JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya mendapati bahwa Oriental Circus Indonesia (OCI) ternyata pernah dimiliki oleh TNI Angkatan Udara (AU) pada 1997 silam.

Hal tersebut disampaikan Atnike saat rapat bersama eks pemain sirkus OCI dan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

"Komnas HAM juga menerima SK Nomor Skep/20/VII/1997 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU (Puskopau) Halim Perdanakusuma yang pada Pasal 10 huruf (a) terkait unit usaha jasa niaga umum milik Puskopau salah satunya adalah sirkus," ujar Atnike.

Saat dikonfirmasi terpisah, Atnike menjelaskan bahwa Komnas HAM menemukan surat keterangan Puskopau mengenai kepemimpinan sirkus.

Hanya saja, Atnike mengaku perlu menelusuri lebih lanjut apakah TNI AU masih memiliki OCI sampai saat ini atau tidak.

"Oh, itu ada surat keterangan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau, salah satunya kepemilikan atas sirkus," katanya.

"Ini kan kasus yang sudah lama terjadi tahun '97. Jadi ketika pengaduan itu dilakukan kembali pada tahun 2024, akhir tahun, dan terus berlangsung sampai sekarang, maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh oleh Komnas HAM di periode yang lalu, dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal, ya 1997," sambung Atnike.

Atnike pun mengaku akan melakukan tindakan lebih lanjut ke TNI AU atas temuan Komnas HAM ini.

Sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4) lalu, saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.

Dia mengaku dipukuli, dirantai, hingga dipaksa tampil saat hamil. Butet juga dipisahkan dari anaknya, juga pernah dijejali kotoran gajah.

Fifi, anak Butet, juga mengalami kisah serupa seperti sang ibu. Dia baru sadar saat dewasa bahwa ibunya adalah Butet.

Fifi sempat kabur, dikembalikan lagi ke tempat sirkus, kemudian disiksa. Dia pernah disiksa dalam bentuk penyetruman alat kelamin dan pemasungan.

Pemilik sekaligus Direktur Taman Safari Indonesia (TSI) Group Jansen Manansang mengklaim telah menjalankan rekomendasi Komnas HAM terkait kasus dugaan eksploitasi dan pemerasan yang dilakukan Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari.

Jansen menegaskan kasus tersebut telah diselidiki Komnas HAM pada akhir 1990-an dan diselesaikan sesuai rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM.

Pernyataan itu disampaikan Jansen dalam rapat dengar pendapat bersama korban dan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senin (21/4).

"Pada tahun 1997 memang terdapat adanya pelaporan Komnas HAM terkait dengan pelanggaran anak-anak pemain sirkus, termasuk penganiayaan dan menyiksa pemain sirkus di lingkungan oriental. Kemudian dari Komnas HAM melakukan investigasi dengan membentuk tim yaitu untuk pencari fakta, untuk menyelidiki laporan-laporan kasus tersebut," ujar Jansen.

Ia menyebut bahwa proses penyelidikan saat itu berlangsung dalam waktu yang cukup panjang dengan melibatkan berbagai pihak dari pengelola sirkus hingga para saksi.

Tak hanya itu, Jansen mengklaim penyelidikan tersebut turut didampingi oleh sejumlah pengacara.

"Penyelidik dilakukan Komnas HAM untuk mencari alat-alat bukti dan peninjauan lokasi laporan dalam tempo yang cukup lama karena mewawancarakan kepada baik pengelola dari OCI, pelapor dan saksi-saksi, baik juga ke lokasi sirkus yang ada di Cisarua, maupun yang ada di mana semua tempatnya," katanya.

Jansen mengklaim bahwa hasil investigasi Komnas HAM menyimpulkan tidak ditemukan adanya penyiksaan atau penganiayaan.

"Komisi HAM mengeluarkan rekomendasi pernyataan yaitu tentang kasus satu dikeluarkan amplidepa 1997. Dalam rekomendasi tersebut tertuang bahwa tidak ada penganiayaan dan penyiksaan," lanjutnya.

Selain itu, Jansen mengklaim pihak OCI telah mengikuti seluruh rekomendasi Komnas HAM, termasuk memastikan pendidikan untuk anak-anak yang bekerja di dalam sirkus.

Ia menyebut mereka sempat menyediakan sekolah keliling dengan guru privat, dan menjalankan rekomendasi dari Komnas HAM untuk menyekolahkan anak-anak pemain sirkus di sekolah umum.

"Untuk meyakinkan rekomendasi Komnas HAM, jadi Oriental Circus menjadikan sekolah pendidikan itu karyawannya diganti dengan privat bawa guru, bawa keliling yang berpindah-pindah supaya masuk ke sekolah normal. Itulah rekomendasi Komnas HAM," tutur dia.

