Luwu -

Tangis wanita berinisial HA (52) pecah usai ditangkap terkait kasus penipuan modus calo penerimaan anggota Polri sebesar Rp 750 juta. Polisi juga mengamankan pria inisial MR (53) dalam kasus ini.

Polres Luwu menghadirkan HA dan MR dalam konferensi pers di Mapolres Luwu pada Rabu (16/4/2025). Keduanya tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye.

Saat digiring polisi ke hadapan awak media, pelaku HA yang mengenakan jilbab abu-abu hitam langsung menangis histeris. Dia mengaku melakukan aksi penipuan karena disuruh oleh seseorang.

"Disuruh jeka juga saya, Pak," kata HA dengan tersedu-sedu.

Kasi Humas Polres Luwu Iptu Yakobus Rimpung mengatakan pelaku ditangkap setelah polisi menerima empat laporan terkait dugaan penipuan tersebut. Kedu pelaku menawarkan bantuan kelulusan dalam seleksi Bintara Polri.

"Sudah 4 laporan yang masuk, pelakunya perempuan berinisial HA dan lelaki MR, dengan modus menjanjikan kelulusan dalam seleksi penerimaan Bintara Polri dengan membayar sejumlah uang," ujar Yakobus kepada detikSulsel, Rabu (16/4).

Yakobus menuturkan HA yang bertugas mencari target calon siswa (casis) Bintara Polri. Sementara MR mengaku sebagai anggota Polri untuk meyakinkan orang tua para korban.

"Modus mereka adalah menawarkan bantuan kelulusan dalam seleksi Bintara Polri. HA merekrut para casis dan meminta sejumlah uang, sedangkan MR berperan meyakinkan orang tua korban dengan mengaku sebagai jenderal berpangkat Irjen," bebernya.

"Mereka meyakinkan orang tua dari calon siswa Polri, bahwa anak mereka akan dijamin lulus seleksi jika membayar mahar sebesar Rp 300 juta hingga Rp 400 juta. Total kerugian yang dialami para korban mencapai Rp 750 juta," sambungnya.

Yakobus mengungkapkan empat casis yang jadi korban masing-masing inisial SC, EP, AD dan ZM. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan korban dari aksi tipu-tipu kedua pelaku bertambah.

"Kami membuka ruang bagi masyarakat yang mungkin juga menjadi korban namun belum melapor. Tidak menutup kemungkinan juga terdapat pelaku lain di balik kasus ini," bebernya.

Kedua pelaku saat ini ditahan di Mako Polres Luwu guna penyelidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan Pasal 378 jo Pasal 55 dan 56 KUHP tentang tindak pidana penipuan.

"Dengan ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun," tutupnya.

(hsr/hsr)

MAKASSAR, KOMPAS.com – Mira Hayati, salah satu terdakwa dalam kasus dugaan peredaran kosmetik berbahaya yang dijuluki “Ratu Emas”, tidak lagi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Makassar. Ia kini berstatus sebagai tahanan rumah.

Pengalihan status penahanan dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan pertimbangan kemanusiaan.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Subali, membenarkan informasi tersebut.

Ia menyebut keputusan pengalihan dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah diambil oleh majelis hakim yang menangani perkara Mira.

"Pengalihan (penahanan) benar dari Rutan menjadi tahanan rumah untuk Mira Hayati sebelum Idul Fitri, saya sudah bicara dengan majelis hakimnya," ujar Subali saat dikonfirmasi awak media, Selasa (8/4/2025).

Subali menjelaskan bahwa penetapan tahanan rumah diberikan dengan jaminan dari keluarga Mira Hayati.

Dalam aturan tersebut, Mira tidak diizinkan keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat.

"Yang jadi penjaminnya keluarganya, suaminya. Dia tahanan rumah, artinya dia tidak bisa keluar rumah, kecuali ke rumah sakit," ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa masyarakat boleh melaporkan jika melihat Mira berada di luar rumah tanpa alasan sah.

