PEMATANGSIANTAR, KOMPAS.com — Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin mendorong Pemerintah Kota Pematangsiantar segera menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung lama di Kampung Baru, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Sumatera Utara.

Hal ini disampaikan Mugiyanto saat bertemu dengan para petani pejuang reforma agraria yang tergabung dalam Serikat Petani Sejahtera Indonesia (SEPASI), dalam acara *public hearing* yang digelar Yayasan Gerak Nusantara Sejahtera di Kampung Baru, Jumat (16/5/2025).

“Sembari kami berkoordinasi dengan kementerian terkait, Forkopimda di sini bisa mencari jalan penyelesaian sementara. Targetnya supaya situasi di sini kondusif, masyarakat dapat bekerja seperti sebelumnya,” kata Mugiyanto.

Para petani telah menempati lahan di Kelurahan Gurilla dan Bah Sorma sejak 2004 untuk kebutuhan pemukiman dan pertanian. Namun pada 2022, terjadi konflik dengan PTPN III Unit Kebun Bangun—yang kini menjadi PTPN IV Region I.

Saat itu, para petani digusur paksa oleh aparat gabungan yang terdiri dari personel TNI, Polri, sekuriti, dan PAM Swakarsa. Puluhan petani mengalami luka-luka dan rumah mereka dirusak dalam penggusuran tersebut.

Kini, sebagian kecil petani yang menolak ganti rugi dari pihak perkebunan masih mendiami lahan tersebut, meskipun terus mendapat intimidasi dan somasi.

Mugiyanto menegaskan bahwa kasus kekerasan terhadap petani akan menjadi perhatian serius Kementerian HAM.

“Kami akan terus memonitor dan ini menjadi atensi kami terhadap peristiwa yang ada di sini. Kami juga akan berkoordinasi dengan Forkopimda, baik melalui Kementerian HAM secara langsung maupun kantor wilayah HAM di Sumatera Utara,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Pematangsiantar Herlina menyebut perjuangan para petani sangat berat. Ia menegaskan kesiapan pemerintah kota untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian konflik tersebut.

“Kami juga meminta petunjuk dari Wamen HAM untuk menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan momen ini menjadi pencerahan untuk menyelesaikan persoalan ini tanpa merugikan pihak manapun,” katanya.

Ketua SEPASI, Tiomerli Sitinjak, mengatakan para petani telah lebih dari 20 tahun menduduki lahan tersebut untuk bertani dan membangun tempat tinggal. Konflik semakin kompleks dengan adanya proyek pembangunan Jalan Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (Kutepat) yang melintasi lahan masyarakat.

“Selama empat tahun berhadapan dengan PTPN IV, ini kali pertama Pemkot Pematangsiantar hadir di tengah warga Gurilla,” ucap Tiomerli.

Ia menambahkan, konflik ini berdampak besar pada ekonomi warga.

“Okupasi yang terjadi juga mengakibatkan persoalan ekonomi. Kami petani tidak punya ladang untuk bertani lagi dan tidak punya pekerjaan. Kami berharap penyelesaian konflik agraria di sini segera dilakukan pemerintah,” tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama PT Pindad melaksanakan kegiatan pemusnahan terhadap barang bukti tindak pidana terorisme tahun 2025 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/5).

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari proses hukum pelaksanaan putusan pengadilan.

"Bahwa pemusnahan barang bukti tindak pidana terorisme ini kategorinya termasuk kegiatan purna-ajudikasi, artinya kami sudah melaksanakan putusan dari pengadilan di mana barang bukti ini harus dimusnahkan," kata Komjen Pol. Eddy dalam acara tersebut, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan, antara lain senjata api laras panjang, senjata api laras pendek, busur panah, senjata tajam, serta sejumlah besar amunisi.

Eddy menjelaskan bahwa proses penyimpanan hingga pemusnahan barang bukti dilakukan melalui prosedur ketat untuk memastikan keamanan.

"Memang kebetulan ketika proses ajudikasi dari pra sampai purna-ajudikasi sementara, penempatan ini kami titipkan di Mako Brimob. Apalagi barang-barang amunisi," katanya.

Dirinya pun menyampaikan apresiasi atas dukungan Pindad dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti tersebut sehingga berjalan tanpa kesalahan penanganan.

Pasalnya, kata dia, pihaknya meminimalisir kesalahan atau adanya potensi timbulnya korban ketika terjadi kesalahan dalam menangani pemusnahan berbagai barang bukti itu.

Ke depan, Eddy berharap kolaborasi antara BNPT, Mahkamah Agung (MA), dan Kejaksaan akan terus berlanjut, agar tidak ada lagi kejahatan tindak terorisme di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Utama Pindad Sigit Santosa menyatakan komitmennya dalam mendukung proses pemusnahan barang bukti secara aman sesuai standar operasional yang ketat.

