Kejadian memilukan dialami Sulthan Abiyan Fattan, remaja 17 tahun yang tercatat sebagai siswa SMAN 5 Bandung. Ia tewas setelah terseret mobil Nissan Kicks hitam berplat nomor D 1491 AJQ di Jalan Anggrek, Kota Bandung pada Selasa (6/5/2025) sekitar pukul 15.15 WIB.

Saat kejadian, korban sedang mengendarai motor Yamaha XSR berplat nomor D 6958 AEN. Sembari membonceng kawannya, Marlon, korban ditabrak dari arah belakang oleh mobil Nissan hitam yang dikemudikan HS (55) ketika menunggu lampu merah di perempatan Jalan Anggrek dan Jalan LLRE Martadinata atau Jalan Riau.

Kawan korban, Marlon, saat itu bisa selamat dari kejadian maut itu karena langsung meloncat dari motor. Sedangkan Fattan, tak bisa menghindar dan akhirnya terseret bersama motor yang dikemudikannya hingga sekitaran Pempek Gabus, Jalan Anggrek, Kota Bandung.

Mobil yang menyeret korban pun baru berhenti setelah menabrak mobil pikap di lokasi kejadian. Saat kejadian, pengendara lain ikut mengejar karena pada saat itu, pengemudi Nissan hitam terus melaju dan menyeret korban hingga meninggal dunia.

Setelah kejadian itu, polisi langsung melakukan penyelidikan. Tapi sayangnya, pengemudi Nissan hitam belum bisa dimintai keterangan karena kondisinya masih syok.

Keesokan harinya, tepatnya Rabu (7/5/2025), penyelidikan kembali dilakukan. Polisi pun menyatakan HS, pengemudi Nissan hitam itu berpotensi jadi tersangka karena dia diduga tidak konsentrasi saat berkendara.

"Masih dalam penyelidikan, intinya diduga kurang konsentrasi dalam berkendara," kata Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung Fiekry Perdana dihubungi via sambungan telepon, Rabu (7/5/2025).

Pemeriksaan lanjutan terus dilakukan. Meskipun belum disimpulkan, tapi jika terbukti ada kelalaian yang dilakukan HS saat berkendara, maka ia berpotensi menjadi tersangka.

"Kemungkinan ke sana, cuman kita belum (menetapkan). Potensi ada kalau terbukti ada kelalaian, apalagi kalau ada teledoran yang menyebabkan kematian seseorang," jelasnya.

Hingga Kamis (8/5/2025), HS masih menjalani pemeriksaan. Polisi belum menetapkan status hukum terhadap HS karena masih melengkapi berkas pemeriksaan.

"Belum, kita masih melengkapi berkas," kata Kasatlantas Polrestabes Bandung AKBP Wahyu Pristha Utama dikonfirmasi detikJabar, Kamis (8/5/2025).

Penetapan tersangka belum dilakukan karena polisi masih memeriksa keterangan saksi mata. Setelah semua proses itu selesai, polisi berencana melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum selanjutnya.

"Masih BAP saksi-saksi yang ada di TKP," ujarnya.

"Setelah selesai semua dan memenuhi dua alat bukti kita gelar perkara," pungkasnya.

Video Pria Tewas di Blitar Diduga Bawa Petasan dan Meledak Saat Kecelakaan

Video Pria Tewas di Blitar Diduga Bawa Petasan dan Meledak Saat Kecelakaan

Kepala Kanwil Ditjenpas Riau, Maizar, turun langsung mengecek kondisi Rutan Sialang Bungkuk setelah viral video tahanan dugem dan pesta narkoba. Maizar mengungkap kronologi video direkam yang akhirnya viral.

"Video direkam Senin jam 10 malam. Iya (diduga pesta miras dan narkoba), tetapi semua sedang diselidiki, kalau memang terbukti ya kita sanksi hukum yang berat," kata Maizar kepada detikSumut, Rabu (16/4/2025).

Ia menyebut video direkam langsung oleh tahanan di Rutan. Aksi itu terjadi pada Senin (14/4) malam sekitar pukul 22.00 WIB.

Kemudian video lalu diposting oleh tahanan di status WhatsApp. Selanjutnya video itu direkam layar dan disebarkan ke media sosial yang akhirnya viral.

"Betul (video itu diambil sama narapidana dan dibuat status WA). Makanya kan lagi diselidiki, pemeriksaan ini masih berlanjut terus," katanya.

