Jakarta -

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memenuhi undangan klarifikasi dari Bareskrim Polri soal tudingan ijazah palsu. Ia mengaku sedih jika persoalan hukum ini naik ke tahap berikutnya.

"Saya sebetulnya ya, sebetulnya ya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya," ujar Jokowi dikutip detikNews, Selasa (20/5/2025).

"Saya kasihan," lanjut dia.

Persoalan tudingan ijazah palsu, menurut dia, sudah melewati batas. Oleh karena itu, Jokowi menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada penyidik.

"Tapi kan ini sudah keterlaluan, jadi kita tunggu proses hukum," imbuhnya.

Dittipdium Bareksrim Polri diketahui mengundang klarifikasi kepada Jokowi. Klarifikasi terkait laporan dugaan ijazah palsu.

"Kami undang Bapak Jokowi untuk klarifikasi hari ini. Sampai pagi ini terkonfirmasi beliau jam 10 hadir di Bareskrim," kata Djuhandhani saat dikonfirmasi.

Adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, pada Jumat (9/5),bersama kuasa hukum dan ajudan pribadi Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, telah menyerahkan ijazah Jokowi kepada penyidik. Dengan penyerahan ijazah itu, Andrianto berharap kasus tudingan ijazah palsu segera selesai.

"Ya cepet selesai ini. Cepet gamblang gitu. Ya kan," kata Andri di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (9/5).

Sementara itu, Yakup Hasibuan mengatakan penyidik akan menguji laboratorium forensik dua ijazah Jokowi untuk dipastikan keasliannya. Ia menyebut penyidik akan menginformasikan perkembangan dari hasil uji laboratorium forensik tersebut.

Untuk diketahui, Dittipidum Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Penyelidikan dilakukan berdasarkan surat pengaduan dari Tim Pembela Ulama & Aktivis (TPUA) dengan Nomor: Khusus/TPUA/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.

Kemudian, penyelidikan juga berdasarkan Laporan Informasi Nomor: LI/39/IV/RES.1.24./2025/Dittipidum tanggal 9 April 2025 atas pengaduan Eggi Sudjana.

(astj/astj)

Blora -

Ketua organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora, Munaji alias Mbah Mun (44), ditangkap Polda Jawa Tengah. Saat ini Mbah Mun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan.

Selain Munaji, pihak kepolisian juga menangkap istrinya, inisial WP (45). Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan/atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

"Betul kami lakukan penangkapan dan penahanan terhadap kedua orang di atas. Kasus penipuan penggelapan," ungkap Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Dwi Subagio saat dimintai konfirmasi detikJateng terkait penangkapan Ketua PP Blora Munaji dan istrinya, Minggu (18/5/2025).

Dwi mengatakan penangkapan dilakukan pada Jumat (16/5). Pihak kepolisian kini masih mendalami kasus tersebut.

"(Penangkapan) Jumat malam lalu. Kasus ini perorangan, namun kami sedang dalami karena didapat informasi tersangka tekan pihak lain untuk selesaikan kasus ini," jelasnya.

Pihaknya belum memerinci atas kerugian yang dialami oleh korban. Dwi mengaku terdapat beberapa orang yang menjadi korban penipuan dan penggelapan.

"Korbannya warga Blora. Kerugiannya sedang dalam pendalaman. Infonya ada beberapa warga lain yang juga jadi korban dan tidak berani lapor," ungkapnya.

Adapun beberapa barang bukti juga telah diamankan oleh Polda Jateng. Dwi bakal menyampaikan lebih detail kasus ini saat konferensi pers.

"Nanti dulu ya. Nanti akan dirilis resmi," terangnya.

Adapun modus dalam kasus ini adalah berkaitan dengan kerja sama bisnis. Namun tidak digunakan sebagaimana mestinya malah digunakan untuk kepentingan pribadi.

"(Modus) Kerja sama bisnis, setelah uangnya diterima, ternyata tidak diperuntukkan sesuai perjanjian/untuk kepentingan pribadi. Dan tersangka tidak mau kembalikan," imbuh Dwi.

Lebih lanjut, Dwi mengimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban tersebut untuk segera melapor kepada pihak kepolisian.

