Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyiapkan program perlindungan bagi jurnalis media Tempo yang mendapatkan teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus. LPSK menyampaikan perlindungan yang diberikan berupa konseling psikologi hingga perlindungan fisik.

Menurut Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati, pihaknya melakukan asesmen untuk menentukan tingkat ancaman yang diterima oleh jurnalis Tempo. Dia mengatakan ancaman yang diterima oleh media Tempo cukup intens dalam beberapa waktu terakhir.

"Kami akan lakukan asesmen dan dari asesmen itu kami akan melihat tingkat ancamannya seperti apa, dan seberapa besar yang dibutuhkan jurnalis, apalagi kasus yang Tempo ini, karena kami melihat keempat orang redaksi di Bocor Alus, kami melihat memang penting diidentifikasi tingkat ancamannya," kata Sri Suparyati dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

"Terornya cukup intens dari mulai Agustus, September, kemudian belakangan ini sudah terjadi dengan adanya pengiriman bangkai babi dan tikus dan dilanjutkan beberapa ancaman yang lain," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin mengatakan pihaknya telah melakukan asesmen terhadap dua korban. Terhadap dua korban itu, LPSK menyediakan perlindungan berupa konseling untuk pemulihan psikis korban.

"Hari ini tim LPSK sudah turun lakukan asesmen terhadap dua korban, dan kita masih menunggu ada kemungkinan enam korban dari keseluruhan itu, jadi dua yang baru kita lakukan dalam bentuk asesmen dan langsung menurunkan tim psikolog untuk menemui para korban," kata Wawan.

Dia mengatakan, tidak hanya kepada korban, LPSK juga menyiapkan perlindungan bagi keluarga korban. Menurutnya perlindungan yang dapat diberikan berupa pendampingan hingga pengamanan fisik.

"Demikian juga dengan keluarganya, kalau nanti kemungkinan ada kebutuhan untuk memberikan perlindungan baik itu untuk rehabilitasi psikologis apapun itu bentuknya, kemudian pendampingan dalam bentuk pengamanan fisik, itu kita akan siap untuk melakukan upaya perlindungan terhadap para korban maupun saksi," katanya.

Simak Video 'Kabareskrim Bakal Usut Tuntas Kasus Teror ke Kantor Tempo!':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum terjadi pada Senin (10/3), dan berikut lima berita pilihan yang telah kami rangkum untuk dibaca kembali oleh Anda, yakni mulai dari rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) digeledah hingga Direktur Persiba Balikpapan ditangkap Polri karena kasus narkoba.

1. KPK periksa Nicke Widyawati terkait penyidikan korupsi pengadaan LNG

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (10/3), memeriksa mantan Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati (NW) sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina pada kurun 2011—2021.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama AB, NS, YA, NW, DAS, dan WM," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (10/3).

Selengkapnya baca di sini.

2. KPK geledah rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan Bank BJB

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (10/3), menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

Informasi penggeledahan tersebut dibenarkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto.

Selengkapnya baca di sini.

3. KPAI: Perbuatan Kapolres Ngada masuk dalam bentuk baru TPPO

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai tindakan dugaan membuat konten lalu dikirim ke situs web porno luar negeri yang dilakukan Kapolres Ngada non-aktif, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja terhadap tiga anak di bawah umur adalah bentuk baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Ini jelas perbuatan pidana yang sangat serius apalagi eksploitasi dan membuat konten untuk menghasilkan uang, dan ini artinya salah satu bentuk baru atau lain tindak pidana perdagangan orang," kata Ketua KPAI Ai Maryati Solihah saat dihubungi ANTARA dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (10/3).

Selengkapnya baca di sini.

4. 164.268 personel dikerahkan jaga situasi selama mudik Lebaran 2025

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan 164.268 personel gabungan untuk menjaga situasi selama arus mudik Lebaran 2025.

“Personel gabungan yang terdiri atas Polri sebanyak 93.358 orang dan TNI sebanyak 66.714 orang, dan kekuatan lainnya dari kementerian/lembaga," kata Budi Gunawan usai menggelar rapat koordinasi dengan TNI dan Polri di PTIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3).

