Puluhan warga binaan Lapas Biaro atau Lapas Kelas II Bukittinggi, dilarikan ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar (RSAM) Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) diduga gegara mengalami keracunan. Dua di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis.

Direktur Utama Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi, Busril membenarkan kabar tersebut. Dia mengatakan mereka berdatangan sejak pukul 16.00 WIB sampai malam ini.

"Memang benar, ada 22 orang yang saat ini kita tangani, dengan status saat ini 2 orang kondisinya kritis. Sangat kritis. Penanganan intensif sudah dilakukan, dengan memasang ventilator," kata Busri kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Busri mengatakan informasi sementara yang diperoleh dari penanganan medis, para narapidana tersebut mengkonsumsi bahan baku untuk pembuatan parfum.

"Informasi yang kita dapatkan, mereka ini orang-orang yang mengkonsumsi bahan baku untuk pembuatan parfum. Katanya ada yang dioplos," jelas Busri.

Busri mengaku sudah mengerahkan semua potensi tim dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Hal itu untuk memberikan penangan terbaik kepada seluruh pasien tersebut.

"Upaya penanganan intensif sudah kita lakukan, terutama untuk pasien yang dalam status merah dan kuning. Dua orang sudah dibawa ke ruangan ICU, kemudian yang status kuning masih ada 11 orang lagi itu potensi akan terjadi fluktuasi semakin memburuk itu semakin besar. Jadi memang pada saat ini kami berupaya memberikan penanganan terbaik kepada seluruh pasien-pasien ini terutama kepada pasien yang statusnya merah dan kuning," katanya.

"Ada yang datangnya sudah berat, ada yang stabil. Karena ini keracunan, apalagi penyebabnya oleh bahan kimia berbahaya, tentu akan terjadi kecenderungan penurunan (kondisi)," katanya lagi.

Hingga pukul 22.30 WIB, belum ada penjelasan dari pihak Lapas Biaro terkait dengan keracunan ini.

Video: Belasan Siswa di Pasaman Keracunan Seusai Makan Nasi Goreng di Kantin

Video: Belasan Siswa di Pasaman Keracunan Seusai Makan Nasi Goreng di Kantin

Tim kuasa hukum Paula Verhoeven angkat suara soal tersebarnya draft putusan cerai antara Paula dan Baim Wong di media sosial. Dalam dokumen yang tersebar tersebut, terdapat sejumlah informasi pribadi Paula Verhoeven yang seharusnya tidak dipublikasikan karena menyangkut ranah privasi.

Menanggapi hal ini, kuasa hukum Paula Verhoeven, Erwin Natosmal Oemar, mengungkapkan pihaknya belum mengetahui siapa yang menyebarkan dokumen tersebut.

"Itu kami tidak tahu, makanya kami kemarin membawa ke Bawas, biarkan Bawas menginvestigasi dan biar kemudian menemukan siapa aktor di balik ini," kata Erwin Natosmal Oemar saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Erwin Natosmal Oemar juga menyampaikan saat ini timnya tengah mempertimbangkan langkah hukum terkait penyebaran dokumen tersebut, termasuk kemungkinan membuat laporan ke kepolisian.

"Kami sedang akan mencoba tentang langkah hukumnya," beber Erwin.

Lebih lanjut, ia menambahkan proses analisis masih berlangsung untuk menentukan mana ranah yang ditindak melalui jalur hukum pidana.

"Secepatnya, sedang kami analisis," ujar Erwin Natosmal Oemar.

Pasangan selebritas Baim Wong dan Paula Verhoeven resmi bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Putusan tersebut menjadi kontroversial setelah juru bicara pengadilan menyampaikan alasan perceraian.

Pernyataan itu membuat Paula Verhoeven merasa difitnah dan mencemari nama baiknya. Dia membantah keras tudingan tersebut dan menyebut bahwa tidak ada bukti perselingkuhan ataupun perzinaan dalam proses persidangan.

Paula Verhoeven kemudian mengadukan juru bicara pengadilan ke Komisi Yudisial, karena diduga melanggar kode etik. Ia juga melapor ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) terkait dugaan pelanggaran administratif.

Terbaru, tim kuasa hukum Paula Verhoeven melakukan audiensi di Dewan Pers atas pemberitaan sejumlah media terkait yang telah melanggar privasi klien mereka, termasuk mencantumkan data pribadi secara tidak etis.

Dewan Pers juga memberikan arahan untuk menempuh jalur pengaduan agar proses klarifikasi bisa berlangsung sesuai prosedur.

