Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk menyalurkan beasiswa bagi pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).

Dia juga meminta pemda agar membuat program peningkatan kapasitas bagi pegawai yang dapat dididik oleh PTN-BH. Menurutnya, banyak Pemda telah memberikan beasiswa kepada pelajar untuk melanjutkan studi ke PTN-BH.

"Karena beasiswa ini memang salah satu program hampir semua kepala daerah itu memberikan beasiswa, di antaranya beasiswa lulusan SMU, SMK, untuk masuk PTN-BH," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5/2025).

Dalam acara Silaturahmi dan Rapat Kerja Forum Majelis Wali Amanat (MWA) PTN-BH 2025 di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) Jumat (9/5), Tito Karnavian juga mendorong pemda untuk bekerja sama dengan PTN-BH dalam peningkatan kapasitas pegawai. Sebab, dia menilai Pemda memerlukan pegawai dengan kapasitas atau keahlian tertentu. Beberapa Pemda diketahui telah menjalankan program tersebut.

"Kalau di polisi kan wajib untuk penyidik harus sarjana hukum. Makanya polisi sangat agresif membangun hubungan dan kerja sama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta," ujarnya.

Dia menjelaskan pemberian beasiswa, baik kepada masyarakat maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Beasiswa untuk PNS masuk dalam anggaran belanja jasa, sementara beasiswa pendidikan masyarakat masuk dalam anggaran belanja barang dan jasa. Adapun beasiswa untuk pendidikan masyarakat miskin termasuk dalam anggaran bantuan sosial.

Namun, dia mengingatkan agar dapat bekerja sama dengan Pemda, PTN-BH perlu meningkatkan kualitasnya sehingga lebih unggul dibanding perguruan tinggi lainnya. Sebab, dia meyakini Pemda hanya akan bersedia menjalin kerja sama jika PTN-BH mampu menawarkan program yang menarik dengan biaya terjangkau.

"Hukum market berlaku, yang produknya lebih berkualitas, harga lebih murah, itu mau dipakai pasti oleh Pemda," ujarnya.

Sebelumnya, ia memaparkan lima peran utama yang dapat dilakukan Pemda dalam mendukung pengembangan PTN-BH, yaitu memberikan dana hibah, membantu pembangunan infrastruktur di dalam dan sekitar lingkungan PTN-BH, menyediakan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, meningkatkan kapasitas aparatur Pemda melalui pendidikan di PTN-BH, serta menjalin kerja sama dalam bidang penelitian dan program-program kreatif.

(akn/ega)

Surabaya -

Sepasang kekasih, Nurul Aisyah (29) dan Hakim (27), ditemukan tewas di sebuah kamar kos di Jalan Sidosermo Indah XII No. 35, Surabaya. Sebelumnya, beredar informasi dari saksi yang menyebut bahwa korban laki-laki merupakan mahasiswa S2 Hukum di Universitas Surabaya (Ubaya).

Namun, informasi tersebut dibantah langsung oleh pihak Ubaya. Klarifikasi disampaikan oleh Manager Public Relations Universitas Surabaya, Elenita Santoso.

"Kami turut berdukacita atas peristiwa meninggalnya dua orang di kamar kos Kecamatan Wonocolo pada Kamis (10/4/2025). Menanggapi pemberitaan tersebut di mana beberapa media massa menyebutkan bahwa korban berinisial H merupakan salah satu mahasiswa S2 Hukum di Ubaya atau sedang menempuh pendidikan S2 di salah satu kampus kawasan Tenggilis Mejoyo," kata Elen kepada detikJatim, Jumat (11/4/2025).

Elenita menegaskan berdasarkan data internal, korban berinisial H tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum maupun program pascasarjana Ubaya.

"Bahwa sesuai data Universitas Surabaya (Ubaya), yang bersangkutan tidak tercatat sebagai mahasiswa aktif dan tidak pernah menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UBAYA," tambahnya.

Elenita pun berharap agar media massa dapat segera melakukan koreksi terkait informasi tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

"Sehingga tidak menimbulkan salah paham di publik," pungkasnya.

Sebelumnya, kerabat korban, Aprilianimengatakan, kekasih sepupunya ini diketahui merupakan mahasiswa S2 di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya.

"Hubungan keduanya sudah setahunan sekitar sejak 2024. Pekerjaan cowoknya lagi ambil S2 Hukum di Ubaya dan pengusaha juga tapi saya kurang tahu dia usaha apa," ungkap Apriliani.