"Kami anggap itu sudah melakukan segala yang sudah apa yang direkomendasikan dari Komnas HAM. Adapun bahwa semua yang kejadian ini telah diperiksa, diinvestigasikan dan ditindaklanjuti. Bahkan sampai dikeluarkannya rekomendasi HAM," sambungnya.

Sebelumnya, sejumlah mantan pekerja sirkus OCI Taman Safari Indonesia (TSI) mengadukan dugaan eksploitasi yang dialami ke Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM).

Pengaduan itu diterima langsung oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto di kantornya, pada Selasa (15/4) lalu.

Dalam audiensi tersebut, mantan pekerja menyebut aksi kekerasan hingga eksploitasi terhadap anak telah terjadi sejak tahun 1970-an oleh para pemilik OCI dan Taman Safari Indonesia.

Mugiyanto menyebut berdasarkan keterangan para korban apa yang mereka alami tidak hanya tindakan kekerasan semata melainkan juga bentuk pelanggaran HAM.

Sebab, kata dia, terdapat sejumlah korban yang bahkan mengaku tidak mengetahui asal-usul dan keluarga mereka karena direkrut sejak anak-anak dan dibawa keliling dunia tanpa dokumen resmi.

"Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana. Banyak kekerasannya. Ada aspek penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal identitas seseorang itu adalah hak dasar. Mereka tidak tahu asal-usulnya," ujarnya dalam audiensi.

Pihak Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari buka suara soal tuduhan dugaan tuduhan eksploitasi dan pemerasan pihaknya terhadap pada karyawan.

Founder OCI sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, menduga ada aktor atau provokator di balik tuduhan itu. Dia pun mengaku akan menempuh jalur hukum atas tuduhan itu. Dia mengaku mengetahui pihak yang melakukan provokator di balik tudingan dugaan tersebut.

"Di belakang semua ini memang ada sosok provokator yang memprovokasi mereka. Kita sudah tahu siapa, karena sebelumnya juga dia sempat minta sesuatu kepada kami," ujar Tony, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/4).

Dia meyakini tuduhan itu bukan atas kemauan pada mantan pemain sirkus OCI. Tony mengaku sudah menganggap mereka seperti anak dan karenanya dia tak akan memperkarakan mereka.

"Kalau anak-anak, ya kasihan. Tapi, kalau provokatornya, itu lain cerita. Kita sedang mengupayakan langkah hukum terhadap pihak yang memanfaatkan mereka," kata dia.

Tony mengaku telah mengantongi bukti-bukti dugaan pemerasan yang sempat menuntut angka hingga lebih dari Rp3,1 miliar oleh para aktor di balik kasus tersebut.

Namun, dia menegaskan dari awal pihaknya memilih diam agar tidak melukai perasaan mantan anak didiknya.

"Kita memang tidak merespons, karena mau lihat siapa dalangnya. Anak-anak itu hanya 'alat'. Kita enggak mau cederai mereka. Tapi, siapa yang ada di belakang ini, ya itu yang jadi perhatian kami," ungkap Tony.

Pada kesempatan yang sama, Vice President Legal & Corporate Secretary Taman Safari Indonesia, Barata Mardikoesno, menegaskan kasus tersebut murni terkait dengan OCI dan tidak ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia.

Meski begitu, dia meyakini ada motif dari pihak tertentu untuk menyeret nama Taman Safari ke dalam polemik kasus tersebut.

"Langkah hukum ini nanti akan diambil oleh OCI. Taman Safari Indonesia tidak ada hubungannya dengan persoalan ini, bisnisnya memang terpisah," tegas Barata.

Sebelumnya, sejumlah mantan pekerja sirkus OCI Taman Safari Indonesia (TSI) mengadukan dugaan eksploitasi yang dialami ke Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM).

Pengaduan itu diterima langsung oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto di kantornya, pada Selasa (15/4) kemarin.

Dalam audiensi tersebut, mantan pekerja menyebut aksi kekerasan hingga eksploitasi terhadap anak telah terjadi sejak tahun 1970-an oleh para pemilik OCI dan Taman Safari Indonesia.

Mugiyanto menyebut berdasarkan keterangan para korban apa yang mereka alami tidak hanya tindakan kekerasan semata melainkan juga bentuk pelanggaran HAM.

Pasalnya, kata dia, terdapat sejumlah korban yang bahkan mengaku tidak mengetahui asal-usul dan keluarga mereka karena direkrut sejak anak-anak dan dibawa keliling dunia tanpa dokumen resmi.

"Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana. Banyak kekerasannya. Ada aspek penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal identitas seseorang itu adalah hak dasar. Mereka tidak tahu asal-usulnya," ujarnya dalam audiensi.

Mugiyanto mengaku pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Komnas HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta lembaga terkait lainnya untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Mugiyanto menambahkan pihaknya juga akan segera memanggil manajemen Taman Safari Indonesia untuk meminta klarifikasi terkait dugaan eksploitasi dan penyiksaan terhadap para mantan pekerja OCI.