Selengkapnya baca di sini.

5. Bareskrim tangkap Direktur Persiba Catur Adi terkait dugaan narkoba

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menangkap Direktur Persiba Balikpapan Catur Adi Prianto atas dugaan keterlibatan dalam kasus narkoba.

Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mukti Juharsa.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Petugas Rutan Bandung (Kebonwaru) melakukan pemeriksaan ke dalam sel hunian tahanan dan narapidana. Hasilnya, ditemukan berbagai macam barang terlarang.

Sidak dilakukan petugas Rutan Bandung bersama Tim Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat pada Kamis (27/2) malam.

Barang-barang terlarang yang ditemukan petugas mulai dari kabel listrik instalasi rakitan, gunting, vape, sendok, garpu, gelas kaca, barang pecah belah, cutter hingga gunting kuku.

Karutan Kelas I Bandung Pance Daniel mengatakan, sidak ini merupakan bentuk pencegahan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) dari hal-hal yang sifatnya dilarang dan berbahaya.

"Ya semalam Rutan Bandung dilakukan sidak oleh Tim Kanwil yang dipimpin langsung Kabid Pengamanan, Perawatan dan Kepatuhan Internal," kata Pance Daniel Jumat (28/2/2025).

Pance mengungkapkan, pihaknya langsung mengamankan barang-barang terlarang yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

"Tentunya, kami jajaran Rutan Bandung mendukung dan menyambut positif kegiatan ini guna menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi seluruh penghuni dan petugas khususnya menjelang bulan suci ramadhan," tuturnya.

Sementara itu, Kabid Pengamanan Perawatan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Provinsi Jabar Sukarno Ali mengatakan sidak ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pas Jawa Barat.

Sidak dilakukan guna menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait peningkatan kewaspadaan selama kegiatan bulan suci ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/ 2025 M.

"Dalam sidak kali ini tim kanwil dibagi untuk menggeledah kamar hunian, WBP diperiksa terlebih dulu oleh petugas sebelum para petugas menggeledah kamar mereka," ujar Sukarno.

Barang- barang terlarang yang ditemukan dalam sidak akan dimusnahkan. "Kami akan musnahkan temuan barang terlarang hasil sidak di Rutan Bandung, bersama dengan jajaran petugas rutan," pungkasnya.

Video: Pria Lompat dari Lantai 11 Parkiran Mal PVJ Bandung

Video: Pria Lompat dari Lantai 11 Parkiran Mal PVJ Bandung

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan ratusan warga negara asing (WNA) yang bermasalah di Bali dan Maluku Utara.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam mengatakan pengamanan dilakukan dalam Operasi Gabungan Wira Waspada untuk memberantas penyalahgunaan izin tinggal WNA di sektor pariwisata dan pertambangan.

"Tim gabungan menjaring para WNA dengan penjamin perusahaan yang menjadi target operasi karena telah dicabut Nomor Induk Berusaha (NIB)-nya oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 1 November 2024," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (22/2).

Pada Operasi Wira Waspada Januari 2025, Ditjen Imigrasi memeriksa 267 perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) yang telah dicabut NIB-nya.

Dari jumlah tersebut, diketahui sebanyak 74 PMA di Bali masih aktif sebagai penjamin 126 orang WNA.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendalaman terhadap para WNA, Ditjen Imigrasi melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan kepada 15 WNA, sedangkan 111 orang lainnya akan dilakukan tindakan yang serupa.

Sementara itu, pada tahap kedua, tim berhasil mengamankan 186 orang WNA yang disponsori oleh 86 PMA bermasalah. Saat ini para WNA tersebut masih menjalani tahap pemeriksaan lanjutan.

Selain itu, pengawasan keimigrasian dalam periode yang sama juga dilakukan terhadap 208 orang WNA yang disponsori oleh 43 perusahaan yang diduga fiktif.

Saat ini, 48 orang di antaranya telah dideportasi. Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyampaikan, WNA telah dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi.

Mayoritas WNA berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia, Pakistan, India dan Australia dengan bidang usaha perdagangan dan konsultan.

Sampai saat ini, pemeriksaan terhadap WNA yang disponsori oleh perusahaan bermasalah masih dilakukan.

