Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto berkenan untuk hadir dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day besok, 1 Mei 2025.

Dia mengamini beberapa perwakilan Serikat Buruh mengirimkan surat resmi secara langsung kepada Prabowo untuk hadir dalam perayaan May Day.

"Presiden memutuskan insyaallah beliau berkenan hadir di dalam acara peringatan May Day tersebut," tegas Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo menilai pemerintah maupun Prabowo sebagai pimpinan utamanya memandang buruh adalah elemen kunci bagi ekonomi Indonesia. Perhatian besar akan diberikan pemerintah untuk para buruh. Maka dari itu di Hari Buruh esok hari Prabowo bakal hadir dan memberikan penghormatan secara langsung.

"Karena sekali lagi bagi presiden dan pemerintah, cara pandangan beliau adalah bahwa buruh adalah elemen kunci di dalam ekonomi kita yang tidak terpisahkan. Jadi beliau menaruh perhatian besar," lanjut Prasetyo.

Di sisi lain, Prasetyo juga mengatakan Prabowo ingin agar semua pihak bekerja sama dengan baik. Tiga unsur dalam dunia kerja, mulai dari pemerintah, perusahaan, dan buruh harus bisa bekerja sama menggerakkan ekonomi Indonesia.

"Kita harus bekerja sama, baik pemerintah, sektor swasta, para pengusaha, dan juga rekan-rekan buruh. Ini merupakan tiga unsur yang saling bekerja bersama-sama di dalam menjalankan semua usaha dan menjalankan ekonomi bangsa kita," kata Prasetyo menekankan.

(acd/acd)

Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Kementerian BUMN melalui PT Bio Farma (Persero) kembali menyalurkan bantuan bagi mitra deradikalisasi di Kota Bekasi. Penyaluran bantuan dilakukan dalam bentuk alat kerja dan beasiswa pendidikan dengan total nilai sebesar Rp66.750.000 yang diserahkan kepada 22 penerima.

Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas BNPT, Brigjen Pol. Tejo Wijanarko, S.I.K., menyampaikan bahwa kegiatan serupa sebelumnya telah dilaksanakan di 5 provinsi dan 26 kota/kabupaten dan ke depan akan terus diperluas melibatkan lebih banyak daerah serta pemangku kepentingan lokal.

"Ini adalah kegiatan yang akan terus berjalan, jika kemarin di 5 provinsi 26 kota/kabupaten kedepan akan lebih diperluas dan tentunya kepada pemerintah daerah," ujar Tejo dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (RAN PE). Ia menambahkan bahwa sinergi antar kementerian, lembaga, dan BUMN sudah berjalan baik dan kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat, yaitu dalam bentuk Peraturan Presiden.

"Kegiatan ini didasari dengan surat keputusan Menko Polkam, seiring waktu kegiatan ini dirasa bertumbuh berkembang, berjalan dengan baik dan cakupannya lebih luas sehingga kegiatan ini ditingkatkan menjadi kegiatan yang dasarnya menjadi peraturan presiden, yaitu RAN PE," imbuhnya.

Sementara itu, mewakili Pemerintah Kabupaten Bekasi, Sekretaris Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. dr. Hj. Sri Enny Mainiarti, MKM., menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi antara BNPT dan PT Bio Farma dalam membangun kualitas sumber daya manusia di daerah. Ia menyebut kegiatan ini sebagai contoh nyata bagaimana kolaborasi pemerintah pusat, BUMN, dan masyarakat dapat memperkuat ketahanan sosial melalui pendidikan dan pengembangan ekonomi.

"Kegiatan hari ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, BUMN, dan seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat ketahanan sosial melalui pendekatan pemberdayaan pendidikan dan ekonomi produktif," tutur Sri.

Sri Enny juga berharap bantuan ini bukan hanya memberikan manfaat secara materi, tetapi juga mampu membangkitkan semangat untuk bangkit, mandiri, dan bersatu membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

"Melalui kegiatan seperti ini kita perkuat persatuan, kita kuatkan komitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik serta menjadikan bangsa ini bangsa yang tangguh menghadapi berbagai tantangan," tutupnya.

'Lihat juga Video Mendiktisaintek Beri Beasiswa untuk Dosen Gegara Lulus Doktor Baru 25%'

(akn/ega)

Sanaa -

Kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman menyebut serangan udara Amerika Serikat (AS) menghantam sebuah pusat penahanan migran yang ada di wilayah Saada, yang dikuasai kelompok tersebut. Diklaim oleh Houthi bahwa sedikitnya 30 orang tewas akibat gempuran militer Washington tersebut.