"Kami akan lakukan secepatnya. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan kita sudah bisa lakukan itu," katanya.

Menyikapi hal itu, Taman Safari Indonesia menyatakan konteks permasalahan tersebut melibatkan individu tertentu. TSI juga menyampaikan klarifikasi terkait permasalahan itu.

"Taman Safari Indonesia Group sebagai perusahaan ingin menegaskan bahwa kami tidak memiliki keterkaitan, hubungan bisnis, maupun keterlibatan hukum dengan ex pemain sirkus yang disebutkan dalam forum tersebut," bunyi pernyataan manajemen Taman Safari Indonesia dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (16/4).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya akan membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Habiburokhman mengatakan KUHAP saat ini sudah berusia lebih dari 44 tahun.

"Pada masa sidang mendatang Komisi III akan membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). RUU KUHAP akan menggantikan KUHAP yang berlaku saat ini yang sudah berusia lebih 44 tahun," kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (19/3/2025).

Habiburokhman menyebutkan fungsi aparat penegak hukum (APH) tak akan berubah. Dia berharap KUHAP baru yang akan dibahas oleh Komisi III DPR RI akan memberikan keadilan bagi setiap pihak.

"Secara garis besar KUHAP baru tidak mengubah kewenangan, tugas pokok, dan fungsi institusi aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses acara pidana," ujar Waketum Gerindra ini.

"KUHAP baru adalah harapan keadilan baru, pengaturan dalam KUHAP baru memuat banyak perbaikan soal prosedur beracara yang intinya melindungi hak warga negara yang bermasalah dengan hukum, baik sebagai tersangka, saksi, maupun korban," sambungnya.

Habiburokhman mengatakan KUHAP yang dibahas pihaknya akan mencegah terjadinya kekerasan dalam pemeriksaan. Dia mengatakan kamera pengawas bakal ditempatkan dalam setiap pemeriksaan.

"KUHAP baru mencegah semaksimal mungkin terjadinya kekerasan atau penyiksaan dalam pemeriksaan. Hal tersebut dilakukan dengan pengaturan adanya kamera pengawas dalam setiap pemeriksaan," katanya.

Habiburokhman menyebutkan KUHAP baru juga memperkuat peran advokat. Dia mengatakan advokat tidak hanya mendampingi tersangka atau terdakwa, tapi juga saksi dan korban.

"Dalam KUHAP baru peran advokat juga diperkuat. Jika sebelumnya Advokat hanya bisa mendengar dan melihat pemeriksaan, di KUHAP baru advokat bisa melakukan keberatan jika terjadi intimidasi terhadap klien yang didampingi. Dalam KUHAP baru, advokat tak hanya bisa mendampingi tersangka atau terdakwa tetapi juga bisa mendampingi saksi dan korban," ujar Habiburokhman.

Dia mengatakan mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) menjadi bagian penting yang diatensi oleh Komisi III DPR. KUHAP baru akan mengatur metode restorative justice dalam BAB khusus.

"Hal terpenting dalam KUHAP baru adalah penyelesaian perkara dengan mekanisme restorative justice dimuat secara detail dalam satu BAB khusus. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak sekadar berorientasi penjatuhan hukuman semata, tetapi bagaimana memulihkan hak korban tindak pidana," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sebanyak 34 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Advokasi HAM Internasional (HRWG) mengecam pembahasan revisi Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia atau revisi UU TNI.

Mereka menilai revisi ini tidak hanya mengancam profesionalisme militer, tetapi juga mengkhianati komitmen Indonesia dalam menjalankan berbagai rekomendasi PBB dan kewajiban hukum HAM internasional.

"Draf revisi ini dinilai bertentangan dengan rekomendasi Komite Hak Sipil dan Politik (CCPR), Universal Periodic Review (UPR), serta instrumen HAM global seperti Statuta Roma ICC dan Konvensi Anti-Penyiksaan (CAT)," bunyi keterangan HRWG, Minggu (16/3).

HRWG menjelaskan Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen HAM inti, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Anti-Penyiksaan. Instrumen ini mewajibkan negara memastikan akuntabilitas militer dan perlindungan hak sipil.

Akan tetapi, HRWG menganggap revisi UU TNI justru bertentangan dengan rekomendasi dari Komite HAM PBB tahun 2023 yang isinya menuntut Indonesia mengakhiri imunitas TNI, mengadili pelanggaran HAM di pengadilan sipil, dan menghentikan operasi militer berlebihan di Papua.

Kemudian, HRWG juga menilai RUU TNI telah melanggar Universal Periodic Review 2022 yang merekomendasikan penghapusan bisnis militer dan pembatasan peran TNI hanya untuk ancaman eksternal.

