KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dilaporkan mengalami kerusuhan hebat pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 09.00 WIB.

Hingga siang hari pukul 12.00 WIB, aparat gabungan dari Batalyon Pelopor B Petanang, Polres Musi Rawas, dan Polres Lubuk Linggau masih terus berupaya mengendalikan situasi di dalam lapas.

Pantauan di lokasi menunjukkan suasana mencekam. Dari balik tembok Lapas, terdengar suara seorang warga binaan yang berteriak melalui pengeras suara.

Dalam pernyataannya, narapidana itu menyebut bahwa mereka melakukan perlawanan karena merasa tertindas selama menjalani masa hukuman.

"Kami sudah tidak tahan dengan perlakuan yang kami terima di sini. Ini bukan soal fasilitas, ini soal perlakuan yang tidak adil," teriak salah satu narapidana dikutip dari Antara.

Dari laporan di lapangan, seluruh ruangan di dalam lapas telah dikuasai oleh para narapidana. Aparat masih terus berupaya masuk ke dalam untuk mengamankan situasi dan mencegah kerusakan lebih lanjut.

Bagaimana Respons Aparat dan Dampaknya bagi Warga Sekitar?

Sebagai langkah cepat, pihak Kepolisian dari Polres Musi Rawas menutup jalan di depan kompleks Lapas Narkotika Muara Beliti.

Arus lalu lintas sementara dialihkan melalui jalur perkantoran Agropolitan Center Muara Beliti guna menjamin keselamatan warga sipil dan mempermudah mobilisasi aparat keamanan.

Kehadiran aparat bersenjata lengkap tampak berjaga di berbagai titik strategis sekitar lapas. Kendaraan taktis juga dikerahkan untuk mengantisipasi kemungkinan kerusuhan yang meluas.

Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak Lapas Narkotika Muara Beliti, tuntutan para narapidana yang disuarakan melalui pengeras suara tampaknya berfokus pada perlakuan yang dianggap tidak adil. Mereka menuding adanya tindakan represif selama menjalani masa pidana.

Hingga saat ini belum diketahui pasti apakah ada korban luka dalam insiden ini. Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Lapas mengenai penyebab kerusuhan maupun jumlah narapidana yang terlibat.

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan pembahasan pihak yang akan diberikan amnesti terus berjalan. Dari sekitar 44 ribu yang dibahas, tersisa 19.337 orang.

"Sudah kita bahas. Dari 44.500 tinggal 19.337," kata Agus di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2025).

Agus mengatakan evaluasi bertahap akan dilakukan. Dia pun berharap sebelum Lebaran pembahasan 44 ribu orang yang akan diamnesti selesai.

"Nanti akan secara bertahap kita akan terus evaluasi karena harapannya mudah-mudahan nanti bisa. Mudah-mudahan sebelum Lebaran," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pihaknya akan berhati-hati dalam menyerahkan nama-nama penerima amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto. Supratman tak ingin ada kesalahan dari pengajuan nama-nama itu.

"Tentu saya harus berhati-hati sebelum menyerahkan kepada Presiden. Jangan sampai ada 44 ribu orang itu ternyata tidak sesuai dengan kriteria yang telah kami sampaikan kepada Presiden. Kan nggak boleh, jangan sampai nanti ada yang tersangkut pidana korupsi, atau pidana narkotika tapi dia statusnya bandar. Nah kami asesmen sekarang. Ini masih berlangsung nih," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, (11/2).

Supratman menyebutkan daftar nama penerima amnesti perlu dikaji dengan matang. Ia mengatakan, dalam waktu dekat, tahapan pengumpulan nama itu akan rampung dan disampaikan kepada Presiden.

Ia mengatakan ada empat kriteria penerima amnesti, di antaranya narapidana politik khusus Papua, tetapi bukan gerakan bersenjata hingga pemakai narkoba yang bisa direhabilitasi. Pemberian amnesti ini juga berlaku kepada pihak yang terjerat UU ITE, terutama dalam konteks penghinaan kepada kepala negara.

Supratman mengatakan jumlah penerima amnesti tak pasti 44 ribu, dikatakan bisa lebih atau kurang dari itu. Ia berharap pemberian amnesti ini bisa menjadi kado saat perayaan Idul Fitri oleh Presiden Prabowo.