Maizar mengakui petugas telah berusaha maksimal mencegah penyelundupan Hp dan barang-barang terlarang masuk. Tapi, narapidana atau tahanan juga melakukan berbagai upaya menyelundupkan.

Sehingga tim melakukan penyelidikan lebih lanjut. Salah satunya adalah mendalami keterlibatan petugas jaga malam saat video direkam.

"Mereka berbagai cara juga selundupkan, ini masih pemeriksaan. Makanya saya tekankan pertama amankan Hp dulu, geledah semua baru dari situ nanti dalami dari mana," tegas Maizar.

Video: Pria di Gorontalo Tewas Ditikam Teman Seusai Pesta Miras

Video: Pria di Gorontalo Tewas Ditikam Teman Seusai Pesta Miras

PT KAI menempuh jalur hukum atas kecelakaan truk muat kayu yang menemper Kereta Api Commuter Line Jenggala Nomor 470 di pelintasan sebidang JPL 11 Gresik. Polisi telah melakukan sejumlah penyelidikan.

Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Abid Uais Al-Qarni mengatakan pasca kejadian itu pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait. Termasuk pihak kereta api dan pengemudi truk pengangkut kayu.

"Dalam penangan kecelakaan kereta api ini ada penanganan khusus. Apalagi karena ada orang dari PT KAI yang meninggal, jadi yang menangani selain dari Satlantas juga dari Sat Reskrim," kata Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Abid Uais Al-Qarni kepada detikJatim, Rabu (9/4/2025).

Abid menambahkan saat ini pihaknya telah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Laporan polisi terkait kecelakaan itu sudah terbit dan sedang dilakukan pendalaman.

"Untuk laporan polisinya juga sudah terbit, kami juga telah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan pihak terkait," tambahnya.

Meski demikian, Abid belum membeberkan berapa jumlah saksi yang sudah diperiksa oleh polisi.

"Untuk itu (jumlah saksi) masih dalam proses," lanjut Abid.

Abid menjelaskan, sopir truk pengangkut kayu yang bernama Majuri yang merupakan warga asal Lamongan saat ini sedang diperiksa oleh Satlantas Polres Gresik. Pihaknya juga sedang melakukan pemeriksaan tentang penjagaan palang pintu pelintasan.

"Tentunya ini semua harus sesuai dengan hasil penyelidikan dan pemeriksaan. Selanjutnya kami akan lakukan gelar perkara dan kami akan putuskan langkah selanjutnya," terang Abid.

Tidak menutup kemungkinan pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha dan pemilik truk. Namun hal itu akan dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Satlantas Polres Gresik dan pihak terkait lainnya.

"Kami masih running ini, dalam melakukan pemeriksaan-pemeriksaan itu kan akan kami panggil semua, pasti. Terutama untuk menggali klarifikasi keterangan yang diberikan, dari situ kami bisa putuskan," pungkasnya.

Sebelumnya kecelakaan tragis terjadi di pelintasan sebidang JPL 11 antara Stasiun Indro dan Kandangan, Gresik. Sebuah truk bermuatan kayu menabrak KA Commuter Line Jenggala Nomor 470 hingga seorang asisten masinis bernama Abdillah Ramdan meninggal di lokasi kejadian.

Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif menyampaikan insiden terjadi sekitar pukul 18.35 WIB. Truk diduga melintasi pelintasan tanpa memperhatikan kereta yang tengah melaju dari arah Indro menuju Sidoarjo.

"Truk menerobos pelintasan dan tertemper bagian depan kereta. Akibatnya, asisten masinis meninggal dunia di tempat. Masinis utama saat ini masih menjalani perawatan medis," ujar Luqman dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

Video: Kondisi Masinis Korban KA Jenggala Vs Trailer Kini Sudah Stabil

Video: Kondisi Masinis Korban KA Jenggala Vs Trailer Kini Sudah Stabil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan kementeriannya terbuka dan kooperatif dalam membantu proses hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan pengadaan barang, jasa, serta pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) periode 2020-2024.

"Pada prinsipnya Kantor Kemkomdigi siap membantu apa pun yang diperlukan, dokumen, dan lain-lain mungkin. Kita kerja sama dengan kejaksaan, silakan saja, kami terbuka, dan mengikuti proses hukum yang berlaku," kata Meutya ditemui di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Kamis.

Hal ini turut diperkuat oleh pernyataan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria yang menyebutkan kementeriannya kooperatif untuk mendukung penyelidikan sesuai koridor hukum.

"Oh iya dong, kita kooperatif," kata Nezar.