HRWG juga menolak rencana revisi UU TNI dengan alasan mengabaikan prinsip pemisahan fungsi militer-sipil. Mereka melihat keterlibatan TNI dalam program pembangunan dan keamanan dalam negeri melanggar prinsip-prinsip dasar PBB tentang peran militer, yang ditegaskan kembali dalam rekomendasi UPR 2017.

HRWG juga melihat ada potensi kembalinya dwi fungsi TNI seperti di zaman Orde Baru. Semisal mereka melihat pelbagai pasal revisi UU TNI melegalkan intervensi TNI dalam urusan sipil seperti program TNI Manunggal Membangun Desa dan operasi keamanan domestik.

"Mengembalikan praktik dwi fungsi yang menjadi ciri represif Orde Baru. Padahal, UU No. 34/2004 telah membatasi peran TNI hanya untuk pertahanan eksternal. Dwi fungsi terbukti menjadi akar pelanggaran HAM, korupsi, dan kontrol militer atas politik sipil pada masa lalu," bunyi keterangan HRWG.

HRWG memandang jika draft RUU TNI ini tetap dipaksakan, maka Indonesia akan menghadapi konsekuensi di pelbagai forum HAM PBB, termasuk sanksi diplomatik dan penurunan peringkat kebebasan sipil.

Atas dasar berbagai alasan tersebut, HRWG menuntut DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan revisi UU TNI yang cacat prosedur dan bertentangan dengan rekomendasi CCPR/UPR.

"Bentuk panitia independen untuk meninjau ulang draf dengan melibatkan Komnas HAM, korban pelanggaran HAM, dan masyarakat sipil," bunyi tuntutan HRWG.

RUU TNI yang dianggap kontroversial oleh masyarakat sipil kini sedang dalam pembahasan oleh DPR. Bahkan, DPR telah menggelar rapat secara tertutup di Hotel Fairmont untuk membahas RUU ini.

Salah satu poin dalam pembahasan RUU TNI ini adalah mengatur jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif bertambah dari semula hanya 10 kini menjadi 16 usulan lembaga. Tambahan pos baru yang bisa ditempati TNI aktif itu meliputi kelautan dan perikanan, keamanan laut, BNPB, BNPT, dan Kejaksaan Agung dan BNPP.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menegaskan bahwa sejumlah perubahan dalam RUU TNI tidak akan mengubah prinsip supremasi sipil di Indonesia.

Agus mengatakan TNI dalam menjalankan tugasnya akan menjaga keseimbangan peran tentara dan masyarakat secara profesional.

"TNI berkomitmen untuk menjaga keseimbangan peran militer dan otoritas sipil dengan tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil serta profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya," kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/3).

Agus menjelaskan RUU TNI berperan untuk mendefinisikan ulang tugas pokok TNI di tengah segala perkembangan ancaman yang muncul.

Agus mengatakan RUU tersebut juga berperan agar peran TNI tidak bertabrakan dengan lembaga lain yang juga memiliki fungsi menghadapi ancaman.

Puluhan narapidana Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, yang kabur beberapa waktu lalu, disebut-sebut menuntut adanya bilik asmara sebagai salah satu fasilitas di dalam penjara.

Apa itu bilik asmara? Apakah bilik asmara memang ada di penjara? Jika ada, apakah legal atau justru melanggar aturan?

Bilik asmara adalah ruangan khusus di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) yang digunakan oleh narapidana untuk bertemu secara intim dengan pasangan sah mereka.

Fasilitas ini sudah diterapkan di beberapa negara sebagai bagian dari hak asasi narapidana untuk tetap memiliki hubungan keluarga yang sehat, termasuk pemenuhan kebutuhan biologis.

Di Indonesia, keberadaan bilik asmara di lapas masih menjadi perdebatan. Hingga saat ini, aturan resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia(disingkatKemenko Kumham Imipas) tidak mengatur secara spesifik tentang penyediaan bilik asmara bagi narapidana.

Direktur Jenderal Permasyarakatan Sri Puguh Utami menyebut setidaknya sudah ada tiga lapas yang memiliki fasilitas ruang saluran hasrat untuk narapidana yang telah menikah. Pengunjung harus dipastikan istri terpidana.

"Itu kami praktikkan sudah mulai tahun lalu. Ada di Lapas Ciangir, Lapas terbuka Kendal, dan Lapas Nusakambangan," ujar Utami di Jakarta sebagaimana dilansir Antara, Kamis 27 Februari 2020.

Utami mengatakan fasilitas tersebut dapat digunakan oleh narapidana yang berada di Lapas dengan kategori 'minimum security'. Para narapidana diperkenankan untuk menyalurkan hasrat biologisnya di ruangan tersebut pada saat kunjungan keluarga berlangsung.

Secara hukum, Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 memang mengakui hak narapidana untuk berkomunikasi dengan keluarga. Namun, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengizinkan atau melarang hubungan suami-istri di dalam lapas.