Video Kondisi Terkini Paula Verhoeven: Lelah Fisik dan Psikis

Video Kondisi Terkini Paula Verhoeven: Lelah Fisik dan Psikis

Tim Hukum Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan langkah hukum mengenai fitnah terkait ijazah palsu Universitas Gadjah Mada (UGM). Pihak Jokowi mempertimbangkan memproses hukum penyebar kabar bohong soal ijazah palsu.

Hal itu disampaikan Tim Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan usai bertemu Jokowi. Dia mengatakan salah satu yang sempat dibahas dengan Jokowi mengenai ijazah palsu.

"Sekarang memang kita sedang timbangkan langkah-langkah hukum karena kita melihat makin ke sini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya sudah lebih ke arah fitnah dan ini ingin kita hindari," kata Yakup ditemui di Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu (9/4/2025).

Yakup mengatakan langkah baru ini masih dipertimbangkan. Mengingat selama ini pihak Jokowi lebih pasif dalam menghadapi tuduhan soal ijazah palsu.

"Langkah baru sebenarnya kita masih pertimbangkan ya karena dari dulu kan kita selaku kuasa dari Pak Jokowi selaku tergugat lebih pasif," ujar dia.

Ia mengatakan selama ini pihak Jokowi selalu menang gugatan perkara ijazah palsu. Dia lalu mencontohkan gugatan perkara di PN Jakarta Pusat dan PTUN.

"Sudah dari 2023 perkaranya, ada dua gugatan di PN Jakarta Pusat dan satu juga di PTUN dan itu sudah kita menangkan, dan gugatan dari lawan juga sudah kalah. Jadi sebenarnya kita juga bingung nih kenapa masih ada juga pihak-pihak yang menanyakan juga mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi," bebernya.

Dia juga heran dengan isu ijazah palsu Jokowi itu. Sebab, dari pihak kampus UGM juga telah mengklarifikasi mengenai keaslian Ijazah Jokowi tersebut.

"Pihak instansi yang berwenang pun dari UGM pun juga sudah memberikan statement yang clear bahwa memang jelas ijazahnya juga sudah diakui dan Pak Jokowi memang merupakan alumni dari UGM," tuturnya.

Dilansir detikNews, Universitas Gajah Mada (UGM) buka suara terkait mantan dosen di Mataram yang meragukan ijazah dan skripsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). UGM menegaskan bahwa ijazah dan skripsi Jokowi asli dikeluarkan dari kampus tersebut.

"Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli," kata Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, dalam siaran pers UGM di situsnya, Jumat (21/3).

Video Jokowi Disambangi Hashim Djojohadikusumo: Bicara Banyak Hal

Video Jokowi Disambangi Hashim Djojohadikusumo: Bicara Banyak Hal

Tahanan narkoba di Polres Parepare,M Rusli (49) tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Pihak keluarga dari M Rusli dan Polres Parepare saling bantah terkait penyebab kematian korban.

Pihak keluarga menyebut M Rusli ditangkap di kamar kosnya pada Kamis (27/2) lalu. Setelah itu, M Rusli dibawa ke Posko Narkoba di wilayah Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Parepare.

"Dari informasi yang kami terima, pada saat dilakukan penangkapan sudah dilakukan pemukulan sama anggota dari satuan narkoba ini," ujar kakak korban, Agussalim kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).

Agussalim memastikan dugaan pemukulan tersebut cukup valid. Dia mengklaim pihaknya memiliki saksi terkait penganiayaan tersebut.

"Ada 2 orang perempuan saksinya," tegas Agussalim.

Selain 2 saksi wanita, Agussalim juga menyinggung soal seorang keponakannya yang sempat melihat wajah M Rusli dalam kondisi bengkak saat membesuknya di Posko tim narkoba Polres Parepare. Dia mengatakan keponakannya tersebut bahkan memiliki foto almarhum dalam kondisi bengkak.

"Begitu saya lihat saya bereaksi, saya langsung sampaikan saya laporkan di Propam. Adek saya menolak dia bilang jangan melapor dulu. Harapannya masih bisa diberikan keringanan tetapi ternyata itu tidak ada," paparnya.

Lebih lanjut Agussalim menjelaskan bahwa adiknya sambil menahan rasa sakit dipindahkan ke tahanan Mapolres Parepare kurang lebih 31 hari penahanan. Namun dia mengaku pihak keluarga tidak pernah mendapatkan surat penahanan.

"Sampai sekarang surat penahannya belum ada sampai ke keluarga," paparnya.