"Bisa tolong disampaikan ke masyarakat jika ada korban korban lain yang merasa ditipu atau diancam oleh tersangka agar melaporkan ke Polres Blora atau ke Polda Jateng," imbaunya.

Sementara itu, detikJateng berupaya minta konfirmasi ke Sekretaris PP Blora, Hasyim, terkait kasus yang menjerat Ketua PP Blora Munaji ini. Namun hingga berita ini ditulis belum ada respons.

(rih/rih)

Makassar -

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan perilaku sobis yang marak terjadi di Sulsel. Fatwa ini diharapkan bisa mencegah tindak kriminal di tengah penegakan hukum pidananya yang dinilai belum maksimal.

Diketahui, sobis atau yang juga diistilahkan sosial dan bisnis merupakan perilaku modus penipuan berbasis digital atau online. Dalam bahasa daerah di Sulsel, pelaku yang melakukan tindakan sobis dikenal dengan sebutan passobis.

MUI Sulsel mengharamkan perilaku sobis lewat fatwa bernomor: 006 Tahun 2025 tentang Hukum Sobis. Fatwa itu diteken Ketua Komisi Fatwa MUI Sulsel Prof Dr KH Rusydi Khalid dan Sekretaris Dr KH Syamsul Bahri Abd Hamid pada 4 Mei 2025.

"Kegiatan sobis termasuk dalam kategori penipuan (gharar dan tadlis) yang diharamkan dalam Syariat Islam," demikian tertulis terkait ketentuan hukum dalam fatwa MUI Sulsel tersebut.

Dalam fatwanya, MUI Sulsel menegaskan, harta yang diperoleh dari kegiatan sobis adalah haram. Keputusan ini memperhatikan dalil Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, pendapat ulama, serta memperhatikan dampak ekonomi dan psikologis yang ditimbulkan.

"Passobis dapat dikenakan hukuman ta'zir/sanksi sesuai dengan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia," tertulis fatwa MUI Sulsel.

Penegakan Hukum Tidak Selesai

Sekretaris Umum MUI Sulsel KH Muammar Bakry menjelaskan, fatwa haram terhadap kegiatan sobis berangkat dari keresahan masyarakat. Dia mengaku sudah banyak korban yang terdampak dari aksi kejahatan passobis.

"Hanya saja hampir tidak ada penyelesaian dalam hukum. Kemarin misalnya pihak TNI secara kelembagaan menangkap puluhan orang yang diduga (passobis)," kata Muammar kepada detikSulsel, Selasa (7/5/2025).

Kodam XIV/Hasanuddin sebelumnya menangkap 40 terduga passobis di Kabupaten Sidrap. Para pelaku kemudian diserahkan ke Polda Sulsel, namun belakangan 37 orang di antaranya dipulangkan dengan alasan belum ada laporan resmi dari korban.

"Sayangnya tidak ada penyelesaiannya secara hukum dengan alasan tidak ada korbannya mengaku. Padahal sudah banyak korban yang menyampaikan itu dan bahkan sudah melapor ke polisi," tuturnya.

Muammar mengatakan, salah satu daerah di Sulsel bahkan sudah dianggap sebagai sarang passobis. Mirisnya, perilaku sobis dianggap sebagai sebuah kebanggaan bagi yang menjalankannya.

"Di daerah tertentu kegiatan sobis itu dianggap sebagai kebanggaan dan kalau itu terjadi di masyarakat, dianggap kebaikan dan kebanggaan," ungkap Muammar.

Anggapan tersebut dinilai bisa merusak tatanan sosial dan nilai moral yang dibangun di Indonesia. Persoalan ini dianggap bisa merusak wajah masyarakat khususnya Sulsel.

"Oleh karena itu, tentu MUI berkewajiban menyampaikan duduk perkara bagaimana sebenarnya kegiatan sobis itu yang indikasinya mengarah kepada penipuan dan pencurian," tegasnya.

Muammar menambahkan, fatwa yang mengharamkan perilaku sobis dibuat berdasarkan aturan dan larangan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Jika melanggar, maka dinilai tidak mematuhi ajaran Islam.