"Sebanyak 30 jenazah telah dikeluarkan dari reruntuhan pusat penahanan bagi para migran Afrika," sebut Kementerian Dalam Negeri Houthi dalam pernyataannya, seperti dilaporkan Al-Masirah TV yang dikelola oleh Houthi, dan dilansir AFP, Senin (28/4/2025).

Disebutkan dalam pernyataan itu bahwa puluhan orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat serangan udara yang menghantam area Saada.

"Tim pertahanan sipil dan Bulan Sabit Merah terus melanjutkan upaya mereka di lokasi kejahatan Amerika tersebut," demikian dilaporkan Al-Masirah TV.

Houthi yang merupakan bagian dari "poros perlawanan" Iran terhadap AS dan sekutunya, Israel, menggambarkan diri mereka sebagai pembela Gaza selama perang berkecamuk antara Tel Aviv dan Hamas sejak Oktober 2023 lalu.

Houthi secara rutin meluncurkan rudal dan mengerahkan drone tempur ke wilayah Israel, juga menyerang kapal-kapal kargo yang melintasi rute perdagangan utama di perairan Laut Merah dan sekitarnya.

Militer AS melancarkan operasi militer terhadap Houthi sejak Januari 2024 dalam upaya menghentikan serangan kelompok tersebut.

Sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat pada Januari tahun ini, serangan-serangan militer Washington semakin intensif, dengan serangan dilancarkan hampir setiap hari selama sebulan terakhir terhadap posisi-posisi Houthi di wilayah Yaman.

Media afiliasi Houthi dalam laporannya pada Minggu (27/4) menyebut serangan udara AS menghantam area ibu kota Sanaa pada malam hari, hingga menewaskan sedikitnya dua orang dan melukai beberapa orang lainnya, termasuk wanita dan anak-anak.

Serangan AS paling mematikan terjadi sepekan lalu, dengan laporan Houthi menyebut 80 orang tewas akibat serangan udara yang menghantam area pelabuhan bahan bakar Ras Issa di wilayah Hodeidah bagian barat.

(nvc/ita)

Jakarta -

Mengurus paspor kini semakin mudah karena bisa dilakukan di mal. Imigrasi menyediakan layanan immigration lounge di tujuh mal besar di Indonesia agar masyarakat dapat mengurus paspor lebih efektif dan efisien.

Berikut lokasi immigration lounge di mal-mal Indonesia.

Lokasi Immigration Lounge di Mal

Mengutip Ditjen Imigrasi, immigration lounge melayani permohonan percepatan paspor elektronik, baik permohonan baru dan penggantian paspor. Permohonan paspor dapat dilakukan dengan cara mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi M-Paspor. Berikut biayanya:

• Paspor elektronik masa berlaku lima tahun: Rp 650.000
• Paspor elektronik masa berlaku 10 tahun: Rp 950.000
• Percepatan paspor: Rp 1.000.000

Berikut ini lokasi immigration lounge di tujuh mal besar di Indonesia.

1. Jakarta

• Pondok Indah Mall 3, Lantai B2
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB
  * Sabtu - Minggu pukul 10.00 - 14.00 WIB
• Mall Taman Anggrek, Lantai LG
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB
  * Sabtu - Minggu pukul 10.00 - 14.00 WIB
• Senayan City, Lantai 6
  * Senin - Jumat pukul 08.00 - 16.00 WIB
  * Sabtu - Minggu pukul 08.00 - 14.00 WIB

2. Jawa Barat

• Grand Metropolitan Mall, Bekasi
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB
  * Sabtu - Minggu pukul 10.00 - 14.00 WIB
• Pesona Square Mall Depok, Lantai 3
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB

3. Jawa Timur

• Ciputra World Mall Surabaya, Lantai 4
  * Senin - Kamis pukul 10.00 - 18.00 WIB
  * Jumat pukul 10.00 - 18.30 WIB
• Icon Mall Gresik, Kabupaten Gresik
  * Senin - Jumat pukul 10.00 - 18.00 WIB

Perbedaan Paspor Reguler dan Percepatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2022, proses layanan paspor reguler membutuhkan waktu 4-5 hari kerja, dari awal hingga pengambilan paspor jadi. Untuk proses layanan paspor percepatan, membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 jam atau bisa dalam sehari jadi.

