Jakarta -

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menggelar pertemuan bilateral kedua dengan otoritas imigrasi Kamboja di Bali. Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan isu keimigrasian yang dihadapi kedua negara.

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman, serta Dirjen Imigrasi Kamboja Sok Veasna. Salah satu dari hasil utama dari pertemuan ini adalah penandatanganan Letter of Intent (Lol), sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi dan perlindungan warga negara dari risiko migrasi non-prosedural.

"Sebagai upaya memerangi TPPO, kami akan menunjuk focal point di masing-masing negara, juga mengintensifkan pertukaran informasi keimigrasian serta sharing best practice penyelesaian permasalahan keimigrasian WNI di Kamboja," jelas Yuldi dalam keterangan resminya, Selasa (20/5/2025).

Tren peningkatan WNI yang bepergian ke Kamboja dalam beberapa tahun terakhir ini, disertai dengan munculnya kasus-kasus online gambling dan scamming yang melibatkan pekerja non-prosedural, menjadi latar belakang penguatan kerja sama ini. Indonesia juga menilai perlunya penempatan atase imigrasi di Kamboja, untuk memperkuat koordinasi bilateral di lapangan.

Pada sisi kebijakan nasional, Indonesia telah mengambil langkah konkret melalui penguatan regulasi. Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah memasukkan ketentuan pidana bagi pelaku penyelundupan manusia. Selain itu, Ditjen Imigrasi juga aktif dalam mencegah keberangkatan pekerja migran non-prosedural dengan menunda penerbitan paspor dan keberangkatan di titik-titik perlintasan.

Tercatat dari bulan Januari hingga April 2025, petugas di tempat pemeriksaan Imigrasi bandara dan pelabuhan internasional se-Indonesia telah melakukan penundaan keberangkatan terhadap 5.000 calon pekerja migran Indonesia non-prosedural. Sementara itu, hingga saat ini tercatat sebanyak 303 penundaan penerbitan paspor yang telah dilakukan oleh kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

Ditjen Imigrasi tidak hanya aktif dalam mencegah TPPO di perlintasan dan pada proses penerbitan paspor, akan tetapi mereka juga menginisiasi program Desa Binaan Imigrasi. Program ini merupakan edukasi keimigrasian kepada masyarakat pedesaan, terutama yang diketahui merupakan penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI). Saat ini terdapat 185 desa binaan yang menjadi mitra dalam peningkatan kesadaran warga mengenai pentingnya proses migrasi yang aman dan sesuai prosedur.

"Kami juga membantu membangun kesadaran untuk waspada dalam merespon tawaran bekerja di luar negeri, terutama jika mereka diminta memberi keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan paspor. Saat ini, ada 185 desa binaan yang kami miliki," ucap Agus.

Agus juga menegaskan pentingnya kolaborasi seperti ini untuk menghasilkan solusi konkret dalam menghadapi tantangan keimigrasian antar negara.

"Pertemuan ini menjadi platform penting untuk memperdalam pemahaman bersama, berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi inovatif terhadap isu-isu keimigrasian yang menjadi kepentingan kedua negara. Kami berharap dapat mencapai hasil yang signifikan, terutama dalam upaya melindungi warga negara kita dan memerangi kejahatan transnasional," tutup Agus.

(ega/ega)

Jakarta -

Perubahan zaman menuntut inovasi dalam setiap lini, termasuk di dunia penegakan hukum. Tak hanya mengandalkan ketegasan dan presisi, kini jaksa juga dituntut untuk mampu berinovasi demi sistem hukum yang lebih efektif dan efisien.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap terobosan tersebut, Adhyaksa Awards kembali menghadirkan nominasi Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum. Penghargaan ini diberikan kepada jaksa-jaksa yang mampu menciptakan inovasi dalam menangani perkara pidana maupun perdata.

Tahun lalu, nominasi ini diraih oleh Jaksa Saepul Uyun Sujati. Ia menciptakan terobosan berupa penerapan QR Code pada setiap barang bukti yang menjadi tanggung jawabnya. Lewat inovasi itu, informasi barang bukti bisa diakses secara digital hanya dengan satu kali pemindaian.

"Kalau sebelum ada (digitalisasi) kita masih konvensional. Memang ada aplikasi Kejaksaan, akan tetapi kan tidak bisa di-scan melalui handphone. Kalau ada barcode kita bisa scan dari mana pun. Jadi informasi soal identitas dari barang bukti, jadwal sidang, putusan, nama terdakwa, jenis barbuk, foto barang bukti ada semua," ucap Saepul kepada wartawan pada malam penghargaan Adhyaksa Awards 2024 Jumat, (5/7/2024).

Yang menarik, Saepul mengaku tak memiliki latar belakang teknologi informasi. Ia murni membuat inovasi tersebut karena ingin mempermudah pekerjaannya sebagai jaksa.

"Saya juga sarjana hukum, saya juga bukan ahli IT, sebisa saya saya membuat inovasi untuk mempermudah kerja saya dan membantu teman-teman lain," tucapnya.

Kreasi Saepul menjadi bukti bahwa inovasi bisa lahir dari kebutuhan nyata di lapangan, bahkan tanpa harus menunggu datangnya ahli teknologi.

Adhyaksa Awards 2025 membuka kesempatan bagi jaksa-jaksa berprestasi lainnya di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat ikut serta mengusulkan nama jaksa yang dianggap layak mendapatkan penghargaan, dengan menyampaikan data pendukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum, Adhyaksa Awards 2025 juga menghadirkan total tujuh nominasi. Berikut nominasinya:

1. Jaksa Penegak Keadilan Restoratif

Penghargaan untuk sosok jaksa yang berhasil mengimplementasikan gagasan jaksa Agung tentang keadilan restoratif dengan baik dan tepat dalam menangani perkara hukum.