"Ini adalah suatu hal yang sangat penting dan kritikal. Kami berkumpul hari ini untuk memastikan bahwa pemusnahan barang bukti, apalagi barang bukti yang sangat kritikal, harus ditangani oleh para ahlinya," ujar Sigit dalam kesempatan yang sama.

Maka dari itu, dirinya mengaku berterima kasih kepada BNPT karena Pindad sudah diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemusnahan tersebut.

Turut hadir dan menyaksikan kegiatan pemusnahan, yakni perwakilan dari MA, Kejaksaan Agung, Detasemen Khsusus (Densus) 88/Anti-Teror (AT) Polri, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, serta sejumlah perwakilan dari pengadilan negeri dan kejaksaan negeri di wilayah DKI Jakarta.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan keputusan hukum atas tindak pidana terorisme yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti dilakukan secara aman dan profesional dengan dukungan fasilitas serta tenaga ahli dari PT Pindad.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia ( Wamen HAM) RI Mugiyanto Sipin menyambut baik program restoratif justice dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut).

Menurutnya, pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif secara kekeluargaan sangat diperlukan untuk penyelesaian beberapa kasus HAM di Sumut.

"Terkait pelaksanaan restoratif justice, kami sangat mendukung program tersebut," ucap Mugiyanto saat diterima Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya di Kantor Gubernur Sumut di Medan, Kamis.

Wamen menjelaskan, permasalahan HAM tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga dilakukan oleh pihak swasta dan juga masyarakat.

Pada kunjungan kerja ini, Mugiyanto mengaku, pihaknya akan melakukan audit dengan beberapa perusahaan yang ada di Sumut terkait bisnis dan HAM.

"Ke depan kami juga meminta dukungan pada Pemprov Sumut terutama untuk Kanwil HAM di Sumut," katanya.

Wamen juga menyelesaikan beberapa permasalahan HAM dan mengedukasi, baik kepada pemerintah daerah, swasta dan juga masyarakat.

"Tentunya kami bersilaturahmi dan juga meminta izin melakukan kegiatan di Sumut. Besok dan lusa akan ada kunjungan ke Pematangsiantar dan Labura (Labuhanbatu Utara), karena menerima laporan dari masyarakat terkait kasus tanah. Selain itu, kami juga melakukan penguatan dan penegakan HAM," tutur Mugiyanto.

Wakil Gubernur Sumut Surya sebelumnya menyampaikan, Pemprov Sumut memiliki program pendekatan penyelesaian perkara pidana difokuskan pemulihan hubungan antara korban (restoratif justice).

Sebab, lanjut dia, keadilan restoratif tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga kepada pemulihan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

"Saya dengan Pak Bobby Nasution (Gubernur Sumut) baru dilantik dua bulan, tidak akan pernah melepas amanah yang diberikan. Kami akan melanjutkan warisan pimpinan terdahulu di Sumut," tegasnya.

"Bobby-Surya punya program restoratif justice dan ini juga mengenai HAM. Ini juga yang kami hadapi dan akan diselesaikan, di antaranya masalah perkebunan," ucap Surya.

Wagub mengapresiasi kunjungan kerja Wamen HAM RI Mugiyanto Sipin di Sumut karena akan menambah motivasi Pemprov Sumut, terkhusus upaya penyelesaian permasalahan HAM.

"Kami melihat ada masyarakat yang mengambil berondolan sawit hanya untuk menyambung hidup harus masuk ke penegak hukum," ungkap dia.

Oleh karena itu, jelas Surya, Pemprov Sumut melakukan program penyelesaian secara kekeluargaan antara korban dan juga pelaku.

"Kemudian, kami juga masih menghadapi kenakalan remaja yang masih meningkat di Sumut," katanya.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

LHOKSEUMAWE, iNewsLhokseumawe.id - Dalam suasana yang penuh keakraban dan ceria di Royal Coffee Lhokseumawe beberapa perwakilan Relawan Sahabat Saksi dan Korban ( SSK ) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia yang hadir antara lain dari Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen dalam rangka Penyematan Pin SSK dan penyerahan Kartu Tanda Pengenal, Seragam Dinas Harian dan Surat Keterangan ( SK ) dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK )

Dengan penyematan Pin dan perlengkapan astribut lainnya, menjadi tonggak penguatan fungsi dan tugas Sahabat Saksi dan Korban Aceh khususnya Aceh Utara, Lhokseumawe dan Bireuen dan pada umumnya Wilayah Aceh.

Disela-sela penyematan Pin sekaligus silaturahmi Lintas Sahabat Saksi dan Korban ( SSK ) Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe dan Kab.Bireuen. Salah seorang relawan Sahabat Saksi dan Korban Syifa Zakaria mengatakan, bahwa SSK seluruh Wilayah Aceh untuk saat ini 72 orang dan telah mendapat  perbekalan ( pelatihan ) mulai 06 sampai dengan 09 November 2024 yang di laksanakan di Banda Aceh oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) Republik Indonesia, sedang untuk pengukuhan di laksanakan di Yogyakarta pada 02 Desember 2024 oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) Bapak Brigjen Pol (Purn ) DR.Achmadi, S.H.M.A.P.

