Pemerintah tampaknya bergerak cepat (gercep) dalam implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan (EBT).

Hal itu dibuktikan lewat penandatanganan perpanjangan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Suluttenggo (Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo) dengan PT Buminata Cita Banggai Energi. Penandatanganan perdana PJBTL tersebut dilakukan General Manager (GM) PT PLN (Persero) UID Suluttenggo, Atmoko Basuki dengan Direktur Utama PT Buminata Cita Banggai Energi, Radityo Mahendra Hutomo.

"Penandatanganan PJBTL hari ini sejalan dengan program ketahanan energi yang selalu didorong Presiden Prabowo Subianto. Makin banyak swasta ikut menggarap PLTM, maka listrik akan menjangkau seluruh rakyat Indonesia," ujar General Manager PT PLN (Persero) UID Suluttenggo Atmoko Basuki, dalam keterangan tertulis, Senin (19/5/2025).

Dalam sambutannya, Atmoko menjelaskan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 tersebut merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden (Keppres) No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Ditambahkan, Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 juga memberi kepastian hukum bagi para pengembang PLTM. Upaya itu, diharapkan dapat mempercepat pengembangan pembangkit EBT di seluruh Indonesia.

Perpanjangan PJBTL dengan PT Buminata Cita Banggai Energi untuk PLTM di wilayah Kalumpang dan Hanga-Hanga II, di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dipilihnya PT Buminata Cita Banggai Energi dalam penerapan perdana Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025, karena perusahaan tersebut merupakan pengembang swasta nasional pertama dalam dunia PLTM di Indonesia.

Perusahaan yang beroperasi sejak 2003 itu kini menjadi pelopor. Pendiri PT Buminata Cita Banggai Energi Hengky Mahendrarto menyambut baik atas diterbitkannya Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025.

Peraturan tersebut memberi kepastian hukum atas bisnis yang dijalankan. Menurut Hengky, sebelum adanya Permen, PT Buminata Cita Banggai Energi selalu gelisah setiap akhir masa kontrak.

"Jika tidak diperpanjang, maka investasi yang sudah dikeluarkan begitu besar, akan ditinggal begitu saja," ujar Hengky.

Dengan perpanjangan kontrak 10 tahun, maka PLTM tersebut total beroperasi selama 30 tahun. Karena itu, lanjut Henky, meski PLTM termasuk EBT yang didorong oleh pemerintah, namun bisnis PLTM sangat riskan.

Perubahan ini diharapkan dapat menarik perhatian pengusaha-pengusaha lain untuk ikut mengembangkan PLTM. Hengky menyebut harga yang 'feasible' dan 'bankable' bagi pengembang, serta ekonomis bagi PLN akan mendorong iklim investasi bidang EBT yang sehat dan kompetitif.

"Dan yang terpenting bisnis ini menghasilkan listrik bersih dan berkelanjutan," tutur Hengky.

Dipilihkan Kabupaten Banggai sebagai lokasi PLTM, Hengky menjelaskan karena daerah tersebut memiliki sejumlah air terjun yang airnya tidak pernah surut. Sehingga layak dikembangkan untuk PLTM.

"Dalam membangun, kami upayakan tidak merusak lingkungan yang ada," ucap Hengky.

PT Buminata Cita Banggai Energi kini sedangkan membangun PLTM lainnya di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Proses pembangunannya ditargetkan akan selesai pada 2026.

Sebagai informasi, perwakilan dari Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA), Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Asosiasi Indonesia Hydropower Association, dan beberapa pengembang Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) swasta nasional juga turut hadir dalam kesempatan tersebut.

Inisiatif PLN Menuju Energi Bersih: Dekarbonisasi, Penguatan EBT, dan Smart Grid

Inisiatif PLN Menuju Energi Bersih: Dekarbonisasi, Penguatan EBT, dan Smart Grid

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi merespons soal Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang diperiksa Kejati terkait dugaan kasus korupsi di Dinas Kebudayaan. Teguh mengatakan mendukung segala proses hukum.