Saat ditanya apakah proyek Pusat Data Nasional (PDN) yang saat ini tengah disiapkan untuk beroperasi akan mengalami evaluasi berkaca dari penyelidikan PDNS, Nezar menyebutkan semua hal telah dikoordinasikan agar bisa memenuhi semua standar keamanan dan kepatuhan hukum.

Menurutnya PDN pertama yang akan beroperasi pada akhir Q1 2025 saat ini terus dipastikan keandalannya bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"BSSN lagi bekerja dan kita terus berkoordinasi untuk menjamin PDN yang nantinya akan beroperasi, mungkin tidak lama lagi, itu sudah memenuhi semua standar-standar keamanan yang ditetapkan oleh BSSN," kata Nezar.

Dukungan Menkomdigi dan Wamenkomdigi terhadap pengusutan kasus korupsi PDNS itu sejalan dengan warta pada Jumat (14/3) yang menyatakan Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung penuh proses penegakan hukum terkait proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) periode 2020-2024, saat Kementerian masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemkomdigi, Ismail dalam rilis pers, Jumat, menanggapi penyelidikan yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait proyek PDNS.

Ismail menekankan bahwa sebagai institusi yang taat hukum, kementerian siap bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan yang tengah berlangsung.

Diketahui Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta, Bogor, dan Tangerang Selatan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait penyediaan jasa dan pengelolaan PDNS pada periode 2020-2024.

"Penyidik menggeledah beberapa tempat di antaranya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang Selatan," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat Bani Immanuel Ginting saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Bani mengatakan bahwa berdasarkan penggeledahan tersebut jaksa penyidik telah menemukan dan menyita beberapa barang bukti.

Barang bukti tersebut, kata dia, berupa dokumen, uang tunai, mobil, tanah dan bangunan serta barang bukti elektronik dan lainnya yang patut diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Namun hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, karena petugas masih terus mengumpulkan bukti-bukti yang ada. "Untuk penetapan tersangka pada kasus tersebut belum ada," ujarnya.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025

SERANG, KOMPAS.com - Penyebab terbakarnya ruangan di Gedung A Markas Kepolisian Daerah (Polda) Banten pada Minggu (9/3/2025) malam masih diselidiki.

Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab terbakarnya ruang rapat anggota.

"Kita tunggu hasil penyelidikan dari Puslabfor (untuk penyebabnya)," kata Kepala Bidang Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Heriyanto kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Senin (10/3/2025).

Didik menegaskan, tidak ada berkas penting yang rusak atau terbakar dari insiden kebakaran semalam.

Kebakaran juga, kata Didik, tidak berimbas kepada terganggunya pelayanan kepada masyarakat.

"Hanya ruang rapat untuk anggota, sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dan tidak ada berkas penting yang terbakar," ujar Didik.

Saat kejadian, lanjut Didik, tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Banten tidak dipindahkan karena jauh dari gedung yang terbakar.

"Untuk gedung tahanan terpisah. Jadi tidak ada permasalahan," tandas dia.

Pantauan Kompas.com, situasi Mapolda Banten tergolong normal, penjagaan di gerbang masuk masih dilakukan.

Masyarakat yang membutuhkan masih dilayani di ruang Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Banten yang berada di bagian depan.

Melihat ke lokasi kebakaran, dari tampak luar tidak ada kerusakan berarti dari kebakaran yang terjadi kurang lebih 1 jam.

Terlihat, Polda Banten sedang merenovasi bagian fasad depan Gedung A.

Namun, untuk menuju ke ruangan yang terbakar tidak diperbolehkan masuk.

Seorang narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan berinisial CUKE diduga menjadi otak peredaran sabu-sabu. Hal itu terungkap setelah Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Buleleng menangkap PM, warga Desa Patemon, yang mengaku membeli sabu dari CUKE.

Kasatserse Narkoba AKP Putu Subita Bawa mengatakan kasus ini bermula dari informasi masyarakat ada seorang warga di Desa Patemon, Kecamatan Seririt, memesan barang diduga sabu melalui marketplace. Sesuai informasi tersebut, polisi langsung menyelidiki.

"Kemudian pada hari Jumat (21/2/2025), kami mendatangi rumah orang yang memesan barang berupa plastik microtube tersebut yang setelah diamankan mengaku bernama KS dan dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan hanya mendapati satu bungkus plastik yang di dalamnya berisi microtube," kata Subita, Senin (3/3/2025).