"Kalau suatu saat Mira Hayati terlihat berkeliaran silakan di foto dan ditarik kembali (ke Rutan Makassar). Kalau keluar rumah harus ada alasannya," tambah Subali.

Alasan utama yang mendasari keputusan ini adalah kondisi bayi Mira Hayati yang baru lahir. Hakim mempertimbangkan faktor kemanusiaan, serta adanya jaminan keluarga dan uang sebagai bentuk tanggung jawab.

"Alasan kemanusiaan karena melihat kondisi bayinya. Kan baru melahirkan, itu alasannya, alasan kemanusiaan, dan ada jaminannya, dan ada jaminan uang tapi itu tidak bisa saya sebutkan nilainya," tutupnya.

Sampit -

Seorang petugas Lapas Kelas IIB Sampit di Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng) inisial FZ dilaporkan dugaan penipuan terhadap tahanan inisial J modus pindah ke lapas lain di Pontianak. Polres Kotim kini tengah menyelidiki kasus tersebut.

"Korban statusnya tahanan di Lapas Kelas IIB Sampit," ujar Kasat Reskrim Polres Kotim AKP Iyudi Hartanto kepada detikcom, Senin (17/2/2025).

Dugaan penipuan itu terjadi di Lapas Kelas IIB Sampit pada 11 November 2024. Saat itu FZ diketahui meminta uang Rp 150 juta dengan janji memindahkan J ke lapas lain.

"Uang disetor di tahun 2024, tetapi kami belum bisa memastikan uang Rp 150 juta sesuai keterangan pelapor," kata dia.

Yudi mengatakan saat transaksi terjadi pelapor memang ingin pindah lapas ke Pontianak. Ketika itu pelaku meyakinkan bisa memindahkan korban.

"Terlapor menawarkan bisa pindahkan tahanannya ke Pontianak, tetapi tidak terealisasi," terangnya.

Karena merasa ditipu, korban kemudian memberikan kuasa kepada pria inisial S untuk melaporkan kasus ini. Laporan kemudian diterima Polres Kotim pada 16 November 2024 dan hingga kini sudah memeriksa 7 saksi.

"Dilaporkan 16 November 2024, dan sudah ada tujuh saksi kami periksa, termasuk dari Lapas," pungkasnya.

(asm/sar)

Mamasa -

Oknum ASN Kemenkumham Sulawesi Barat (Sulbar) berinisial RB (34) ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 135 juta. Oknum pegawai Rutan Mamasa itu awalnya meminjam uang tersebut dari pria bernama Asbar, namun tak kunjung dikembalikan.

"(Pelaku) pegawai Rutan Mamasa," ujar Kasi Humas Polresta Mamuju Ipda Herman Basir kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Herman mengatakan kasus ini berawal saat pelaku mendatangi korban di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada 2024. Saat itu pelaku meminjam uang dengan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah dan berjanji mengembalikan dalam waktu dekat.

"Namun hingga saat ini uang yang dipinjam pelaku tak kunjung dikembalikan," terangnya.

Korban kemudian melaporkan pelaku pada akhir 2024 atas kasus penipuan dan penggelapan. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menetapkan pelaku sebagai tersangka usai dilakukan gelar perkara pada Februari 2025.

"Berdasarkan bukti dan keterangan yang telah kami kumpulkan, tersangka RB kini telah resmi kami tahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," bebernya.

Herman menambahkan pelaku dijerat Pasal Penipuan dan Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan atau 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari kasus ini, pihaknya mengimbau agar warga berhati-hati dalam memberikan pinjaman uang dalam jumlah besar.

"Polresta Mamuju mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman uang," pungkasnya.

(sar/sar)

JAKARTA - Perwakilan korban penipuan investasi bodong yang diwakili Melani Lubis selaku kuasa hukum menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini berkaitan dengan langkah-langkah konkret dalam mendukung penyelesaian kasus penipuan investasi yang merugikan masyarakat.