"Pokoknya secepatnya. Direktur Pidana dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas selalu melakukan komunikasi. Sampai hari ini. Itu belum berhenti. Semoga ya (jadi kado Idul Fitri)," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pihaknya akan berhati-hati dalam menyerahkan nama-nama penerima amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto. Supratman tak ingin ada kesalahan dari pengajuan nama-nama itu.

"Tentu saya harus berhati-hati sebelum menyerahkan kepada Presiden. Jangan sampai ada 44 ribu orang itu ternyata tidak sesuai dengan kriteria yang telah kami sampaikan kepada Presiden. Kan nggak boleh, jangan sampai nanti ada yang tersangkut pidana korupsi, atau pidana narkotika tapi dia statusnya bandar. Nah kami asesmen sekarang. Ini masih berlangsung nih," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, (11/2/2025).

Supratman menyebutkan daftar nama penerima amnesti perlu dikaji dengan matang. Ia mengatakan, dalam waktu dekat, tahapan pengumpulan nama itu akan rampung dan disampaikan kepada Presiden.

"Oh harus (dikaji). Bayangkan kalau saya menyerahkan kepada Presiden ternyata saya kecolongan, kan sama dengan menjerumuskan Presiden. Nah, itu yang nggak boleh sehingga kami hati-hati bahwa prosesnya itu dalam waktu dekat kami akan segera rampungkan," ungkapnya.

Ia mengatakan ada empat kriteria penerima amnesti, di antaranya narapidana politik khusus Papua tetapi bukan gerakan bersenjata hingga pemakai narkoba yang bisa direhabilitasi. Pemberian amnesti ini juga berlaku kepada pihak yang terjerat UU ITE terutama dalam konteks penghinaan kepada kepala negara.

"Yang terkait dengan Undang-Undang ITE. Terutamanya yang penghinaan kepada Kepala Negara dan yang terakhir, bagi mereka yang sakit berkelanjutan," ujar Supratman.

Supratman mengatakan jumlah penerima amnesti tak pasti 44 ribu, dikatakan bisa lebih atau kurang dari itu. Ia berharap pemberian amnesti ini bisa menjadi kado saat perayaan Idul Fitri oleh Presiden Prabowo.

"Pokoknya secepatnya. Direktur Pidana dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS selalu melakukan komunikasi. Sampai hari ini. Itu belum berhenti. Semoga ya (jadi kado Idul Fitri)," imbuhnya.

Simak Video Yusril soal Pemberian Amnesti: Nama-nama Sudah Dikumpulkan

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pemerintah Prancis menghormati kedaulatan Indonesia dalam menjatuhkan pidana dan akan menyesuaikan hukuman pidana sesuai hukum yang berlaku di Prancis. Akibat kondisi kesehatan Serge Atloui yang memburuk, dirinya berharap adanya pertimbangan kemanusi

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Prancis mulai membahas pemindahan terpidana mati kasus narkotika Serge Areski Atlaoui melalui rapat teknis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI dengan perwakilan pemerintah Prancis di Jakarta, Rabu.

Pembahasan dilakukan untuk merespons surat permohonan resmi pemindahan narapidana atau transfer of prisoner yang telah disampaikan Menteri Kehakiman Prancis kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI pada 19 Desember 2024.

Dalam pertemuan itu, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar (Kedubes) Prancis Laurent Legodec menyampaikan pemerintah Prancis menghormati kedaulatan Indonesia dalam menjatuhkan pidana dan akan menyesuaikan hukuman pidana sesuai hukum yang berlaku di Prancis.

Mengingat kondisi kesehatan Serge Atloui yang memburuk, dirinya berharap adanya pertimbangan kemanusiaan untuk pemulangan secepatnya.

Para peserta pertemuan kemudian mendiskusikan prosedur untuk mencapai kesepakatan guna memberikan kerangka hukum bagi pemindahan Serge Atlaoui.

Laurent menyatakan kesiapan pihak berwenang Prancis untuk mempelajari proposal Indonesia untuk mencapai kesepakatan.

Selain itu, para peserta pertemuan sepakat untuk melanjutkan diskusi untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan keinginan kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Prancis.