Lebihlanjut, Syifa mengungkapkan bahwa untuk wilayah Aceh Utara ada 4 orang SSK, Lhokseumawe 4 orang dan Wilayah Bireuen 3 orang relawan," terang Syifa

Sementara itu, Yusrizal menambahkan, Tugas utama dari SSK LPSK antara lain :
* Memberi pendampingan dan dukungan emosional kepada saksi dan korban tindak pidana 
* Membantu saksi dan korban dalam proses pengusulan perlindungan ke LPSK
* Mendampingi saksi dan korban dalam proses persidangan dan interaksi dengan aparat penegak hukum
* Membantu memenuhi kebutuhan dasar saksi dan korban, seperti kebutuhan psikologis, medis, dan sosial dll.
Dengan demikian Sahabat Saksi dan Korban ( SSK ) LPSK berperan penting dalam memberi dukungan dan pendampingan kepada saksi dan korban tindak pidana,"tutup Yusrizal.

Editor : Armia Jamil

Kami meyakini kepatuhan terhadap hukum yang maksimal dan menyeluruh menjadikan Pintu sebagai perusahaan crypto terdepan dan terpercaya...

Jakarta (ANTARA) - Aplikasi crypto all-in-one, PT Pintu Kemana Saja (Pintu), meraih penghargaan kepatuhan hukum Notable Enterprise in Regulatory Compliance (Gold) di sektor financial services non-bank pada Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2025.

“Penghargaan ini menegaskan keseriusan kami dalam menjalankan operasional perusahaan secara resmi di bawah payung hukum yang telah diregulasi dengan baik oleh para pemangku kepentingan dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan bursa kripto CFX,” kata General Counsel Pintu Malikulkusno Utomo dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh CEO Hukumonline Arkka Dhiratara dan diterima oleh General Counsel Pintu Malikulkusno Utomo (Dimas) serta Head of Legal Pintu R Wisnu Renansyah Jenie.

Dimas menuturkan, komitmen perusahaan dalam melindungi investor kripto Indonesia sudah diwujudkan melalui beberapa proses regulasi yang telah dilaksanakan dengan baik, seperti tergabung sebagai anggota bursa kripto CFX, dan mendapatkan predikat sebagai perusahaan kripto pertama yang berlisensi penuh sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD).

"Kami meyakini kepatuhan terhadap hukum yang maksimal dan menyeluruh menjadikan Pintu sebagai perusahaan crypto terdepan dan terpercaya, serta memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna dalam bertransaksi di platform kami,” ujarnya.

Pihaknya berkomitmen untuk mendorong ekosistem kripto Indonesia yang lebih aman bagi seluruh investor dan trader kripto di Tanah Air.

CEO Hukumonline Arkka Dhiratara mengapresiasi Pintu yang menjadi pionir dalam kepatuhan hukum khususnya di industri kripto.

"Secara prinsip ada dua hal yang kami lihat pertama komitmen dan konsistensi dari kepatuhan yang didorong oleh Pintu dalam melaksanakan beberapa regulasi dan peraturan yang ada di Indonesia. Kami melihat kombinasi dari persiapan people, proses, dan penerapan teknologi terkini untuk memastikan Pintu dapat comply dalam aturan yang berlaku," ujarnya lagi.

Pada IRCA 2025, terdapat sekitar 107 perusahaan yang diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya masing-masing yang kemudian melewati proses penilaian dari dewan juri profesional.

Proses seleksi dan penilaian dilakukan dengan melihat tiga aspek penting, yakni penilaian berbasis dokumen self-assessment, narasi strategi, inovasi, dan sistem pengawasan kepatuhan hukum.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kepercayaan publik adalah kunci meningkatkan pengembangan industri jasa keuangan untuk kesejahteraan masyarakat luas

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi korban pinjaman online (pinjol) merupakan hal mendesak di tengah kasus pinjol yang kian marak.

Menurutnya, perlindungan tersebut tidak hanya untuk memberikan keadilan, namun juga sebagai upaya negara hadir dalam melindungi warganya dari kejahatan ekonomi digital yang semakin kompleks dan marak beberapa waktu terakhir.

“Perlindungan hukum bagi korban pinjol harus menjadi prioritas dalam memperbaiki tata kelola layanan publik, terutama di sektor jasa keuangan,” kata Yeka saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dalam diskusi publik di Jakarta (8/5), ia berpendapat perlindungan hukum yang jelas akan memberi jalur pelaporan, pendampingan, dan harapan pemulihan hak.

Oleh karenanya, Ombudsman mendorong langkah cepat dari Pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat pengawasan, guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di tengah maraknya modus kejahatan keuangan.

Yeka mengungkapkan hasil pemeriksaan Ombudsman menunjukkan bahwa mayoritas penyedia pinjol belum dapat memeriksa apakah calon nasabah sudah terdaftar di layanan pinjol lain maupun Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) lain.