Korban berharap agar proses hukum di pengadilan segera dipercepat sehingga mereka mendapatkan keadilan dan hak-haknya.

Melani menyebutkan pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi masyarakat dari praktik investasi ilegal. Kasus penipuan modus investasi bodong menjadi perhatian publik setelah ribuan korban melaporkan kerugian yang dialami akibat janji keuntungan tinggi yang tidak terbukti.

Berdasarkan fakta persidangan terungkap, modus operandi investasi bodong melibatkan pengumpulan dana dari masyarakat dengan skema investasi palsu yang menjanjikan keuntungan tetap dalam waktu singkat.

Namun, alih-alih memberikan keuntungan, para korban justru kehilangan seluruh dana yang mereka investasikan.

Dalam beberapa sidang terakhir, pihak kejaksaan telah membeberkan bukti-bukti yang menguatkan keterlibatan pelaku utama dalam penggelapan dana nasabah. Salah satu fakta yang mencuat adalah penggunaan dana nasabah untuk kepentingan pribadi pelaku, termasuk pembelian aset-aset mewah dan investasi lain.

Melani juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah dalam mempercepat proses hukum kasus tersebut.

"Kami berharap pengadilan segera memutuskan kasus ini dengan adil dan tegas, sehingga para korban mendapatkan kembali hak-haknya yang selama ini terenggut," katanya.

Korban meminta pemerintah terus memperketat regulasi terhadap investasi berbasis teknologi digital mengingat maraknya penipuan yang menyasar masyarakat dengan iming-iming keuntungan besar.

"Kami juga berharap pemerintah terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam investasi bodong seperti yang kami alami," ujar Melani.

Melani bersama korban lainnya tetap optimistis bahwa keadilan akan terwujud melalui proses hukum yang transparan dan adil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Ekonomi dan Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah memeriksa 17 saksi terkait kasus penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan kuasa hukum Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo, Evelin Dohar Hutagalung.

“Sudah 15 orang saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan di tahap penyidikan dalam penanganan perkara aquo,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Ade Safri Simanjuntak saat dihubungi pada Jumat (14/2/2025).

Namun, pemeriksaan ke-15 saksi tersebut belum termasuk Evelin dan suaminya yang berinisial JK.

Pasalnya, keduanya tidak hadir dalam panggilan polisi yang dijadwalkan untuk menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Jumat ini.

Penyidik telah menerima surat permohonan penundaan pemeriksaan dari kuasa hukum Evelin, Haposan Hutagalung.

“(Suratnya berisi) permohonan penundaan permintaan keterangan dikarenakan adanya schedule pekerjaan yang sudah terjadwal sebelumnya,” ungkap Ade Safri.

Dalam surat permohonan tersebut, Evelin berjanji akan hadir di Polda Metro Jaya dan memberikan keterangan kepada penyidik pada Selasa (18/2/2025).

Sebelumnya, Arif Nugroho melaporkan Evelin Dohar Hutagalung ke Polda Metro Jaya pada Senin (27/1/2025).

Laporan polisi yang dibuat oleh kuasa hukum Arif, Pahala Manurung, berkaitan dengan dugaan penipuan, penggelapan, dan TPPU dari hasil penjualan mobil Lamborghini.

Pada April 2024, Evelin meminta Arif untuk menjual mobil Lamborghini guna mengurus perkara yang menjerat kliennya itu, yakni dugaan pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur terhadap seorang perempuan berinisial FA (16).

“Kemudian, korban (AN) meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban (AN) terlebih dahulu sebesar Rp 3,5 miliar,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi pada Kamis (30/1/2025).

Namun, uang hasil penjualan mobil Lamborghini tersebut tidak kunjung diterima Arif, dan mobil itu pun tidak dikembalikan. Oleh karena itu, Arif melaporkan Evelin ke Polda Metro Jaya.