"Ya namanya saksi kita kan tentu saja mendukung proses hukum. Saksi itu kan dimintai keterangan, dulu pernah ikut rombongan kemana-kemana gitu aja," kata Teguh kepada wartawan di Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (7/2/2025).

Teguh pun meminta seluruh jajarannya untuk mendukung dan mengikuti proses hukum jika diminta untuk menjadi saksi dalam kasus Korupsi Dinas Kebudayaan.

"Bukan berarti gimana-gimana. Kita ikutin aja proses nya. Tapi emang saya minta seluruh jajaran untuk mendukung proses yang ada," ujarnya.

Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta sebelumnya memeriksa tiga saksi dari perkara dugaan korupsi kasus surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif diDinas Kebudayaan(Disbud) DKI Jakarta. Salah satu saksi yang diperiksa adalah Wali Kota Jakarta Pusat Arifin.

Berdasarkan keterangan yang diterima, pemeriksaan dilakukan hari ini, Kamis (6/2). Saksi lain yang diperiksa adalah Manajemen Sanggar Oplet Robet dan Sanggar Jali Putra.

"Melaporkan 3 orang saksi diperiksa terkait perkara tersebut salah satunya adalah Wali Kota Jakarta Pusat Drs. Arifin, M., AP. Terdapat 2 orang saksi yang tidak hadir pada pemeriksaan hari ini dan akan dijadwalkan ulang." ungkap Kasi Penkum Kejati Jakarta Syahron Hasibuan.

Sebelumnya, Kejati juga telah memeriksa Wali kota Jakarta Barat Uus Kuswanto sebagai saksi pada Kamis (23/1).

Sedangkan , pada 2 Januari lalu, penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati Jakarta telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan kegiatan-kegiatan pada Dinas Kebudayaan Jakarta. Ketiga tersangka adalah Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana (IHW), Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Mohamad Fahirza Maulana (MFM), dan Gatot Arif Rahmadi alias GAR selaku direkturevent organizer(EO).

Penyidik kejaksaan mengatakan Iwan bersama-sama Fahriza dan Gatot bersepakat menggunakan tim EO milik tersangka Gatot dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Bidang Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Mereka diduga menggunakan SPJ fiktif untuk pencairan dana.

"Tersangka MFM dan Tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan sanggar-sanggar fiktif dalam pembuatan SPJ guna pencairan dana kegiatan pergelaran seni dan budaya, kemudian uang SPJ yang telah masuk ke rekening sanggar fiktif maupun sanggar yang dipakai namanya ditarik kembali oleh Tersangka GAR dan ditampung di rekening Tersangka GAR yang diduga digunakan untuk kepentingan Tersangka IHW maupun Tersangka MFM," jelasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berencana untuk membuka sentra pelayanan pembuatan paspor di Kabupaten Garut. Dengan demikian, warga Garut yang hendak melancong ke luar negeri, tak perlu jauh-jauh ke Tasikmalaya untuk mendapatkan dokumen pendukungnya.

Hal tersebut diungkap Sekjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Asep Kurnia, saat melaksanakan pelayanan paspor simpatik di Garut, Minggu (19/1/2025) siang.

Asep menjelaskan, pihaknya akan segera membuka Unit Layanan Paspor (ULP) di Kabupaten Garut, dalam rangka mendekatkan pelayanan di tengah-tengah masyarakat.

"Kita sedang survei lokasinya bersama Pak Pj Bupati. Dalam waktu dekat kita buka," kata Asep kepada wartawan.

Pembukaan ULP Imigrasi di Kabupaten Garut bukan tanpa alasan Sebab, selama ini, masyarakat Garut yang hendak memiliki paspor, harus berjalan jauh menuju kantor pelayanan di Tasikmalaya.

Dengan hadirnya ULP Imigrasi di Kabupaten Garut, diharapkan masyarakat kota dodol tak perlu jauh lagi datang ke Tasikmalaya untuk membuat paspor, dan pelayanan Kantor Imigrasi semakin dekat.

Dalam rangka merealisasikan hal tersebut, kata Asep, pihaknya telah bekerjasama dengan Pemkab Garut. Pihaknya meminta Pemda untuk membantu menyiapkan lokasi ULP Imigrasi di Garut.