Selanjutnya keponakan Agussalim kembali membesuk M Rusli dan mendapati kondisinya sudah sakit parah hingga tidak bisa bergerak. M Rusli lalu dibawa ke RS Siti KHadijah atas izin petugas.

"Kemudian dari Siti Khadijah menolak dan diusahakan lagi ke rumah sakit umum dan dipanggilkan lah 112. Dibawa ke RS Umum saat malam takbiran. Malam Senin (30 Maret) dibawa ke UGD masuk ke ruang perawatan di Bougenvil kamar 4," rincinya.

"Sudah tidak mampu lagi dan dirujuk ke ICU pada hari Selasa (1 April) dan tidak lama kemudian tepatnya jam 15.30 Wita beliau mengembuskan napas terakhir," urainya.

Atas kejadian tersebut Agussalim mengaku telah melaporkan kasus tersebut ke pihak Propam Polres Parepare. Dia berharap kasus ini dapat diusut tuntas.

"Saya tindakan selanjutnya sudah melaporkan ke Propam. Insyaallah saya tindaklanjuti di pidana umum karena saya sudah berjanji mencari keadilan untuk adik saya. Ini tugas saya," tegasnya.

Kapolres Parepare Bantah Keluarga, Sebut Korban Meninggal gegara Sakit

Kapolres Parepare AKBP Arman Muis membantah M Rusli telah dianiaya. Dia menegaskan korban meninggal karena sakit.

"Ada keterangan dokternya kalau dia ada riwayat sakit. Meninggalnya di rumah sakit (bukan karena dianiaya)," kata Arman Muis kepada detikSulsel, Kamis (3/4).

Menurut Arman, M Rusli memang sudah sering mengeluh sakit sejak ditangkap terkait kasus narkoba. Hingga akhirnya M Rusli dibawa ke RS pada Minggu (30/3) karena sesak napas.

"Jadi gini, dia itu awal Februari ditangkap karena kasus narkoba. Di dalam (tahanan) dia memang sering sakit. Berobat di rumah sakit. Pada saat malam takbiran dia sesak, dibawa ke rumah sakit," jelasnya.

Arman mempertanyakan tuduhan keluarga yang menyebut M Rusli dianiaya petugas kepolisian. Dia sekali lagi membantah tuduhan itu.

"Tidak ada (korban tewas dianiaya). Kondisi keterangan dokter itu sesak karena paru-paru (penyebab meninggal)," paparnya.

Video Momen Evakuasi Wanita di Parepare Alami Obesitas 300 Kg

Video Momen Evakuasi Wanita di Parepare Alami Obesitas 300 Kg

Sejumlah terpidana kabur dari Lapas Kutacane, Aceh. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengatakan dirinya masih mendalami penyebab kaburnya para napi dari lapas.

"Kita ingin tahu apakah betul masalah makanan yang menjadi penyebab atau masalah yang lain sebagai dampak daripada perilaku petugas dalam layanan," kata Agus di Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

Agus mengatakan ada informasi para napi kabur usai menuntut kualitas jatah makanan ditingkatkan. Namun, informasi itu masih didalami lebih lanjut.

"Nah, inilah yang mau dicek apakah karena perilaku petugas. Karena yang sementara berkembangan kan karena makan nih, minta jatah makannya sama dengan yang dari KPK. Memang kan ada beberapa klasifikasi di sini, ada yang Rp 18 ribu per hari, ada yang Rp 20 ribu, ada yang Rp 22 ribu," ujarnya.

Agus mengatakan Imipas terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk menuntaskan masalah yang terjadi. Dia meminta napi yang kabur segera menyerahkan diri.

"Ini mudah-mudahan bisa segera kita imbau untuk segera menyerahkan diri daripada nanti kena masalah lain," ucapnya.

Diketahui, aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Kaburnya napi tersebut sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat para napi kabur dengan cara melompat pagar dan berlari ke arah jalan raya.

Beberapa napi yang kabur tidak mengenakan baju hanya memakai celana. Mereka lari ke arah warga yang sedang berada di lokasi.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sejumlah tahanan di Lapas Kutacane, Aceh kabur pada Senin sore. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI, Agus Andrianto mengatakan bahwa lapas tersebut berkapasitas 100 orang, tapi saat peristiwa tersebut terjadi diisi 368 lebih tahanan.