Evelin merupakan mantan kuasa hukum Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo saat kedua tersangka tersebut menghadapi kasus pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur.

Dua kasus ini ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, yakni Subdit Resmob (pembunuhan) dan Subdit PPA (persetubuhan anak di bawah umur).

Laporan kepolisian terkait dua kasus ini tercatat dengan nomor LP/B/1181/IV/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel (pembunuhan) dan LP/B/1179/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel (persetubuhan anak di bawah umur).

Selain itu, Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo juga terlibat dalam kasus kepemilikan senjata api yang saat ini tengah dalam proses penyidikan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Nomor laporan polisi untuk kasus ini tercatat dengan nomor LP/A/4/IV/2024/SPKT/Sar Reskrim/Polres Metro Jaksel/PMJ, tertanggal 23 April 2024.

Di sisi lain, lima mantan anggota Polres Metro Jakarta Selatan terlibat dalam dugaan penyuapan karena berusaha menghentikan perkara pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur.

Dalam sidang KKEP yang digelar oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya, tiga polisi dijatuhi vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat dari Polri.

Mereka adalah eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, eks Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Ahmad Zakaria, dan eks Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Mariana.

Sementara itu, dua anggota polisi lainnya dijatuhi sanksi demosi selama delapan tahun dan diperintahkan untuk tidak lagi bertugas di satuan reserse.

Kedua anggota tersebut adalah eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dan eks Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ipda Novian Dimas.

Semua yang dijatuhi sanksi menyatakan banding atas vonis yang diterima dari majelis hakim KKEP.

MATARAM, KOMPAS.com - Polda NTB kembali memeriksa Suhaili Fadhil Thohir terkait penyidikan kasus dugaan penipuan.

Sebelumnya, mantan Bupati Lombok Tengah itu dilaporkan oleh Karina de Vega atas dugaan penipuan yang mencantumkan kerugian sekitar Rp 1,5 miliar.

Terpantau, Suhaili keluar dari ruang pemeriksaan penyidik dengan mengenakan baju abu dan kopiah hitam.

Dia dengan terburu-buru menuju mobil tanpa memberikan tanggapan terkait pemeriksaannya.

Direktur Reserse Kriminal Polda NTB Kombes Syarif Hidayat mengatakan bahwa kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan sedang dalam proses gelar perkara.

"Kalau sudah naik penyidikan berarti ada unsur tindak pidananya," kata Syarif pada Rabu (12/2/2025).

Pihaknya kini melakukan pemeriksaan terhadap Suhaili sebagai saksi. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tahap proses penyidikan.

Sementara itu, kuasa hukum Suhaili, Abdul Hanan membantah adanya dugaan penipuan sejumlah Rp 1,5 miliar yang dilaporkan Karina tersebut.

Dia menyebut, persoalannya hanya sebatas pinjam meminjam dengan total Rp 30 juta.

"Apa yang dilaporkan ini tidak benar. Yang jelas memang klien kami hanya meminjam Rp 30 juta," ucap Hanan.

Hanan mengatakan, jika pelapor tersebut meminta kembali pinjaman tersebut, dia mewakili mantan calon wakil gubernur itu dengan siap mengembalikan pinjaman tersebut.

"Pada dasarnya kalau klien kami merasa meminjam uang dan Beliau (Karina) membutuhkan uang ini, klien kami akan mengembalikan, 1x28 jam bahkan saking siapnya. Karena ini pinjam meminjam," katanya.

Saat ditanya tentang inisiatif pengembalian, Hanan mengungkapkan bahwa peminjaman tersebut memiliki tujuan yang lebih dari sekadar pinjam meminjam.

Sebelumnya, Suhaili turut melaporkan Karina ke Polda NTB atas dugaan perusakan mobil sewa dan pencurian terhadap akta tanah.

Hanan sebagai kuasa hukum Suhaili berharap pihak kepolisian dapat segera menindaklanjuti secara hukum terlapor.