(hil/iwd)

Universitas Pancasila resmi meluncurkan Training Centre yang diberi nama The Pancasila School of Law Diplomacy and Executive Leadership Program pada Jumat (21/2/2025) di Kampus Universitas Pancasila. Pusat pelatihan ini berada di bawah naungan Direktorat Komersil Universitas Pancasila.

Rektor Universitas Pancasila (UP) Prof. Marsudi Wahyu Kisworo, usai peresmian mengatakan Training Centre Hukum ini didirikan untuk memberikan pelatihan dan pengembangan di bidang hukum, baik bagi mahasiswa, alumni, para praktisi maupun masyarakat umum.

"Lembaga ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pelaku bisnis, pelaku notaris dan pelaku hukum, " katanya.

Selain memberikan manfaat edukatif, Training Centre ini juga diharapkan dapat menghasilkan pendapatan melalui biaya pelatihan dan kerjasama dengan pihak eksternal.

Melalui lembaga ini, Universitas Pancasila menargetkan peningkatan pendapatan hingga 30 persen dari sumber-sumber non-SPP mahasiswa. Langkah ini diharapkan dapat menjadikan universitas lebih mandiri secara finansial dan tidak hanya bergantung pada mahasiswa.

Rektor Marsudi menegaskan bahwa peningkatan kualitas institusi tidak akan dilakukan dengan menaikkan biaya kuliah, melainkan melalui pencarian sumber pendapatan lain, seperti training centre ini. Ia optimis bahwa kegiatan ini, jika dilakukan secara rutin, akan menghasilkan keuntungan.

"Kalau rutin dilakukan akan menghasilkan profit, " ungkap Rektor.

Ia mencontohkan Universitas Harvard, sebuah universitas swasta terkemuka, yang mampu memperoleh 51% pendapatannya dari sumber non-SPP, sementara hanya 49% berasal dari biaya kuliah.

Melihat keberhasilan ini, ia mendorong fakultas-fakultas lain, termasuk Fakultas Komunikasi, Farmasi, Teknik, dan sebagainya, untuk mendirikan lembaga serupa.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UP Prof. Eddy Pratomo menyatakan pengajar akan dihadirkan dari berbagai institusi yang ahli di bidangnya, mulai dari OJK, Ikatan Notaris Indonesia, Lemhanas dan lain-lain. Bahkan untuk teknik diplomasi dan negosiasi akan dihadirkan para Dubes yang telah berpengalaman.

"Materi pembelajaran di lembaga ini berbeda dengan yang lain. Kita akan ajarkan Ketrampilan negosiasi yang mencakup berbagai materi di antaranya negosiasi kontrak, negosiasi konflik, negosiasi multi pihak, negosiasi lintas budaya dn strategi negosisasi secara efektif, "ungkapnya.

Selain itu peserta juga mendapatkan pelatihan hukum spesifik yang mencakup pembuatan akta notaris, pembuatan akta syariah, hukum bisnis, hukum perdata, hukum pidana, hukum internasional, hukum kekayaan intelektual dan hukum agraria.

"Kita agak berbeda. Kita ada teknik diplomasi yang mencakup forum negosisasi, arbitrase dan diplomasi. Itu suatu cara penyelesaian masalah dengan cara damai. Kita ingin memasyarakatkan itu, "ucapnya.

Haris Nugroho Kepala Training Centre Hukum mengatakan Training Centre ini dibentuk untuk menjawab tantangan perubahan serta perkembangan yang cepat di masyarakat dan sangat berpengaruh bagi berbagai macam profesi, khususnya pada bidang hukum.

"Pelatihan ini dimaksudkan agar peserta dapat memahami berbagai hal yang terus berkembang di dalam masyarakat, " katanya.

Gresik -

Pemkab Gresik punya catatan serius yang harus segera ditangani soal kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak-anak yang tergabung dalam perguruan silat dan gangster mendominasi ABH di Gresik.

Kepala UPTD PPA Gresik Ratna mengatakan ada beberapa macam kasus ABH yang sedang mereka tangani. Rata-rata kekerasan yang berujung fatal mulai pengeroyokan hingga menyebabkan orang lain luka parah.

"Dalam kasus perguruan (silat), pelaku tidak hanya satu orang bisa mencapai 4 hingga 8 orang. Begitu juga dengan gangster, kami tidak menghitung berdasarkan jumlah kasus, tetapi berfokus pada anak yang membutuhkan pendampingan," jelas Ratna, Selasa (11/2/2025).

