengapresiasi investigasi gabungan yang dilakukan Kodam II Sriwijaya dan Polda Lampung dalam mengusut kasus tersebut.

"Menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan atas peristiwa tersebut. Komnas HAM meminta kasus tersebut diungkap secara tuntas," ujarnya.

Uli menuturkan Komnas HAM menyampaikan dukacita atas gugurnya tiga polisi dalam kasus ini. Saat ini, pihaknya sedang memantau peristiwa tersebut.

"Komnas HAM tengah melakukan pemantauan secara proaktif atas peristiwa tersebut," ujarnya.

Diketahui, polisi telah menetapkan seorang warga bernama Zulkarnaen sebagai tersangka gugurnya tiga personel Polres Way Kanan. Sementara, dua oknum TNI hingga kini statusnya masih menjadi saksi.

Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika menyebut kasus ini dibagi dua klaster, yakni perjudian sabung ayam dan penembakan yang berujung kematian. Zulkarnaen ditahan di Mapolda Lampung dan dijerat dengan Pasal 303 KUHPidana.

"Untuk peristiwa pertama perjudian, kami tetapkan Z sebagai tersangka dan sudah menyita barang bukti di TKP di antaranya uang tunai Rp 21 juta, ayam, mobil, motor, senjata tajam jenis pisau, pakaian, taji pisau, senter kepala," ujar Helmy, dilansir detikSumbagsel, Kamis (20/3).

Sementara, Pangdam Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis menegaskan bahwa dua oknum TNI yang diduga terlibat masih menjadi saksi. Keduanya masih diperiksa di Markas Denpom II/3 Lampung.

"Sekarang masih sebagai saksi, jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagainya ya. Jadi baru saksi, kita mintai keterangan," kata saat pers rilis di Mapolda Lampung, dilansir detikSumbagsel, Rabu (19/3).

Menurut Ujang, penetapan tersangka untuk kedua oknum tersebut harus diperkuat dengan bukti yang cukup.

"Karena untuk dia bisa menjadi tersangka itu butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang memperkuat dan nanti dari olah TKP seperti itu," tuturnya.

(dai/dai)

Jakarta -

Komnas HAM meminta kasus gugurnya tiga personel Polri di Way Kanan, Lampung, saat membubarkan arena sabung ayam, diusut tuntas. Komnas HAM mendorong penegakan hukum secara etik dan pidana dalam kasus tersebut.

"Perlu adanya penegakan hukum baik secara etik dan pidana atas adanya dugaan judi sabung ayam yang terjadi sebelum peristiwa penembakan," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing, dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).

Uli mengatakan penegakan hukum di kasus ini harus dilakukan secara adil dan transparan. Dia juga mengapresiasi investigasi gabungan yang dilakukan Kodam II Sriwijaya dan Polda Lampung dalam mengusut kasus tersebut.

"Menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan atas peristiwa tersebut. Komnas HAM meminta kasus tersebut diungkap secara tuntas," ujarnya.

Lebih lanjut, Uli mengatakan Komnas HAM menyampaikan dukacita atas gugurnya tiga polisi dalam kasus ini. Dia menuturkan pihaknya sedang memantau peristiwa ini.

"Komnas HAM tengah melakukan pemantauan secara proaktif atas peristiwa tersebut," ujarnya.

Diketahui, polisi telah menetapkan seorang warga bernama Zulkarnaen sebagai tersangka gugurnya tiga personel Polres Way Kanan. Sementara, dua oknum TNI hingga kini statusnya masih menjadi saksi.

Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika menyebut kasus ini dibagi dua klaster, yakni perjudian sabung ayam dan penembakan yang berujung kematian. Zulkarnaen ditahan di Mapolda Lampung dan dijerat dengan Pasal 303 KUHPidana.

