JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, Hamdan Zoelva, menyatakan bahwa warga Jawa Tengah kini resmi memiliki gubernur baru, yakni Luthfi-Yasin.

Hal ini disampaikan Hamdan merespons menanggapi keputusan pasangan calon nomor urut 1, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Andika-Hendi), yang mencabut gugatan sengketa Pilgub Jateng 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dengan demikian, Jateng akan segera mendapatkan gubernur yang baru, yaitu Pak Ahmad Luthfi dan Pak Taj Yasin Maimoen," ujar Hamdan saat ditemui di Gedung MK, Jakarta,Senin (20/1/2025).

Dia mengatakan bahwa kubu Luthfi-Yasin sangat menghargai langkah yang dilakukan oleh Andika-Hendi.

Sebab, dengan pencabutan gugatan tersebut, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah yang menetapkan Luthfi-Yasin sebagai pemenang tetap berlaku.

"Tinggal kita menunggu penetapan resmi dari Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya nanti dilanjutkan dengan penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, Jawa Tengah," ujar Hamdan.

Mantan Ketua MK ini berharap apa yang telah dilakukan Andika-Hendi bisa memberikan suasana yang lebih kondusif di Jawa Tengah, seperti yang diharapkan kedua pasangan calon.

"Dengan pencabutan itu juga kami berharap suasana di Jawa Tengah menjadi guyub. Ya, selesai lah segala proses dan tahapan Pemilu yang tentu sangat melelahkan dari awal sampai pemungutan suara, penetapan, dan sampai di Mahkamah Konstitusi," kata dia,

Sebelumnya, Andika-Hendi resmi mencabut gugatan sengketa Pilgub Jateng 2024 dalam sidang yang digelar Senin (20/1/2025).

Pencabutan gugatan ini dibacakan langsung oleh kuasa hukum mereka, Mulyadi Marks Phillian.

Menurut Andika-Hendi, pencabutan gugatan ini untuk menjaga kondusivitas masyarakat Jawa Tengah yang merenggang karena Pilkada.

"Permohonan ini dicabut dalam rangka menjaga kondusivitas masyarakat di Jawa Tengah, karena Jawa Tengah adalah masyarakat yang mencintai kerukunan, kedamaian, dan guyub," ucap Mulyadi.

"Oleh karena itu, dengan pencabutan ini, mudah-mudahan adanya keretakan dan ketidakkompakan selama 2 tahun terakhir sejak Pemilu Pilpres dan sekarang Pilkada bisa mengakhiri keterbelahan dan bersatu kembali membangun Jawa Tengah," kata dia melanjutkan.

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengakui kekalahan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi pada Pilkada Jateng 2024.

PDI-P merupakan satu-satunya partai politik yang mengusung pasangan Andika-Hendi.

Namun demikian, Puan mengatakan, PDI-P mensyukuri kemenangan pada Pilkada di 19 kabupaten/kota di Jateng.

Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani mengakui kekalahan di Pilkada Jateng, tapi dia dia tetap mensyukuri kemenangan PDI-P yang mendominasi di 19 kabupaten/kota di Jateng.

"Kami tetap semangat walaupun belum berhasil memenangkan Pilgub Jateng, tapi alhamdulillah 19 kabupaten/kota PDI-P berhasil menang," tutur Puan usai menghadiri pertemuan internal di Panti Marhaen, Kantor DPD PDI-P Jateng, Senin (2/12/2024).

Puan menyebut ada banyak faktor yang membuat PDI-P kalah di Pilkada Jateng. Apalagi lawannya Ahmad Luthfi-Taj Yasin merupakan partai koalisi besar berisi 9 partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

"Itu menjadi evaluasi internal PDI-P, banyak penyebabnya, kita evaluasi internal dan eksternal," imbuh dia.

Di sisi lain, Puan mendorong tim hukum internal untuk terus menindaklanjuti temuan kecurangan.

Ia meminta tim mulai mengumpulkan bukti hingga membuat laporan kepada pihak berwenang.

"Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, ada kecurangan atau tidak sesuai aturan tentu kami minta mengumpulkan bukti-bukti. Tim hukum di internal partai untuk diteruskan dan membuat laporan ke pihak berwenang ke bawaslu atau KPU," imbau Puan.

Sementara merespons pidato Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri yang menyebut keterlibatan polisi dalam Pilkada, Puan juga akan mengumpulkan bukti di lapangan.

Dia juga meminta partisipasi masyarakat Jateng untuk turut melapor jika mendapati praktik kecurangan selama Pilkada.

"Ya kita lihat kalau ada bukti-bukti terkait dengan hal itu tentu kami minta untuk bisa ditindaklanjuti, jadi saya minta seluruh struktur dan masyarakat yang ada di Jateng, jika ditemukan bukti terkait hal itu tolong laporkan ke pihak berwenang," ujar dia.

Lebih lanjut, dia mengapresiasi kepercayaan warga Jateng yang masih menitipkan amanah kepemimpinan di 19 kabupaten/kota ke pemimpin daerah dari PDI-P.