Pada 2023, ABH menjadi yang tertinggi dalam kasus kekerasan di Gresik. Rinciannya terdiri dari 111 pelaku laki-laki dan 5 pelaku perempuan. Rata-rata umur pelaku antara 13-17 tahun.

Selanjutnya di 2024, angka itu turun menjadi 82 kasus. Meski demikian, kasus kekerasan yang melibatkan anak tetap menjadi perhatian serius. Terutama karena dampaknya yang luas bagi korban maupun pelaku.

Ratna memaparkan negara mewajibkan pendampingan hukum bagi anak yang menjadi pelaku kejahatan. Proses hukum dimulai dari kepolisian, lalu UPTD PPA mengambil peran dalam mendampingi anak hingga persidangan.

"Kami juga mengajukan agar anak-anak ini ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Blitar, bukan di rutan bersama para orang dewasa," kata Ratna.

LPKA sendiri, dijelaskan oleh Ratna, bertugas untuk membina anak-anak itu. Mereka diberikan keterampilan dengan harapan anak-anak itu tidak kembali terjerembab ke jurang yang sama.

Selain pendampingan hukum, UPTD PPA bersama Dinas Sosial dan pekerja sosial (peksos) juga berupaya agar anak-anak ini tetap bisa melanjutkan pendidikan yang layak.

"Kami berkoordinasi dengan Dinas pendidikan dan sekolah-sekolah agar anak tidak dikeluarkan dari sekolah," katanya.

Menurut Ratna, faktor utama yang menyebabkan anak-anak terlibat dalam aksi kekerasan adalah disfungsi keluarga dan pencarian jati diri di usia remaja. Salah pergaulan juga menjadi faktor pemicu.

"Di usia pubertas mereka ingin menunjukkan eksistensi masing-masing. Jika lingkungan sosialnya salah mereka bisa terseret ke dalam kelompok-kelompok yang berbahaya," urainya.

Meski tren ABH di Gresik menurun pada 2024, pemerintah daerah terus mengintensifkan upaya pencegahan. Mereka aktif melakukan sosialisasi agar anak tidak salah pergaulan hingga melakukan kejahatan.

(dpe/iwd)

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Atgas mengatakan kewenangan perguruan tinggi mengelola tambang menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Minerba dari pemerintah ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Supratman menyebut kemungkinan BUMN yang akan menjadi perantaranya.

"Apakah nanti jadi diberi kepada perguruan tinggi, nanti lihat DIM-nya pemerintah. Iya kan? Nanti liat DIM-nya," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Supratman menyebut masih ada kemungkinan usulan pemerintah terkait perguruan tinggi dapat mengelola tambang terbuka dari sisi yang lain. Ia menyebut adanya alternatif pihak ketiga atau perantara sebelum tambang itu dikelola oleh kampus.

"Tapi kalau soal perguruan tinggi, nanti akan dilihat apakah nanti pemerintah setuju atau tidak karena itu menjadi salah satu bahasan. Apakah benar nanti itu diberikan langsung ke perguruan tingginya atau nanti justru diserahkan kepada BUMN," ujar Supratman.

"Untuk pengelolaannya yang ditunjuk oleh pemerintah, BUMN atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah dan pengelolaannya dan hasilnya nanti yang akan diberikan kepada perguruan tinggi," tambahnya.

Ia menilai hal ini bisa menjadi cara perguruan tinggi mengelola tambang. Dengan begitu diharapkan pembagian hasil tambang bisa merata ke seluruh perguruan tinggi.

"Saya belum tahu, maksudnya ini kan cara, salah satu caranya. Daripada mungkin memberikan langsung kepada perguruan tingginya, ya kan? Nah, pemerintah yang akan tunjuk BUMN ataupun pihak ketiga," kata Supratman.

"Hasilnya itu dibagi berapa besar yang bisa diberi sumbangsih kepada perguruan tinggi. Sehingga itu bisa merata semua perguruan tingginya. Nah karena itu juga salah satu yang membuat kenapa DIM-nya kami lagi mau selaraskan," imbuhnya.

Simak juga Video: Respons Kemendiktisaintek soal Wacana Perguruan Tinggi Dapat Izin Kelola Tambang

(dwr/azh)

Medan -

Akreditasi dan kualitas kampus menjadi salah satu faktor Utama dalam menentukan perguruan tinggi negeri (PTN) untuk melanjutkan pendidikan. Jika detikers ingin melanjutkan pendidikan di bidang hukum, Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menjadi salah satu rekomendasi.