"Memang masalah-masalahnya selalu itu, jadi overcapacity selalu menjadi, bukan selalu menjadi alasan yang klasik tapi itulah adanya bahwa kapasitas lapas di Kutacane itu sebenarnya adalah 100 orang namun dihuni oleh 368 lebih warga binaan pemasyarakatan sehingga menimbulkan berbagai masalah," kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam sambutannya di acara penandatangan nota kesepahaman dengan BNN, di kantor Kementerian Imipas, Jakarta, dilansir detikNews, Selasa (11/3/2025).

Agus mengatakan saat ini penyebab pasti kaburnya warga binaan masih didalami. Pihaknya telah mengutus Dirjen Imigrasi Mashudi untuk mengecek kejadian tersebut.

"Kita ingin tahu apakah betul masalah makanan yang menjadi penyebab, atau masalah yang lain sebagai dampak daripada perilaku petugas dalam layanan," ucapnya.

Diketahui, aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekira pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Peristiwa tersebut sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat para napi kabur dengan cara melompat pagar dan berlari ke arah jalan raya.

Beberapa napi yang kabur tampak tidak mengenakan baju hanya memakai celana. Mereka lari ke arah warga yang sedang berada di lokasi.

Baca selengkapnya di sini

Video Menteri Imipas Harap Paspor Baru Indonesia Makin Kuat di Internasional

Video Menteri Imipas Harap Paspor Baru Indonesia Makin Kuat di Internasional

Owner skincare dengan bahan berbahaya atau merkuri, Mira Hayati kembali dibantarkan ke rumah sakit usai 12 hari ditahan sebagai tersangka. Mira Hayati menjalani perawatan karena faktor kehamilannya yang memasuki trimester 3.

Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi membenarkan Mira Hayati dibantarkan lagi sejak Jumat (14/2). Kali ini, Mira Hayati dibantarkan ke Rumah Sakit (RS) Wahidin Sudirohusodo Makassar.

"Saya cuma tahu bahwa dibantar, gitu aja. Namanya dibantar ke rumah sakit, tapi penyebabnya apa saya tidak tahu," kata Sotermi kepada detikSulsel, Senin (17/2/2025).

Sementara itu. Kuasa Hukum Mira Hayati, Ida Hamidah mengatakan kliennya memang mengalami sakit. Mira Hayati yang sedang hamil disebut butuh penanganan khusus karena kondisi tubuhnya.

"Klien Kami sekarang ditempatkan di rumah sakit Wahidin karena sudah memasuki usia trimester ketiga kehamilan atau tepatnya usia 8 bulan kehamilan dengan kondisi klien kami bahwa beliau kan agak gemuk sehingga kehamilannya beda," katanya.

Selain itu, kata dia, tensi Mira Hayati baik turun sehingga dokter rutan menyarankannya dirawat di rumah sakit. Dia menyebut tensi Mira Hayati pernah tembus 200.

"Jadi tensi darah beliau itu naik turun sehingga pihak dokter di rutan itu tidak mampu menangani beliau karena pernah sampai 200 tensi bahkan 170-180 tensinya naik turun," tambahnya.

Mira Hayati Sempat Dibantarkan di RS Permata Hati

Sebagai informasi, Mira Hayati juga sempat dibantarkan saat masih menjadi tahanan Polda Sulsel. Saat itu Mira Hayati menjalani perawatan di RS Permata Hati usai ditetapkan tersangka pada Senin (20/1).

Polda Sulsel kemudian melimpahkan berkas Mira Hayati ke JPU Kejati Sulsel pada Senin (3/2). Selain Mira Hayati, penyidik kepolisian juga melimpahkan dua tersangka kasus skincare bermerkuri lainnya, yakni Agus Salim (AS) dan Mustadir dg Sila (MS).

Ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari terhitung 3 Februari hingga 22 Februari 2025. Mereka selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Ditlantas Polda Sulsel Mulai Sosialisasi Penerapan Uji Coba E-TLE Mobile

Ditlantas Polda Sulsel Mulai Sosialisasi Penerapan Uji Coba E-TLE Mobile

Polri berkomitmen untuk membantu penegakan hukum di seluruh wilayah hutan Indonesia. Komitmen ini dilakukan melalui penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permasalahan yang kerap terjadi, yakni mengenai kebakaran hutan. Jenderal Sigit mengatakan penyebab kebakaran hutan kerap terjadi lantaran adanya tindakan dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.

"Kita akan menghadapi pergantian dari musim hujan ke musim panas, sehingga tentunya perlu ada langkah bersama dalam penegakan aturan, penegakan hukum terkait dengan potensi kebakaran hutan yang biasanya di dalamnya juga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu," ungkap Kapolri Jenderal Sigit dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).