"Ini merupakan hasil gotong royong dari seluruh kader dan seluruh rakyat Jateng yang sudah memilih pemimpinnya di kabupaten/kota masing-masing dan tetap mendukung PDI-P," tandas dia.

Sebelumnya diberitakan, Bawaslu Jawa Tengah menangani 46 kasus pelanggaran selama masa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Jateng. Kemudian dua kasus pelanggaran pidana masih diproses sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu).

Koordinator Divisi Penanganan dan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Achmad Husain mengatakan mulanya ada 55 kasus yang terdiri dari 43 temuan dari timnya dan 12 laporan dari luar Bawaslu. Namun setelah diproses, hanya 46 kasus yang dinyatakan sebagai pelanggaran selama Pilkada.

Dia membeberkan dari 46 pelanggaran itu, sebanyak 21 masuk kategori pelanggaran administrasi. Lalu 13 kasus pelanggaran kode etik dan 12 pelanggaran hukum lainnya. Pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa termasuk dalam kategori pelanggaran hukum lainnya.

Bawaslu juga telah mengeluarkan rekomandasi terhadap kades, perangkat desa, dan ASN yang mendominasi pelanggaran netralitas Kades di Pilkada Jateng.

Sementara itu, Tim hukum Andika-Hendi melaporkan pengerahan kepala desa untuk mendukung paslon tertentu di sejumlah daerah. Padahal itu dilarang bagi kades.

Untuk itu, Koordinator Presidium Advokat Perkasa John Richard melakukan audiensi sekaligus memantau proses laporan dugaan pelanggaran di Sukoharjo ke kantor Bawaslu Jawa Tengah, Kamis (17/10/2024).

"Secara resmi DPP PDI-P sudah melaporkan mengenai masalah (kades di Sukoharjo) dan bawaslu sudah menindaklanjuti dan menyampaikan ini adalah pelanggaran," tutur John sambil menunjukkan surat pernyataan dugaan pelanggaran dari Bawaslu.

SEMARANG, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti rendahnya partisipasi pemilih di Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tegal.

Komisioner Komas HAM Saurlin Siagian melakukan monitoring pelaksanaan Pilkada di Jateng.

Dia mendapati tingginya angka warga Tegal yang merantau atau pekerja migran domestik di kabupaten itu. Kondisi itu membuat mereka kehilangan hak pilih saat Pilkada.

"Karena persentase pemilih di sana sangat rendah itu terjadi karena banyak perantau yang pulang saat Lebaran. Mereka sukses di berbagai tempat tapi kehilangan hak pilihnya," ujar Saurlin saat ditemui di Sekretariat AJI Semarang, Jumat (29/11/2024).

Pasalnya bila diharuskan pulang ke Tegal untuk mencoblos calon kepala daerah, hal itu akan berdampak pada perekonomian di daerah perantauan karena mereka banyak yang menjadi pengusaha Warung Tegal.

"Kalau pulang butuh dua hari, itu kerugiannya besar. Bukan hanya pendapatan menurun, tapi berdampak ke pekerja lokal kalau dia (pengusaha perantau) off bukan pada waktunya," imbuh dia.

Bahkan ada satu kelurahan yang dipantau Komnas HAM, hanya 45 persen pemilih dari seluruh daftar pemilih tetap (DPT) yang tercatat di daerah itu.

"Kami ngambil uji petik di Kota Tegal bervariasi berdasarkan kelurahan, tapi yang paling buruk hanya 45 persen yang menyampaikan hak pilih di 1 kelurahan," ungkap dia.

Untuk itu ke depannya, dia mendorong agar pekerja migran domestik dapat menyalurkan hak pilih meski merantau di luar daerah.

"Kita berharap nanti ada perbaikan pada kebijakan di Pilkada yang akan datang. Jadi, perlu dipikirkan bagaimana pekerja migran yang KTP-nya di Jawa Tengah, tapi bekerja di berbagai provinsi di Indonesia mendapatkan hak pilihnya," kata dia.

Menurutnya, regulasi ini perlu menjadi perhatian pemerintah mengingat kesempatan memilih dalam pemilu merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.

"Di mana setiap orang berapa pun itu harus diberi kesempatan untuk bisa memilih karena itu, hak asasi, memilih itu adalah hak asasi," tandas dia.

MAGELANG, KOMPAS.com - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Pribadi alias Hendi unggul dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan 336 suara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang.

Pantauan Kompas.com, Rabu (27/11/2024) pukul 16.55 WIB, proses penghitungan suara pilkada Jateng di tempat pemungutan suara (TPS) khusus 901 Lapas Kelas IIA Magelang sudah rampung.

Duet Andika-Hendi mengungguli pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang memperoleh 149 suara.

Adapun total jumlah suara sebanyak 541, terdiri dari 485 suara sah dan 56 suara tidak sah.

Sementara itu, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang masih dalam tahap perhitungan suara saat berita ini ditulis.

Catatan Kompas.com, ada 576 narapidana yang mempunyai hak pilih pada pilkada, di mana 128 orang di antaranya merupakan warga Kota Magelang yang berhak memilih dalam Pilkada Kota Magelang dan Pilkada Jateng.