"Mudah-mudahan tempatnya strategis dan mudah diakses oleh masyarakat," katanya.

Sembari menyiapkan Kantor ULP di Kabupaten Garut, dalam waktu dekat pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan membuka pelayanan paspor di Mal Pelayanan Publik (MPP) Garut yang berlokasi di bilangan Simpang Lima, Tarogong Kidul.

"Nanti pelayanannya setiap hari Senin dan Kamis," pungkas Asep.

Rencana dibukanya ULP Imigrasi di Kabupaten Garut ini disambut baik oleh Pj Bupati Garut Barnas Adjidin. Barnas mengaku akan mendukung upaya untuk membuka kantor pelayanan Imigrasi di Garut.

"Pekan depan kita akan langsung tindaklanjuti dari sisi penganggaran dan penyiapan lokasi pelayanan serta penginapan bagi petugas imigrasi," ucap Barnas.

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Palembang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi mempertimbangkan memberi bantuan hukum kepada Kepala Disnakertrans Sumsel berserta staf yang diringkus dalam operasi tangkap tangan (OTT) Kajari Palembang.

Elen saat diwawancarai di Palembang, Jumat, mengatakan pihaknya telah menerima informasi bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel berserta staf tertangkap dalam OTT yang dilakukan Kajari Palembang.

Sehingga, pihaknya menyerahkan segala proses hukum kepada Kejari Palembang, serta akan membantu penyidik apabila diperlukan.

“Informasi yang diterima, OTT itu dilakukan karena berkaitan dengan kewenangan K3 dan sebagainya. Tapi ini semua masih dugaan. Kami menunggu hasil dari kejaksaan,” katanya.

Terkait dengan pemberian bantuan, pihaknya akan melihat dulu seperti apa motif dari pelaku atas perbuatannya.

“Itu akan dilihat dulu posisinya seperti apa. Kalau memang terkait dengan pidana dan tidak berkaitan pekerjaan, dan inisiatif pribadi maka itu menjadi tanggung jawab pribadi. Tapi berkaitan dengan tugas itu akan diberikan dukungan bantuan hukum,” katanya.

Selain itu, Elen mengingatkan kepada seluruh ASN Pemprov Sumsel untuk tidak melakukan hal yang melanggar hukum berkaitan dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pihaknya akan menyiapkan seseorang untuk menggantikan para penjabat Disnakertrans Sumsel yang tertangkap.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Palembang, Sumatera Selatan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi Sumatera Selatan di Kantor Disnaker Sumsel, Plaju, Palembang, Jumat (10/1).

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini telah memiliki 79 SMA dan SMK negeri yang menerapkan program Sekolah Damai sebagai salah satu upaya mencegah intoleransi dan ideologi ekstremisme atau terorisme di tingkat sekolah.

Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana di Semarang, Kamis, mengatakan bahwa Sekolah Damai merupakan inisiatif dari Wahid Foundation yang didukung oleh Pemprov Jateng dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menurut dia, Sekolah Damai bertujuan untuk menyemai toleransi dan mempromosikan perdamaian yang dimaksudkan sebagai upaya mencegah intoleransi serta tindakan dan ideologi ekstremisme di tingkat sekolah.

"Saya tergugah untuk terus meningkatkan. Sekarang sudah ada 79 sekolah damai. Ini akan terus ditingkatkan. Kalau perlu, seluruh sekolah menjadi sekolah damai," katanya saat mendampingi Kepala BNPT Eddy Hartono meninjau Sekolah Damai di SMAN 13 Semarang.

Nana Sudjana mengatakan bahwa keberadaan Sekolah Damai sangat penting karena pada era globalisasi ini mampu memberikan keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi.

Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa keterbukaan dan kemajuan pada era globalisasi justru berpotensi menjadi ancaman dalam pembentukan karakter bangsa, terutama generasi muda.

Oleh karena itu, Pemprov Jateng terus mengawal pembentukan karakter dan mencegah ekstremisme dengan berbagai upaya, salah satunya adalah menerbitkan beberapa aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Aturan turunan itu, antara lain, regulasi tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, tim sistem deteksi dini dan respons dini ekstremisme kekerasan dan terorisme di Provinsi Jawa Tengah periode 2024—2029, dan tentang Sekolah Damai.