Jenderal Sigit menyampaikan, adanya penandatanganan MoU ini tentu akan menguatkan sinergi antara Polri dan Kemenhut, terutama di bidang penegakan hukum. Kapolri menjamin Polri siap membantu dalam upaya penegakan hukum demi menjaga hutan Indonesia.

"Oleh karena itu, tentunya, ini memperkuat sinergisitas kita dalam hal penegakan hukum dengan juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang terkait dengan masalah kehutanan. Tentu Polri siap untuk melaksanakan backup, untuk betul-betul bisa menyelamatkan hutan kita, termasuk juga bagaimana kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masalah kehutanan," kata Jenderal Sigit.

Polri-Kemenhut Sinergi Jaga Hutan dari Karhutla

Polri bersama Kemenhut menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) mengenai penjagaan hutan dari bahaya kebakaran. Penandatanganan ini sebagai tindak lanjut dari perpanjangan MoU sebelumnya antara Polri dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan penandatanganan MoU ini menjadi sangat penting dan sangat strategis dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan kerja sama ke depan. Jenderal Sigit mengatakan MoU ini sebagai acuan kerja sama Polri dengan Kemenhut selama kurun 5 tahun ke depan sebagai upaya untuk menghadapi berbagai macam persoalan.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan rasa senangnya bisa bekerja sama dengan Polri. Raja Juli mengatakan sektor kehutanan memiliki tantangan yang besar, terutama pada saat musim kemarau seperti timbulnya kebakaran hutan dan lahan alias karhutla.

"Kami dari Kementerian Kehutanan merasa sangat senang dan gembira karena kami tahu persis bahwa tantangan di sektor kehutanan ini sangat luar biasa besarnya terutama sebentar lagi kita akan menghadapi musim panas dan biasanya di musim panas inilah terjadi kebakaran hutan atau yang sering kita sebut sebagai karhutla," kata Raja Juli.

Raja Juli menyebutkan kerja sama dengan Polri diyakini dapat menambah kekuatan untuk menjaga kelestarian hutan, termasuk dari bencana-bencana kebakaran hutan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Apalagi, menurut dia, Polri memiliki sumber daya manusia hingga ke pelosok-pelosok sehingga dapat memudahkan proses pengamanan hutan.

"Oleh karena itu, salah satu poin, ya dari sebagian macam poin yang tadi disepakati adalah kerja sama untuk sama-sama menjaga hutan kita dengan keterbatasan SDM yang kami miliki tentu kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki jaringan sampai ke pelosok-pelosok desa sampai ke tingkat tapak, itu akan sangat membantu kami dalam menjaga hutan," ungkap Raja Juli.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menggelar sosialisasi yang dilaksanakan secara hybrid dengan tema terkait panduan layanan izin tinggal melalui laman evisa.imigrasi.go.id. Imigrasi Jakarta berharap layanan e-visa ini semakin memperkuat sistem keimigrasian.

"Sistem e-visa.imigrasi.go.id ini diharapkan akan semakin memperkuat sistem keimigrasian Indonesia, menciptakan layanan yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih sesuai dengan kebutuhan zaman," kata Kakanwil Ditjen Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Arief Munandar, dalam sambutannya, seperti dalam keterangan yang diterima, Kamis (13/2/2025).

Layanan e-visa ini berdasarkan Permenkumham No.11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Webinar dilaksanakan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta hari ini.

Dua narasumber yang andal di bidangnya hadir dalam acara ini, yaitu Tessar Bayu Setyaji selaku Kepala Tim Alih Status Direktorat Izin Tinggal dan Yan Toto Nugroho selaku Analis Keimigrasian Muda, Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Webinar tersebut diikuti oleh pimpinan atau perwakilan perusahaan penanam modal atau pengguna tenaga kerja asing dan perwakilan komunitas perkawinan campur. Adapun kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkuat pemahaman para peserta mengenai layanan warga negara asing khususnya visa dan izin tinggal pada laman evisa.imigrasi.go.id, serta sebagai sarana penyebaran informasi Aplikasi Molina (Modul Online Layanan Imigrasi Indonesia).

Aplikasi e-visa.imigrasi.go.id merupakan sistem layanan keimigrasian yang dirancang agar dapat mempermudah dan mempercepat proses pengajuan layanan visa dan izin tinggal bagi WNA, aplikasi ini merupakan salah satu inovasi Dirjen Imigrasi dalam rangka mendukung Program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto serta 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Agus Andrianto khususnya pada poin 6, yakni penguatan layanan keimigrasian berbasis digital.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan, berharap kegiatan ini memberikan pemahaman terkait pengajuan izin tinggal secara online.

"Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat atau stakeholder terkait prosedur dan langkah-langkah dalam melakukan pengajuan izin tinggal secara online, sehingga masyarakat dapat dengan efektif menggunakan layanan melalui platform digital evisa.imigrasi.go.id serta dapat membawa dampak yang signifikan terhadap pengetahuan peserta dan peningkatan mutu pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta," kata Bugie.

Imigrasi Jaksel gelar webinar soal layanan izin tinggal. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan, memberikan sambutan. (Foto: dok. Istimewa)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai perlu ada perluasan mengenai yurisdiksi atau kekuasaan yang dimiliki KPK. Yusril mengatakan yurisdiksi KPK perlu diperluas agar bisa menjangkau koruptor yang berada di luar negeri.

"Yurisdiksi KPK ini juga perlu kita rumuskan ulang dalam menghadapi peningkatan kerja sama, apakah antara KPK dan unit yang sama di negara lain atau memang KPK diperluas yurisdiksinya untuk menjangkau setiap tindak pidana, tidak hanya pidana yang terjadi di Indonesia tapi juga terjadi di luar negeri," kata Yusril, Senin (10/2/2025).

Hal itu disampaikan Yusril seusai acara Pembukaan Lokakarya dan Pertemuan Teknis Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD) Anti-Bribery Convention di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Yusril menjelaskan, KPK yang ikut terlibat dalam rencana Indonesia bergabung dengan OECD membuka peluang dilakukannya pembaharuan terhadap Undang-Undang (UU) KPK apabila diperlukan dalam penanganan kasus suap pihak swasta yang dilakukan oleh pejabat asing.

"Begitu juga kalau diperlukan adanya pembaharuan terhadap UU KPK dalam menghadapi penyuapan yang dilakukan oleh swasta, menghadapi penyuapan yang dilakukan oleh pejabat asing, jadi tentu harus kita perbaharui UU kita sendiri," ungkap Yusril.

Dia menjelaskan, KPK saat ini bergerak secara nasional di dalam negeri sehingga diperlukan aturan untuk menghadapi kasus suap yang dilakukan kepada pejabat-pejabat Indonesia di luar negeri.

"Undang-undang yang sudah ada itu kan dari waktu-waktu itu, kita evaluasi, kita perbaharui dan kita perbaiki, untuk mengantisipasi setiap perubahan," jelasnya.

Dia mengatakan saat ini Indonesia memproses konvensi OECD tentang penyuapan ini untuk memperkuat sistem nasional dalam penghalangan korupsi dan anti-penyuapan.

"Karena masih banyak aspek-aspek kebukaan-kebukaan korupsi, termasuk penyebabnya yang dilakukan oleh swasta dan pejabat asing yang belum dikawal oleh hukum kita, dan karena itu dengan kita mengakses konvensi ini dan meratifikasinya, harus dilakukan penyesuaian, penambahan aspek-aspek hukum dalam beberapa resolusi itu," jelas dia.

Simak juga Video 'Penjelasan Yusril soal Paulus Tannos yang Pindah Jadi WN Afsel':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Komnas HAM merekomendasikan penggunaan teknologi e-voting dalam pemilu ataupun pilkada pada masa depan. Penggunaan e-voting dinilai dapat menjamin hak pilih warga, terutama yang merantau.

Komisioner Subkomisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah, awalnya mengatakan standar internasional bagi petugas pemilu harus diimplementasikan di Indonesia. Dia mengatakan revisi Undang-Undang Pemilu dapat menjadi jalan masuk implementasi standar itu.

"Jadi standar internasional itu perlu diimplementasikan terkait dengan hak asasi bagi petugas pemilu. Jadi mudah-mudahan kertas kebijakan ini bisa mendorong pemerintah untuk merevisi UU Pemilu kita yang tahun ini masuk Prolegnas," kata Anis di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Saurlin P Siagian, mengatakan Komnas HAM ikut memantau proses Pemilu. Dia menyoroti kurangnya mitigasi bencana sehingga banyak warga tak bisa menggunakan hak pilih.

"Saya juga dengan teman kita yang ke Sumut, di Sumut itu hampir 40 persen tidak bisa memilih karena terjadi bencana di Kota Medan dan banjir besar. Lalu di arah pegunungan juga longsor di mana-mana dan tidak ada mitigasinya," ujarnya.