Sementara itu, narapidana asal Kabupaten Magelang yang berjumlah 287 orang hanya dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada Jawa Tengah.

“Karena, menurut aturan yang ada, KPU Kabupaten (Magelang) tidak bisa membuka lokasi khusus di luar wilayah administrasinya,” jelas Ketua KPU Kota Magelang, Misbachul Munir, dalam pernyataannya yang dikutip oleh Kompas.com pada 4 September 2024.

Jepara: Rutan Kelas IIB Jepara, Jawa Tengah, menjadi satu dari tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus. Ada 302 narapidana yang ikut nyoblos di Pilkada 2024 ini.

Meski sebagai warga binaan para tahanan sangat antusias dalam menentukan kepala daerah untuk 5 tahun kedepan.

Ratusan narapidana di rutan kelas IIB Jepara, Jawa tengah, Rabu, 27 November 2024 secara bergantian berdasarkan ruang-ruang tahanan menyalurkan hak pilihnya di TPS khusus 901.

Di TPS 901 Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara terdapat 317 daftar pemilih yang menyoblos.

Rinciannya, sebanyak 253 warga binaan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta 64 masuk DPT tambahan pegawai rutan yang masuk shift pagi serta petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Salah satu narapidana Wahid Haidar Santiko merasa penting untuk ikut nyoblos. Dia nyoblos dua surat suara sekaligus, yakni calon gubernur dan bupati. Dirinya berharap dengan pencoblosan ini bisa memilih pemimpin yang memakmurkan Jepara.

Wahid mendapatkan informasi terkait Pilkada ini dari berbagai sumber. Selain dari pegawai rutan, dia juga mendapatkan sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sementara itu ketua KPPS Muhammad Bama Faridiwa mengaku tak begitu kesulitan ketika mempersiapkan pemungutan suara. Begitu juga saat warga binaan nyoblos, karena seluruh warga binaan antusias untuk melakukan pencoblosan.

Bama menambahkan, tingkat partisipasi dari warga binaan sangat tinggi. TPS 901 merupakan satu dari tiga TPS lokasi khusus yang ada di Kabupaten Jepara. MetroTV/Budi Utomo


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Menteri Sekertaris Negara Prasetyo Hadi berkilah, dukungan Prabowo Subianto kepada pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur, Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada Pilkada Jateng 2024 dengan kapasitas Ketua Umum Partai Gerindra.

Prasetyo mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap sikap Prabowo tersebut terutama posisi Prabowo sebagai presiden sekaligus Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia.

JAKARTA, investor.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, dukungan Prabowo Subianto kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

"Loh itu kan beliau memang sebagai Ketua Umum Partai Gerindra," tegas Prasetyo kepada wartawan di Kantor Kemkomdigi Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Prasetyo menyampaikan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap sikap Prabowo tersebut terutama posisi Prabowo sebagai presiden sekaligus Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Tidak perlu dikhawatirkan karena kan beliau hanya memberikan dukungan beliau sebagai Ketua Umum Partai Gerindra," jelasnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengajak warga untuk memilih Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen dalam Pilkada Jateng 2024. Prabowo menilai keduanya memiliki pengalaman dan pengabdian yang panjang di Jateng.

"Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Luthfi, seorang yang telah bertugas dan mengabdi di Jawa Tengah cukup lama, dan juga saudara Taj Yasin Maimoen, putra dari guru saya Maimoen Zubair, yang telah juga mengabdi cukup lama di Jawa Tengah sebagai wakil gubernur," ujar Prabowo yang menyampaikan pesan tersebut dalam kapasitasnya sebagai ketua umum Gerindra. 

Ajakan itu disampaikan Prabowo dalam video yang diunggah calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Luthfi melalui akun Instagram resminya, Sabtu (9/11/2024). Dalam unggahan itu, tampak Ahmad Luthfi dan Taj Yasin berdiri di sisi Prabowo.

Prabowo menilai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 itu merupakan tim yang cocok. Menurutnya, keduanya akan mudah bekerja bersama dengan pemerintahan pusat.

"Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok, dan akan bekerja bersama saya di pusat, kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat," imbuh Prabowo.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

SEMARANG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara soal nama AM Putranto, baru saja ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

Sebelum dilantik, AM Putranto tercatat sebagai ketua tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor 1 Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen di Pilkada Jawa Tengah 2024.

Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jateng, Akmaliyah mengatakan, AM Putranto tetap diperbolehkan menjadi Ketua Tim Pemenangan Luthfi dan Taj Yasin serta dibolehkan kampanye dengan merujuk pada aturan yang ada.

"AM Putranto bukan bagian dilarang," kata dia saat ditemui di kantornya, Senin (28/10/2024).

Alasannya, kata dia, jabatan AM Putranto sebagai KSP bukan jabatan yang dilarang menjadi bagian dari tim sukses calon kepala daerah.

"Sepanjang bukan pihak yang dilarang dalam peraturan," tambah Akmaliyah.

Untuk diketahui, menurut ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, berikut ini adala pihak yang dilarang untuk mengikuti atau terlibat dalam pelaksanaan kampanye Pilkada 2024:

- Pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

- Pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

- Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

- Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

- Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

- Kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.