"Jadi kalau ini tetap dilanggar berarti menginjak-injak Al-Qur'an, kalau pelakunya muslim berarti menginjak Al-Qur'annya sendiri. Tentang bagaimana efeknya, tentu kita serahkan ke pemerintah dan penegak hukum," jelasnya.

MUI Sulsel pun akan mensosialisasikan fatwa haram sobis ini ke masyarakat, termasuk kepada pelaku sendiri. Dia juga berharap warga saling mengingatkan untuk menghindari perilaku sobis dan segala bentuk tindak kriminal lainnya.

"Saling mengingatkan bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan ajaran agama dan hukum negara. Kita juga harapkan ulama-ulama di daerah menyiarkan fatwa ini," imbuh Muammar.

37 Passobis Tangkapan TNI Dipulangkan Polisi

Kodam XIV/Hasanuddin sebelumnya menangkap 40 terduga pelaku sobis alias passobis di Sidrap pada Kamis (24/4). Penangkapan ini setelah TNI mendapat laporan dari warga yang menjadi korban.

"Total ada 40 orang diamankan dari satu lokasi di Sidrap. Semuanya berada di satu rumah," kata Kapendam XIV/Hasanuddin Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, Kamis (25/4).

Terduga pelaku menjalankan penipuannya dengan modus mencatut nama pejabat Kodam XIV/Hasanuddin. Selain itu ada pula yang beraksi dengan modus jual beli online, investasi emas dan jual beli barang elektronik.

"Modus yang digunakan antara lain, penyamaran sebagai anggota TNI dengan menggunakan identitas dan atribut palsu demi meyakinkan korban dan mencatut nama pejabat dari Kodam," kata Gatot.

Para pelaku kemudian diserahkan kepada Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut pada Jumat (25/4). Namun dari hasil pemeriksaan penyidik kepolisian, 37 orang di antaranya dipulangkan dengan dalih tidak ada laporan resmi dari korban setelah 24 jam diamankan.

"Sehubungan dengan batasan waktu 24 jam dalam proses penangkapan tanpa status tersangka di kepolisian, maka terhadap 37 orang terduga pelaku lainnya dilakukan pemulangan ke keluarganya," ucap Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi saat konferensi pers, Sabtu (27/4).

Dedi menuturkan, kasus dugaan penipuan sobis tersebut merupakan delik aduan. Penyidik kepolisian membutuhkan laporan dari korban untuk dapat melanjutkan proses hukum.

"Dari sekitar 40 korban yang telah dihubungi oleh penyidik, hanya tiga korban yang bersedia membuat laporan resmi. Oleh karena itu, proses hukum hanya dilanjutkan terhadap 3 orang terduga pelaku," jelasnya.

Ketiga pelaku yang masih diamankan berdasarkan ada 3 korban yang bersedia diperiksa. Dedi menegaskan kasus ini masih akan didalami lebih lanjut.

"Ketiga korban yang bersedia membuat laporan ini akan diperiksa lebih mendalam, termasuk dalam proses peningkatan status perkara ke tahap penyidikan, pemeriksaan tersangka, serta pemeriksaan saksi korban," imbuh Dedi.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Didik memastikan terduga pelaku yang dipulangkan masih berpotensi diperiksa untuk keperluan penyelidikan. Pihaknya sudah mengamankan ratusan handphone untuk diperiksa lebih lanjut.

"Dari total 144 handphone yang diamankan, sejauh ini kami telah berhasil mengangkat data dari 20 handphone. Proses ini membutuhkan waktu karena jumlah perangkat yang cukup banyak," tutur Didik.

Dari hasil analisis sementara dari 20 handphone itu, terdeteksi ada 41 korban penipuan dengan modus jual beli handphone, investasi dalam negeri dan luar negeri. Namun dari jumlah korban itu, hanya ada 3 korban yang baru melapor dan bersedia diperiksa.

"Ketiga korban tersebut terdiri dari satu korban di Jawa Timur dengan kerugian sebesar Rp 8 juta, satu korban di Pontianak dengan kerugian sebesar Rp 3 juta, dan satu korban di Semarang yang saat ini berada di Singapura dengan kerugian sebesar Rp 30 juta," jelasnya.