"Alasan pencabutan NIB dari 267 perusahaan adalah karena mereka tidak dapat memenuhi komitmen nilai investasi sebesar Rp10 miliar ke atas, sehingga potensi uang yang masuk di Indonesia melalui investasi tersebut tidak sesuai dengan faktanya," tutur Godam.

Saat ini, Operasi Wira Waspada pada sektor pertambangan yang mempekerjakan WNA di Wilayah Maluku Utara juga tengah berlangsung.

Dalam operasi tersebut, Imigrasi memeriksa sejumlah 4.656 orang Warga Negara RRT dari 74 perusahaan. Hasilnya, terdapat 41 WNA dari lima perusahaan yang disinyalir melakukan pelanggaran keimigrasian.

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Menko Polkam terkait sistem keamanan laut. Yusril hadir langsung dalam rapat tersebut, sedangkan Menko Polkam dihadiri wakilnya, Lodewijk Freidrich Paulus.

Rapat digelar di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I Ahmad Heryawan (Aher).

"Dalam rangka mewujudkan sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif," kata Aher membuka rapat.

Aher mengatakan teritori Indonesia sebagian besar adalah laut. Untuk itu, diharapkan agar pengamanan laut di Indonesia dapat maksimal.

"Tentu kita memahami bersama bahwa lautan kita sangat luas, daerah teritori Indonesia lautannya 2 kali lipat dibanding daratannya atau kurang lebih 2/3 Indonesia adalah kelautan," sebutnya.

Aher mengatakan keamanan laut Indonesia belum optimal. Untuk itu, dirinya berharap hari-hari ke depannya laut Indonesia dapat terjaga dengan baik.

"Tentu saja keamanan atau pengamanan laut kita belum optimal kita ingin di hari-hari ke depan lautan kita terjaga dengan baik, baik itu kedaulatannya ataupun segala kekayaan yang ada di dalamnya," kata dia.

Aher mengatakan ada sejumlah instansi yang menangani masalah keamanan laut. Hal itu ditakutkan akan menyulitkan sinergi yang ada.

"Dengan banyaknya instansi yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing yang spesifik secara operasional ini tampaknya cukup menyulitkan sinergi dan koordinasi instansi tersebut dan instansi lainnya," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Penyidik Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Tengah sementara memeriksa petugas jaga Polres Parigi Moutong setelah peristiwa tujuh tahanan berhasil kabur.

"Iya terhadap kejadian tersebut, petugas jaga hari itu dimintai keterangan (dilakukan pemeriksaan)," kata Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Djoko Wienartono kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/2).

Djoko menerangkan anggota tersebut dimintai keterangan terkait kronologis sampai tujuh tahanan di Polres Parigi Moutong kabur dari sel.

"Pemeriksaan ini untuk mengungkap apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian," jelasnya.

Dalam video yang berdurasi 30 detik yang diterima CNNIndonesia.com, terlihat seorang petugas jaga tahanan tengah membuka pintu sel tahanan. Namun, pada saat pintu terbuka, tujuh tahanan tersebut langsung mendorong anggota jaga dan berhasil kabur.

"Iya benar, sesuai dengan video beredar luas ,para pelaku menerobos pintu tahanan pada pukul 05.20 WITA, hari Jumat (31/1)," kata Kasi Humas Polres Parigi Moutong, Iptu Sumarlin, Minggu (2/2).

Sumarlin menyebutkan tujuh tahanan ini terdiri dari enam tahanan kasus narkoba dan satu tahanan kasus pencurian.

"Enam tahanan narkoba yakni, CL, SP, AL, MT, WL, MG dan FA kasus pencurian. FA menyerahkan diri setelah dilakukan upaya pengejaran dan razia untuk memperkecil gerak tahanan," ungkapnya.

Sementara dari hasil pengejaran Polres Parigi Moutong, kata Sumarlin satu tahanan dilumpuhkan, lantaran berusaha melarikan diri.

"Satu tahanan inisial CL, diberikan tindakan tegas terukur, kemudian dibawa ke RSUD Anuntaloko Parigi untuk mendapatkan perawatan medis," jelasnya.