"Untuk peristiwa pertama perjudian, kami tetapkan Z sebagai tersangka dan sudah menyita barang bukti di TKP di antaranya uang tunai Rp 21 juta, ayam, mobil, motor, senjata tajam jenis pisau, pakaian, taji pisau, senter kepala," ujar Helmy, dilansir detikSumbagsel, Kamis (20/3).

Sementara, Pangdam Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis menegaskan bahwa dua oknum TNI yang diduga terlibat masih menjadi saksi. Keduanya masih diperiksa di Markas Denpom II/3 Lampung.

"Sekarang masih sebagai saksi, jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagainya ya. Jadi baru saksi, kita mintai keterangan," kata saat pers rilis di Mapolda Lampung, dilansir detikSumbagsel, Rabu (19/3).

Menurut Ujang, penetapan tersangka untuk kedua oknum tersebut harus diperkuat dengan bukti yang cukup.

"Karena untuk dia bisa menjadi tersangka itu butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang memperkuat dan nanti dari olah TKP seperti itu," tuturnya.

(mib/maa)

Jakarta -

Komnas HAM menyampaikan dukacita atas gugurnya tiga personel Polri di Way Kanan, Lampung, saat membubarkan arena sabung ayam. Komnas HAM meminta kasus ini diusut hingga tuntas.

"Komnas HAM menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya tiga anggota kepolisian yaitu Kapolsek Negara Batin Iptu Lusiyanto, Bintara Polsek Negara Batin Bripka Petrus Apriyanto, Bintara Satreskrim Polres Way Kanan Bripda M. Ghalib Surya Ganta sebagai korban penembakan di Kabupaten Way Kanan, Lampung," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).

Uli mengatakan Komnas HAM memantau peristiwa itu secara proaktif. Dia meminta kasus itu diungkap secara tuntas.

"Komnas HAM tengah melakukan pemantauan secara proaktif atas peristiwa tersebut. Menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan atas peristiwa tersebut. Komnas HAM meminta kasus tersebut diungkap secara tuntas," ujarnya.

Lebih lanjut, Uli mengatakan kasus ini membutuhkan penegakan hukum secara etik dan pidana. Dia juga mengapresiasi investigasi gabungan yang dilakukan Kodam II Sriwijaya dan Polda Lampung.

"Perlu adanya penegakan hukum baik secara etik dan pidana atas adanya dugaan judi sabung ayam yang terjadi sebelum peristiwa penembakan," ujarnya.

Polisi telah menetapkan seorang warga bernama Zulkarnaen sebagai tersangka gugurnya tiga personel Polres Way Kanan. Sementara, dua oknum TNI hingga kini statusnya masih menjadi saksi.

Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika menyebut kasus ini dibagi dua klaster, yakni perjudian sabung ayam dan penembakan yang berujung kematian. Zulkarnaen ditahan di Mapolda Lampung dan dijerat dengan Pasal 303 KUHPidana.

"Untuk peristiwa pertama perjudian, kami tetapkan Z sebagai tersangka dan sudah menyita barang bukti di TKP di antaranya uang tunai Rp 21 juta, ayam, mobil, motor, senjata tajam jenis pisau, pakaian, taji pisau, senter kepala," ujar Helmy, dilansir detikSumbagsel, Kamis (20/3).

Sementara, Pangdam Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis menegaskan bahwa dua oknum TNI yang diduga terlibat masih menjadi saksi. Keduanya masih diperiksa di Markas Denpom II/3 Lampung.

"Sekarang masih sebagai saksi, jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagainya ya. Jadi baru saksi, kita mintai keterangan," kata saat pers rilis di Mapolda Lampung, dilansir detikSumbagsel, Rabu (19/3).

Menurut Ujang, penetapan tersangka untuk kedua oknum tersebut harus diperkuat dengan bukti yang cukup.

"Karena untuk dia bisa menjadi tersangka itu butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang memperkuat dan nanti dari olah TKP seperti itu," tuturnya.

(zap/dhn)