"Polda sudah menjawab bahwa laporan itu sudah dialihkan ke Polres Lombok Tengah. Mungkin pertimbangan Polda locus delicti ada di Lombok Tengah," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana melaporkan kasus penerbitan surat perintah kerja (SPK) fiktif yang sebelumnya melibatkan oknum eks ASN Kemenperin kepada aparat hukum.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan pelaporan rencananya dilakukan pada Selasa (11/2/2025) atau besok.

Adapun oknum yang dimaksud berinisial LHS, yang sebelumnya diberhentikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kemenperin.

"Kemenperin akan melaporkan kasus dugaan SPK fiktif ke aparat penegak hukum besok," ujar Febri dalam keterangan resmi pada Senin (10/2/2025).

"Kemenperin juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan LHS, agar tidak berlarut-larut," jelasnya.

Febri bilang, pelaporan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait, utamanya bagi vendor-vendor yang dirugikan karena menerima SPK fiktif dari LHS.

Febri menjelaskan, oknum LHS telah membuat SPK fiktif yang diduga melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018.

Pada Pasal 52 ayat (2) Perpres tersebut disebutkan, PPK dilarang menandatangani kontrak/perikatan kerja sama dengan pihak lain dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan belanja yang dibiayai APBN/APBD.

"Melihat kondisi di atas, disimpulkan bahwa tindakan oknum PPK atas nama LHS tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, SPK yang diterbitkan tidak berlandaskan hukum atau fiktif," tutur Febri.

Selain itu, ia mengungkapkan, penerbitan SPK fiktif yang dilakukan oleh oknum LHS seperti skema ponzi, yakni menerbitkan SPK fiktif baru untuk menutup atau membayar SPK fiktif yang diterbitkan sebelumnya.

Hal itu, kata Febri, terungkap dari penelusuran Kemenperin terhadap LHS setelah diberhentikan sebagai PPK pada tanggal 15 Februari 2024.

Febri menyebut, LHS masih melakukan pembuatan SPK fiktif. "Setelah dicopot, pada rentang 18 Februari – 15 Maret 2024, LHS masih menerbitkan 21 SPK fiktif dengan nilai total lebih dari Rp 4,325 miliar," ungkapnya. "Hal ini jelas mengindikasikan adanya dugaan perbuatan melawan hukum oleh yang bersangkutan," lanjut Febri.

Untuk diketahui, sejumlah vendor telah menggelar aksi unjuk rasa di Kemenperin pada 3 Februari 2025 menuntut belum dibayarkannya tagihan senilai ratusan miliar.

Dilansir pemberitaan Tribunnews.com, pada Senin, para vendor mengeklaim telah melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPK yang telah diterima dari Kemenperin.

Ada dugaan suap

Lebih lanjut, Febri menyampaikan, Kemenperin juga memegang bukti penyerahan dana dari beberapa vendor kepada LHS.

Dana tersebut diduga sebagai biaya operasional kegiatan yang ada dalam SPK fiktif.

Padahal, kata Febri, pemberian dana dari beberapa vendor ke PPK atau ASN dilarang dalam peraturan perundang-undangan dan patut diduga adalah upaya penyuapan terhadap PPK Kemenperin. "Kami memegang bukti kuat dokumen dugaan penyuapan beberapa vendor pada LHS tersebut," ujar Febri.

Ia menjelaskan, Kemenperin sedianya sudah berupaya mempertemukan para vendor dengan LHS beberapa waktu lalu.

Namun, upaya itu tidak berhasil karena LHS tidak dapat dihubungi.

Untuk diketahui, usai LHS diberhentikan sebagai PPK pada tanggal 15 Februari 2024, Kemenperin menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) pada tanggal 7 Agustus 2024.

Saat ini, LHS berstatus sebagai tersangka dan dinyatakan DPO oleh aparat penegak hukum dengan tuduhan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang.