Kemudian dikembangkan kembali, kata Sumarlin, hingga berhasil menangkap lima tahanan yang bersembunyi di perbukitan di Desa Toboli Barat.

"Lima tahanan narkoba ini, ditangkap saat bersembunyi di perkebunan warga. Namun, para tahanan berusaha kabur sehingga dilumpuhkan dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis," terangnya.

Sementara ini, kata Sumarlin, ketujuh tahanan kabur tersebut berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres Parigi Moutong untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Saat ini, enam orang tahanan yang kabur sudah di tahanan kembali di Polres Parigi Moutong dan 1 tahanan sementara dalam perawatan di rumah sakit," katanya.

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Brigjen Pol. Mashudi memberikan penguatan kepada jajaran pemasyarakatan di Jawa Timur pada Jumat (17/1). Kegiatan ini berlangsung di ruang Raden Wijaya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Hadir dalam acara tersebut Kakanwil Ditjenpas Jatim Kadiyono, Direktur Kepatuhan Internal Lilik Sujandi, serta Direktur Pengamanan dan Intelijen Tatan Dirsan Atmaja.

Acara ini diikuti oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Jawa Timur, Kepala Pengamanan Lapas, Rutan, dan LPKA, serta Kabid/Kasi Kamtib Lapas. Dalam arahannya, Dirjenpas menekankan pentingnya sinergi antara jajaran pemasyarakatan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

Brigjen Pol. Mashudi mengajak jajarannya untuk menjalin hubungan yang erat dengan instansi terkait serta masyarakat. Menurutnya, silaturahmi ini akan memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.

“Buka diri baik dengan instansi terkait maupun masyarakat. Dengan sinergi, kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih efektif,” ujar Mashudi.

Dirjenpas juga mengingatkan jajarannya untuk mendukung Program Asta Cita Presiden RI. Beberapa poin yang menjadi perhatian pemasyarakatan adalah:
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.
2. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).
3. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
4. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba.
5. Mendorong keharmonisan sosial, toleransi, dan keberlanjutan lingkungan.

“Program ini menjadi pedoman kita untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur,” tambahnya.

Perangi Masalah Narkoba, HP, dan Pungutan Liar

Masalah peredaran gelap narkoba, keberadaan HP ilegal, dan pungutan liar yang kerap dikaitkan dengan lapas/rutan menjadi perhatian khusus dalam arahan Dirjenpas. Ia menegaskan bahwa citra negatif ini harus segera diubah.
“Kita ubah image yang tidak baik di dalam lapas dan rutan. Semua harus bekerja dengan integritas,” pintanya tegas.

Mashudi juga menyampaikan dukungan Menteri Hukum dan HAM RI terhadap program peningkatan kesejahteraan pegawai dan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Salah satu langkahnya adalah peluncuran Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Inkopasindo), yang bertujuan mendorong pemberdayaan ekonomi warga binaan, baik selama pembinaan maupun setelah kembali ke masyarakat.

“Pengelolaan koperasi harus dimaksimalkan agar memberikan manfaat signifikan bagi WBP, pegawai, dan masyarakat,” katanya.

Dengan berbagai langkah ini, Mashudi berharap Pemasyarakatan dapat menjadi institusi yang lebih transparan, profesional, dan berdaya guna bagi masyarakat luas.

Editor : Arif Ardliyanto

Buntut pesta seks dan narkoba yang dilakukan turis bule di Canggu, Imigrasi bakal memelototi turis asing yang liburan di Labuan Bajo selama periode Nataru.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo akan memperketat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) selama periode liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pengawasan ketat itu akan dilakukan personel Imigrasi di Bandara Internasional Komodo dan pelabuhan.

"Kami turunkan personel dari seksi intelijen dan penindakan dalam meningkatkan pengawasan selama Natal dan Tahun Baru untuk memantau situasi di bandara dan pelabuhan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Jaya Mahendra, Kamis (26/12/2024).

Jaya mengatakan, Imigrasi mengatensi lonjakan penumpang khususnya WNA ke destinasi pariwisata superprioritas Labuan Bajo selama periode liburan Nataru.