Menurut Pasal 3 huruf g UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diamanatkan bahwa "Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan".

Beleid tersebut, sejatinya memberikan penegasan bahwa pemberian hukuman kepada narapidana hanya berorientasi untuk menghilangkan kemerdekaannya semata, sedangkan negara tetap bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak mendasar yang dimiliki oleh narapidana sebagai manusia, termasuk hak seksual.

Lebih lanjut, Pasal 9 huruf i UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa "Narapidana berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental".

Ketentuan a quo pada intinya mengamatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlakuan yang manusiawi untuk menjaga fisik dan mental narapidana.

Beberapa pihak menilai bahwa penyediaan bilik asmara dapat menjadi solusi bagi narapidana yang sudah menikah agar tetap bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa fasilitas semacam ini bisa disalahgunakan dan sulit diawasi.

Di beberapa negara seperti Brasil, Meksiko, dan Spanyol, Turki, dan Singapura bilik asmara sudah menjadi bagian dari hak narapidana atau dikenal dengan conjugal visit.

Mereka diberikan waktu tertentu untuk bertemu pasangan dengan syarat telah memenuhi aturan tertentu, seperti berkelakuan baik dan tidak terlibat dalam pelanggaran disiplin. Di Singapur, penggunaan bilik asmara hanya diperbolehkan pada saat jam kantor. Tidak untuk hari libur atau akhir pekan.

Lebih dari 1.000 warga Suriah tewas dalam tahanan yang ada di bandara militer di pinggiran Damaskus selama rezim mantan Presiden Bashar al-Assad berkuasa. Mereka dilaporkan tewas akibat eksekusi mati, penyiksaan, atau penganiayaan di dalam tahanan tersebut.

Laporan yang dirilis Pusat Keadilan dan Akuntabilitas Suriah, seperti dilansir Reuters, Jumat (28/2/2025), mengidentifikasi lokasi kuburan massal dengan mengkombinasikan keterangan para saksi, citra satelit, dan dokumen-dokumen yang difoto di bandara militer di Mezzeh, pinggiran Damaskus, usai Assad lengser pada Desember lalu.

Menurut laporan yang dirilis pada Kamis (27/2) waktu setempat itu, terdapat sedikitnya tujuh lokasi yang diduga kuburan massal dari orang-orang yang tewas di dalam penjara bandara tersebut selama rezim Assad berkuasa.

Beberapa lokasi yang diduga kuburan massal itu berada di dalam area bandara. Sejumlah kuburan massal lainnya berada di berbagai wilayah Damaskus.

Dua lokasi dari tujuh lokasi tersebut, salah satunya ada di area properti bandara Mezzeh dan satu lagi di area pemakaman di Najha, menunjukkan tanda-tanda jelas adanya parit memanjang yang digali selama jangka waktu tertentu, yang bersesuaian dengan keterangan saksi dalam laporan tersebut.

Shadi Haroun, salah satu penyusun laporan itu, termasuk di antara para tahanan di Suriah. Haroun yang ditahan selama beberapa bulan pada tahun 2011-2012 lalu karena menggelar unjuk rasa, menggambarkan interogasi harian yang dialaminya dengan penyiksaan fisik dan psikologi untuk memaksanya memberikan pengakuan.

Dituturkan Haroun kepada Reuters bahwa kematian datang dalam berbagai bentuk dalam penjara itu. Meskipun para tahanan tidak melihat apa pun kecuali dinding sel tahanan atau ruang interogasi, ungkap Haroun, mereka dapat mendengar "penembakan sesekali, tembakan demi tembakan, setiap beberapa hari".

Ada juga luka-luka yang diderita oleh para tahanan yang dipicu oleh para penyiksa mereka di dalam penjara tersebut.

"Luka kecil di kaki salah satu tahanan, yang disebabkan oleh cambuk yang diterimanya selama penyiksaan, dibiarkan tidak disterilkan atau diobati selama berhari-hari, yang lambat laun berubah menjadi gangrene, dan kondisinya memburuk hingga mencapai titik amputasi seluruh kaki," tuturnya menceritakan penderitaan teman satu selnya.

Ratusan ribu warga Suriah diperkirakan terbunuh sejak tahun 2011, ketika rezim Assad menindak keras unjuk rasa yang meluas menjadi perang skala penuh. Baik Assad maupun mendiang ayahnya, Hafez, sejak lama dituduh melakukan pembunuhan di luar proses hukum, termasuk eksekusi mati massal di dalam sistem penjara di negara itu dan penggunaan senjata kimia terhadap rakyat Suriah.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

MEDAN, KOMPAS.com – Kepolisian tengah menyelidiki dugaan penyiksaan terhadap Salman Alfaris Siregar yang ditahan di Polrestabes Medan.