"Alhamdulillah, pada tahun 2023 Pemprov Jateng mendapat penghargaan RAN PE Awards pada kategori Inisiator Kolaborasi Multipihak bersama Wahid Foundation atas inisiasi program Sekolah Damai," katanya.

Development and Policy Advisor Wahid Foundation Mujtaba Hamdi mengatakan bahwa program Sekolah Damai sejak 2017 dengan percontohan di empat provinsi, yaitu Jateng, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jakarta. Dari empat provinsi tersebut, proyek percontohan Sekolah Damai di Jateng merupakan yang terbaik.

"Ada lima SMA/SMK negeri di Jateng yang menjadi percontohan. Setelah itu, kami minta diperluas di seluruh Jateng," katanya.

Program sekolah damai mengembangkan tiga pilar, yaitu intervensi pada wilayah kebijakan, praktik yang menyesuaikan kultur dan kearifan lokal, serta penguatan organisasi siswa.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan bahwa kunjungannya ke SMAN 13 Kota Semarang untuk melihat hasil dari program Sekolah Damai.

"Di SMAN 13 Semarang ini, dari 135 rencana aksi yang dibuat, sudah dilakukan sekitar 130 rencana aksi," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hassanudin merespons kasus dugaan pelecehan seksual oleh seorang pria difabel asal Kota Mataram, IWAS (21). Hassanudin mengatakan 13 orang yang menjadi korban akan diberi pendampingan hukum.

"Semua diberikan pendampingan (hukum)," kata Hassanudin saat dikonfirmasi di Mataram, seperti dilansir detikBali, Jumat (6/12/2024).

Hassanudin mengatakan kebutuhan korban akan dipenuhi. Dia menegaskan semua pihak memiliki hak yang sama sebagai warga negara.

"Sesuai kebutuhan (pendampingan hukum), korban dibutuhkan, siapapun punya hak yang sama (untuk dapat pendampingan hukum). Sesuai dengan hak warga negara, semua diperlakukan sama," jelas mantan Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) tersebut.

Kasus dugaan pelecehan seksual ini mencuat tatkala salah seorang mahasiswi di Mataram berinisial MA melaporkan IWAS ke Polda NTB. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti, sejumlah korban IWAS lain mulai bersuara. IWAS saat ini berstatus tersangka dan menjadi tahanan rumah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB Nunung Trianingsih sebelumnya telah memastikan Pemprov NTB siap memberikan pendampingan hukum kepada belasan korban dugaan pelecehan seksual oleh IWAS.

"(Kalau mereka tidak mau) kami tidak bisa memaksa, karena (korban) ini sudah masuk (kategori) perempuan dewasa. Kecuali kalau anak-anak, kami ikut mendampingi," kata Nunung.

Baca selengkapnya di sini

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hassanudin mengatensi kasus dugaan pelecehan seksual oleh IWAS (21), seorang pria difabel asal Kota Mataram. Hassanudin memastikan pendampingan hukum bagi para korban. Sejauh ini, ada 13 korban IWAS, dan tiga korban di antaranya masih anak-anak.

"Semua diberikan pendampingan (hukum)," kata Hassanudin saat dikonfirmasi di Mataram, Jumat (6/12/2024).

Sebagai informasi, kasus dugaan pelecehan seksual ini mencuat tatkala salah seorang mahasiswi di Mataram berinisial MA melaporkan IWAS ke Polda NTB.

Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual ke Polda NTB dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/166.a/X/2024/SPKT/POLDA NTB. IWAS saat ini berstatus tersangka dan menjadi tahanan rumah. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti, sejumlah korban IWAS lain mulai bersuara.

"Sesuai kebutuhan (pendampingan hukum), korban dibutuhkan, siapa pun punya hak yang sama (untuk dapat pendampingan hukum). Sesuai dengan hak warga negara, semua diperlakukan sama," jelas mantan Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) tersebut.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB Nunung Trianingsih memastikan Pemprov NTB siap memberikan pendampingan hukum kepada belasan korban dugaan pelecehan seksual oleh IWAS.