2. Jaksa Tangguh dalam Pemberantasan Korupsi

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai kinerja dan rekam jejak yang luar biasa dalam bidang pemberantasan korupsi.

3. Jaksa Teladan dalam Integritas

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai integritas tinggi, jujur, profesional, selalu menjaga moral, etika, serta harkat-martabat diri berikut lembaga.

4. Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat

Penghargaan untuk jaksa-jaksa yang berbuat lebih dari sekedar tupoksinya. Jaksa yang memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

5. Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum

Penghargaan untuk sosok jaksa yang menciptakan inovasi untuk kemajuan penegakan hukum di Indonesia. Jaksa yang menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan perkara baik pidana maupun perdata

6. Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum

Nominasi ini ditujukan kepada jaksa yang gencar dalam memberi edukasi hukum kepada masyarakat baik karena tugasnya maupun karena kesadaran sendiri melalui berbagai sarana komunikasi yang tersedia.

7. Jaksa Pengawal Daerah Tertinggal

Nominasi ini spesifik ditujukan kepada jaksa yang bertugas di daerah 3T (daerah tertinggal, terluar, dan terdepan). Jaksa yang bertugas di daerah tersebut memiliki tantangan tidak hanya secara geografis namun juga psikologis karena diharuskan berpisah dengan keluarga.

Masyarakat dapat mengisi form di sini.

(idn/idn)

Sidoarjo -

Sidang lanjutan kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan terdakwa Achmad Farid Hamsyah dan Ayu Wardhani Sechatur Rochmania kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Rabu (7/5/2025). Agenda sidang kali ini adalah pembacaan eksepsi dari tim kuasa hukum terdakwa.

Kuasa hukum terdakwa, Supolo Setyo Wibowo, dalam eksepsinya menyatakan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sidoarjo. Ia menilai, kliennya hanya menjadi pelaku lapangan dalam sindikat perdagangan ginjal lintas negara dan dijadikan kambing hitam.

"Klien kami keberatan karena proses TPPO ini tidak berdiri sendiri. Ada pihak yang mengatur dan membiayai, tapi kenapa hanya mereka yang diadili? Di mana aktor intelektualnya?" tegas Supolo saat ditemui usai sidang di ruang Kartika PN Sidoarjo, Rabu (7/5/2025).

Supolo bahkan menyebut nama Siti Nurul Haliza alias Nunu yang disebut-sebut dalam berkas perkara sebagai penyedia dana perjalanan ke India. Namun, Nunu hanya berstatus sebagai saksi.

"Logikanya, operasi semacam ini tidak murah. Tanpa dana, tidak akan jalan. Tapi kok yang membiayai justru dibiarkan jadi saksi? Ini janggal," ujarnya.

Pihaknya juga berencana menghadirkan ahli pidana dalam sidang berikutnya untuk menegaskan bahwa dalam tindak pidana berantai, pihak pembiaya tidak bisa lepas dari tanggung jawab hukum.

Lebih lanjut, Supolo menilai dakwaan dari JPU kabur dan tidak cermat. Ia menyebut beberapa unsur delik tidak dijabarkan secara rinci, sehingga bisa merugikan posisi hukum kliennya.

"Kami tidak ingin klien kami divonis atas dasar dakwaan yang lemah dan membuka ruang tafsir. Asas keadilan harus ditegakkan, jangan sampai sebelum putusan hakim keluar, sudah ada penghakiman seolah bersalah," tegasnya.

Sidang perdana digelar pada Rabu (30/4/2025) ditempat yang sama dengan agenda pembacaan dakwaan dari JPU Kejari Sidoarjo yang dibacakan oleh Wahid.

Dalam dakwaannya kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 4 Jo Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Subsider, mereka dikenai Pasal 432 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan dan penyertaan. Sementara itu, satu terdakwa lain, Mochamad Baharudin Amin, disidangkan secara terpisah.

Kasus ini mencuat setelah petugas Imigrasi Juanda mengamankan lima orang yang hendak berangkat ke India pada 9 November 2024. Mereka diduga hendak melakukan transaksi jual beli ginjal. Ketiganya kemudian diserahkan ke Polda Jatim untuk penyidikan lebih lanjut. Sidang akan dilanjutkan besok, Kamis (8/5/2025), dengan agenda tanggapan dari JPU terhadap eksepsi terdakwa.

(auh/hil)

Jakarta -

Dewan Pers bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai bentuk kerja sama menjamin keselamatan jurnalis dan mendukung kebebasan pers di Indonesia. Ketua LPSK Achmadi menegaskan pihaknya selama ini memberikan berbagai bentuk perlindungan kepada jurnalis, termasuk dalam proses peradilan hingga pemenuhan hak restitusi bagi korban.

"Selama ini kita juga sudah banyak memberikan perlindungan. Apakah itu monitoring, apakah itu dalam proses persidangan dan atau bentuk-bentuk lain. Maka termasuk juga pemberian fasilitasi hak, pemenuhan hak restitusi," tutur Achmadi di kantor Dewan Pers, Senin (5/5/2025).

"Ini adalah hal yang sangat penting untuk mendukung fungsi-fungsi perjalanan pers dan atau demokrasi, mendukung demokrasi secara keseluruhan," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyambut baik kerja sama ini, terlebih di tengah meningkatnya kasus kekerasan terhadap jurnalis. Dia menyampaikan perkembangan media digital dan teknologi baru seperti AI generatif turut memperbesar risiko yang dihadapi jurnalis.

"Angka para jurnalis dan media yang mengalami kekerasan itu justru bertambah, bentuknya pun semakin beragam ini tidak lain karena memang ada media baru. Media baru itu dengan cara digital, media sosial, AI generatif," ujar Ninik.