(sar/sar)

Pelaku yang biasa disebut Passobis biasanya menggunakan identitas palsu atau informasi pribadi orang lain untuk melakukan transaksi ataupun aktivitas ilegal secara daring

Makassar (ANTARA) - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluarkan fatwa tentang hukum Sosial Bisnis (Sobis) yang merupakan modus penipuan online yang pelakunya mayoritas dari salah satu kabupaten di provinsi itu.

"Pelaku yang biasa disebut Passobis biasanya menggunakan identitas palsu atau informasi pribadi orang lain untuk melakukan transaksi ataupun aktivitas ilegal secara daring, misalnya membuka rekening bank dan melakukan transaksi online," kata Ketua MUI Sulsel KH Rusydi Khalid di Makassar, Senin.

Dia mengatakan Passobis biasanya menggunakan taktik manipulasi psikologis untuk menciptakan kepanikan atau penawaran menggiurkan untuk memperoleh informasi pribadi atau uang dari korban.

Termasuk, kata dia, melakukan penipuan investasi palsu atau bodong sehingga penipuan tersebut menurut KUHP adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, baik memakai nama palsu, identitas palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk membujuk orang lain menyerahkan barang, memberikan uang, atau menghapuskan piutang.

Mencermati praktek Sobis tersebut, lanjut Rusydi, setelah menimbang, memperhatikan dalil Al Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW, pendapat para ulama tentang penipuan, termasuk pendapat saran dan masukan yang berkembang pada diskusi musyawarah Komisi Fatwa MUI Sulsel pada Jumat (21/3) lalu, serta dampak ekonomi dan kerugian material serta psikologis yang ditimbulkannya, maka MUI memutuskan dan menetapkan bahwa hukum Sobis itu diharamkan dalam syariat Islam.

Juga dinyatakan bahwa harta yang diperoleh dari kegiatan Sobis adalah haram dan memanfaatkan harta tersebut juga haram.

Passobis dapat dikenakan hukuman ta'zir atau sanksi sesuai dengan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Selain itu MUI Sulsel juga merekomendasikan enam poin, yakni pertama penguatan pendidikan dan literasi digital dengan cara meningkatkan program edukasi tentang bahaya penipuan online dan literasi digital di semua tingkat masyarakat.

Kedua, penegakan hukum yang tegas dengan memberi sanksi kepada Passobis sebagai efek jera. Ketiga, kolaborasi multisektor dengan mendorong kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, toko agama, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan Sobis.

Keempat, peningkatan kesadaran agama dengan memperkuat peran ulama dan tokoh agama setempat dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang larangan penipuan dalam Islam.

Kelima. pengembangan teknologi dan peningkatan sistem keamanan digital dan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber.

Keenam, program pemberdayaan generasi muda dengan menyediakan pelatihan keterampilan dan peluang kerja untuk mencegah keterlibatan mereka dalam praktik Sobis.

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Lampung Utara -

Pihak Rutan Kotabumi, Lampung Utara angkat bicara ihwal tertangkapnya 3 narapidana yang melakukan pemerasan dan penipuan terhadap seorang wanita. Pihak rutan mengakui adanya kelalaian sehingga narapidana bisa memiliki handphone.

Kepala Rutan Kotabumi, Budi mengatakan handphone yang dimiliki para pelaku adalah ilegal.

"Iya, itu saya akui kita kecolongan benar, saya sudah berupa maksimal, setiap hari saya kontrol pagi, siang, malam," katanya, Rabu (30/4/2025).

Ke depan, kata Budi, pihaknya akan secara rutin akan melakukan razia dan memperketat pengawasan terhadap para pengunjung.

"Kita sudah amankan semuanya, barang bukti dan pelaku kini ditangani oleh Polda dan kita terus mensosialisasikan kondisi Lapas kita ini tidak ada toleransi adanya handphone di dalam," ungkapnya.

"Kita sudah melakukan razia rutin mengupayakan pemberantasan peredaran handphone maupun narkoba di dalam, kita berupaya untuk bisa melakukan tindakan itu dengan kegiatan-kegiatan razia secara rutin. Bahkan saya memerintah petugas jaga untuk melakukan tindakan penggeledahan," lanjut Budi.