"Kondisi itu membuka ruang praktik gali lubang tutup lubang utang yang membuat korban makin terpuruk, " ucap dia menambahkan.

Dirinya pun menyoroti lemahnya penerapan prinsip know your customer (KYC), di mana perusahaan pinjol tidak menganalisis dan memvalidasi kemampuan bayar para calon nasabah berdasarkan data konsumen yang valid.

Menurut dia, maraknya penyalahgunaan data pribadi dan intimidasi oleh penagih utang atau debt collector harus dihentikan.

Selain itu, Yeka juga menyerukan penindakan tegas terhadap pinjol ilegal yang menerapkan bunga dan denda yang tidak sesuai peraturan yang ada, besaran bunga atau denda yang tidak masuk akal, tidak transparan dalam pembukaan perjanjian pendanaan, serta menyebarkan data pribadi nasabah secara ilegal.

Disoroti pula kebingungan korban saat menghadapi ancaman dari pinjol ilegal, lantaran banyak dari mereka yang tidak tahu harus mengadu kemana.

Di sisi lain, Yeka menegaskan pentingnya diskusi publik di Jakarta (8/5), guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Jika negara gagal melindungi masyarakat, maka inklusi keuangan nasional dinilai akan terancam.

"Kepercayaan publik adalah kunci meningkatkan pengembangan industri jasa keuangan untuk kesejahteraan masyarakat luas,” tutur Yeka.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAYAPURA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua melaporkan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Papua kepada Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto Sipin dalam kunjungannya ke Kantor HAM Perwakilan Papua di Kota Jayapura, Selasa (11/3/2025).

Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mendata korban pelanggaran HAM berat yang terjadi di beberapa daerah yang ada di Papua.

“Untuk pelanggaran HAM berat di Wasior, Kabupaten Wondama, Papua Barat sudah kami data dan ada 163 orang korban pelanggaran HAM berat,” katanya di hadapan Wamen HAM.

Menurut Frits, kasus pelanggaran HAM berat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang masih belum didata karena pihaknya masih mengalami kesulitan.

Sebab, anggota Komnas HAM Papua sempat mendapatkan teror, bahkan disandera.

“Untuk data korban pelanggaran HAM berat Wamena memang kami belum punya data dan masih mengalami kesulitan untuk mengakses ke dalamnya,” ujar mantan Jurnalis Cenderawasih Pos itu.

Siapkan regulasi

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan, pihaknya kini menyiapkan regulasi berupa instruksi presiden (inpres) dan keputusan presiden (keppres), sehingga mempermudah penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua.

“Kami lagi menyiapkan regulasinya, sehingga kalau sudah selesai, maka akan mempermudah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Papua,” ungkapnya kepada wartawan.

Mugiyanto mengucapkan terima kasih kepada Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua yang sudah memiliki data, terkait jumlah korban pelanggaran HAM berat di Wasior, Kabupaten Wondama.

“Tentunya dengan data yang dimiliki oleh Komnas HAM Papua ini akan sangat membantu kami untuk bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Wasior dan Wamena, Kabupaten Jayawijaya,” ucap dia.

Menurut Mugiyanto, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya dua kasus pelanggaran HAM berat, baik Wasior, Kabupaten Wondama dan pelanggaran HAM berat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya sudah berusaha ditangani, tetapi belum selesai.

Oleh karena itu, Mugiyanto menyampaikan, pemerintahan saat ini melalui Kementerian HAM akan menyelesaikan melalui pendekatan non-yudisial yang diarahkan kepada korban.

“Dengan pendekatan non-yudisial, pendekatan restoratif, terutama memulihkan korban dan mencegah agar kejadian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari,” ujarnya.

Kronologi pelanggaran HAM Wasior

Tragedi adalah salah satu peristiwa berdarah yang pernah terjadi pada 2001 di Kabupaten Wondama, Provinsi Papua Barat.

Peristiwa Wasior termasuk dalam pelanggaran HAM berat yang sampai sekarang belum juga mendapatkan titik terang penyelesaiannya.

Proses peradilan juga berjalan stagnan, sehingga keluarga korban dan korban Tragedi Wasior 2001 meminta pertanggungjawaban kerugian materiil dan moril kepada pemerintah.

Selain itu, mereka meminta agar anak-anak korban sebisa mungkin diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau TNI Polri.

Menurut catatan, penyebab awal terjadinya Tragedi Wasior adalah ketika perusahaan kayu PT VPP dianggap warga telah mengingkari kesepakatan yang dibuat untuk masyarakat.

Adapun kesepakatan yang dibuat berkaitan dengan pembayaran saat pengapalan kayu sebagai ganti rugi hak ulayat masyarakat adat.

Hak ulayat adalah hak penguasaan tertinggi atas tanah kepunyaan bersama warga di bawah masyarakat hukum adat.