Kapolrestabes Medan, Kombes Gidion Arif Setyawan, menyatakan bahwa rekaman CCTV telah diperiksa, namun belum ditemukan tanda-tanda aksi kekerasan.

"CCTV juga sudah kita lakukan pemeriksaan, belum ada tanda-tanda itu. Makanya kita ingin lebih tahu dari korban. Yang lebih detail kan mereka nanti yang menjelaskan," kata Gidion di Polrestabes Medan, Senin (10/2/2025).

Gidion menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta keterangan dari empat personel kepolisian terkait kasus ini, termasuk petugas penjaga rumah tahanan polisi (RTP) dan penyidik.

"Yang kita minta keterangan, ada 4 orang (polisi) lah. Ada petugasnya (penjaga RTP), kemudian penyidik juga, bahwa dia tidak pernah memanggil ulang untuk pemeriksaan ketika (Salman) sudah di RTP," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, Salman belum sepenuhnya memberikan keterangan kepada penyidik terkait dugaan penyiksaan yang dialaminya.

"Korban belum full memberikan keterangan. Setelah itu saya akan sampaikan pasti. Saya akan lakukan secara transparan sesuai dengan keterangan dan faktanya," kata Gidion.

Laporan keluarga dan dugaan penyiksaan

Sebelumnya, Salman, warga Kabupaten Deli Serdang, diduga mengalami penyiksaan selama berada di tahanan sejak 21 Januari 2025.

Kuasa hukum korban, Tuseno, menyatakan bahwa keluarga Salman mendapat kabar dari petugas tahanan bahwa Salman dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada 29 Januari.

"Setelah dicek, keadaan korban ada luka lebam di tangan, kaki, dan hidung. Kemudian, ada darah keluar dari air seninya. Sewaktu siuman, korban juga mengalami ketakutan," ujar Tuseno, Senin (10/2/2025).

Menurut dia, Salman mengaku mengalami penganiayaan sebelum tidur malam oleh beberapa orang yang diduga merupakan suruhan pelapor.

"Beberapa orang yang menganiaya sebelum tidur malam. Tapi bukan tahanan. Ya kami duga para pelaku ini orang suruhan dari pelapor," katanya.

Setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Columbia Asia Medan, Salman kini telah dirujuk kembali ke RS Bhayangkara untuk menjalani perawatan psikologis.

Menanggapi kasus ini, istri korban telah melaporkannya ke Polda Sumut dengan nomor laporan LP/B/114/I/2025 pada 30 Januari.

"Kami duga ini ada keterlibatan aparat. Karena kami dapati kabar CCTV di lokasi mati. Kita minta dia diproses dan apabila ada yang memerintahkan, juga diusut dan ditangkap," tegas Tuseno.

KM (12) korban penganiayaan warga Desa Banyusri, Boyolali kini mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Korban juga masih harus bolak-balik ke rumah sakit untuk melakukan tes kesehatan akibat tindakan kekerasan dari warga kepada dirinya.

Hal itu diungkap kuasa hukum korban, Asri Purwanti. Selain korban, ayah dan ibu korban, dan satu saksi Bernama Fahrudin juga mendapat perlindungan LPSK.

"Kemarin LPSK dari Jakarta sudah turun, sudah menemui korban dan keluarganya, termasuk saya selaku kuasa hukum. Kita ketemu untuk menindaklanjuti permohonan kami yang ke LPSK. Dan alhamdulillah, permohonan sudah di ACC," ujarnya usai pemeriksaan psikolog di Boyolali, Jumat (24/1/2025) sore.

"Karena dalam perjalanan kasus ini banyak tekanan," kata dia.

Asri juga mengungkap kondisi korban. Dia menyebut korban masih beberapa ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan itu dilakukan di RS Dr. Oen, RSUD Dr. Moewardi dan RS Indriati.

"Saya juga langsung mengambil tindakan juga, sudah menemui dokter bedah, yang mana kami mendapat rujukan isinya KM harus segera ada tindakan medis. Karena akibat perbuatan para tersangka tersebut, korban ini yang masih di bawah ini mengalami cacat permanen," ungkap Asri.

"Kemarin bersama ibunya sampai jam 10 malam di RS Dr. Oen, habis itu dirujuk supaya agar ada pemeriksaan bedah hidung yang ada gumpalan darah, sama rahang yang bergeser. Tadi juga sudah ke RSUD (Dr Moewardi) kami mendapat rujukan, memang harus ada tindakan untuk memeriksa KM lebih lanjut," sambung dia.

Korban juga baru saja melakukan pemeriksaan psikologi. Dia mengatakan bahwa korban mengalami trauma berat.