Ninik juga menyoroti pentingnya perlindungan sejak awal, bahkan sebelum jurnalis melapor sebagai korban. Pasalnya, ancaman terhadap jurnalis tidak hanya datang dari aspek pidana, tapi juga gugatan perdata dan intimidasi digital.

"Salah satu yang juga cukup rentan adalah prosedur pengajuan yang seringkali tidak secara bersamaan mendapatkan respon secara cepat karena ada prosedur-prosedur yang memang secara normatif itu adanya. Selain kerentanan dari aspek pemidanaan, dikriminalisasi, dan lain-lain tapi juga gugatan melalui perdata," tambahnya.

Ninik menekankan MoU ini harus segera ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih rinci. PKS diharapkan bisa mengatur pembagian peran, mekanisme kerja, hingga sistem evaluasi yang jelas antarlembaga.

"Tidak berhenti sampai perjanjian kerja sama, tapi segera ditindaklanjuti dengan pembuatan PKS-nya, perjanjian kerjasama, supaya lebih detail siapa melakukan apa, dengan cara apa, kapan, dan bagaimana evaluasinya," tutur Ninik.

Simak juga Video 'Ketua Dewan Pers Ungkap Kekerasan terhadap Jurnalis Terus Meningkat':

(idn/idn)

Jakarta (ANTARA) - Organisasi masyarakat (Ormas) Mathlaul Anwar menyarankan Pemerintah untuk mengambil sikap tegas dengan membubarkan ormas yang secara keseluruhan atau beberapa anggotanya melanggar hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan negara.

Ketua Umum Ormas Mathlaul Anwar Kiai Haji Embay Mulya Syarif menilai ormas harus menjalankan fungsi kaderisasi agar para anggotanya mampu menjadi agen perdamaian dan persatuan bangsa, sehingga semua ormas di Indonesia harus berlandaskan Pancasila.

"Nilai-nilai Pancasila itu yang harus dijunjung oleh semua ormas, baik ormas keagamaan maupun ormas secara umum. Kalau melanggar nilai-nilai Pancasila, ya ditutup saja atau dibubarkan," ungkap KH. Embay dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu, dia menekankan bahwa Pemerintah mempunyai hak untuk memaksa sebagai bentuk supremasi hukum.

Sebelumnya, Pemerintah telah membubarkan beberapa ormas seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI), yang terbukti bertentangan dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Kendati demikian, menurut Embay, akan lebih baik jika tindakan pembubaran yang dilakukan Pemerintah juga diikuti dengan kebijakan lanjutan yang mampu membatasi ruang gerak dari para mantan anggota ormas radikal.

Dia mencontohkan, salah satunya seperti HTI yang sudah dibubarkan, tetapi sebagian besar orang-orangnya tidak ditangkap. Dengan begitu, berbagai tokoh eks HTI seharusnya ditangkap.

"Saat ini mereka tetap jalan terus tanpa adanya HTI sebagai organisasinya, media dakwah mereka ke masjid-masjid masih berjalan, melalui media sosial juga terus aktif. Pemerintah harus tegas, kalau perlu blokir media mereka atau tangkap tokoh-tokohnya,” tuturnya.

Ia menjelaskan ormas merupakan wadah bagi kesamaan ide dan gagasan sekelompok warga negara yang tergabung di dalamnya.

Meski belakangan ini muncul banyak kontroversi terhadap eksistensi ormas, tetapi dirinya menuturkan bahwa ormas merupakan salah satu produk sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menjadi kesepakatan para pendiri bangsa.

Untuk itu, kata dia, adanya sebagian ormas yang bermasalah tidak menjadikan keseluruhan ormas yang ada ikut mendapatkan stigma sosial.

Ulama senior asal Banten itu pun menyampaikan bahwa sejatinya ormas berfungsi sebagai pengikat kesatuan masyarakat, khususnya ormas keagamaan. Hal itu dinilai perlu dijaga muruahnya.

Embay pun bercerita tentang adanya mantan anggota kelompok radikal yang ikut bergabung dengan Mathlaul Anwar setelah mereka bersedia mengucapkan ikrar setia NKRI dan telah menjalankan hukumannya.

Selain itu, dia juga menyampaikan komitmen Mathlaul Anwar sebagai salah satu ormas keagamaan tertua dan terbesar di Banten.

Dikatakan bahwa organisasi Mathlaul Anwar selalu memposisikan diri agar sejajar dengan landasan bernegara RI, sehingga patut dicontoh bagi kelompok masyarakat lainnya.

“Kalau di Mathlaul Anwar kan kami tegas. Bahkan kami punya mantan-mantan napi teroris yang sekarang sudah lunak," ungkap Embay.

Melunaknya sikap para mantan narapidana terorisme, lanjut dia, terjadi karena Mathlaul Anwar memiliki sikap tegas untuk membina dan mengawasi.

Apabila ada anggota organisasi yang melanggar dasar negara, ia mengatakan pihaknya tak segan memecat orang itu karena Mathlaul Anwar tidak akan kompromi soal hukum.

Oleh karena itu, Embay berharap agar Pemerintah Indonesia bisa menjaga nilai Bhinneka Tunggal Ika dengan paripurna, sebagai bentuk konsistensi terhadap berbagai nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Dengan demikian, diharapkan pula agar Pemerintah bisa bersikap tegas terhadap segala bentuk upaya destabilisasi nasional, baik secara daring (online) maupun luring (offline).

"Jangan sampai hanya karena ada pihak yang mendukung partai tertentu atau diperkirakan dekat dengan kekuasaan, lalu pihak ini bisa seenaknya saja bertindak di luar koridor hukum yang berlaku," ujarnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Makassar -

Rencana Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin mendorong pembentukan peraturan daerah (perda) terkait larangan aktivitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menimbulkan pro dan kontra. DPRD Makassar mendukung rencana perda anti-LGBT itu, namun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar justru menolak.