Saat diperiksa, KS mengakui telah memesan barang tersebut lewat akun marketplace atas suruhan KA, temannya. Polisi pun menangkap KA di rumahnya. Hasil interogasi, KA mengakui disuruh oleh PM (41) dengan dijanjikan upah berupa sabu apabila barang sudah sampai.

"Kemudian tim opsnal mendatangi rumah PM yang berada di Desa Patemon dan berhasil mengamankan PM yang saat itu
sempat ingin melarikan diri," katanya.

Penangkapan terhadap PM disaksikan oleh aparat desa setempat. Kemudian polisi, menggeledah rumah PM dan di sana ditemukan satu bungkus paket sabu dengan berat total 19,77 gram. PM mengungkapkan barang tersebut didapat dari CUKE yang saat ini mendekam di Lapas Kerobokan.

"PM bersama dengan barang bukti lainnya di bawa ke mako untuk diperiksa lebih lanjut," ungkap Subita.

Menurut Subita, Polres Buleleng masih berkoordinasi dengan Lapas Kerobokan untuk menelusuri pengakuan PM tersebut.

"Kami masih koordinasi dengan Lapas Kerobokan. Ini perlu persiapan administrasi bagaimana cara masuk ke wilayah instansi lain," jelasnya.

Atas perbuatannya, PM dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar.

Video: Momen Polisi Bongkar Ban Serep Pajero Berisi 23 Kg Sabu di Lampung

Video: Momen Polisi Bongkar Ban Serep Pajero Berisi 23 Kg Sabu di Lampung

Masalah internal pengurus organisasi OI sudah terjadi sejak 4 tahun lalu. Semula, istri Iwan Fals, Rosanna Listanto, melaporkan KS ke Polda Metro Jaya pada 4 November 2021 dengan dugaan melakukan pencemaran nama baik

KS adalah kuasa hukum salah satu pendiri OI, Indra Bonaparte. KS disebut mengatakan Iwan Fals dan istrinya memalsukan surat dan merombak keanggotaan OI.

KS dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang Undang ITE dan atau Pasal 310 dan 311 KUHP.

Laporan Iwan Fals dan istrinya teregister dalam STTLP/B/5511/11//II/2021/SPKT/Polda Metro Jaya. Pada 6 November 2021, kasus itu dilimpahkan ke Polres Depok.

Pada Januari 2022, Indra Bonaparte melalui kuasa hukumnya, Kamarudin Simanjuntak, melaporkan soal dugaan pemalsuan akta komunitas Orang Indonesia (OI), perkumpulan penggemar Iwan Fals. Indra Bonaparte membuat laporan tersebut di Polda Metro Jaya, kemudian dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan.

Kamarudin Simanjuntak pada 5 November 2021 menegaskan tidak ada kisruh dalam ormas OI. Sebelum melaporkan, Kamarudin Simanjuntak mengatakan sudah lebih dulu mensomasi pihak Iwan Fals, tapi tak digubris.

"Jadi tahun 2017 ada akta dikeluarkan oleh Kemenkumham yang menyatakan IB adalah ketua Tim Pengawas OI dan Iwan Fals adalah sebagai Ketua Badan Pengurus OI," kata Kamarudin Simanjuntak.

"Tetapi di sisi lain ada yang mengaku ketua badan pengurus OI, namanya Rosana Listanto. Maka pertanyaannya siapa yang jadi ketua dan ketua pengawas?" sambungnya.

Pada 4 Februari 2025, Iwan Fals dan istri terlihat datang ke Polres Jakarta Selatan. Kedatangan Iwan Fals dan istri disebut mempunyai tujuan untuk beriktikad baik memberikan klarifikasi untuk penyelidikan yang dibutuhkan.

"Jadi Om Iwan dan tante Yos, beriktikad baik memberikan klarifikasi yang dibutuhkan untuk penyelidikan perkara yang sebelumnya dari tahun 2021 kalau nggak salah. Ya alhamdulillah, semua sudah diberikan dari keterangan yang diperlukan sisanya tinggal kita tunggu saja dari penyidik," kata kuasa hukum Iwan Fals, Andhika.

Musisi senior berusia 63 tahun itu, berharap masalah ini bisa cepat selesai. Terlebih sudah berjalan selama 4 tahun.

Penjelasan Polisi dan Status Hukum Iwan Fals serta Istri

Kasi Humas Polres Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi, Rabu (5/2/2025) mengatakan masalah ini bermula ketika Rosana menjabat sebagai Ketua Umum OI periode 2013-2021. Namun, ada salah satu dokumen penting menyoal status badan hukum OI tidak ditemukan.