Karena merasa haknya diingkari, masyarakat menyampaikan tuntutan mereka dengan menahan speed boat perusahaan sebagai jaminan, setelah sebelumnya mereka memberikan toleransi beberapa waktu.

Aksi masyarakat ini kemudian dibalas oleh perusahaan dengan mendatangkan Brimob untuk melakukan tekanan terhadap masyarakat.

Masyarakat pun mengeluhkan perilaku perusahaan dan Brimob yang kemudian disikapi oleh kelompok TPN atau OPM (Organisasi Papua Merdeka) dengan cara kekerasan.

Ketika tuntutan mereka tidak dihiraukan oleh perusahaan, kelompok TPNPB-OPM menyerang pihak perusahaan dan Brimob.

Diketahui, ada lima anggota Brimob dan seorang karyawan PT VPP yang tewas.

Tidak hanya itu, mereka membakar enam pucuk senjata milik anggota Brimob bersama peluru dan magazennya.

Ketika pihak aparat berusaha mencari pelaku di balik peristiwa mengenaskan itu, terjadi berbagai tindak kekerasan berupa siksaan, pembunuhan, penghilangan secara paksa, hingga perampasan kemerdekaan di Wasior.

Kronologi pelanggaran HAM Wamena

Dilansir Kompas.com (12/1/2023), peristiwa Wamena 2003 merupakan salah satu dari tiga kasus pelanggaran HAM berat di Papua yang kini belum tuntas penyelesaiannya.

Dalam peristiwa ini, puluhan warga sipil di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, menjadi korban penyisiran oleh gabungan TNI dan Polri.

Penyebab Peristiwa Wamena 2003 adalah tewasnya dua anggota TNI dalam aksi pembobolan sekelompok orang terhadap gudang senjata markas Komando Distrik Militer Wamena.

Peristiwa Wamena 2003 dipicu oleh pembobolan gudang senjata di markas Kodim I Wamena, Jayawijaya, oleh sekelompok massa.

Aksi pembobolan tersebut menewaskan dua anggota TNI, yakni Lettu TNI AD Napitupulu dan Prajurit Ruben Kana (penjaga gudang senjata), sementara satu orang luka berat.

Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah senjata dan amunisi.

Menanggapi hal itu, aparat TNI Angkatan Darat (AD) bersama Polri melakukan pengejaran dan penyisiran di 25 kampung dan desa di Wamena.

Pada 4 April 2003, masyarakat Wamena yang saat itu tengah merayakan Hari Raya Paskah, dikejutkan dengan kehadiran gabungan personel TNI-Polri di kampung mereka.

Hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa ini menemukan adanya pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban.

Melansir laman resmi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), peristiwa Wamena 2003 menewaskan empat warga sipil, lima orang menjadi korban penghilangan paksa, satu orang menjadi korban kekerasan seksual, dan 39 orang luka berat akibat penyiksaan.

Menurut Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Wamena, dalam peristiwa ini sebanyak 235 rumah dibakar oleh aparat.

Komnas HAM juga menemukan pemaksaan penandatanganan surat pernyataan dan perusakan fasilitas umum (gereja, poliklinik, gedung sekolah) yang mengakibatkan pengungsian penduduk secara paksa.

Pemindahan paksa terhadap warga 25 kampung mengakibatkan 42 orang meninggal karena kelaparan dan 15 orang menjadi korban perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

Isu disintegrasi yang terus membayangi Papua memperparah keadaan peristiwa Wamena 2003.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua melaporkan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Papua kepada Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto Sipin dalam kunjungannya ke Kantor HAM Perwakilan Papua di Kota Jayapura, Selasa (11/3/2025).

Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mendata korban pelanggaran HAM berat yang terjadi di beberapa daerah yang ada di Papua.

“Untuk pelanggaran HAM berat di Wasior, Kabupaten Wondama, Papua Barat sudah kami data dan ada 163 orang korban pelanggaran HAM berat,” katanya di hadapan Wamen HAM.

Menurut Frits, kasus pelanggaran HAM berat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang masih belum didata karena pihaknya masih mengalami kesulitan.

Sebab, anggota Komnas HAM Papua sempat mendapatkan teror, bahkan disandera.

“Untuk data korban pelanggaran HAM berat Wamena memang kami belum punya data dan masih mengalami kesulitan untuk mengakses ke dalamnya,” ujar mantan Jurnalis Cenderawasih Pos itu.

Siapkan regulasi

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan, pihaknya kini menyiapkan regulasi berupa instruksi presiden (inpres) dan keputusan presiden (keppres), sehingga mempermudah penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua.

“Kami lagi menyiapkan regulasinya, sehingga kalau sudah selesai, maka akan mempermudah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Papua,” ungkapnya kepada wartawan.

Mugiyanto mengucapkan terima kasih kepada Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua yang sudah memiliki data, terkait jumlah korban pelanggaran HAM berat di Wasior, Kabupaten Wondama.