Secara tegas, dia juga menyampaikan ke depannya akan mengawasi juga anggotanya untuk mengantisipasi adanya oknum-oknum yang nakal dalam membantu para narapidana memiliki handphone.

"Kalau ada pelanggaran-pelanggaran kita tindak sesuai prosedur, termasuk keterlibatan oknum kita tindak," tandas Budi.

Sebelumnya, tiga narapidana Rutan Kotabumi, Lampung Utara diamankan Polda Lampung. Ketiganya melakukan penipuan dan pemerasan yang membuat korban mengalami kerugian sebesar Rp 150 juta.

Ketiga narapidana tersebut yakni Armal Adi Putra, Elwani dan Fernanda. Direktur Ditreskrimsus Polda Lampung, Kombes Dery Agung Wijaya mengatakan ketiganya diamankan tim Subdit V Cybercrime setelah korban melapor.

"Ketiganya yakni A, E dan F ini merupakan narapidana yang ada di Lampung. Ketiganya melakukan pemerasan dan penipuan terhadap korban dengan kerugian mencapai Rp 150 juta," katanya, Rabu (30/4/2025).

Pemeriksaan dan penipuan ini, kata Dery, dilakukan berawal dari salah satu pelaku mengajak korban berkenalan melalui media sosial.

"Awalnya tersangka E berkenalan dengan korban melalui media sosial, kemudian berlanjut bertukar nomor handphone dan terus berkomunikasi. E ini mengaku sebagai anggota polisi," jelasnya.

"Komunikasi intens ini berujung terjadinya pemberian data konteks seksual disertai ancam pelaku untuk disebarluaskan," lanjut Dery.

(dai/dai)

Lampung -

Tiga narapidana Rutan Kotabumi, Lampung Utara, diamankan Polda Lampung. Ketiganya melakukan penipuan dan pemerasan yang membuat korban mengalami kerugian sebesar Rp 150 juta.

Adapun ketiga narapidana tersebut yakni Armal Adi Putra, Elwani dan Fernanda.

Direktur Ditreskrimsus Polda Lampung Kombes Dery Agung Wijaya mengatakan ketiganya diamankan tim Subdit V Cybercrime setelah korban melapor.

"Ketiganya yakni A, E dan F ini merupakan narapidana yang ada di Lampung. Ketiganya melakukan pemerasan dan penipuan terhadap korban dengan kerugian mencapai Rp 150 juta," katanya, Rabu (30/4/2025).

Pemeriksaan dan penipuan ini, kata Dery, dilakukan berawal dari salah satu pelaku mengajak korban berkenalan melalui media sosial.

"Awalnya tersangka E berkenalan dengan korban melalui media sosial, kemudian berlanjut bertukar nomor handphone dan terus berkomunikasi. E ini mengaku sebagai anggota polisi," jelasnya.

"Komunikasi intens ini berujung terjadinya pemberian data konteks seksual disertai ancaman pelaku untuk disebarluaskan," lanjutnya.

Dalam kasus ini, para tersangka dibantu oleh seorang wanita bernama Mike Anggraini yang merupakan istri dari salah satu tersangka.

"Ada tersangka lainnya berinisial MA, ini merupakan istri dari salah satu narapidana," ujarnya.

Derry menambahkan, keempat tersangka dalam perkara penipuan dan pemerasan ini bakal dijerat Pasal 35, sebagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Tersangka diancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Kami menegaskan kasus ini masih terus didalami, guna mengungkap jaringan terlibat dalam perkara ini," ungkapnya.

(csb/csb)

Luwu -

Tangis wanita berinisial HA (52) pecah usai ditangkap terkait kasus penipuan modus calo penerimaan anggota Polri sebesar Rp 750 juta. Polisi juga mengamankan pria inisial MR (53) dalam kasus ini.

Polres Luwu menghadirkan HA dan MR dalam konferensi pers di Mapolres Luwu pada Rabu (16/4/2025). Keduanya tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye.

Saat digiring polisi ke hadapan awak media, pelaku HA yang mengenakan jilbab abu-abu hitam langsung menangis histeris. Dia mengaku melakukan aksi penipuan karena disuruh oleh seseorang.

"Disuruh jeka juga saya, Pak," kata HA dengan tersedu-sedu.