Saurlin mengatakan mitigasi terhadap bencana saat pemilu perlu diperhatikan. Dia mengatakan pemerintah juga harus mencari solusi terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) atau warga perantau yang tak pulang ke domisili saat pemilihan, terutama pilkada, dilakukan.

"Di Indonesia ini kan banyak orang Indonesia tidak bekerja di kotanya atau tidak di kabupatennya. Nah, ini dibiarin aja nih. Kalau kamu nggak pulang, ya kamu ketinggalan hak pilih. Kami menemukan itu misalnya di Tegal. Di Tegal itu ternyata hampir 50 persen penduduknya itu di luar Kota Tegal dan mereka tidak mau pulang untuk pilkada karena sayang kan uang untuk jualan warung Tegal kalau ditinggalin satu hari. Jadi warung Tegal di mana-mana itu ternyata mereka mempertahankan KTP, tidak mau pindah KTP," ujarnya.

Saurlin mengatakan teknologi dapat membantu efisiensi pemilu. Menurutnya, e-voting harus dipertimbangkan untuk pemilu di masa depan.

"Kesimpulannya adalah tidak ada pilihan, ke depan harus pakai teknologi supaya memastikan jam kerja ini lebih efektif dan efisien, termasuk anggaran. Nggak ada pilihan, e-voting harus jadi pertimbangan ke depannya," ujarnya.

Dosen UGM Abdul Gaffar Karim, yang ikut dalam riset ini, menyebut ada temuan petugas KPPS perempuan bekerja lebih efektif. Dia mengatakan jumlah petugas perempuan yang mengalami kelelahan lebih sedikit.

"Kami menemukan data sampingan bahwa petugas KPPS perempuan itu bekerja lebih efektif sehingga kelelahan tidak terjadi sebanyak di petugas perempuan," kata Abdul Gaffar Karim.

Gaffar mengatakan tidak ada kematian petugas pemilu karena racun. Dia menuturkan penyebab kematian para petugas pemilu dipicu kelelahan.

"Kedua, semua meninggal dengan riwayat kardiovaskuler dan kasus terakhir yang meninggal itu terjadi karena kelelahan yang memicu persoalan kardiovaskuler. Jadi itu yang ditemukan oleh unit kedokteran. Yang terindikasi racun, kita ingat 2019 ada kabar bahwa ini diracun dan seterusnya, nggak ada racun. Tidak ada kasus diracun," ujarnya.

Berikut 5 rekomendasi Komnas HAM untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM petugas Pemilu:

1. Mendorong adanya design ulang keserentakan Pemilu dan Pilkada untuk meminimalisir potensi pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini terus terjadi, baik berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 maupun Pemilu 2024 berdasarkan pertama soal pemisahan antara Pemilu nasional dan juga Pemilu daerah. Yang kedua, terkait dengan penggunaan sistem proporsional terbuka dan yang terakhir penambahan jumlah petugas pemilu.

2. Perbaikan tata kelola Pemilu dengan menekankan kepada perbaikan proses rekrutmen petugas Pemilu dengan memberlakukan batas usia maksimum paling tua 55 tahun, kemudian menguatkan kapasitas sumber daya melalui pelatihan, manajemen waktu dan penguatan psikologi serta keterampilan yang efektif pada petugas Pemilu. Lalu, memberikan pembekalan dan pelatihan terkait dengan bantuan dasar hidup.

3. Penguatan kesiapsiagaan infrastruktur kesehatan yang terdiri dari kesiapsiagaan petugas kesehatan, kemudian pendirian pos kesehatan, mekanisme rujukan rumah sakit terutama mekanisme rumah sakit tidak hanya terdekat tetapi juga yang layak dan kesiapsiagaan penyediaan obat-obatan dasar.

4. Peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi petugas Pemilu termasuk di dalamnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja.

5. Memastikan pembatasan beban kerja bagi petugas Pemilu. Jadi petugas pemilu tidak boleh lagi diberikan beban-beban lain selain tugas-tugas yang memang itu menjadi bagian dari tugas Pemilu yang sudah cukup berat.

Kuasa hukum Afif Maulana menyayangkan langkah Polda Sumatera Barat (Sumbar) yang akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP2 Lidik) dalam kasus tewasnya Afif Maulana. Menurut kuasa hukum, tindakan kepolisian ini dinilai diskriminatif dan tidak profesional dalam mengungkap kasus pelanggaran HAM, terutama di tengah perjuangan keluarga Afif yang sedang mencari keadilan.