Diketahui, rencana penyusunan perda anti-LGBT kembali mengemuka usai viral 2 pria berciuman di tempat hiburan malam (THM) Helens Play Mart Makassar. Satgas Pengawasan Perizinan Kota Makassar pun turun menyegel sementara THM tersebut pada Rabu (23/4) malam.

"Kami akan mendorong adanya perda LGBT, supaya ini benar-benar, minta maaf yah bukan menyangkut ini itu, tapi kan ini sudah mempertontonkan di muka umum," kata Appi kepada wartawan di Balai Kota Makassar, Kamis (24/4/2025).

Appi mengatakan aksi pria sesama jenis saling berciuman tidak baik bagi generasi muda. Dia mengaku sudah banyak mendapat laporan adanya aksi tidak senonoh di THM yang mesti ditertibkan.

"Lalu ada lagi yang viral perempuan. Minta maaf, perempuan pakai jilbab dicekoki miras. Apa ini? Yang izin-izin (THM) seperti ini, harus ditertibkan," jelasnya.

Dia mengaku mempersilakan THM beroperasi asal sesuai izin dan tetap taat pada norma sosial. Hal ini harus sejalan dengan program Pemkot Makassar di bawah kepemimpinannya yang ingin menjadikan masyarakat Makassar berakhlak mulia.

"Kita selalu bilang dari awal, yang ingin kita bangun adalah akhlak. Ini harus ada pendidikan," imbuh Appi.

Perda Anti-LGBT Bogor Jadi Referensi

DPRD Makassar mendukung pembentukan perda anti-LGBT yang kembali digaungkan Appi. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Makassar Anwar Faruq mengaku Pemkot Makassar bisa mencontoh Pemkot Bogor yang telah menerbitkan perda tersebut.

"Di Bogor sudah ada (perda larangan LGBT), makanya kita mau pelajari juga biar sama-sama belajar, bagaimana bisa menelurkan perda itu," kata Anwar kepada detikSulsel, Jumat (21/4).

Anwar berharap rancangan perda (ranperda) terkait larangan LGBT tersebut bisa dibahas dalam waktu dekat. Pasalnya ranperda tersebut sedianya sempat dibahas di DPRD Makassar.

"Sudah pernah dimunculkan di DPRD cuma masih mendapatkan banyak tantangan, dan sekarang dimunculkan kembali dengan bantuan kerja sama eksekutif dalam hal ini Pak Wali," ucanya.

Ketua DPD PKS Makassar ini mengaku ranperda terkait larangan LGBT sempat masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) 2023. Namun ranperda tersebut mandek dibahas setelah ada penolakan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Masih banyak LSM, yang baru aja direncanakan (perdanya) saja, mulai menyatakan perlawanannya atau penentangannya terhadap perda tersebut. Mereka yang pro LGBT," ujarnya.

Namun Anwar menegaskan ranperda larangan LGBT ini sudah urgen untuk dibahas dan diterbitkan regulasinya. Menurut dia, aktivitas LGBT semakin membuat resah masyarakat imbas viralnya 2 pria berciuman di THM.

"Memprihatinkan. Jadi pembentukan perda ini sangat perlu untuk diadakan di Kota Makassar untuk menghindari hal-hal yang melanggar tatanan susila dan norma agama," tutur Anwar.

Anwar menganggap penyimpangan seksual bisa mengakibatkan kesengsaraan. Dia menilai LGBT merupakan penyakit, sehingga yang perlu ditekankan dalam perda itu nantinya adalah fokus pada pencegahan dan pembinaan.

"Mereka ini (LGBT) kan penyakit jadi harus diobati. Jangan dikriminalkan, jangan dikucilkan tetapi harus dibina dengan baik. Sehingga mereka sadar bahwa perilaku tersebut tidak benar," bebernya.

Menurut Anwar, membatasi ruang gerak LGBT termasuk dalam bentuk pembinaan. Anwar khawatir perilaku LGBT yang secara bebas saat ini dikhawatirkan menimbulkan dampak yang lebih luas.

"Kita akan buat perdanya lebih bagus karena dampaknya kalau dibiarkan sangat banyak. Penderita HIV/AIDS didominasi penyuka sesama jenis ini, permintaan miras akan naik, perilaku KDRT akan naik dari perilaku tersebut," tutur Anwar.

Perda Anti-LGBT Dinilai Diskriminatif

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menegaskan menolak pembahasan ranperda terkait larangan LGBT. Pihaknya menganggap regulasi itu diskriminatif dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Inikan sebenarnya ranperda yang memang dulu di tahun 2023 pernah diusulkan untuk dijadikan perda tapi kita menolak, karena menurut kami akan meningkatkan kebencian," tegas Direktur LBH Makassar Abdul Azis Dumpa kepada detikSulsel, Jumat (25/4).

Azis mengatakan sebagian masyarakat keliru memahami orientasi seksual yang menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual. Kesalahpahaman ini rawan membuat posisi LGBT semakin terpinggirkan.

"Jadi tidak bisa sebenarnya (dibuatkan perda) karena pada faktanya yang terjadi adalah, karena menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual justru memperbanyak lagi peristiwa diskriminasi kepada LGBT," tuturnya.

Pihaknya menilai ranperda LGBT tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Regulasi itu dinilai akan bertentangan dengan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang justru menyebut LGBT bukan sebagai penyimpangan atau gangguan.

"Kalau (perda) ini dibuat maka akan ada misalnya kegiatan yang sifatnya pengamanan, rehabilitasi, karena dianggap sebagai penyimpangan, seringkali pendekatan pengamanan dan rehabilitasi dilakukan secara represif," ucap Azis.