Kasi Humas Polres Luwu Iptu Yakobus Rimpung mengatakan pelaku ditangkap setelah polisi menerima empat laporan terkait dugaan penipuan tersebut. Kedu pelaku menawarkan bantuan kelulusan dalam seleksi Bintara Polri.

"Sudah 4 laporan yang masuk, pelakunya perempuan berinisial HA dan lelaki MR, dengan modus menjanjikan kelulusan dalam seleksi penerimaan Bintara Polri dengan membayar sejumlah uang," ujar Yakobus kepada detikSulsel, Rabu (16/4).

Yakobus menuturkan HA yang bertugas mencari target calon siswa (casis) Bintara Polri. Sementara MR mengaku sebagai anggota Polri untuk meyakinkan orang tua para korban.

"Modus mereka adalah menawarkan bantuan kelulusan dalam seleksi Bintara Polri. HA merekrut para casis dan meminta sejumlah uang, sedangkan MR berperan meyakinkan orang tua korban dengan mengaku sebagai jenderal berpangkat Irjen," bebernya.

"Mereka meyakinkan orang tua dari calon siswa Polri, bahwa anak mereka akan dijamin lulus seleksi jika membayar mahar sebesar Rp 300 juta hingga Rp 400 juta. Total kerugian yang dialami para korban mencapai Rp 750 juta," sambungnya.

Yakobus mengungkapkan empat casis yang jadi korban masing-masing inisial SC, EP, AD dan ZM. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan korban dari aksi tipu-tipu kedua pelaku bertambah.

"Kami membuka ruang bagi masyarakat yang mungkin juga menjadi korban namun belum melapor. Tidak menutup kemungkinan juga terdapat pelaku lain di balik kasus ini," bebernya.

Kedua pelaku saat ini ditahan di Mako Polres Luwu guna penyelidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan Pasal 378 jo Pasal 55 dan 56 KUHP tentang tindak pidana penipuan.

"Dengan ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun," tutupnya.

(hsr/hsr)

MAKASSAR, KOMPAS.com – Mira Hayati, salah satu terdakwa dalam kasus dugaan peredaran kosmetik berbahaya yang dijuluki “Ratu Emas”, tidak lagi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Makassar. Ia kini berstatus sebagai tahanan rumah.

Pengalihan status penahanan dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan pertimbangan kemanusiaan.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Subali, membenarkan informasi tersebut.

Ia menyebut keputusan pengalihan dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah diambil oleh majelis hakim yang menangani perkara Mira.

"Pengalihan (penahanan) benar dari Rutan menjadi tahanan rumah untuk Mira Hayati sebelum Idul Fitri, saya sudah bicara dengan majelis hakimnya," ujar Subali saat dikonfirmasi awak media, Selasa (8/4/2025).

Subali menjelaskan bahwa penetapan tahanan rumah diberikan dengan jaminan dari keluarga Mira Hayati.

Dalam aturan tersebut, Mira tidak diizinkan keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat.

"Yang jadi penjaminnya keluarganya, suaminya. Dia tahanan rumah, artinya dia tidak bisa keluar rumah, kecuali ke rumah sakit," ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa masyarakat boleh melaporkan jika melihat Mira berada di luar rumah tanpa alasan sah.

"Kalau suatu saat Mira Hayati terlihat berkeliaran silakan di foto dan ditarik kembali (ke Rutan Makassar). Kalau keluar rumah harus ada alasannya," tambah Subali.

Alasan utama yang mendasari keputusan ini adalah kondisi bayi Mira Hayati yang baru lahir. Hakim mempertimbangkan faktor kemanusiaan, serta adanya jaminan keluarga dan uang sebagai bentuk tanggung jawab.

"Alasan kemanusiaan karena melihat kondisi bayinya. Kan baru melahirkan, itu alasannya, alasan kemanusiaan, dan ada jaminannya, dan ada jaminan uang tapi itu tidak bisa saya sebutkan nilainya," tutupnya.

Sampit -

Seorang petugas Lapas Kelas IIB Sampit di Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng) inisial FZ dilaporkan dugaan penipuan terhadap tahanan inisial J modus pindah ke lapas lain di Pontianak. Polres Kotim kini tengah menyelidiki kasus tersebut.