Tak akan bayar dana ke vendor

Dalam penjelasannya, Febri mengungkapkan, Kemenperin tidak akan membayar dana, baik yang sudah diberikan oleh vendor kepada LHS maupun dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada SPK fiktif.

Alasannya, dana yang sudah diberikan vendor kepada LHS atau digunakan untuk kegiatan didasarkan pada SPK fiktif.

Kedua, Kemenperin menilai ada kesalahan vendor yang tidak cermat dalam mempelajari SPK fiktif. "Apabila Kemenperin melakukan pembayaran dana yang keluar berdasarkan SPK fiktif dengan menggunakan anggaran tahun 2025, artinya anggaran tersebut tidak dipakai sesuai peruntukkannya, tapi malah untuk membayar vendor-vendor tersebut," tutur Febri. "Hal tersebut bisa dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dan berindikasi pidana korupsi. Kami tidak mau melanggar hukum dan melakukan korupsi demi membayar vendor-vendor tersebut," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, dugaan SPK fiktif yang melibatkan oknum Kemenperin terungkap setelah ada aduan dari masyarakat pada 2024 lalu.

Dalam konferensi pers pada 6 Mei 2024 lalu, ada empat aduan dugaan SPK fiktif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan internal Kemenperin, seluruh paket pekerjaan yang diadukan tersebut tidak terdaftar pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tahun 2023.

Sebab, paket pekerjaan yang dimaksud memang tidak terdapat dalam alokasi DIPA Kemenperin Tahun Anggaran 2023. "Hasil pemeriksaan internal kami menemukan adanya penipuan yang dilakukan oleh LHS dengan membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif," ungkap Febri saat itu.

Febri bilang, terdapat empat SPK yang dilaporkan masyarakat kepada Kemenperin dengan nilai kerugian Rp 80 miliar. "Yang perlu ditegaskan adalah kasus ini tidak menimbulkan kerugian pada keuangan negara," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana melaporkan kasus penerbitan surat perintah kerja (SPK) fiktif yang sebelumnya melibatkan oknum eks ASN Kemenperin kepada aparat hukum.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan pelaporan rencananya dilakukan pada Selasa (11/2/2025) atau besok.

Adapun oknum yang dimaksud berinisial LHS, yang sebelumnya diberhentikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kemenperin.

"Kemenperin akan melaporkan kasus dugaan SPK fiktif ke aparat penegak hukum besok," ujar Febri dalam keterangan resmi pada Senin (10/2/2025).

"Kemenperin juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan LHS, agar tidak berlarut-larut," jelasnya.

Febri bilang, pelaporan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait, utamanya bagi vendor-vendor yang dirugikan karena menerima SPK fiktif dari LHS.

Febri menjelaskan, oknum LHS telah membuat SPK fiktif yang diduga melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018.

Pada Pasal 52 ayat (2) Perpres tersebut disebutkan, PPK dilarang menandatangani kontrak/perikatan kerja sama dengan pihak lain dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan belanja yang dibiayai APBN/APBD.

"Melihat kondisi di atas, disimpulkan bahwa tindakan oknum PPK atas nama LHS tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, SPK yang diterbitkan tidak berlandaskan hukum atau fiktif," tutur Febri.

Selain itu, ia mengungkapkan, penerbitan SPK fiktif yang dilakukan oleh oknum LHS seperti skema ponzi, yakni menerbitkan SPK fiktif baru untuk menutup atau membayar SPK fiktif yang diterbitkan sebelumnya.

Hal itu, kata Febri, terungkap dari penelusuran Kemenperin terhadap LHS setelah diberhentikan sebagai PPK pada tanggal 15 Februari 2024.

Febri menyebut, LHS masih melakukan pembuatan SPK fiktif. "Setelah dicopot, pada rentang 18 Februari – 15 Maret 2024, LHS masih menerbitkan 21 SPK fiktif dengan nilai total lebih dari Rp 4,325 miliar," ungkapnya. "Hal ini jelas mengindikasikan adanya dugaan perbuatan melawan hukum oleh yang bersangkutan," lanjut Febri.