Baru-baru ini UNS dinobatkan oleh Lembaga pemeringkatan Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) by Subject 2025 menjadi universitas terbaik di Indonesia bidang hukum. Penilaian ini dilakukan dengan cermat dan 18 indikator ketat.

Dikutip detikEdu, dalam bidang hukum, penilaian dirancang dengan cermat untuk mencerminkan kualitas khas dalam disiplin akademis hukum di seluruh dunia.

Disiplin hukum yang dinilai dalam THE WUR by Subject 2025 yakni:

• Hukum Tata Negara dan Administrasi: mengkaji struktur dan kerangka pemerintahan
• Hukum Internasional: mencakup sistem dan perjanjian hukum global
• Hukum Komersial dan Perusahaan: fokus pada bisnis dan kontrak
• Hukum Pidana dan Keadilan: menangani sistem dan prosedur peradilan
• Teori Hukum dan Yurisprudensi: mengeksplorasi landasan filosofis

Hasilnya, Universitas Stanford menjadi yang terbaik di dunia dalam bidang hukum, disusul dengan Universitas Harvard. Universitas New York melengkapi peringkat tiga teratas "THE WUR by Subject 2025: Law".

Universitas Cambridge (4), Columbia University (5), Universitas California, Berkeley (6), Universitas Chicago (8), dan Universitas Yale (9).

Sementara di Asia, National University of Singapore (NUS) menjadi yang terbaik, dengan menempati peringkat ke-12 global. Menyusul Peking University di China yang masuk top 14 global.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Ternyata hanya ada 7 kampus yang masuk dalam daftar THE WUR by Subject 2025: Law.

Berikut ini daftarnya, sebagaimana dikutip situs THE, Kamis (23/1/2025).

Universitas Terbaik Indonesia Bidang Hukum Versi THE WUR by Subject 2025

1. Universitas Sebelas Maret (UNS)
Peringkat global: 201-250

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)
Peringkat global: 251-300

3. Universitas Indonesia (UI)
Peringkat global: 251-300

4. Universitas Diponegoro (Undip)
Peringkat global: 300+

5. Universitas Airlangga (Unair)
Peringkat global: 300+

6. Universitas Padjadjaran (Unpad)
Peringkat global: 300+

7. Universitas Brawijaya (Unibraw)
Peringkat global: 300+

(astj/astj)

Jakarta -

Perguruan tinggi negeri (PTN) telah mengumumkan kuota Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025. Termasuk dengan universitas yang berada di Semarang, Universitas Diponegoro (Undip).

Undip merupakan salah satu universitas favorit setiap tahunnya. Tercatat pada SNBP 2024, ada 36.033 siswa yang memilih Undip sebagai universitas pilihannya, sementara yang diterima hanya 2.106 siswa.

Sebagai pertimbangan memilih prodi, detikers bisa melihat daya tampung SNBP Undip 2025. Melansir dari laman resmi SNPMB BPPP, berikut daftarnya.