"Kalau nanti ini kemudian ada perdanya, kelompok LGBT nanti akan sulit mengakses layanan dasar dan pendidikan. Kemudian sulit mendapat pekerjaan kalau misalnya dikatakan LGBT, dia bisa kehilangan pekerjaan dan seterusnya," sambungnya.

Menurut Azis, pemerintah atau aparat penegak hukum seharusnya fokus menegakkan undang-undang hukum pidana yang berlaku tanpa harus memandang orientasi seksual. Dia menegaskan, tindakan asusila bisa dilakukan siapa saja tanpa melihat orientasi seksualnya.

"Kan sudah ada undang-undang hukum pidana. Kalau misalnya mengatakan ada orang yang melakukan tindak pidana tertentu, silakan saja diproses. Artinya, ini tidak ada urgensi sebenarnya apa yang hendak diselesaikan perda ini sehingga mau digolkan lagi," terang Azis.

Dia kembali menegaskan bahwa ranperda anti-LGBT rawan memperburuk keadaan. Hal ini terjadi karena cara pandang keliru yang menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual.

"Jadi menurut kami tidak ada urgensi untuk mendorong perda LGBT ini, justru akan menambah banyaknya pelanggaran HAM terhadap mereka karena stigma diskriminasi," imbuh Azis.

(sar/sar)

Jakarta -

Premanisme yang terus merajalela akhir-akhir ini lebih sebagai cerita tentang fakta semakin memburuknya kualitas ketertiban umum. Premanisme yang nyata-nyata ilegal itu dipraktikan setiap hari di banyak ruang publik, dan telah lama meresahkan masyarakat. Dan, sudah lama pula masyarakat berharap negara segera hadir memberi perlindungan dari aksi premanisme yang umumnya diwujudkan dengan pemalakan.

Karena gelombang aksi premanisme itu terus membesar, masyarakat kebanyakan merasakan dan melihat bahwa sistem hukum seperti sudah tidak efektif lagi menjalankan fungsinya. Banyak warga hanya bisa pasrah ketika menjadi korban dari aksi premanisme itu. Soalnya, sudah lama dikeluhkan dan dipublikasikan, tetapi negara seperti tidak pernah segera hadir untuk sekadar mengeliminasi premansime itu. Padahal eliminasi premanisme menjadi wujud nyata perlindungan masyarakat oleh sistem hukum negara.

Keluh kesah terhadap premanisme sudah disuarakan ragam komunitas. Dari pedagang kecil di pinggir jalan, manajer proyek skala kecil dan besar hingga level pengusaha, termasuk wisatawan lokal yang sering menjadi korban parkir liar dengan tarif yang tidak lazim. Contoh kasusnya bahkan sudah terlalu banyak untuk disebutkan. Premanisme semakin marak karena teramat minimnya respons penegak hukum dan polisi pamong praja sebagai pelaksana dan penegak peraturan daerah (Perda).

Dalam sejumlah kesempatan, para praktisi bisnis sudah berulangkali mengingatkan bahwa premanisme sudah merusak ketenteraman pada berbagai aspek kehidupan bersama, termasuk merusak iklim berusaha. Hari-hari ini, mereka yang bermodal kecil maupun besar enggan berinisiatif untuk memulai usaha baru karena premanisme menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan.

Agar semakin mudah memahami dampak premanisme terhadap iklim berusaha di dalam negeri, contoh kasus besar ini layak dikedepankan. Produsen mobil listrik asal Tiongkok, BYD (Build Your Dreams) yang sedang membangun pabriknya di Subang, Jawa Barat, merasa terganggu oleh aksi premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas). Keluhan BYD ini sudah dipublikasikan secara luas. Ketika menyuarakan keluhannya, BYD tentu tidak mengada-ada, melainkan berpijak pada fakta masalah yang dihadapi langsung.

Bayangkan, ormas berperilaku preman pun tidak ragu mengganggu proyek besar ini. Dengan investasi sampai satu (1) miliar dolar AS, pabrik BYD di Subang dirancang dengan target kapasitas produksi sampai 150.000 unit mobil listrik per tahun. Jika segala sesuatunya berjalan sesuai rencana, pabrik ini bisa mulai beroperasi tahun 2026. Sebaliknya, jika aksi premanisme yang mengganggu pembangunan pabrik BYD tidak segera dihentikan, realisasi investasi ini akan tertunda, atau bahkan dibatalkan. Akibatnya, prospek nilai tambah proyek investasi ini bagi masyarakat sekitar, khususnya pada aspek penyerapan tenaga kerja, tidak akan terwujud.

Boleh jadi, aksi premanisme terkini memuncak pada kasus serangan sekelompok massa terhadap polisi dan pembakaran mobil polisi di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jumat (18/4) dini hari. Lagi-lagi, kasus ini berawal dari niat sekelompok preman menghalang-halangi kegiatan sebuah perusahaan. Tak hanya intimidasi dan mengancam pekerja, kelompok preman itu bahkan melepaskan tembakan yang mengenai kaca ekskavator dan juga mengenai kaki dari operator ekskavator. Ketika akan ditangkap, kelompok preman itu melakukan perlawanan, menyerang polisi dan membakar mobil polisi.

Dua contoh kasus ini sudah cukup untuk memberi gambaran tentang premanisme yang sudah demikian merajalela akhir-akhir ini. Tidak hanya merugikan para korban, tetapi secara nyata sudah merusak ketertiban umum. Oleh fenomena seperti itu, institusi penegak hukum dan pelaksana serta penegak perda harusnya terpanggil karena fenomena itu jelas-jelas meresahkan masyarakat. Ada fakta masalah premanisme di setiap ruang publik, dan menjadi kewajiban penegak hukum untuk menanggapi masalah itu.