Untuk diketahui, sejumlah vendor telah menggelar aksi unjuk rasa di Kemenperin pada 3 Februari 2025 menuntut belum dibayarkannya tagihan senilai ratusan miliar.

Dilansir pemberitaan Tribunnews.com, pada Senin, para vendor mengeklaim telah melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPK yang telah diterima dari Kemenperin.

Ada dugaan suap

Lebih lanjut, Febri menyampaikan, Kemenperin juga memegang bukti penyerahan dana dari beberapa vendor kepada LHS.

Jakarta -

Imigrasi Denpasar menangkap tiga warga negara (WN) asal India terkait kasus penipuan. Para pelaku membuat dan menawarkan visa dan dokumen keimigrasian palsu ke Kanada.

Kepala Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra mengatakan tiga pelaku berinisial SK, DK, dan P itu ditangkap Imigrasi Denpasar pada Kamis (23/1/2025).

"Mereka melakukan penipuan bermodus scamming. Mereka menawarkan pembuatan visa, tiket, dan dokumen keimigrasian ke Kanada," kata Ridha di konferensi pers, dilansir detikBali, Selasa (4/1/2025).

Ridha mengatakan tiga WN India itu baru dua minggu berada Indonesia. Mereka berbekal izin tinggal terbatas (ITAS) investor dan visa kedatangan (VOA). Selama di Bali, bukannya berwisata, mereka malah melakukan penipuan.

Sasarannya, sesama warga India di India. Mereka menawarkan dan meyakinkan korbannya melalui panggilan video. Melalui panggilan video itu, P dan dua komplotannya menunjukkan visa dan dokumen imigrasi Kanada palsu.

"Modus, pelaku video call dengan korban dengan meyakinkan bahwa pelaku dapat menerbitkan dokumen itu ke kanada dengan syarat mentransfer sejumlah uang," kata Ridha.

Baca selengkapnya di sini.

(idh/idh)

Sorong -

Nama Dirkrimum Polda Papua Barat Daya (PBD) Kombes Junov Siregar dicatut dalam kasus penipuan senilai Rp 21 juta. Pelaku terdeteksi ada di salah satu lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia.

"Sekarang ada kasus penipuan. Ya ini teknologi makin canggih. Jadi, kepada masyarakat agar berhati-hati," kata Junov Siregar kepada detikcom, Selasa (28/1/2025).

Junov mengatakan namanya dicatut dalam kasus penipuan senilai Rp 21 juta. Penipu menggunakan foto dan video dirinya untuk menipu salah satu rekannya di Bintuni.

"Modusnya pake wajah orang, wajah saya dengan menggunakan video saya. Mereka ambil kemudian dimasukkan dalam aplikasi dengan gerakan-gerakan yang ada," katanya.

Lebih lanjut, Junov mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya dengan panggilan dari nomor baru yang mengatasnamakan pejabat atau orang tertentu. Apalagi nomor panggilan itu tidak dikenal.

"Kita minta agar masyarakat selalu berhati-hati dalam menerima panggilan dengan mengatasnamakan orang lain atau melakukan penipuan," katanya.

Junov menegaskan pelaku penipuan yang mengatasnamakan dirinya sudah terdeteksi di salah satu lapas di Indonesia. Namun dia tidak merinci lokasi lapas yang dimaksud.

"Pelaku penipuan mengatasnamakan saya sudah dicek dan pelakunya ada di salah satu lapas di Indonesia. Saya arahkan korban untuk melaporkan ke Polres Bintuni terkait penipuan yang mengatasnamakan saya," tegasnya.

Untuk diketahui, modus penipuan yang dilakukan pelaku dengan merekam video Dirkrimum Polda Papua Barat melalui aplikasi. Video tersebut kemudian digunakan untuk menghubungi korban.