Daya Tampung SNBP Undip 2025

1. Kesehatan Masyarakat
Daya tampung 2025: 82
Peminat: 1.432

2. Kedokteran
Daya tampung 2025: 60
Peminat: 1.703

3. Keperawatan
Daya tampung 2025: 54
Peminat: 1.698

4. Gizi
Daya tampung 2025: 35
Peminat: 881

5. Matematika
Daya tampung 2025: 66
Peminat: 327

6. Biologi
Daya tampung 2025: 63
Peminat: 285

7. Kimia
Daya tampung 2025: 63
Peminat: 285

8. Fisika
Daya tampung 2025: 63
Peminat: 295

9. Statistika
Daya tampung 2025: 63
Peminat: 174

10. Informatika
Daya tampung 2025: 50
Peminat: 1.464

11. Manajemen Sumberdaya Perairan
Daya tampung 2025: 30
Peminat: 208

12. Akuakultur
Daya tampung 2025: 25
Peminat: 167

13. Perikanan Tangkap
Daya tampung 2025: 22
Peminat: 93

14. Ilmu Kelautan
Daya tampung 2025: 38
Peminat: 289

15. Oseanografi
Daya tampung 2025: 35
Peminat: 238

16. Teknologi Hasil Perikanan
Daya tampung 2025: 24
Peminat: 144

17. Teknik Sipil
Daya tampung 2025: 65
Peminat: 899

18. Arsitektur
Daya tampung 2025: 55
Peminat: 648

19. Teknik Mesin
Daya tampung 2025: 60
Peminat: 664

20. Teknik Kimia
Daya tampung 2025: 65
Peminat: 664

21. Teknik Elektro
Daya tampung 2025: 60
Peminat: 682

22. Perencanaan Wilayah dan Kota
Daya tampung 2025: 65
Peminat: 641

23. Teknik Industri
Daya tampung 2025: 60
Peminat: 1.071

24. Teknik Lingkungan
Daya tampung 2025: 55
Peminat: 537

25. Teknik Perkapalan
Daya tampung 2025: 55
Peminat: 368

26. Teknik Geologi
Daya tampung 2025: 50
Peminat: 641

27. Teknik Geodesi
Daya tampung 2025: 55
Peminat: 409

28. Teknik Komputer
Daya tampung 2025: 55
Peminat: 765

29. Peternakan
Daya tampung 2025: 70
Peminat: 463

30. Teknologi Pangan
Daya tampung 2025: 48
Peminat: 868

31. Agroekoteknologi
Daya tampung 2025: 44
Peminat: 437

32. Agribisnis
Daya tampung 2025: 44
Peminat: 525

33. Kedokteran Gigi
Daya tampung 2025: 12
Peminat: 510

34. Farmasi
Daya tampung 2025: 18
Peminat: 957

35. Bioteknologi
Daya tampung 2025: 28
Peminat: 445

36. Sastra Indonesia
Daya tampung 2025: 44
Peminat: 381

37. Sastra Inggris
Daya tampung 2025: 43
Peminat: 556

38. Sejarah
Daya tampung 2025: 35
Peminat: 230

39. Ilmu Perpustakaan
Daya tampung 2025: 39
Peminat: 327

40. Hukum
Daya tampung 2025: 184
Peminat: 1.991

41. Manajemen
Daya tampung 2025: 78
Peminat: 1.917

42. Ekonomi
Daya tampung 2025: 78
Peminat: 597

43. Akuntansi
Daya tampung 2025: 78
Peminat: 1.373

44. Administrasi Publik
Daya tampung 2025: 50
Peminat: 781

45. Administrasi Bisnis
Daya tampung 2025: 56
Peminat: 1.342

46. Ilmu Pemerintahan
Daya tampung 2025: 52
Peminat: 556

47. Ilmu Komunikasi
Daya tampung 2025: 56
Peminat: 1.329

48. Psikologi
Daya tampung 2025: 80
Peminat: 1.816

49. Bahasa dan Kebudayaan Jepang
Daya tampung 2025: 39
Peminat: 330

50. Hubungan Internasional
Daya tampung 2025: 42
Peminat: 850

51. Antropologi Sosial
Daya tampung 2025: 40
Peminat: 409

52. Ekonomi Islam
Daya tampung 2025: 40
Peminat: 324

53. Administrasi Publik Kampus Rembang
Daya tampung 2025: 30
Peminat: 172

54. Bisnis Digital
Daya tampung 2025: 30
Peminat: 172

55. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Daya tampung 2025: 24
Peminat: 964

56. Agribisnis Kampus Batang
Daya tampung 2025: 20
Peminat: -

57. Teknologi dan Bisnis Perikanan dan Kelautan
Daya tampung 2025: 10
Peminat: -

58. Teknologi Rekayasa Kimia Industri
Daya tampung 2025: 26
Peminat: 177

59. Teknologi Rekayasa Otomasi
Daya tampung 2025: 26
Peminat: 133

60. Rekayasa Perancangan Mekanik
Daya tampung 2025: 26
Peminat: 89

61. Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan
Daya tampung 2025: 24
Peminat: 99

62. Teknik Listrik Industri
Daya tampung 2025: 26
Peminat: 145

63. Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan
Daya tampung 2025: 30
Peminat: 262

64. Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur
Daya tampung 2025: 42
Peminat: 397

65. Akuntansi Perpajakan
Daya tampung 2025: 86
Peminat: 727

66. Manajemen dan Administrasi Logistik
Daya tampung 2025: 46
Peminat: 544

67. Bahasa Asing Terapan
Daya tampung 2025: 30
Peminat: 142

68. Informasi dan Humas
Daya tampung 2025: 46
Peminat: 361

Demikian daya tampung SNBP Undip 2025. Ada prodi pilihanmu, detikers?