Sosok-sosok pelaku premanisme atau pemalakan lazimnya sudah diketahui, karena sosok-sosok itu sudah menjadi bahan pergunjingan masyarakat sekitar. Artinya, tindakan-tindakan ilegal itu sudah menjadi persoalan terbuka sehingga tidak layak lagi jika penegak hukum hanya menunggu laporan masyarakat yang menjadi korban premanisme. Menunggu sampai adanya korban premanisme bukanlah sikap yang melindungi atau mengayomi masyarakat.

Bukankah penegak hukum harus proaktif mencari dan mengumpulkan informasi tentang segala sesuatu yang berpotensi merusak ketertiban umum? Masyarakat kebanyakan sudah menilai bahwa kasus pembakaran mobil polisi di Depok itu sebagai buah dari pembiaran premanisme selama ini. Padahal, penegak hukum sudah dibekali ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya untuk menindak dan mengeliminasi premanisme.

Dari fenomena premanisme yang merajalela akhir-akhir ini, pengarahan atau pembekalan Presiden Prabowo Subianto di forum rapat pimpinan (rapim) TNI dan Polri Tahun 2025 di The Tribrata, Jakarta, akhir Januari lalu, menjadi semakin jelas relevansinya. Di forum itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa segala bentuk Undang-Undang (UU), keputusan presiden, peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan semua produk dari pemerintah tidak akan ada artinya kalau tidak ditegakkan.

Presiden menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah dua institusi yang mewujudkan kehadiran negara, penegak kedaulatan, dan wujud nyata dari eksistensi negara. Untuk alasan itulah presiden merasa perlu mengingatkan ungkapan tentang negara gagal. "Ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal," kata presiden. Kepada peserta rapim TNI-Polri itu, presiden kemudian juga memberikan penegasan. "Saudara-saudara harus tahu, kalau sebuah negara hendak dihancurkan, siap-siap, lawan akan memperlemah tentara, polisi, dan intelijen," ungkapnya.

Pemerintah bersama masyarakat selalu menghendaki terwujudnya ketertiban umum. Maka, penegak hukum dan pelaksana serta penegak Perda tidak boleh membiarkan kelompok-kelompok preman berbaju ormas merusak kualitas ketertiban umum. Banyak perusahaan sudah berhenti berproduksi dan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap puluhan ribu pekerja. Maka, penegak hukum seharusnya tidak membiarkan kelompok preman melakukan pungutan liar terhadap pelaku usaha, baik usaha besar, kecil, menengah dan mikro.

Mencari investor lokal maupun asing saat ini pun teramat sulit. Kalau ada investor lokal atau asing yang bersedia merealisasikan proyek-proyek investasi baru di dalam negeri, patutlah disyukuri. Konsekuensinya, tindakan ilegal model apa pun oleh kelompok preman seharusnya tidak dibiarkan karena bisa menggagalkan upaya pencapaian target investasi pemerintah.

Kondusif atau ketertiban umum yang baik menjadi faktor kunci mewujudkan produktivitas pemerintah dan masyarakat. Ketertiban umum akan terjaga dengan baik jika penegak hukum tidak ego sektoral, atau sekadar menunggu laporan korban. Semua institusi penegak hukum harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar demi kebaikan seluruh rakyat Indonesia.

Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI, Ketua MPR RI ke-15, Ketua DPR RI ke-20, Ketua Komisi III DPR RI ke-7, Dosen Tetap Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN).

(prf/ega)

Jakarta -

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan menempuh langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu. Ada empat orang yang berpotensi dilaporkan.

Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan berkas-berkas yang sudah dikumpulkan masuk tahap finalisasi. Dalam waktu dekat, Jokowi akan mengambil langkah hukum.

"Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya," kata Yakub Hasibuan kepada wartawan di sebuah restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Yakub menerangkan, bukti-bukti yang dikumpulkan saat ini beberapa di antaranya mengarah pada dugaan tindak pidana. Kabar ini akan terus diperbarui sejalan dengan riset dan analisis tim hukum.

"Kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan-dugaan tindak pidananya di situ, namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan-perkembangan lanjutan," jelasnya.

Namun sampai saat ini tim kuasa hukum belum memberi informasi soal siapa saja keempat orang tersebut. Kata Yakub, mereka menunggu arahan Jokowi untuk pengambilan keputusan menempuh jalur hukum ini.

"Mungkin nanti kami sampaikan (siapa saja empat orang itu) di kesempatan berikutnya, namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung, tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi," ungkapnya.

Yakub memastikan persiapan berkas untuk pelaporan keempat orang itu sudah mencapai 95 persen. Mereka bahkan sudah mengumpulkan saksi-saksi untuk perkara ini.

"Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum persiapan kita persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridis seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa, dan di mana. Itu semua tentunya harus kita lengkapi dan itu sudah 95 persen kalau ditanya jumlahnya," jelasnya.

Lalu, Yakub menyebut jalur hukum yang akan ditempuh dalam waktu dekat ini adalah hukum pidana, sehingga pelaporan akan dilakukan ke kepolisian.

"Masih kita tinjau lagi, namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuma di masa dekat ini mungkin tetap akan kita tempuh pidana," tegasnya.

(gbr/gbr)

JAKARTA - Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia pada Kementerian Hak Asasi Manusia ( HAM ) Nicholay Aprilindo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (17/4/2025). Dia menemui ratusan pengungsi di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

Dalam kesempatan itu, Nicholay ditemani Wakil Bupati Nduga Yoas Beon, tokoh muda sekaligus intelektual Papua asal Nduga Samuel Tabuni, kelompok masyarakat adat dan anggota MRP Provinsi Papua Pegunungan. ?Utamanya misi ini adalah misi kemanusiaan untuk memastikan masalah di tanah Papua ini bisa kita selesaikan dalam bingkai kemanusiaan; yaitu rekonsiliasi dan perdamaian,? kata Nicholay dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

?Itu semangat utamanya kami hadir di Kabupaten Nduga ini untuk menemui pengungsi yang sudah sejak lama tidak kembali ke rumahnya masing-masing akibat konflik,? sambungnya.