"(Kalau mereka tidak mau) kami tidak bisa memaksa, karena (korban) ini sudah masuk (kategori) perempuan dewasa. Kecuali kalau anak-anak, kami ikut mendampingi," kata Nunung.

Terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan IWAS, warga Kota Mataram, Nunung berharap kasus pelecahan seksual yang saat ini menjadi sorotan nasional itu bisa cepat selesai. Para korban IWAS, dia berujar, sudah sepatutnya mendapatkan keadilan.

"Kami harap kasus ini bisa cepat selesai, ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kekurangan itu tidak menjadi batasan untuk dia tidak melakukan, tapi ini masih praduga ya. Untuk saat ini, kami (Pemprov) fokus dulu untuk memberi pendampingan bagi para korban," tandasnya.

Video: Dean Desvi Akui Dapat Pelecehan Seksual di Lokasi Syuting

Video: Dean Desvi Akui Dapat Pelecehan Seksual di Lokasi Syuting

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin dilantik sebagai Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara. Bey dilantik bersama 24 pejabat lain di kantor Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Sekedar diketahui, selama menjabat sebagai Pj Gubernur Jabar sejak 5 September 2023, jabatan definitif Bey Machmudin adalah Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden sejak 2021, kemudian sejak 2024 menjadi Staf Ahli Komunikasi Politik dan Kehumasan Menteri Sekretaris Negara.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi melantik pejabat pimpinan tinggi madya sudah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 170/TPA tahun 2024 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Sejumlah posisi lain juga dilantik seperti Sekretaris Presiden, hingga Sekretaris Militer Presiden.

Dikutip dari detikNews, Prasetyo menjelaskan pelantikan itu dilakukan karena ada penyesuaian dan peleburan fungsi. Salah satu peleburan yang Sekretariat Kabinet (Setkab) yang berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg). Ada juga nomenlaktur baru yakni Sekretariat Dukungan Kabinet.

"Pertama-tama ini hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara sehingga konsekuensinya terjadi ya rotasi lah, rotasi dan penugasan," kata Prasetyo.

Menurutnya, rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa di lingkup Abdi negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu menjadi bagian dari pengembangan karir dan penyegaran atau refreshment.

"Pelantikan (dilakukan) karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara sehingga konsekuensinya terjadi rotasi, rotasi dan penugasan," ujar dia.

Sementara itu, Bey Machmudin tetap akan menjalankan tugas sebagai Penjabat Gubernur Jabar sampai ada keputusan baru. Sekaligus ia pun menunggu Gubernur Jabar definitif hasil Pilgub 27 November lalu, ditetapkan KPU dan dilantik.

Kondisi Bandara Kertajati yang Sepi Jadi Sorotan Pj Gubernur Jabar

Kondisi Bandara Kertajati yang Sepi Jadi Sorotan Pj Gubernur Jabar

Eks Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menanggapi isu dirinya digadang-gadang akan menjabat Menko Polhukam di era pemerintahan Prabowo Subianto nanti. Yusril mengaku siap jika mendapat penugasan ini.

"Ya insyallah kalau diminta, tugas-tugas itu akan dilaksanakan dengan baik," ujar Yusril usai menghadiri acara peluncuran buku oleh Waka DPD RI Sultan B Najamuddin di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).

Yusril mengungkit sudah memiliki pengalaman di eksekutif. Dia menyebut pernah dua kali menjabat menteri bidang hukum dan Mensesneg.

"Dan memang selama ini pengalaman-pengalaman saya yang lalu pun baik sebagai Menkumham dua kali, Mensesneg yang berkaitan masalah hukum," kata dia.