Pemohon paspor reguler membutuhkan hingga 2 kali waktu kedatangan ke kantor imigrasi, yaitu kedatangan pertama untuk proses pemberkasan hingga foto dan wawancara dan kedatangan kedua untuk pengambilan paspor jadi. Sementara itu, untuk pemohon paspor percepatan hanya perlu datang satu kali untuk semua proses.

Meski demikian, menurut laman Imigrasi Surakarta, layanan paspor percepatan memiliki kuota yang terbatas atau lebih sedikit dari kuota layanan paspor reguler.

(kny/imk)

Jakarta - (mmu/mmu)

JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai aksi yang dilakukan Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri, duo pengacara yang diduga berada di balik kasus suap hakim senilai Rp60 miliar bukan sekadar manipulasi hukum. Ray berpendapat, hal tersebut merupakan bentuk sabotase terhadap keadilan publik dan institusi negara.

?Kalau pelaku kejahatan ekonomi yang merugikan negara triliunan rupiah dapat dibersihkan dengan biaya kecil, hanya dengan suap kurang dari 1 persen dari total kerugian, maka yang terjadi sebenarnya bukanlah penegakan hukum, melainkan diskon hukum,? kata Ray, Rabu (23/4/2025).

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua advokat tersebut sebagai tersangka kasus dugaan suap vonis lepas perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Keduanya menjadi tersangka pemberi suap kepada para hakim.

Suap tersebut diduga bertujuan agar tiga korporasi ekspor minyak goreng yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group divonis lepas dalam perkara ekspor CPO.

Ray berharap Kejagung kembali melakukan proses hukum terhadap perkara CPO. Tujuannya agar uang rakyat bisa dikembalikan lagi kepada rakyat.

Seperti diketahui, Kejaksaan menuntut ketiga terdakwa korporasi membayar denda dan uang pengganti dengan nilai mencapai Rp17,7 triliun. Para terdakwa korporasi juga dituntut agar perusahaannya ditutup.

?Jadi rakyat kehilangan uang Rp17,7 triliun. Sementara hakim, pengacara dan panitera, mengeruk keuntungan pribadi dari praktik suap Rp60 miliar,? ungkapnya.

Washington DC -

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan perombakan besar-besaran terhadap Departemen Luar Negeri (Deplu) AS. Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio menyebut departemen yang dipimpinnya itu telah menjadi terlalu "gemuk" dan tidak efektif.

Rubio, seperti dilansir AFP, Rabu (23/4/2025), mengumumkan restrukturisasi Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (22/4) waktu setempat. Langkah itu, sebut Rubio, akan memangkas posisi-posisi dan mengurangi kantor divisi dalam departemen tersebut, termasuk kantor demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Rubio menyebut langkah itu sebagai perombakan besar-besaran dalam tubuh Departemen Luar Negeri AS, yang telah lama menjadi momok bagi kalangan konservatif AS, meskipun garis besarnya tidak sedrastis beberapa rencana kebijakan yang telah beredar.

"Dalam bentuknya saat ini, Departemen ini gemuk, birokratis, dan tidak dapat menjalankan misi diplomatiknya yang penting di era baru persaingan kekuatan besar ini," kata Rubio dalam pernyataannya, merujuk pada persaingan yang terjadi antara AS dan China.

"Birokrasi yang meluas menciptakan sistem yang lebih bergantung pada ideologi politik radikal daripada memajukan kepentingan nasional inti Amerika," sebutnya, yang dipandang sebagai sindiran untuk kritikan sayap kanan soal demokrasi AS dan promosi HAM.

Salah satu perubahan utama yang dilakukan adalah penghapusan sebuah divisi -- yang sekarang dipimpin oleh Wakil Menlu AS -- yang bertanggung jawab atas "keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia".

Divisi itu akan digantikan oleh kantor baru yang mengatur "koordinasi bantuan luar negeri dan urusan kemanusiaan", yang akan menyerap fungsi Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) -- yang disingkirkan sejak awal periode kedua Trump dengan penghapusan lebih dari 80 persen programnya.

Kantor baru itu akan mengawasi sebuah biro yang mengatur "demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama". Hal ini merupakan pergeseran dari biro "demokrasi, hak asasi manusia, dan tenaga kerja" yang saat ini ada, yang mencakup advokasi hak-hak pekerja dan perlindungan di luar negeri.