Untuk menyelesaikan persoalan itu, Rosana disebut meminta bantuan RE untuk membuat ulang dokumen yang hilang.

Persoalan muncul ketika Indra Bonaparte mendapati namanya tertera sebagai Ketua Pengawas OI dalam SK tersebut, meskipun ia mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan atau diminta persetujuan sebelumnya.

"Jadi, karena memang di situ tercantum nama dari IB sebagai pengurus. Dia lihat salinan SK Menkumham. Dia merasa tidak dihubungi, tidak dikonfirmasi, atau tidak dibicarakan ada namanya di situ," lanjut Nurma.

Polisi menyebut dalam kasus yang dilaporkan oleh Indra Bonaparte ini, polisi sudah memeriksa 7 saksi, termasuk Iwan Fals dan istri.

"Untuk saat ini, IF masih berstatus saksi. Kami telah memeriksa tujuh saksi terkait kasus ini," tegas Kompol Nurma Dewi.

Bernostalgia di Konser Iwan Fals

Bernostalgia di Konser Iwan Fals

Tahanan Polrestabes Medan bernama Budianto Sitepu (42) tewas usai dua hari ditangkap petugas kepolisian. Keluarga menyebut ada lebam-lebam di tubuh korban.

Istri korban, Dumaria Simangunsong, menyebut kejadian itu berawal pada Selasa (24/12) malam. Saat itu, korban bersama teman-temannya sedang menghidupkan musik sambil meminum minuman keras di Jalan Medan-Binjai KM 13,5 tepatnya di Gang Horas Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

"Setahu saya, karena saya tak ikut di tempat itu, awalnya mereka buat acara minum-minum pada 24 Desember malam, sekitar jam 11 malam lah kejadian itu," kata Dumaria saat diwawancarai di RS Bhayangkara Medan, Kamis (26/12/2024).

Aksi korban dan teman-temanya itu diduga mengganggu masyarakat sekitar. Alhasil terjadi keributan di lokasi tersebut. Setelah itu, korban dan teman-temanya dibawa ke Polrestabes Medan.

"Karena mereka musik-musikan sampai malam, terganggu lah masyarakat di situ. Sebenarnya gara-gara ributnya dipengaruhi minuman keras," sebutnya.

Dumaria menyebut tidak ada anggota polisi yang memberitahunya bahwa suaminya telah ditangkap. Dia mengaku mendapatkan informasi bahwa suaminya dibawa ke kantor polisi dari teman-teman suaminya pada Rabu (25/12) sekira pukul 01.00 WIB

Kemudian, pada pagi harinya Dumaria mendatangi Polrestabes Medan untuk mengecek kondisi suaminya sambil membawa makanan. Namun, dia menyebut tidak diberikan izin untuk membesuk suaminya. Sementara makanan yang dibawanya diserahkan oleh petugas kepolisian.

"Saya minta tolong mau melihat saja dari jauh, sebentar aja, nggak boleh. Besok saja katanya (petugas) kalau mau," jelasnya.

Dumaria pun kembali datang ke Polrestabes, Kamis (26/12). Namun, saat itu, Dumaria diberitahu bahwa suaminya telah dibawa ke RS Bhayangkara karena sakit.

"Pas saya datang tadi, saya dikasih tahu suami saya di rumah sakit," ujarnya.

Dia pun pergi menuju RS Bhayangkara Medan untuk melihat kondisi suaminya. Namun, setibanya di rumah sakit itu dia melihat suaminya digotong dalam keadaan tidak bernyawa.

Dumaria menyebut wajah suaminya sudah lebam-lebam. Selain itu, bagian badannya juga telah membiru.

"Hanya lewat saja saya nampak suami saya digotong. saya lihat wajahnya iya itu suami saya, sudah meninggal. Saya lihat wajahnya sudah lebam-lebam, badan biru-biru, dadanya juga," kata Dumaria.

Dia menduga suaminya dipukuli. Namun, dia mengaku tidak mengetahui pasti di mana suaminya dianiaya.

"Di rumah sakit (meninggalnya). Saya nggak tahu di mana suami saya dipukuli, tapi kondisi suami saya waktu dibawa ke Polres nggak begitu, sehat. Setelah meninggal saya lihat semuanya lebam-lebam, biru," jelasnya.

Dumaria merasa ada yang janggal dengan kematian suaminya. Untuk itu, dia meminta peristiwa tersebut diusut.

"Saya minta seadil-adilnya karena suami saya pas dibawa baik-baik saja, tapi kenapa pas meninggal suami saya dalam kondisi lebam-lebam biru-biru?," pungkasnya.

Kapolrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan menyebut telah mendapatkan informasi soal kejadian itu. Namun, Gidion mengaku belum bisa memberikan penjelasan secara detail terkait peristiwa itu. Dia mengatakan masih akan mengumpulkan data terkait kejadian tersebut.

"Nanti dulu, nanti saya jelaskan, biar nggak putus datanya, mohon waktu," kata Gidion.

Video: Polisi Amankan CCTV TKP Dugaan Masinton Aniaya Waket DPRD Tapteng

Video: Polisi Amankan CCTV TKP Dugaan Masinton Aniaya Waket DPRD Tapteng

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI berkunjung ke Polda Jawa Tengah (Jateng). Dalam kunjungannya, Komnas HAM bertujuan untuk meminta klarifikasi kasus penembakan yang diduga dilakukan oleh anggota Polri yang menewaskan pelaku tawuran di Semarang.

Kunjungan itu berlangsung di aula lantai 6 Mapolda Jateng pada Jumat (29/11/2024). Wakapolda Jateng Brigjen Agus Suryonugroho, Kapolres Semarang Kombes Irwan Anwar, dan sejumlah pejabat utama Polda Jateng menyambut kedatangan tim Komnas HAM.

Adapun tim Komnas HAM yang datang di Mapolda Jateng yakni Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing, Satya Kumarajati, dan Andreas Alexander.

Pada kesempatan itu, tim Komnas HAM bertemu dengan para pelaku tawuran dan orang tua masing-masing pelaku. Pertemuan dilakukan guna mendalami peristiwa dan menggali fakta dari berbagai pihak sehingga dapat memberikan pemahaman lebih dalam soal peristiwa yang sebenarnya.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan, pihaknya mendukung langkah Komnas HAM dalam memastikan transparansi penanganan kasus tersebut.

"Polda Jateng berkomitmen memberikan akses seluas-luasnya kepada Komnas HAM dalam upaya menggali informasi faktual mengenai peristiwa yang terjadi. Hal ini menjadi bagian dari upaya kami untuk memastikan proses hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel," kata Artanto dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Jumat (29/11/2024).

Komisioner Komnas HAM berkunjung ke Polda Jateng, Jumat (29/11/2024). Foto: Dok Istimewa

Artanto menegaskan, Polda Jateng juga berupaya menjaga komunikasi dengan keluarga korban dan masyarakat. Hal itu dilakukan agar tidak ada salah paham.

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Semua langkah yang dilakukan bertujuan untuk menegakkan keadilan," ujarnya.

Kunjungan Komnas HAM ke Polda Jateng diharapkan dapat menuai keadilan bagi semua pihak.

Komnas HAM Dorong Proses Hukum Vina Berjalan Adil

Komnas HAM Dorong Proses Hukum Vina Berjalan Adil

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) bersama Polda Metro Jaya sedang menyelidiki dugaan keterlibatan anggota Kementerian Imipas atas kasus tujuh tahanan kabur dari Rutan Kelas I Salemba, Jakarta.

"Kami sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan mungkin ada keterlibatan anggota pada saat pelarian para tahanan itu," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan Kepala Rutan Salemba dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Salemba telah dinonaktifkan sementara dan nantinya akan diganti.

Terkait tujuh tahanan yang kabur, kata Agus, Kementerian Imipas bersama Polda Metro Jaya terus melakukan upaya pengejaran karena para tahanan tersebut belum ditemukan.

Pada Kamis (14/11), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Imipas dan Komisi XIII DPR RI sepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) guna menyelesaikan kasus tujuh tahanan dan narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat yang melarikan diri.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) PAS Y. Ambeg Paramarta berkomitmen untuk menyelesaikan peristiwa ini.

Menurut dia, Menteri Imipas juga memiliki semangat dan komitmen kuat untuk perbaikan di lingkungan pemasyarakatan.

Diketahui bahwa sebanyak tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar mereka di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11) dini hari.

Mereka diketahui kabur dari tahanan sekitar pukul 07.50 WIB. Saat itu Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dengan yang akan bertugas di pagi hari.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tonny Nainggolan mengatakan bahwa ketujuh orang tersebut, antara lain, AAK bin R (22), J bin I (29), W bin T (47), MJ bin ZA (42), M bin I (43), MAU bin S (30), dan AS bin N (27).

"Dari hasil penelusuran, ada satu yang sudah menjadi narapidana sedangkan enam orang lainnya masih berstatus terpidana," kata Tonny.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024