Dia mengatakan, permasalahan Papua sangat kompleks yang harus diurai satu per satu yang dimulai dari aspek kemanusiaan. Diharapkan, masalah Papua bisa perlahan membaik dengan kemanusiaan atau semangat rekonsiliasi dan perdamaian, sehingga tercipta kondisi yang aman dan damai.

?Sebagaimana perhatian Pak Menteri HAM agar kemanusiaan dalam konteks rekonsiliasi dan perdamaian harus menjadi senjata utama penyelesaian sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa bertemu dan tidak boleh ada lagi kekerasan, peperangan, penindasan, saling curiga yang bahkan berujung pada kematian termasuk korban masyarakat sipil, perempuan, dan anak-anak,? imbuhnya.

Nicholay mendapatkan banyak temuan dalam pertemuannya dengan pengungsi di Kabupaten Nduga. Temuan itu akan menjadi bahan dalam upaya penanganan masyarakat akibat konflik termasuk menyelesaikan konflik itu sendiri.

Hal yang paling banyak disampaikan adalah kepastian rasa aman bagi masyarakat dan sesegera mungkin bisa kembali ke rumah masing-masing. ?Apalagi ditemukan banyak anak-anak yang masih sekolah harus hidup di pengungsian tentu akan menjadi perhatian,? ucap Nicholay.

Dia pun menegaskan agar negara harus benar-benar hadir secara nyata di Nduga untuk menyelesaikan masalah dengan kehendak politik yang tinggi dan niat tulus untuk membantu masyarakat.

?Makanya kami hadir dengan misi kemanusiaan karena itulah yang menjadi payung untuk semua sebab tidak ada kepentingan lain selain agenda rekonsiliasi dan perdamaian, karena kami yakin hal ini akan bisa menjadi jembatan untuk semua menghadirkan keamanan dan kedamaian di tanah Papua,? katanya.

Dia juga menegaskan pentingnya langkah pengawasan berbagai upaya penanganan pengungsi yang dilakukan selama ini baik oleh pemerintah pusat maupun daerah serta berbagai lembaga atau organisasi masyarakat sipil. ?Kita tidak ingin masyarakat terus menjadi korban karena buruknya tata kelola penanganan yang dilakukan. Ini harus segera dicarikan jalan keluarnya,? tegasnya.

Dia melanjutkan, apa yang ditemukan dalam agenda kunjungan kali ini akan menjadi bahan untuk membantu Kementerian HAM mencari kebijakan solusi yang tepat atas masalah di Nduga dan Papua pada umumnya.

?Buat saya konflik kemanusiaan yang mengakibatkan ribuan pengungsi Nduga bukan hanya soal keamanan, tetapi lebih dari itu, yakni soal tata kelola resolusi konflik secara nasional, tata kelola daerah dan soal hak konstitusional warga negara, dan soal kemanusiaan yang adil dan beradab serta soal keadilan sosial di tanah Papua. Ini akan jadi catatan penting,? pungkasnya.

Jakarta -

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan ada 8 rancangan undang-undang yang akan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Selain itu, akan ada 3 rancangan peraturan pemerintah (RPP).

"Pada 2025 terdapat 8 RUU dan 3 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang masuk Program Legislasi Nasional, yang harus segera diselesaikan," kata Supratman saat menyampaikan pencapaian Kemenkum triwulan pertama, di kantor Kemenkum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman mengungkapkan salah satu RUU yang akan diajukan adalah tentang narkotika dan psikotropika. Ia menyebut perubahan aturan ini telah dibahas antarkementerian.

"UU Narkotika dan Psikotropika akan segera kita ajukan setelah rapat antar kementerian dilakukan dan tercapai kesepakatan di antara semua lembaga dan kementerian untuk kita ajukan. Untuk memaksimalkan upaya pemberantasan ataupun penindakan kejahatan di bidang narkotika," jelas dia.

Supratman memerinci ada pula 3 RPP yang merupakan pelaksanaan dari UU No.1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masuk Prolegnas untuk diselesaikan. Dia telah menunjuk tim untuk mengurus hal tersebut.

"Timnya saya sudah meminta kepada Bapak Wamen (Eddy Hiariej) untuk memimpin langsung, menyangkut ketiga RPP yang sementara akan segera disusun dan juga beberapa undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No.1/2023," sebutnya.

Berikut daftar 8 RUU yang akan masuk Prolegnas:

• RUU Narkotika dan Psikotropika
• RUU Hukum Acara Perdata
• RUU Keamanan dan Ketahanan Siber
• RUU Perubahan UU 37/2004 (Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
• RUU Jaminan Benda Bergerak
• RUU Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
• RUU Pelaksanaan Pidana Mati
• RUU Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU dan Perda

Simak juga Video: DPR Sahkan 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025

(ial/isa)

Jakarta -

Kementerian Hukum (Kemenkum) menyampaikan capaian kinerja untuk triwulan 2025. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara yang paling tinggi mengajukan hak paten di dunia.

"Saat ini kita di Indonesia untuk merek maupun permohonan paten, berdasarkan data karena kita menggunakan data dari WIPO (Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia), kita adalah negara yang tertinggi permintaan untuk pendaftaran baik itu paten maupun merek," kata Supratman dalam paparannya di gedung Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

Kata Supratman, Indonesia mengalahkan negara besar lain, seperti Amerika dan China. Supratman menyebut hal itu sebagai bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya hak paten.

"Mengalahkan negara-negara besar termasuk Amerika, China, Korea, negara-negara industri," sebutnya.