Korban pun percaya dengan video tersebut lalu mentransfer uang senilai Rp 21 juta. Aksi penipuan itu baru diketahui setelah korban menghubungi Junov Siregar.

(ata/ata)

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (26/1) menjadi sorotan, mulai dari Anggota DPR sebut Deddy Corbuzier dapat dihukum militer karena ucapannya hingga Kaops menilai bahwa KKB sebar video hasil pengeditan untuk provokasi.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Anggota DPR: Deddy Corbuzier dapat dihukum militer karena ucapannya

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai Deddy Corbuzier sebagai militer aktif dengan pangkat Letkol Tituler dapat dikenakan hukum disiplin militer karena pernyataannya yang mengomentari keluhan anak-anak soal Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam peraturan tentang hukum disiplin militer, menurut dia, setiap anggota militer wajib menegakkan norma, etika dan kehormatan prajurit serta selalu menghindari pikiran, ucapan dan perbuatan atau perilaku yang dapat mencemarkan nama baik TNI.

"Sesuai aturan perundang undangan yang berlaku, prajurit tituler dapat di kenakan hukum disiplin militer, bahkan berlaku padanya hukum pidana militer," kata Hasanuddin di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini

2. Perludem minta UU Pemilu-Pilkada diganti dengan UU Kitab Hukum Pemilu

Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta agar Undang-Undang (UU) tentang Pemilu dan UU tentang Pilkada diintegrasikan dan diusulkan menjadi UU tentang Kitab Hukum Pemilu.

Secara filosofis dan yuridis, menurutnya, kemendesakan untuk mencabut dan mengganti UU Pemilu dan Pilkada itu sudah terpenuhi. Pasalnya, kata dia, ada berbagai hal aturan yang tumpang tindih dan berbeda antara kedua UU tersebut walaupun diselenggarakan oleh penyelenggara yang sama.

"Saya mendorong kodifikasi, yaitu materi muatan pemilu dan pilkada dalam satu naskah undang-undang yang sama," kata Titi dalam diskusi secara daring yang disaksikan di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini

3. Polri ingatkan masyarakat waspadai penipuan berkedok investasi

Polri mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan daring (online) yang berkedok investasi dengan iming-iming keuntungan besar.

"Kami meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya pada tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Jenderal bintang satu itu menjelaskan, saat ini sedang marak penipuan berkedok trading cryptocurrency melalui platform palsu.

Baca selengkapnya di sini

4. Polisi bentuk satgas antisipasi joki jalur alternatif di Puncak Bogor

Kepolisian Resor Bogor membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengantisipasi adanya joki jalur alternatif Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, agar mereka tidak melakukan "tembak harga" kepada wisatawan selama liburan Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2025.

"Untuk joki itu kami sudah membuat satgas untuk mengantisipasi dimana satgas akan berpatroli setiap jamnya, baik di tol yang suka memberhentikan kendaraan itu," kata Kasatlantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama di Simpang Gadog, Ciawi, Minggu.

Menurut dia, joki jalur alternatif yang kerap masuk ke antrean kendaraan di Exit Tol Puncak juga menghambat mobil wisatawan saat hendak masuk ke jalur Puncak, yang berdampak pada menambah panjang antrean kendaraan.

Baca selengkapnya di sini

5. Kaops: KKB sebar video hasil pengeditan untuk provokasi

Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani mengatakan bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyebarkan video hasil pengeditan untuk memprovokasi masyarakat.

"Video yang beredar itu sudah diedit terlebih dahulu, karena gambar tersebut adalah dokumentasi kebakaran puskesmas di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan tahun 2021 yang dilakukan KKB," katanya, di Jayapura, Minggu.

"KKB melalukan pembakaran terhadap Puskesmas Kiwirok, namun videonya diedit dan dinarasikan seolah-olah akibat bom yang dijatuhkan oleh TNI-Polri", katanya.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025