"Korban statusnya tahanan di Lapas Kelas IIB Sampit," ujar Kasat Reskrim Polres Kotim AKP Iyudi Hartanto kepada detikcom, Senin (17/2/2025).

Dugaan penipuan itu terjadi di Lapas Kelas IIB Sampit pada 11 November 2024. Saat itu FZ diketahui meminta uang Rp 150 juta dengan janji memindahkan J ke lapas lain.

"Uang disetor di tahun 2024, tetapi kami belum bisa memastikan uang Rp 150 juta sesuai keterangan pelapor," kata dia.

Yudi mengatakan saat transaksi terjadi pelapor memang ingin pindah lapas ke Pontianak. Ketika itu pelaku meyakinkan bisa memindahkan korban.

"Terlapor menawarkan bisa pindahkan tahanannya ke Pontianak, tetapi tidak terealisasi," terangnya.

Karena merasa ditipu, korban kemudian memberikan kuasa kepada pria inisial S untuk melaporkan kasus ini. Laporan kemudian diterima Polres Kotim pada 16 November 2024 dan hingga kini sudah memeriksa 7 saksi.

"Dilaporkan 16 November 2024, dan sudah ada tujuh saksi kami periksa, termasuk dari Lapas," pungkasnya.

(asm/sar)

Mamasa -

Oknum ASN Kemenkumham Sulawesi Barat (Sulbar) berinisial RB (34) ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 135 juta. Oknum pegawai Rutan Mamasa itu awalnya meminjam uang tersebut dari pria bernama Asbar, namun tak kunjung dikembalikan.

"(Pelaku) pegawai Rutan Mamasa," ujar Kasi Humas Polresta Mamuju Ipda Herman Basir kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Herman mengatakan kasus ini berawal saat pelaku mendatangi korban di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada 2024. Saat itu pelaku meminjam uang dengan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah dan berjanji mengembalikan dalam waktu dekat.

"Namun hingga saat ini uang yang dipinjam pelaku tak kunjung dikembalikan," terangnya.

Korban kemudian melaporkan pelaku pada akhir 2024 atas kasus penipuan dan penggelapan. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menetapkan pelaku sebagai tersangka usai dilakukan gelar perkara pada Februari 2025.

"Berdasarkan bukti dan keterangan yang telah kami kumpulkan, tersangka RB kini telah resmi kami tahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," bebernya.

Herman menambahkan pelaku dijerat Pasal Penipuan dan Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan atau 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari kasus ini, pihaknya mengimbau agar warga berhati-hati dalam memberikan pinjaman uang dalam jumlah besar.

"Polresta Mamuju mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman uang," pungkasnya.

(sar/sar)

JAKARTA - Perwakilan korban penipuan investasi bodong yang diwakili Melani Lubis selaku kuasa hukum menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini berkaitan dengan langkah-langkah konkret dalam mendukung penyelesaian kasus penipuan investasi yang merugikan masyarakat.

Korban berharap agar proses hukum di pengadilan segera dipercepat sehingga mereka mendapatkan keadilan dan hak-haknya.

Melani menyebutkan pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi masyarakat dari praktik investasi ilegal. Kasus penipuan modus investasi bodong menjadi perhatian publik setelah ribuan korban melaporkan kerugian yang dialami akibat janji keuntungan tinggi yang tidak terbukti.

Berdasarkan fakta persidangan terungkap, modus operandi investasi bodong melibatkan pengumpulan dana dari masyarakat dengan skema investasi palsu yang menjanjikan keuntungan tetap dalam waktu singkat.

Namun, alih-alih memberikan keuntungan, para korban justru kehilangan seluruh dana yang mereka investasikan.

Dalam beberapa sidang terakhir, pihak kejaksaan telah membeberkan bukti-bukti yang menguatkan keterlibatan pelaku utama dalam penggelapan dana nasabah. Salah satu fakta yang mencuat adalah penggunaan dana nasabah untuk kepentingan pribadi pelaku, termasuk pembelian aset-aset mewah dan investasi lain.

Melani juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah dalam mempercepat proses hukum kasus tersebut.