Dalam pertemuan, pemerintah Indonesia diwakili oleh Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Surya Mataram, Kasubdit Cekal Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas Novan Indriyanto, serta Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas Ahmad Usmarwi Kaffah.

Sebelumnya, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah Indonesia sedang mendalami surat pemerintah Prancis soal pemindahan terpidana mati kasus psikotropika Serge Arezki ​​​​​Atlaoui ke negara asalnya.

Yusril saat dikonfirmasi ANTARA via pesan singkat di Jakarta, Minggu (29/12/2024), menjelaskan, Prancis telah mengirimkan surat permintaan resmi pemindahan Serge ​​​​​Atlaoui pada Kamis (19/12/2024). Surat tersebut dikirimkan atas nama Menteri Kehakiman Perancis yang ditujukan kepada Menteri Imipas RI.

Nantinya, sambung Yusril, pemindahan Serge ​​​​​Atlaoui akan dilakukan berdasarkan kesepakatan pengaturan praktis atau practical arrangement, sebagaimana pemindahan terpidana mati Mary Jane Veloso ke Filipina dan lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia pada awal Desember lalu.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten pada tahun 2005. Dia telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada pemerintah Indonesia, tetapi upaya itu berakhir kandas.

Eksekusi mati Serge Atlaoui pada tahun 2015 ditangguhkan sehingga warga negara Prancis itu masih mendekam di tahanan. Yusril menjelaskan, Serge Atlaoui belakangan dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba, karena mengidap kanker.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Selatan memberikan remisi khusus dan pengurangan masa pidana khusus Natal 2024 kepada 73 narapidana atau warga binaan. Penerima potongan hukuman paling banyak adalah narapidana kasus umum mencapai 39 orang dan narapidana narkotika 34 orang.

"Berdasarkan usulan UPT Pemasyarakatan Kanwil Sumsel dan SK Remisi Dirjen Pemasyarakatan jumlah keseluruhan penerima remisi khusus Hari Raya Natal tahun 2024 di Sumsel sebanyak 73 orang. Jumlah penerima remisi khusus berdasarkan tindak pidana narkotika sebanyak 34 orang," ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan Sumsel, Mulyadi dalam keterangan resmi, Selasa (24/12/2024).

Dia menyebut, 52 narapidana menjadi penerima remisi khusus Natal 1 bulan atau menjadi yang terbanyak. Berikutnya, 11 narapidana menerima potongan hukuman 15 hari dan 9 orang menerima 1 bulan 15 hari.

"Satu lagi menerima remisi khusus II selama 1 bulan dan langsung bebas karena masa pidananya langsung habis setelah dikurangi remisi. Penerimanya dari Lapas Kelas IIB Kayuagung," ungkapnya.

Mulyadi menyebut penerima remisi khusus paling banyak dari Rutan Kelas I Palembang sebanyak 1 orang, Lapas Kelas I Palembang 10 orang, Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin 10 orang, dan Lapas Kelas II A Lubuklinggau 6 orang.

Kemudian masing-masing 5 orang di Lapas II B Sekayu dan Lapas Kelas II B Martapura. Masing-masing 4 orang di Lapas Perempuan Kelas II A Palembang, Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti.

Masing-masing 3 orang di Lapas Kelas II A Lahat, Lapas Kelas II A Banyuasin, dan Lapas Kelas II B Kayuagung. Masing-masing 2 orang di Lapas Kelas II A Tanjung Raja, Lapas Kelas III Sarolangun Rawas, dan Rutan Kelas II B Prabumulih. Kemudian masing-masing 1 orang dari Lapas Kelas II B Muara Enim dan Rutan Kelas II Baturaja.

Diketahui, jumlah penghuni lapas dan rutan se-Sumsel per 23 Desember 2024 sebanyak 15.698 orang. Rinciannya, 13.292 narapidana dan 2.406 tahanan. Jumlah itu over kapasitas dari jumlah hunian lapas/rutan yang ada di Sumsel sebanyak 7.088 orang.

Video: Unik! Gereja di Klaten Bikin Pohon Natal dari Sandal Jepit

Video: Unik! Gereja di Klaten Bikin Pohon Natal dari Sandal Jepit