(nir/nah)

Jakarta -

Seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) dari Aceh hingga Papua telah mengumumkan daya tampungnya untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025. Terdapat 76 PTN akademik, 44 PTN vokasi, dan 4 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) di dalamnya.

Setiap PTN mencantumkan daya tampung program studi (prodi) diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), hingga sarjana (S1).

Informasi ini dapat digunakan untuk siswa eligible SNBP 2025 dalam menentukan prodi pilihan. Nah, bagi kalian yang ingin mengambil prodi di Universitas Indonesia (UI), detikedu telah menghimpun sejumlah prodi dengan daya tampung terbanyak.

Prodi dengan Daya Tampung Terbanyak SNBP UI 2025

Pada SNBP 2025, UI menawarkan 79 prodi. Ini dia deretan prodi dengan daya tampung terbanyak:

1. S1 Ilmu Hukum

• Daya tampung: 114
• Peminat 2024: 1.634

2. S1 Manajemen

• Daya tampung: 76
• Peminat 2024: 1.545

3. S1 Akuntansi

• Daya tampung: 70
• Peminat 2024: 1.368

4. S1 Ilmu Psikologi

• Daya tampung: 66
• Peminat 2024: 1.274

5. S1 Pendidikan Dokter

• Daya tampung: 60
• Peminat 2024: 1.720

6. S1 Teknik Industri

• Daya tampung: 52
• Peminat 2024: 659

7. S1 Ilmu Komputer

• Daya tampung: 50
• Peminat 2024: 1.133

8. S1 Sistem Informasi

• Daya tampung: 50
• Peminat 2024: 926

9. S1 Ilmu Keperawatan

• Daya tampung: 49
• Peminat 2024: 616

10. S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat

• Daya tampung: 42
• Peminat 2024: 508

11. S1 Ilmu Ekonomi

• Daya tampung: 42
• Peminat 2024: 437

12. S1 Teknik Sipil

• Daya tampung: 40
• Peminat 2024: 494

13. S1 Teknik Mesin

• Daya tampung: 40
• Peminat 2024: 429

Walau demikian, sebagian PTN belum dapat menampilkan daya tampung prodi di kampusnya. Apabila calon peserta atau guru melakukan cek kapasitas prodi melalui laman resmi SNPMB, kampus yang belum melampirkan daya tampung akan menampilkan keterangan "(sedang dalam proses)".

Sebagai contoh berdasarkan pantauan detikedu (23/1/2025) pukul 15.04 WIB, di Universitas Syiah Kuala daya tampung untuk 76 prodi yang ditawarkan belum diperlihatkan. Oleh sebab itu, kalian perlu terus memantau laman SNPMB pada menu SNBP, submenu Daya Tampung SNBP.

Itulah sejumlah prodi di UI dengan daya tampung terbanyak pada SNBP 2025. Pilih dengan bijak ya!

(nah/nwk)

Jakarta -

Koordinator Pusat Badan Eksekutif Perguruan Tinggi Agama Islam se-Indonesia (BEM PTAI) Yayan Efendi mengkritik usulan Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, usulan tersebut merupakan pemikiran yang mundur bagi demokrasi dan mencederai reformasi.

"Usulan Deddy Sitorus soal Polri dikembalikan di bawah komando TNI atau Kemendagri benar-benar bentuk kemunduran demokrasi atau mencederai semangat reformasi," kata Yayan kepada wartawan pada Senin (2/12/2024).

Yayan berpendapat Polri telah bekerja dengan baik. Dan dalam hal pesta demokrasi, lanjutnya, Pilpres, Pileg hingga Pilkada Serentak 2024 berjalan aman.

"Pimpinan BEM PTAI tolak ide anggota DPR (dari) PDIP (untuk) tempatkan Polri di bawah Kemendagri. Kepercayaan publik terhadap Polri yang terus meningkat dan berada di level atas. Rakyat merasakan kehadiran dan kerja Polri dalam melakukan pengamanan dan ketertiban sudah maksimal, bahkan terbukti dalam pengamanan pemilu Pilpres Pileg dan Pilkada 2024," ungkap dia.

Yayan menekankan lagi, pihaknya menolak usul tersebut. "Dalam hal ini kami dari BEM PTAI tegas menolak usulan dari Deddy Sitorus, itu usulannya ngawur dan tidak mendidik," sambung dia.

Sebelumnya Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyampaikan usulan Polri agar di bawah Kemendagri. Deddy menyebutkan pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang Pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus pada tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

(aud/fjp)