“Tentunya dengan data yang dimiliki oleh Komnas HAM Papua ini akan sangat membantu kami untuk bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Wasior dan Wamena, Kabupaten Jayawijaya,” ucap dia.

Menurut Mugiyanto, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya dua kasus pelanggaran HAM berat, baik Wasior, Kabupaten Wondama dan pelanggaran HAM berat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya sudah berusaha ditangani, tetapi belum selesai.

Oleh karena itu, Mugiyanto menyampaikan, pemerintahan saat ini melalui Kementerian HAM akan menyelesaikan melalui pendekatan non-yudisial yang diarahkan kepada korban.

“Dengan pendekatan non-yudisial, pendekatan restoratif, terutama memulihkan korban dan mencegah agar kejadian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari,” ujarnya.

Kronologi pelanggaran HAM Wasior

Tragedi adalah salah satu peristiwa berdarah yang pernah terjadi pada 2001 di Kabupaten Wondama, Provinsi Papua Barat.

Peristiwa Wasior termasuk dalam pelanggaran HAM berat yang sampai sekarang belum juga mendapatkan titik terang penyelesaiannya.

Proses peradilan juga berjalan stagnan, sehingga keluarga korban dan korban Tragedi Wasior 2001 meminta pertanggungjawaban kerugian materiil dan moril kepada pemerintah.

Selain itu, mereka meminta agar anak-anak korban sebisa mungkin diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau TNI Polri.

Menurut catatan, penyebab awal terjadinya Tragedi Wasior adalah ketika perusahaan kayu PT VPP dianggap warga telah mengingkari kesepakatan yang dibuat untuk masyarakat.

Adapun kesepakatan yang dibuat berkaitan dengan pembayaran saat pengapalan kayu sebagai ganti rugi hak ulayat masyarakat adat.

Hak ulayat adalah hak penguasaan tertinggi atas tanah kepunyaan bersama warga di bawah masyarakat hukum adat.

Karena merasa haknya diingkari, masyarakat menyampaikan tuntutan mereka dengan menahan speed boat perusahaan sebagai jaminan, setelah sebelumnya mereka memberikan toleransi beberapa waktu.

Aksi masyarakat ini kemudian dibalas oleh perusahaan dengan mendatangkan Brimob untuk melakukan tekanan terhadap masyarakat.

Masyarakat pun mengeluhkan perilaku perusahaan dan Brimob yang kemudian disikapi oleh kelompok TPN atau OPM (Organisasi Papua Merdeka) dengan cara kekerasan.

Ketika tuntutan mereka tidak dihiraukan oleh perusahaan, kelompok TPNPB-OPM menyerang pihak perusahaan dan Brimob.

Diketahui, ada lima anggota Brimob dan seorang karyawan PT VPP yang tewas.

Tidak hanya itu, mereka membakar enam pucuk senjata milik anggota Brimob bersama peluru dan magazennya.

Ketika pihak aparat berusaha mencari pelaku di balik peristiwa mengenaskan itu, terjadi berbagai tindak kekerasan berupa siksaan, pembunuhan, penghilangan secara paksa, hingga perampasan kemerdekaan di Wasior.

Kronologi pelanggaran HAM Wamena

Dilansir Kompas.com (12/1/2023), peristiwa Wamena 2003 merupakan salah satu dari tiga kasus pelanggaran HAM berat di Papua yang kini belum tuntas penyelesaiannya.

Dalam peristiwa ini, puluhan warga sipil di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, menjadi korban penyisiran oleh gabungan TNI dan Polri.

Penyebab Peristiwa Wamena 2003 adalah tewasnya dua anggota TNI dalam aksi pembobolan sekelompok orang terhadap gudang senjata markas Komando Distrik Militer Wamena.

Peristiwa Wamena 2003 dipicu oleh pembobolan gudang senjata di markas Kodim I Wamena, Jayawijaya, oleh sekelompok massa.

Aksi pembobolan tersebut menewaskan dua anggota TNI, yakni Lettu TNI AD Napitupulu dan Prajurit Ruben Kana (penjaga gudang senjata), sementara satu orang luka berat.

Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah senjata dan amunisi.

Menanggapi hal itu, aparat TNI Angkatan Darat (AD) bersama Polri melakukan pengejaran dan penyisiran di 25 kampung dan desa di Wamena.

Pada 4 April 2003, masyarakat Wamena yang saat itu tengah merayakan Hari Raya Paskah, dikejutkan dengan kehadiran gabungan personel TNI-Polri di kampung mereka.

Hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa ini menemukan adanya pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban.

Melansir laman resmi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), peristiwa Wamena 2003 menewaskan empat warga sipil, lima orang menjadi korban penghilangan paksa, satu orang menjadi korban kekerasan seksual, dan 39 orang luka berat akibat penyiksaan.

Menurut Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Wamena, dalam peristiwa ini sebanyak 235 rumah dibakar oleh aparat.