"Dari LPSK membantu kami mencarikan pendampingan psikolog. Tadi diperiksa psikolog sampai 4 jam, setelah itu kami diajak masuk, digarisbawahi memang ada trauma berat di diri KM. Dan ditemukan bahwa di KM ini karena ada benturan pada saat dihajar itu menjadi seperti anak kecil yang pikirannya tidak seperti pikiran seumurannya. Karena ada sumbatan, benturan yang sangat luar biasa sehingga perlu adanya tindakan medis yang harus lebih akurat," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang anak di bawah umur, KM (12), di Desa Banyusri, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali menjadi korban penganiayaan oleh warga karena dituduh mencuri pakaian dalam ibu-ibu. Dalam perkara ini, Polres Boyolali telah menetapkan 14 orang tersangka, terdiri 8 tersangka laki-laki dan 6 tersangka perempuan.

Video: Polri Gandeng LPSK Upayakan Restitusi Korban Trading Net89

Video: Polri Gandeng LPSK Upayakan Restitusi Korban Trading Net89

Polisi menetapkan ria berinisial DD (42) sebagai tersangka karena menembak mati mati kucing Timmy di Kelapa Gading, Jakarta Utara. DD tak ditahan di kasus ini karena ancaman hukuman di bawah lima tahun penjara.

Panit Reskrim Polsek Kelapa Gading Iptu Amirul Fadel mengatakan tersangka telah menjalani pemeriksaan. Saat diperiksa tersangka mengaku tak tahu perbuatannya melanggar hukum.

"Kalau kemarin waktu kita tanya ngakunya menyesal. Dia tidak tahu kalau perbuatannya itu melanggar hukum," katanya dikutip detikNews, Kamis (23/1/2025).

Kepada tersangka, Fadel mengatakan perbuatan tersebut melanggar hukum. Menembak kucing disebutnya merupakan perbuatan menyiksa binatang dan termasuk melanggar hukum.

"Makanya kemarin pas kami datangi, kita jelaskan bahwa itu melanggar hukum, kita jelaskan jeratan pasalnya," jelasnya.

DD mengaku kepada polisi menembak kucing Timmy karena kesal. Pasalnya, mobilnya sering dijadikan tempat 'tongkrongan' kucing sampai baret-baret.

"Saya tanya juga alasannya kenapa, karena katanya kucing sering kencing dan sering nongkrong di mobilnya sehingga bikin mobilnya lecet," ungkapnya.

Akan tetapi, DD juga tidak tahu pasti kucing yang sering nongkrong di mobilnya itu kucing yang mana.

"Tapi dia juga nggak tahu yang mana kucingnya, makanya pas lihat kucing itu langsung dia tembak," ungkapnya.

Wajib Lapor

Saat ini DD telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, DD tidak ditahan dan hanya dikenai wajib lapor karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara.

"Iya, dikenai wajib lapor," kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko saat dihubungi terpisah.

"Tidak ditahan karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara," kata dia.

Video: Penampakan Toren Kuning Berisi Jasad ART di Kelapa Gading

Video: Penampakan Toren Kuning Berisi Jasad ART di Kelapa Gading

Polda Sumatera Barat (Sumbar) menghentikan penyelidikan kasus Afif Maulana (13), siswa SMP yang ditemukan tewas di bawah Jembatan Batang Kuranji.

Polda pun menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau SP2 Lidik kasus tersebut.

Merespons hal tersebut, LBH Padang menyatakan pihak keluarga korban dan kuasa hukumnya belum dapat berkomentar banyak karena belum menerima SP2 Lidik tersebut. Walaupun demikian LBH Padang menyatakan mereka akan mengambil langkah hukum terkait keputusan Polda Sumbar tersebut.

"Korban dan kuasa hukum belum menerima Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2 Lidik). Selanjutnya Korban dan kuasa hukum akan mengambil langkah hukum ketika telah menerima surat SP2 Lidik," demikian keterangan resmi LBH Padang yang diterima, Rabu (1/1).

Lebih lanjut, di dalam rilis tersebut, LBH Padang menyatakan pada Selasa (31/12) lalu, pihak kuasa hukum dan keluarga korban hadir mengikuti gelar perkara khusus dugaan tindak pidana penyiksaan yang berujung kepada kematian terhadap Afif Maulana. Gelar perkara itu dilakukan dalam dua termin pada hari tersebut.

"Gelar perkara dipimpin oleh Kabag Wanssidik Ditreskrimum Polda Sumbar AKBP Hendri Yahya yang dihadiri oleh bagian Internal dan Eksternal Polda Sumatera , Penyidik Unit Jatanras dari Polresta Padang dan juga korban beserta kuasa hukumnya (LBH Muhammadiyah dan LBH Padang)," demikian keterangan LBH Padang.

LBH Padang menyatakan setelah selesai gelar perkara, dan pihak kuasa hukum keluarga korban meninggalkan Polda Sumbar tidak ada komunikasi dari penyidik Polda Sumbar soal rencana menyetop penyelidikan, dan baru tahu setelah diumumkan ke publik oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono pada sore harinya.