Yusril mengaku kerap berkomunikasi dengan Prabowo terkait bidang hukum. Komunikasi itu, sebut dia, juga dilakukan dengan orang-orang dekat Prabowo, seperti Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

"Diskusi sudah lama kita lakukan sebenarnya, sejak sebelum pencoblosan pilpres itu, dan sesudah itu beliau ya tentu beliau sibuk, bahan-bahan sudah matang, dan diskusi-diskusi internal sih tentu dilakukan ya, kami sering komunikasi dengan Pak Dasco dan Pak Muzani, dan semua itu kita saling bertukar pikiran tentang apa yang lebih baik untuk masa mendatang," kata Yusril.

Namun, dia tak menjawab gamblang apakah dirinya sudah mendapat tawaran dari Prabowo untuk menduduki jabatan tersebut. Dia menyerahkan urusan penyusunan kabinet kepada Prabowo.

"Kalau saya ya tentu tidak akan mampu melaksanakan sesuatu yang tidak saya mengerti, tapi kalau yang saya mengerti insyaallah menjadi lebih ringan, tapi segala sesuatu kita kembalikan ke Pak Prabowo," ujarnya.

Sebelumnya, usulan Yusril menjadi Menko Polhukam dimunculkan oleh Pj Ketua Umum PBB Fahri Bachmid pada beberapa waktu lalu. Fahri melihat jabatan tersebut sesuai dengan kapasitas dan keilmuan Yusril.

"Ya, jadi kan sampai saat ini kan belum tahu dia jabatannya di mana. Tapi kalau andaikan ditanya tentang idealnya beliau, posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya, itu di Menko Polhukam. Mungkin tempatnya di situ. Karena lebih luas, lebih kepada aspek kebijakan yang jauh lebih holistik, kira-kira beliau bisa pikirkan tentang bagaimana bangun sistem dan sebagainya," kata Fahri kepada wartawan di kediamannya, Kamis (23/5) lalu.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sedang disorot publik lewat polemik masalah jilbab Paskibraka. Sebagaimana diketahui, di dalam BPIP ada Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah. Bagaimana respons PDIP mengenai polemik jilbab Paskibraka?

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dimintai tanggapan oleh wartawan soal hal itu. Hasto meminta semua pihak mencermati tanggapan resmi dari BPIP.

"Ya itu sudah disampaikan oleh BPIP. Tolong dimuat itu penjelasan dari BPIP," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Sebelumnya, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi meminta maaf atas polemik anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) wanita melepas jilbab. Kebijakan terbaru, Paskibraka wanita diperbolehkan memakai jilbab.

"BPIP juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita pelepasan jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan," kata Yudian dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Pada kesempatan yang sama, BPIP juga berterima kasih atas perhatian terhadap kiprah para anggota Paskibraka.

"BPIP menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran media dalam memberitakan kiprah Paskibraka selama ini," ucap dia.

Yudian kemudian menjelaskan bahwa BPIP mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono, soal anggota Paskibraka wanita diperbolehkan mengenakan jilbab. Anggota Paskibraka wanita tak perlu melepas jilbab dalam upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-79 RI pada 17 Agustus nanti.

"Dengan ini BPIP menegaskan mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan Upacara HUT RI ke-79 yang disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Jakarta, yang menyatakan bahwa Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara," ungkap Yudian.

Paskibraka Wanita Boleh Pakai Jilbab

Sebelumnya diberitakan, Kasetpres Heru Budi Hartono buka suara soal isu anggota Paskibraka 2024 dilarang menggunakan jilbab. Ia menegaskan Paskibraka boleh menggunakan jilbab saat upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kami baik ditingkat pusat yang akan besok tanggal 17 melakukan pengibaran bendera tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita mendaftar menggunakan jilbab," kata Heru di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (14/8).

Pj Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, saat geladi bersih di IKN pada Rabu (14/8), ia masih melihat peserta Paskibraka menggunakan hijab.

"Tadi pagi saya dari IKN persiapan geladi bersih, pertama Paskibra menggunakan yang putri menggunakan jilbab," ujarnya.

"Jadi kan saat mereka masuk Istana mereka sudah seperti itu, tapi perintah kami adalah meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap gunakan itu," sambungnya.

Simak Video: PKS Usul Komisi II DPR Panggil BPIP Buntut Larangan Jilbab Bagi Paskibraka

[Gambas:Video 20detik]