Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Diponegoro Universitas Diponegoro (Undip) menggelar dialog publik yang membahas mengenai UU Kejaksaan. Diskusi itu menyoroti sejumlah poin dalam revisi aturan tersebut, mulai kewenangan penggunaan senjata api hingga soal rangkap jabatan.

Kegiatan dialog publik ini digelar di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (15/2/2025). Diskusi itu mengangkat tema 'Undang-Undang Kejaksaan: Penegakan Keadilan hingga Integritas Lembaga' dan menghadirkan tiga narasumber yaitu ahli hukum tata negara Undip, Prof Dr Lita Tyesta, ahli hukum pidana Undip Aista Wisnu Putra, dan Wakil Ketua KNPI Jawa Tengah Fawwaz Arif Al Jabar.

Dalam paparannya, Lita menyoroti perubahan batas usia minimal jaksa yang mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2021. Lita mengatakan hal itu berbeda dengan institusi lembaga lain yang justru memberikan batas usia lebih tua yang menurut dia hal itu diperlukan karena jabatan yang memiliki kewenangan penegakan hukum, kedewasaan berpikir dan bertindak menjadi faktor utama.

Hal lain yang disoroti Lita adalah penugasan jaksa pada institusi lain yang harus mempunyai alasan dan urgensi yang kuat. Selain itu, Lita mempertanyakan wacana perlindungan jaksa hingga derajat keluarganya ketiga.

Kewenangan penggunaan senjata api juga menjadi salah satu pasal yang disoroti Lita. Dia bertanya-tanya mengenai banyak atau tidaknya kabar seorang jaksa yang mendapatkan ancaman fatal hingga mengancam nyawa.

Di samping itu, Lita berbicara mengenai perluasan kedudukan Jaksa Agung yang harus memiliki dasar yang kuat. Termasuk juga mengenai pemberhentian Jaksa Agung yang dinilai masih membingungkan.

Atas kondisi tersebut, dia mengatakan dimungkinkan adanya perubahan atas UU Kejaksaan yang telah berlaku. Menurut Lita, UU Kejaksaan ini berpotensi diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Sorotan yang sama disampaikan Aista Wisnu Putra. Dia mengatakan imunitas pada jaksa ini dapat menimbulkan masalah baru dalam penegakan hukum, khususnya dapat mengganggu sinergi dengan lembaga lain.

Dia juga meminta kejaksaan menjadi lembaga penegak hukum yang independen dengan berbentuk lembaga non eksekutif. Selain itu, dia ingin pengawasan eksternal terhadap kejaksaan ditingkatkan dengan memperluas kewenangan komisi kejaksaan.

Kegiatan diskusi publik PMII Undip tersebut menghasilkan tujuh kesimpulan sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya revisi dan juga pengawasan UU Nomor 11 Tahun 2021 yang tentunya untuk bisa memberikan kewenanganyang signifikan kepada Kejaksaan namun dalam hal ini harus diimbangi dengan revisi terhadap pasal-pasal yang dianggapbermasalah dan juga penguatan mekanisme pengawasan eksternal.
2. Perubahan UU Kejaksaan bertujuan untuk memperkuat kelembagaan kejaksaan, beberapa pasal justru berpotensimelemahkan sistem hukum Indonesia yang sudah rapuh.
3. Kewenangan yang terpusat tanpa mekanisme pengawasan yang jelas hanya akan membuka peluang terjadinyapenyalahgunaan kekuasaan, merusak independensi kejaksaan, dan mengganggu prinsip checks and balances.
4. Tanpa perbaikan pada pasal-pasal yang rawan konflik kepentingan dan ketidakjelasan batasan kewenangan, perubahan ini bisa menjadi sebuah kemunduran bagi penegakan hukum yang adil dan transparan.
5. UU Kejaksaan yang baru menguatkan wewenang jaksa dalam banyak aspek, termasuk pemberian senjata api untukperlindungan diri dan perluasan kewenangan, justru menambah kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
6. Dibutuhkan kewenangan tambahan untuk memberikan pengawasan terhadap pasal yang beresiko disalah gunakan yangdapat mencederai prinsip keadilan.
7. Judicial Review sebagai sebuah solusi untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas UU nomor 16tahun 2004.

Vava selaku Ketua PMII Komisariat Diponegoro mengatakan diskusi publik ini untuk membahas isu yang penting dalam sistem hukum di Indonesia. Dia menekankan mengenai pentingnya peran mahasiswa untuk mengawal demokrasi di Indonesia.

"Hadirnya dialog publik dengan judul Undang-Undang Kejaksaan: Penegakan Keadilan Hingga Integritas Lembaga dari PMII Komisariat Diponegoro merupakan upaya merespons isu yang cukup krusial untuk dibahas. Sebagai ketua saya izin memantik untuk semua peserta untuk nantinya berdiskusi dengan pemateri terkait hal tersebut. Pengawalan demokrasi haruslah kita jaga sebagai elemen penting dari kehidupan bermasyarakat khususnya kita mahasiswa. Hidup mahasiswa!" kata Vava.

Lihat juga Video Jaksa Agung Buka Rakernas 2025: Perkuat Tekad Jaga Keadilan

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengkritik usulan Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kememndagri). PMII menilai usulan itu berlawanan dengan semangat reformasi birokrasi.

"Menurut saya, justru itu kontradiksi terhadap semangat kemajuan negara dan reformasi birokrasi," kata Ketua Umum PMII M Shofiyulloh dalam keterangan tertulis, Senin (2/12/2024).

Shofiyulloh menilai kinerja Polri berhasil selama pengamanan proses pemilu. Mulai pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), hingga pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Beberapa momentum terakhir ini, seperti pilpres, pelantikan Presiden dan DPR RI, serta pilkada beberapa hari yang lalu berjalan kondusif adalah indikator keberhasilan kepemimpinan Kapolri," ucap Shofiyulloh.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyampaikan usulan Polri agar di bawah Kemendagri. Deddy menyebutkan pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus pada tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.