"Setelah gelar perkara termin 1 kuasa hukum meninggalkan Mapolda Sumatera Barat dan gelar perkara termin 2 dilanjutkan. Tanpa komunikasi dengan korban dan kuasa hukum pada sore harinya Kapolda Irjen Pol Suharyono mengumumkan ke publik telah dihentikan penyelidikan kasus Afif Maulana," imbuhnya.

Saat gelar perkara termin 1 tersebut, kuasa hukum korban yakni Syafril Elain sempat mempertanyakan alasan mereka tak diperlihatkan atau dibagikan temuan dari penyidik dalam kasus dugaan penganiayaan berujung kematian Afif tersebut. Selain itu gelr perkara termin 2 pun dilakukan tertutup tanpa melibatkan pihak korban maupun kuasa hukum.

"Kuasa hukum menilai proses gelar perkara termin 1 tidak transparan dan akuntabilitas. Gelar perkara termin 2 juga tidak memiliki alasan hukum untuk yang kuat untuk tidak melibatkan korban namun tetap tertutup," katanya.

Pengacara publik LBH Padang yang juga jadi kuasa hukum korban, Adrizal, menduga ada ketidakprofesionalan dan ketidakseriusan penyidik untuk menuntaskan dan memberikan keadilan serta kepastian hukum kepada korban.

Poin-poin dugaan ketidaktransparansian dalam proses penyelidikan itu, kata dia di antaranya, "Penyidik diduga tidak mendalami terkait dengan dugaan penyiksaan terhadap alm. Afif Maulana melalui saksi fakta yang dihadirkan di depan penyidikan bahkan kami khawatir proses BAP yang dilakukan hanya berfokus kepada proses tawuran dan perkataan ajakan melompat."

Selain itu, sambungnya, "Penyidik tidak mendalami terkait dengan pernyataan ahli forensik Ade Firmansyah terhadap 19 sampel yang terdiri 16 dari jaringan lunak dan 3 jaringan keras yang merupakan tanda kekerasan yang diambil dari tubuh alm. Afif Maulana sewaktu proses ekshumasi."

Kemudian, "Penyidik tidak menjelaskan bagaimana dari hasil CCTV yang diamankan padahal di dalam langkah penyelidikan dijelaskan pada tanggal 24 Juni 2024 telah dilakukan pendataan dan pengecekan CCTV, dan sudah dilakukan pengamanan terhadap hasil CCTV."

Selain itu penyidik tak menjelaskan hasil pemeriksaan labfor terkait ponsel milik almarhum Afif yang dilakukan pada 3 Juli 2024.

Sebelumnya, Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengatakan penerbitan SP2 Lidik dalam kasus Afif itu merupakan keputusan gelar perkara yang dilakukan secara profesional dan terintegrasi. Ia mengaku penerbitan itu untuk memberi kepastian hukum karena tidak menggantungkan kasus.

"Saya ingin memastikan agar kasus ini tidak menggantung. Berdasarkan hasil gelar perkara yang melibatkan Dirkrimum beserta seluruh tim, termasuk keluarga korban dan ahli, kami akan menghentikan kasus ini dengan menerbitkan SP2 Lidik," ujarnya kepada wartawan, Selasa (31/12).

Suharyono mengatakan sebelumnya tim dokter forensik independen juga telah mengungkap penyebab kematian Afif bukan karena penganiayaan melainkan akibat jatuh dari ketinggian dan terbentur benda keras.

"Kita sudah mengetahui bersama bahwa keputusan ketua tim dan anggotanya yang terdiri tidak kurang 15 dokter forensik itu sudah menyatakan penyebab kematian Afif Maulana bukan karena penganiayaan," tuturnya.

"Tapi, karena benturan benda keras. Jadi tubuh yang menghampiri benda keras, bukan benda keras yang menghampiri tubuhnya. Itu sebenarnya sudah terekspos sejak empat atau lima bulan yang lalu," imbuh jenderal bintang dua tersebut.

Suharyono mengatakan walau telah dihentikan, kepolisian tetap mempersilakan pihak keluarga berkoordinasi dengan penyidik apabila nantinya memang ditemukan bukti baru terkait kematian Afif.

"Jika ada bukti-bukti baru yang menguatkan terkait masalah ini, silakan koordinasi dengan penyidik," ungkapnya.

Lebih lanjut, Suharyono menegaskan penerbitan SP2 Lidik dalam kasus itu bukan karena kepolisian menanggap kematian Afif sebagai hal yang sepele, melainkan sebagai bentuk keseriusan dalam menangani kasus ini dan untuk memberikan kepastian hukum.

"Ini bukan berarti kami menganggap masalah ini sepele. Justru, ini bagian dari keseriusan kami dalam menangani kasus ini agar ada kepastian hukum dan tidak menggantung," jelasnya.