Simak juga Video 'Trump Sebut Tarif Impor China Tidak Akan Mendekati 145%':

Perombakan ini juga akan menutup Kantor Operasi Konflik dan Stabilisasi, yang kegiatannya mencakup satuan tugas yang mengantisipasi dan berupaya mencegah kekejaman di luar negeri sebelum terjadi.

Turut dihapus juga adalah kantor yang menangani kejahatan perang, yang tugasnya baru-baru ini mencakup pendokumentasian perlakuan Rusia terhadap warga sipil di Ukraina. Kantor bernama resmi Kantor Keadilan Pidana Global itu sebelumnya memantau kejahatan perang dan kekejaman di seluruh dunia.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, mengatakan bahwa berakhirnya kantor-kantor tersebut tidak serta merta berarti fungsi kantor itu akan berakhir, dan bahwa area fokus kantor itu "dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih baik, lebih cekatan, dan lebih cepat".

Simak juga Video 'Trump Sebut Tarif Impor China Tidak Akan Mendekati 145%':

(nvc/ita)

Jakarta -

Seseorang bernama Windu Wijaya mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan ke Mahkamah Agung (MA). Terdapat empat pasal yang digugat.

Dalam dokumen yang diterima detikcom, Senin (21/4/2025), gugatan itu dilayangkan pada 17 April 2025. Gugatan itu diwakilkan kuasa hukum bernama Ardin Firanata.

"Benar, hari Kamis tanggal 17 April 2024, saya selaku pemohon diwakili oleh kuasa hukum Hasmin Andalusi Sutan Muda, S.H., M.H. Ardin Firanata, S.H., M.H. dan Hendro Wijaya, S.H. telah mengajukan permohonan uji materi terhadap perpres 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan," ujar Windu saat dikonfirmasi.

Windu mengungkap alasan dirinya mengajukan gugatan ini ke MA. Salah satunya ada potensi dualisme tugas komunikasi politik di lingkungan kepresidenan.

"Pengajuan permohonan ini didasarkan pada dua alasan mendasar, yakni ⁠dualisme tugas komunikasi politik di lingkungan Kepresidenan dan Birokratisasi fungsi Juru Bicara Presiden," katanya.

Berikut pasal-pasal yang digugat:

Pasal 3

Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;

b. pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;

c. pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;

d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian / lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;

e. pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 48

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan fungsi di bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Kantor Staf Presiden sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 2441, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2++1, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Respons Istana

Mensesneg Prasetyo Hadi telah merespons adanya gugatan tersebut. Dia menyebut pihaknya akan mempelajari gugatan itu.

"Belum, ini kan hari Senin ya, saya belum terima kopian gugatan tersebut, tapi apapun nanti coba kita pelajari, tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya," ujar Prasetyo kepada wartawan.

"Karena Perpres PCO, kantor komunikasi kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada," tambahnya.

(azh/dhn)

Surabaya -

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberi solusi konkret dalam persoalan penahanan ijazah pekerja yang diduga dilakukan perusahaan di Kota Surabaya.

Pihaknya memastikan Pemprov Jatim akan menguruskan penerbitan ulang ijazah para pekerja yang ditahan. Khususnya untuk jenjang SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Meski begitu, Khofifah menegaskan, solusi penerbitan ulang ijazah ini tidak menghentikan proses hukum yang tengah berlangsung.

"Solusi ini tidak ada kaitannya dengan aparat penegak hukum. Jadi untuk hal yang terkait dengan aparat penegak hukum tetap berjalan dan silahkan dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Khofifah dalam keterangannya, Minggu (20/4/2025).

Khofifah mengaku sudah melakukan pertemuan langsung dengan pemilik perusahaan UD Sentoso Seal yang diduga melakukan penahanan ijazah pekerjanya.

"Kami bertemu langsung dengan pemilik perusahaannya. Dan sudah kami tanya soal kasus penahanan ijazah tersebut. Dia mengaku tidak tahu soal penahanan ijazah karena yang melakukan proses rekrutmen dan seterusnya adalah HRD. Sedangkan HRD yang dimaksud katanya sudah resign. Artinya tidak diketahui ijazahnya saat ini posisinya di mana," kata Khofifah.