Kemenkum, sebut Supratman, juga telah menyelesaikan proses naturalisasi terhadap enam atlet sepak bola untuk tim nasional. Mereka adalah Dion Markx, Tim Geypens, Ole Romenij, Dean James, Emil Audero, serta Joey Pelupessy.

"Bertambahnya pemain berkualitas akan membuat Timnas tampil maksimal dalam kompetisi skala internasional," kata Supratman.

Di bidang AHU, Kemenkum telah menyelesaikan 2.900.948 permohonan atau sebesar 99,57% dari total 2.913.595 permohonan yang masuk. Permohonan itu terkait layanan hukum perdata, hukum pidana, badan usaha, hukum tata negara, dan otoritas pusat dan hukum internasional.

Kemenkum juga telah menyelesaikan 2.179 proses harmonisasi PP di bidang polhukhankam, pemimipas, komdigi, kesejahteraan masyarakat, perekonomian, serta peraturan daerah hingga Maret 2025. Capaian harmonisasi ditargetkan dipercepat dengan adanya aplikasi e-Harmonisasi.

"E-Harmonisasi memiliki beberapa keunggulan, yaitu instansi pengusul dapat mengajukan permohonan secara daring, dengan jangka waktu hanya 5 hari kerja, dan prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel," ujar Supratman.

(ial/whn)

Jakarta -

Para pemimpin dunia harus memperhatikan hukum internasional yang ada tentang penggunaan kekuatan untuk mengatasi ancaman ruang angkasa yang semakin termiliterisasi, sebuah studi baru menunjukkan.

Ruang angkasa berisiko menjadi sumber konflik maupun tempat konflik bersenjata. Untuk itu, pengaturan aktivitas militer di angkasa luar harus segera menjadi perhatian internasional.

Lebih lanjut, para pemimpin dunia harus memperhatikan hukum internasional terkait penggunaan militer dalam mengatasi ancaman ruang angkasa. Hal tersebut disorot peneliti Chris O'Meara dalam Leiden Journal of International Law, dipublikasi Rabu (26/3/2025) lalu.

"Prospek perang di luar angkasa menjadi perhatian nyata dan negara-negara menegaskan hak mereka untuk bertindak guna mempertahankan kepentingan mereka di wilayah tersebut," kata peneliti asal Fakultas Hukum University of Exeter, dikutip dari laman kampus.

Uji Coba Senjata Anti-Satelit Picu Konflik

Beberapa negara sudah melakukan uji coba senjata anti-satelit (ASAT), mulai dari Amerika Serikat, India, Rusia, dan China. Alasannya beragam, mulai dari pertahanan terhadap ancaman negara lain, mengungguli negara lain di bidang teknologi, unjuk kekuatan, dan menyingkirkan satelit yang dinonaktifkan.

O'Meara menjelaskan, uji coba senjata anti-satelit (ASAT) telah memicu ketakutan akan peperangan di ruang angkasa. Sebab, penggunaan senjata ASAT menghasilkan banyak puing ruang angkasa yang bisa merusak satelit-satelit lain di orbit. Padahal menurutnya, banyak satelit ini mendukung aktivitas manusia dan ekonomi global.

ia menambahkan, konflik di ruang angkasa bisa menjadi bencana di sana maupun di Bumi bagi warga sipil dan negara. Namun, upaya lintas negara dan organisasi saat ini dinilai gagal menahan meningkatnya persenjataan ruang angkasa.

Sementara itu dalam studi terbarunya, O'Meara menjelaskan hukum yang ada saat ini bisa bantu menjaga perdamaian dan keamanan internasional di luar atmosfer Bumi. Hukum ini berlandaskan Piagam PBB dan hukum kebiasaan internasional.

Ia menjelaskan, hukum saat ini dapat digunakan untuk membatasi kapan dan bagaimana negara dapat menargetkan satelit secara sah menggunakan teknologi ASAT. Termasuk di antaranya sebagai bentuk pertahanan.

Untuk itu, negara-negara di dunia menurutnya perlu memahami lebih jauh tentang aturan-aturan ini agar mampu melindungi aset-aset penting mereka di ruang angkasa. Dengan cara itu, berbagai negara juga bisa menyelesaikan masalah puing sampah ruang angkasa, bahaya konflik ruang angkasa bagi warga sipil, maupun menghindari konflik ruang angkasa itu sendiri.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya kepatuhan negara-negara terhadap hukum ini. Dengan begitu, negara bersangkutan bisa menjaga perdamaian dan keamanan internasional di Bumi dan di angkasa luar.

"Kegelisahan atas militerisasi atau 'persenjataan' di luar angkasa karenanya menjadi prioritas utama agenda internasional. Meskipun negara-negara terus mengembangkan senjata antiruang angkasa baru, kepatuhan terhadap persyaratan hukum yang ditetapkan yang dapat ditafsirkan dan diadaptasi untuk diterapkan di luar angkasa berpotensi membatasi penggunaan senjata ASAT," jelas O'Meara.

Ia menekankan, pada akhirnya, semua manusia di berbagai negara membutuhkan layanan berbasis satelit untuk beraktivitas sehari-hari, seperti untuk menunjukkan rute jalan terdekat lewat aplikasi maps maupun untuk akses internet berbasis satelit.

"Pemahaman yang lebih jelas tentang hukum ini secara langsung menjawab kekhawatiran internasional yang mendesak mengenai persenjataan di luar angkasa dan ketakutan akan perang antarnegara di wilayah tersebut. Karena kita semua bergantung pada layanan berbasis satelit dalam kehidupan sehari-hari, kejelasan yang lebih besar mengenai pembatasan hukum terhadap peperangan di luar angkasa bermanfaat bagi kita semua," sambungnya.

(twu/nwy)