Komnas HAM juga menemukan pemaksaan penandatanganan surat pernyataan dan perusakan fasilitas umum (gereja, poliklinik, gedung sekolah) yang mengakibatkan pengungsian penduduk secara paksa.

Pemindahan paksa terhadap warga 25 kampung mengakibatkan 42 orang meninggal karena kelaparan dan 15 orang menjadi korban perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

Isu disintegrasi yang terus membayangi Papua memperparah keadaan peristiwa Wamena 2003.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Edhie Baskoro Yudhoyono mendukung rencana penerbitan aturan hukum baru dalam penegakan dan pemberantasan judi dalam jaringan atau online oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita perlukan komitmen besar-besaran juga dari Presiden RI, Pak Prabowo Subianto. Katanya akan dikeluarkan atau menerbitkan peraturan presiden atau peraturan pemerintah tentang penindakan judi online sebagai salah satu langkah strategis. Semoga menjadi landasan bagi kita untuk melakukan tindakan dan penegakan," kata Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut disampaikan Ibas saat membuka acara seminar bertajuk "Bangkitkan #SadarDigital: Lawan Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal, Selamatkan Masa Depan Generasi Kita!" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

Menurut Ibas, diperlukan tindakan tegas dan penertiban aturan dalam pemberantasan judi dan pinjaman online.

Ia juga menegaskan perang melawan judi daring atau online harus diwujudkan melalui langkah nyata serta sinergi antarlembaga terkait.

"Dengan hukuman yang lebih berat, pengawasan yang lebih ketat, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi DPR, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat," ucapnya.

Selain menegaskan penertiban dan penegakan hukum, Ibas juga menekankan pentingnya edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat dalam memerangi praktik perjudian dan pinjaman online ilegal.

"Ayo, bekerja keras demi mencapai kehidupan yang lebih baik! Ayo, menabung demi mengelola keuangan yang lebih sehat! Ayo, berinvestasi dalam sektor produktif yang menguntungkan!" katanya.

Sebagai solusi, ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas ekonomi yang telah disediakan pemerintah, seperti kredit usaha rakyat (KUR) untuk membantu membangun usaha sendiri tanpa harus terjebak dalam pinjaman ilegal.

Ibas mengatakan bahwa skema kredit tersebut telah disiapkan bagi kelas usaha kecil dan mikro dengan berbagai opsi pinjaman yang dapat diakses masyarakat secara legal dan bertanggung jawab.

"Manfaatkan fasilitas kredit usaha rakyat untuk wirausaha! Gapai kemandirian ekonomi demi kesejahteraan masa depan," tambahnya.

Ibas mengingatkan pula pentingnya kebijaksanaan dalam mengelola keuangan agar terhindar dari jebakan finansial yang merugikan pada masa depan.

"Kita harus bedakan antara mana yang jadi kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Kita butuh karena kita butuhkan, tetapi kalau kita ingin, kita bisa mempermudah supaya investasi kita tidak menjadi salah," ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa upaya pemberantasan judi telah menjadi prioritas kepemimpinan nasional dari masa ke masa. Mulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga terus berlanjut pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.

Ibas pun menggarisbawahi bahwa pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal pada akhirnya memerlukan keterlibatan seluruh masyarakat Indonesia.

"Mari jadikan #SadarDigital sebagai gerakan nasional! Bersama, kita lawan judi online dan pinjaman online ilegal demi masa depan generasi muda Indonesia," ajak Ibas.

Ia lantas melanjutkan, "Bersama kita ciptakan ruang digital yang lebih aman dan produktif!"

Selain mahasiswa, seminar itu juga dihadiri berbagai lembaga pemerintah dan institusi, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Reserse Kriminal Polri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Oknum ASN Kemenkumham Sulawesi Barat (Sulbar) berinisial RB (34) ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 135 juta. Oknum pegawai Rutan Mamasa itu awalnya meminjam uang tersebut dari pria bernama Asbar, namun tak kunjung dikembalikan.

"(Pelaku) pegawai Rutan Mamasa," ujar Kasi Humas Polresta Mamuju Ipda Herman Basir kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Herman mengatakan kasus ini berawal saat pelaku mendatangi korban di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada 2024. Saat itu pelaku meminjam uang dengan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah dan berjanji mengembalikan dalam waktu dekat.

"Namun hingga saat ini uang yang dipinjam pelaku tak kunjung dikembalikan," terangnya.

Korban kemudian melaporkan pelaku pada akhir 2024 atas kasus penipuan dan penggelapan. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menetapkan pelaku sebagai tersangka usai dilakukan gelar perkara pada Februari 2025.

"Berdasarkan bukti dan keterangan yang telah kami kumpulkan, tersangka RB kini telah resmi kami tahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," bebernya.

Herman menambahkan pelaku dijerat Pasal Penipuan dan Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan atau 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari kasus ini, pihaknya mengimbau agar warga berhati-hati dalam memberikan pinjaman uang dalam jumlah besar.

"Polresta Mamuju mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman uang," pungkasnya.