"Oleh sebab itu kami tidak ingin hal ini menjadi keresahan yang berlarut. Maka solusi ini menjadi wujud negara hadir. Namun kami pastikan tidak menghentikan proses hukum yang berjalan," tambahnya.

Khofifah menambahkan melakukan penahanan ijazah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur No 8 Tahun 2016 Pasal 42. Di mana dalam aturan itu disebutkan bahwa pengusaha dilarang menyimpang dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan pekerjaan.

Pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda hingga Rp 50 juta.

(faa/fat)

TANGERANG SELATAN - Kasus mafia tanah di Babakan, Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang merugikan seorang warga bernama Kow Kusran mulai menjadi perhatian publik. Sebelumnya, Kow Kusran dizalimi mafia tanah melalui putusan janggal majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

Untuk terciptanya keadilan dan menjaga marwah hukum peradilan, Aliansi Cerdas Hukum ikut turun ke jalan menggelar aksi damai dalam memberantas mafia tanah di depan kantor Mahkamah Agung (MA), Senin (14/4/2025).

Aksi Aliansi Cerdas Hukum mengawal proses kasasi yang diajukan Kow Kusran kepada MA lantaran tidak puas dengan putusan majelis hakim PN Tangerang yang dinilai janggal dan merugikan.

"Kami menyuarakan kepada MA untuk bertindak tegas dan menjunjung tinggi keadilan agar mafia tanah yang didukung oknum-oknum tidak merusak marwah dan citra peradilan di negeri ini," teriak korlap aksi Aliansi Cerdas Hukum dalam orasinya.

Kuasa hukum Kow Kusran, Davi Bya yang juga turut hadir di lokasi menuturkan kejanggalan yang diterima kliennya dalam putusan sidang di PN Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten sudah disampaikan kepada pihak perwakilan MA dalam audiensinya.

Dia juga berharap kliennya mendapatkan keadilan dalam kasus ini lewat kasasi yang telah diajukan. Selain itu, MA mendukung pemberantasan mafia tanah dan mafia hukum yang dapat merusak citra hukum di negeri ini.

"Kita sudah sampaikan semuanya yang terjadi di PN dan PT, kita disarankan apabila terjadi penyelewengan hukum di PN dan PT segera melaporkan ke Mahkamah Agung," ujar Davi Bya.

Sementara, Aminah, istri Kow Kusran berharap MA memberikan keadilan dalam kasus ini. Apalagi keputusan yang diberikan majelis hakim PN Tangerang sangat janggal.

Dia menegaskan keadilan sangat penting. Jangan sampai hukum kita dicederai dan diatur-atur oleh para mafia.

"Saya berharap agar masih ada keadilan di negeri ini. Saya meminta agar MA memutuskan seadil-adilnya dalam kasasi kasus Kow Kusran ini," kata Aminah.

Surabaya -

Pemkot Surabaya melalui Wali Kota Eri Cahyadi memberikan jaminan pendampingan hukum kepada korban penahanan ijazah oleh perusahaan. Bahkan, pada hari ini, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Surabaya diminta untuk mendampingi korban membuat laporan ke kepolisian.

Wali Kota Eri mengungkapkan korban merupakan warga Pare, Kediri, namun bekerja di Surabaya. Karena itu, ia merasa bertanggung jawab untuk turut membantu penyelesaian kasus tersebut.

"Saya meminta dan mengajak si (korban) ijazah ditahan untuk lapor ke polisi. Insyaallah jam 10.00 WIB dikawal sendiri oleh Disnaker untuk membuatkan laporan ke Polrestabes. Karena apa? Ini yang salah kudu seleh (bertanggung jawab) nang (di) Surabaya," ujarnya kepada wartawan di Gedung Siola, Senin (14/4/2025).

Dalam kasus ini, korban mengaku pernah bekerja di perusahaan yang diduga bernama UD Sentoso Seal. Namun, saat mengundurkan diri (resign), ijazahnya ditahan. Sementara itu, Jan Hwa Diana, yang diduga pemilik perusahaan, membantah bahwa korban pernah menjadi pegawainya.

"Apakah perusahaan ini yang dia tidak mengakui tapi sudah menahan ijazahnya? Ataukah ini yang sudah ijazahnya diberikan nggak mengakui. Ini tidak bisa kalau kita yang turun akhirnya gaduh Surabaya ini. Karena dua-duanya ini nggak ngomong mana yang benar. Benar dan tidak yang menentukan tidak bisa kita," jelas Eri.