"Kami berharap pengadilan segera memutuskan kasus ini dengan adil dan tegas, sehingga para korban mendapatkan kembali hak-haknya yang selama ini terenggut," katanya.

Korban meminta pemerintah terus memperketat regulasi terhadap investasi berbasis teknologi digital mengingat maraknya penipuan yang menyasar masyarakat dengan iming-iming keuntungan besar.

"Kami juga berharap pemerintah terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam investasi bodong seperti yang kami alami," ujar Melani.

Melani bersama korban lainnya tetap optimistis bahwa keadilan akan terwujud melalui proses hukum yang transparan dan adil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Ekonomi dan Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah memeriksa 17 saksi terkait kasus penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan kuasa hukum Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo, Evelin Dohar Hutagalung.

“Sudah 15 orang saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan di tahap penyidikan dalam penanganan perkara aquo,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Ade Safri Simanjuntak saat dihubungi pada Jumat (14/2/2025).

Namun, pemeriksaan ke-15 saksi tersebut belum termasuk Evelin dan suaminya yang berinisial JK.

Pasalnya, keduanya tidak hadir dalam panggilan polisi yang dijadwalkan untuk menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Jumat ini.

Penyidik telah menerima surat permohonan penundaan pemeriksaan dari kuasa hukum Evelin, Haposan Hutagalung.

“(Suratnya berisi) permohonan penundaan permintaan keterangan dikarenakan adanya schedule pekerjaan yang sudah terjadwal sebelumnya,” ungkap Ade Safri.

Dalam surat permohonan tersebut, Evelin berjanji akan hadir di Polda Metro Jaya dan memberikan keterangan kepada penyidik pada Selasa (18/2/2025).

Sebelumnya, Arif Nugroho melaporkan Evelin Dohar Hutagalung ke Polda Metro Jaya pada Senin (27/1/2025).

Laporan polisi yang dibuat oleh kuasa hukum Arif, Pahala Manurung, berkaitan dengan dugaan penipuan, penggelapan, dan TPPU dari hasil penjualan mobil Lamborghini.

Pada April 2024, Evelin meminta Arif untuk menjual mobil Lamborghini guna mengurus perkara yang menjerat kliennya itu, yakni dugaan pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur terhadap seorang perempuan berinisial FA (16).

“Kemudian, korban (AN) meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban (AN) terlebih dahulu sebesar Rp 3,5 miliar,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi pada Kamis (30/1/2025).

Namun, uang hasil penjualan mobil Lamborghini tersebut tidak kunjung diterima Arif, dan mobil itu pun tidak dikembalikan. Oleh karena itu, Arif melaporkan Evelin ke Polda Metro Jaya.

Evelin merupakan mantan kuasa hukum Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo saat kedua tersangka tersebut menghadapi kasus pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur.

Dua kasus ini ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, yakni Subdit Resmob (pembunuhan) dan Subdit PPA (persetubuhan anak di bawah umur).

Laporan kepolisian terkait dua kasus ini tercatat dengan nomor LP/B/1181/IV/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel (pembunuhan) dan LP/B/1179/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel (persetubuhan anak di bawah umur).

Selain itu, Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo juga terlibat dalam kasus kepemilikan senjata api yang saat ini tengah dalam proses penyidikan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Nomor laporan polisi untuk kasus ini tercatat dengan nomor LP/A/4/IV/2024/SPKT/Sar Reskrim/Polres Metro Jaksel/PMJ, tertanggal 23 April 2024.

Di sisi lain, lima mantan anggota Polres Metro Jakarta Selatan terlibat dalam dugaan penyuapan karena berusaha menghentikan perkara pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur.

Dalam sidang KKEP yang digelar oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya, tiga polisi dijatuhi vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat dari Polri.

Mereka adalah eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, eks Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Ahmad Zakaria, dan eks Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Mariana.

Sementara itu, dua anggota polisi lainnya dijatuhi sanksi demosi selama delapan tahun dan diperintahkan untuk tidak lagi bertugas di satuan reserse.

Kedua anggota tersebut adalah eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dan eks Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ipda Novian Dimas.

Semua yang dijatuhi sanksi menyatakan banding atas vonis yang diterima dari majelis hakim KKEP.