Video: Oknum Bhayangkari di Jambi Tipu Puluhan Warga Sampai Rp 4,8 M

Video: Oknum Bhayangkari di Jambi Tipu Puluhan Warga Sampai Rp 4,8 M

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berbicara soal kasus pelanggaran HAM berat. Pigai mengatakan masalah penanganan kasus pelanggaran HAM berat akan diserahkan ke Wakil Menteri (Wamen) HAM Mugiyanto Sipin.

"Soal HAM berat saya perintahkan, mendelegasikan Pak Wamen untuk menangani. Jadi semua yang sudah lama dilakukan, sama akan dilanjutkan," kata Pigai saat rapat di Komisi XIII DPR, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Dia mengatakan komitmen penyelesaian kasus HAM berat di era Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo tetap sama. Instrumen penanganan pelanggaran HAM berat, seperti pemenuhan hak korban, bakal dilakukan.

"Soal HAM berat begini, pemerintah selama Pak Jokowi maupun Pak Prabowo sama, tidak ada beda. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo sama, 12 kasus sama, restitusi korban, rekonsiliasi dan rehabilitasi sama," kata dia.

Pigai mengaku sudah berkomunikasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan untuk mendukung hal tersebut. Terkait dasar hukumnya, kata Pigai, bakal diterbitkan berupa Keputusan Presiden (Keppres) atau Instruksi Presiden (Inpres).

"Tinggal kami hadirkan Keputusan Presiden aja dan Instruksi Presiden, kita bikin baru karena 2023 sudah selesai. Jadi kami harus bikin Inpres dan Keppres baru," sebutnya.

Natalius Pigai sebelumnya dicecar oleh anggota Komisi XIII DPR Siti Aisyah terkait banyaknya kasus pelanggaran HAM yang viral. Siti menyebut kerja Pigai tidak terlalu terlihat di 100 hari pertama kerja.

Perihal itu dilontarkan oleh Siti saat rapat bersama Menteri HAM di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

"Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini," kata Siti.

Anggota DPR Fraksi PDIP itu mengatakan yang terlihat adalah program amnesti narapidana, yang berasal dari pemerintah. Selain itu, dia menanyakan banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang telah viral.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral," ungkapnya.

Dia pun meminta Pigai tidak menganggap menteri sekadar pakaian. Namun, Siti berharap Pigai dapat seaktif dulu ketika masih di Komnas HAM.

"Jadi Pak, saya ingin ke depan ayo Pak ketika Bapak jadi menteri anggap sajalah itu cuma pakaian. Tapi kami ingin Pak Pigai yang dulu," sebutnya.

Tonton juga Video Pigai: Kami Tak Punya Program 100 Hari, Tapi Punya Emergency Condition

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan bahwa penanganan kasus pelanggaran HAM berat sepenuhnya ditangani oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin.

Pigai pun meminta agar pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI menanyakan langsung setiap persoalan penanganan HAM berat kepada wakilnya.

"Jadi tanggung jawab penuh silakan nanti Bapak Ibu Komisi XIII tanya langsung ke Wamen. Soal HAM berat saya perintahkan mendelegasikan Pak Wamen untuk menangani," kata Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, Rabu (5/2/2025).

Namun, Pigai mengeklaim, kebijakan pemerintah terkait penyelesaian kasus HAM berat tidak mengalami perubahan, baik di era Presiden Joko Widodo maupun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Soal HAM berat begini, pemerintah selama Pak Jokowi maupun Pak Prabowo sama, tidak ada beda. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo sama, 12 kasus sama, restitusi korban, rekonsiliasi, dan rehabilitasi juga sama," ujar Pigai.

Lebih lanjut, Pigai memastikan bahwa kebijakan terkait pelanggaran HAM berat akan tetap berlanjut sesuai dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya.

Menurut dia, instruksi presiden (Inpres) dan keputusan presiden (Keppres) baru akan segera diterbitkan untuk menegaskan langkah-langkah pemerintah dalam menangani kasus-kasus HAM berat.

"Inpres dan Keppres akan dikeluarkan dalam waktu dekat dan saya sudah memerintahkan dari dua bulan lalu Wakil Menteri HAM untuk menangani penuh," kata Pigai.

Selain itu, dia juga memastikan program restitusi bagi korban akan tetap berjalan dengan koordinasi bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.

Pigai mengeklaim bahwa kedua kementerian tersebut telah menyiapkan anggaran dan langkah-langkah teknis dalam penyelesaian kasus HAM berat.

"Untuk restitusi korban tetap akan dilanjutkan dengan Kemensos. Saya sudah melakukan pertemuan dua kali, bahkan Kemensos sudah menyiapkan anggaran. Kemudian juga Kemenkes sudah ada," kata Pigai.

"Hanya tinggal kami hadirkan keputusan presiden dan instruksi presiden. Kita bikin baru, karena 2023 sudah selesai. Jadi kami harus bikin Inpres dan Keppres baru," ujar dia.