Tata kelola kebijakan di lingkungan Kemdiktisaintek terus diarahkan agar dapat dijalankan secara kolaboratif bersama K/L lainya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendorong sinkronisasi hukum lintas sektor kementerian dan lembaga (K/L) untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan melalui keterangan di Jakarta Jumat, mengatakan bahwa adaptasi dan sinkronisasi kebijakan hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman merupakan hal yang perlu dilakukan pemerintah lintas sektor, termasuk di lingkungan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Hal tersebut diungkapkannya dalam menanggapi penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Hukum (Kemenkum) dengan 20 K/L, termasuk di antaranya Kemdiktisaintek yang dilakukan pada Rabu (14/5).

"Apa yang dilaksanakan oleh Kemenkum adalah langkah yang strategis di semua K/L termasuk Kemdiktisaintek sebagai representasi pemerintah untuk menghadirkan kebijakan juga pelayanan yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan sosial dan teknologi. Oleh karena itu, kerja sama ini sangat diperlukan," katanya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tersebut juga menekankan Kemdiktisaintek terus melakukan kolaborasi kebijakan yang adaptif di bidang pendidikan tinggi, sains dan teknologi untuk mengimplementasikan visi Presiden RI Prabowo Subianto.

"Tata kelola kebijakan di lingkungan Kemdiktisaintek terus diarahkan agar dapat dijalankan secara kolaboratif bersama K/L lainya untuk mendukung visi Presiden di bidang pembangunan sumber daya manusia, pangan, energi, teknologi, kesehatan dan lainya," ujar Fauzan.

Sementara, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan kerja sama lintas kementerian menjadi hal yang sangat baik, dalam rangka mendorong inovasi-inovasi pelayanan publik agar lebih relevan dengan perkembangan masyarakat.

Ia menyebutkan bahwa pembangunan hukum nasional tidak dapat dilakukan oleh Kemenkum sendiri, sebab dibutuhkan upaya gabungan dari berbagai K/L dalam pembentukan regulasi, penegakan hukum, dan pelayanan publik.

"Semoga kolaborasi ini terus tumbuh, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi bangsa dan negara. Saya percaya, dengan semangat gotong royong, kita mampu mewujudkan sistem hukum nasional yang modern, adaptif, dan berpihak pada keadilan," ucap Supratman.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id - Kepala Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) STIH IBLAM sekaligus Pakar Hukum Tata Negara, Radian Syam menilai penguatan hukum dan kelembagaan di sektor pangan menjadi kunci utama dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Penguatan hukum dilakukan melalui reformasi hukum dengan pendekatan omnibus law.

Hal ini disampaikan Radian dalam seminar bertajuk 'Outlook Hukum 2025: Kelembagaan Hukum dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Indonesia' yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Senin (3/2/2025).

"Omnibus law bisa menjadi solusi untuk memangkas birokrasi yang berbelit dan menyederhanakan regulasi di sektor pangan. Dengan kerangka hukum yang lebih harmonis, kita bisa membuka jalan menuju swasembada pangan yang berkelanjutan," ujar Radian Syam.

Radian mengatakan, ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang produksi dan distribusi, juga terkait dengan penegakan hukum yang menjamin keadilan dan keteraturan di sektor tersebut.

Ia menggarisbawahi bahwa masih banyak regulasi yang tumpang tindih serta lemahnya sinergi antar-lembaga yang menghambat upaya mencapai kemandirian pangan.

"Ketahanan pangan bukan hanya soal menyediakan bahan pangan, tetapi soal memastikan bahwa regulasi berjalan selaras, tidak saling bertabrakan, serta mendukung upaya peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan yang adil dan merata," tandas dia.

Radian juga menekankan perlunya tindakan konkret dari pemerintah untuk menindak tegas praktik mafia pangan yang merugikan petani dan konsumen. Karena itu, kata dia, pentingnya penguatan kelembagaan untuk memastikan eksekusi kebijakan berjalan dengan baik dan tidak dikooptasi oleh para mafia pangan.

"Selain regulasi yang simpel, kelembagaan juga harus kuat dan terintegrasi. Tidak bisa ada lagi ego sektoral yang menghambat distribusi pangan. Ini bukan hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga soal kedaulatan bangsa," tegas Radian. 

Radian pun mengusulkan lembaga pengawas pangan nasional yang independen dengan kewenangan kuat untuk mengawasi distribusi, produksi, hingga pengendalian harga pangan. Menurutnya, lembaga tersebut harus memiliki kewenangan lintas sektor yang mampu memfasilitasi kebijakan pangan secara holistik.

"Kalau ingin serius mewujudkan swasembada pangan, pemerintah harus bergerak cepat dan tegas. Mafia pangan harus diberantas, petani harus diberdayakan, dan kebijakan harus disederhanakan," imbuh dia.

Lebih lanjut, Radian menyimpulkan 8 poin kunci dalam penguatan hukum dan kelembagaan untuk ketahanan pangan, yaitu penyederhanaan regulasi melalui Omnibus Law; penguatan kelembagaan pangan nasional; pemberantasan mafia pangan dan perlindungan hak petani dan nelayan; diversifikasi pangan lokal; inovasi teknologi pertanian; peningkatan literasi hukum: dan ekonomi masyarakat.

Seminar ini juga menghadirkan sejumlah pakar lain yang membahas strategi sinergi hukum dan sektor pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Hadir sebagai pembicara adalah Guru Besar FEB UI Omas Bulan Samosir; Pakar Gizi Fakultas Kedokteran UI Dian Kusuma Dewi; Tenaga Ahli Komisi III DPR, Afdhal Mahatta; Guru Besar Pertanian Universitas Jenderal Soedirman Totok Agung Dwi Haryanto; dan Pakar Ekonomi/PhD candidate, Australian National University, Riandy Laksono. Seminar ini dibuka oleh Ketua STIH IBLAM, Guru Besar Angkasa.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News