"Kami memandang ini sebagai bentuk diskriminatif dan ketidakprofesionalan pihak kepolisian Sumbar dalam mengungkap kasus pelanggaran HAM," kata kuasa hukum Afif Maulana, Adrizal, kepada wartawan, Kamis (2/1/2025).

Adrizal, yang juga pengacara publik LBH Padang, mengungkapkan bahwa dalam kasus tewasnya Afif Maulana terdapat banyak kejanggalan. Hingga saat ini, keluarga korban dan pihaknya masih meyakini bahwa kematian Afif Maulana disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

"Sehingga sampai sekarang kami tetap yakin bahwa dalam kasus ini, ada keterlibatan anggota kepolisian yang melakukan dugaan penyiksaan," jelasnya.

Adrizal juga menyoroti langkah penyidik Polda Sumbar yang terkesan hanya fokus pada tuduhan Afif Maulana sebagai terduga peserta tawuran dan megajak temannya untuk melompat dari atas Jembatan Kuranji.

"Seolah-olah penyidik hanya fokus pada masalah tawuran atau ajakan melompat. Padahal kami sudah sering menyampaikan agar penyidik bisa lebih mendalami bagaimana penyiksaan terjadi pada malam itu. Namun, hal tersebut tidak diakomodir," ungkapnya.

"Saya menduga ini hanya upaya untuk menguatkan dalil yang telah dibangun sebelumnya, bahwa Afif Maulana adalah bagian dari tawuran. Padahal seharusnya yang difokuskan adalah penegakan hukum dalam dugaan penyiksaan yang berujung pada kematian. Kami sangat menyesalkan hal ini," sambungnya.

Ke depan, kuasa hukum dan keluarga korban, menurut Adrizal, akan meminta salinan SP2 Lidik dan barang-barang milik Afif Maulana yang saat ini masih berada di Polda Sumbar.

"Kami besok akan meminta salinan SP2 Lidik dan seluruh barang milik korban yang disita penyidik. Selain itu, kami juga akan meminta data-data terkait hasil visum, ekshumasi, serta data personel kepolisian yang terlibat malam itu," ungkapnya.

Baca selengkapnya di halaman berikut...

Setelah memperoleh data-data tersebut, Adrizal mengatakan kuasa hukum akan mengumpulkan bukti baru untuk menggugat kembali Polda Sumbar.

"Kami akan mengumpulkan bukti dan novum baru. Kemudian, kami akan melakukan gugatan strategis," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, pihak kepolisian akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2 Lidik) dalam kasus tewasnya Afif Maulana. Hal ini diungkapkan oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono.

"Kita sudah mengetahui bersama bahwa keputusan ketua tim dan anggotanya yang terdiri dari 15 dokter forensik menyatakan bahwa penyebab kematian Afif Maulana bukan karena penganiayaan, melainkan akibat benturan benda keras. Jadi, yang terjadi adalah tubuh yang menghampiri benda keras, bukan benda keras yang menghampiri tubuh," kata Irjen Pol Suharyono kepada wartawan di Mapolda Sumbar, Selasa (31/12/2024).

"Saya ingin memastikan agar kasus ini tidak menggantung. Berdasarkan hasil gelar perkara yang melibatkan Dirkrimum beserta seluruh tim, termasuk keluarga korban dan ahli, kami akan menghentikan kasus ini dengan menerbitkan SP2 Lidik," sambungnya.

Lebih lanjut, Suharyono menyatakan, jika ada bukti baru yang ditemukan di kemudian hari terkait kematian Afif Maulana, keluarga korban dipersilakan untuk kembali berkoordinasi dengan penyidik.

"Jika ada bukti-bukti baru yang menguatkan terkait masalah ini, silakan koordinasi dengan penyidik," ungkapnya.

Irjen Pol Suharyono juga menegaskan bahwa pihaknya tidak menganggap kematian Afif Maulana sebagai hal yang sepele. Oleh karena itu, penerbitan SP2 Lidik ini dilakukan sebagai bagian dari keseriusan dalam menangani kasus ini dan untuk memberikan kepastian hukum.

"Ini bukan berarti kami menganggap masalah ini sepele. Justru, ini bagian dari keseriusan kami dalam menangani kasus ini agar ada kepastian hukum dan tidak menggantung," jelasnya.

Dokter Forensik Cek Jembatan Kuranji Lokasi Tewasnya Afif Maulana

Dokter Forensik Cek Jembatan Kuranji Lokasi Tewasnya Afif Maulana