Lantaran kedua belah pihak memiliki versi masing-masing dan merasa berada di pihak yang benar, Eri menilai bahwa pelaporan kepada polisi adalah langkah terbaik untuk menyelesaikan perkara ini secara adil.

"Periksa saja sekalian. Yang salah kudu seleh, sehingga jam 10.00 WIB saya minta ini diberikan di Polrestabes, dikawal sendiri oleh Kadisnaker," tegasnya.

Ia menambahkan, langkah ini juga bertujuan untuk menjaga agar perusahaan lain tidak terkena dampak negatif dari permasalahan tersebut. Pemkot Surabaya berkomitmen menjembatani persoalan ini agar dapat diselesaikan melalui jalur hukum.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot turut menggandeng Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) untuk memberikan pendampingan hukum kepada korban dalam proses pelaporan.

"Kita akan dampingi terus. Engko cek ngerti seng bener (korban) ijazah, opo seng bener pengusaha, seng salah seleh," ujarnya.

Pendampingan ini tidak hanya diberikan untuk korban dari perusahaan yang diduga UD Sentoso Seal, tetapi juga kepada korban lainnya yang mengalami kasus serupa.

"Makanya kalau ada lainnya, korban lain dari perusahaan, monggo, wabil khusus wong (khususnya orang ) Suroboyo. Iki seng duduk wong Suroboyo tak belani, ndahniyo wong Suroboyo (Ini yang bukan orang Surabaya saya belain, apalagi yang orang Surabaya)," pungkasnya.

Sebelumnya, polemik penahanan ijazah oleh sebuah perusahaan di Surabaya memanas usai Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, melakukan sidak ke lokasi yang diduga menahan dokumen milik karyawan. Dalam video yang diunggah ke akun Instagram pribadinya, Armuji menyoroti dugaan pelanggaran hak pekerja dan mengklaim menerima banyak laporan serupa dari korban.

Namun, perempuan bernama Jan Hwa Diana yang disebut sebagai pemilik usaha, membantah tuduhan tersebut dan justru melaporkan Armuji ke Polda Jatim dengan tuduhan pencemaran nama baik serta pelanggaran UU ITE, lantaran videonya dianggap merugikan nama baik pribadi, keluarga, dan perusahaannya.

(hil/iwd)

Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor untuk sejumlah komoditas strategis merupakan bentuk reformasi ekonomi yang progresif dan berani.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri menyatakan langkah Presiden Prabowo tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat pemerintah serius membongkar tata niaga yang selama ini dikuasai oleh kelompok rente dan praktik tidak sehat.

“Presiden mengambil langkah yang tepat dan berani. Ini membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang lebih efisien dan transparan,” katanya dalam keterangan di Surabaya, Kamis.

Meski demikian, Hanif mengingatkan liberalisasi impor tidak boleh dilepaskan begitu saja tanpa pengaman dan kebijakan penyeimbang.

Menurut dia, negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produsen dalam negeri tidak tergilas dalam kompetisi pasar bebas yang belum sepenuhnya setara.

“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku usaha nasional terutama yang selama ini menopang kebutuhan pokok masyarakat kehilangan ruang hidup karena banjir produk impor murah,” katanya.

Hanif yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan RI 2014-2019 menuturkan pemerintah perlu menjaga keseimbangan dalam kebijakan impor sekaligus mempercepat penguatan industri substitusi impor.

Industri substitusi impor yang dimaksud yakni sektor-sektor strategis yang mampu memproduksi barang yang selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.

Sementara terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat untuk menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif mengatakan pendekatan itu realistis secara diplomatik.

Di sisi lain, ia mengingatkan langkah itu tetap harus diarahkan secara strategis yakni selektif dan komplementer agar mendukung ketahanan ekonomi nasional.

“Impor harus selektif dan bersifat komplementer, bukan substitusi terhadap apa yang bisa diproduksi di dalam negeri. Kita bisa memperluas hubungan dagang tapi tetap dengan keberpihakan pada industri dan petani kita sendiri,” kata Hanif.

Wakil Ketua Umum DPP PKB ini turut menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang adil dan timbal balik.

Hanif mengatakan apabila Indonesia membuka pasar bagi produk negara mitra maka akses pasar ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.

“Langkah Presiden sudah benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi pasar dan keberpihakan terhadap pembangunan industri nasional,” katanya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025