Dia pun memastikan seluruh petugas Imigrasi bertugas sesuai aturan dengan mengedepankan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan.

Imigrasi Labuan Bajo juga memperkuat sinergi dengan beberapa instansi seperti tim pengawasan orang asing (Timpora) hingga tim pengamanan Bandara Internasional Komodo.

Bagi masyarakat yang ingin berlibur ke luar negeri, Imigrasi ingin memastikan masyarakat memahami pentingnya persiapan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku seperti paspor dan visa sebelum bepergian ke luar negeri.

"Hal ini krusial untuk menghindari kendala selama liburan," tandas Jaya.

--------

Artikel ini telah naik di detikBali.

Menparekraf Bakal Deportasi Turis Asing yang Bermasalah di Bali

Menparekraf Bakal Deportasi Turis Asing yang Bermasalah di Bali

Dua tahanan yang kabur dari Lapas Kelas IIB Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, masih diburu. Lapas Kayuagung telah membentuk tim khusus untuk melakukan pengejaran terhadap dua tahanan bernama Taufik Hidayat dan Herli Dewanto.

Diketahui, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (21/12/2024) sekitar pukul 03.30 WIB. Ada 5 orang tahanan yang kabur, namun 3 di antaranya sudah diamankan. Para tahanan ini kabur dengan memanjat tembok menggunakan tali.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kayuagung, Kgs M Alfha Rezha menyebut pihaknya membentuk lima tim untuk memburu dua tahanan yang masih kabur. Selain itu, tim juga dibantu oleh TNI/Polri untuk menangkap dua tahanan tersebut.

"Saat ini (kemarin) saya dan tim sedang berkunjung ke Muara Kuang, OKI untuk pergi ke salah satu rumah tahanan yang kabur. Kami pergi ke sana untuk menemui orang tuanya dan keluarganya," kata Rezha saat dihubungi detikSumbagsel, Senin (23/12/2024).

"Selain itu, kami juga memberi tahu kepada orang tua dan keluarga jika tahanan tersebut pulang ke rumah untuk diserahkan kembali ke lapas. Jika menutupi atau bekerjasama dengan tahanan, maka akan dikenakan saksi tegas," sambungnya.

Rezha menyebut akan memberikan reward kepada keluarga yang mau mengembalikan tahanan ke Lapas Kayuagung.

"Jadi kami harapkan tahanan yang masih berkeliaran di luar sana untuk segera menyerahkan diri," tuturnya.

Menurut Rezha, dua dari tahanan yang kabur salah satunya tinggal menjalani masa tahanan tiga bulan lagi. Namun, dengan kejadian ini maka hak-haknya seperti mendapatkan remisi, pengurangan masa tahanan dan hak untuk dikunjungi akan dihapus.

"Salah satu dari dua tahanan yang kabur ini tiga bulan lagi selesai menjalani hukuman. Tapi dia kabur, sehingga akan diberi sanksi yakni tidak akan mendapatkan remisi, pengurangan masa tahanan dan hak dikunjungi dipastikan tidak didapatkan. Lalu satu lagi, akan dimasukkan ke ruang isolasi," tegasnya.

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Ini bukan hanya soal perlindungan fisik, tetapi juga upaya menjaga ketahanan negara dari ancaman yang bisa datang kapan saja

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Imam Margono menilai penerapan standar pengamanan sangat penting dalam menciptakan ketahanan objek vital terhadap ancaman terorisme.

"Penting untuk dicatat bahwa seluruh sektor industri, termasuk objek vital, harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI," kata Imam saat ditemui usai acara penyerahan sertifikat kepada pengelola 16 objek vital di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, BNPT terus mendorong agar semua kegiatan operasional di sektor industri, khususnya berbagai sektor yang merupakan objek vital strategis terhindar dari penyebaran paham radikal terorisme melalui serangkaian strategi untuk mendeteksi ancaman terorisme sejak dini.

Dengan demikian, kata dia, pengelola objek vital strategis dapat mengambil berbagai langkah pencegahan dan mitigasi dengan lebih efektif.

Objek vital strategis merupakan kawasan, bangunan, instalasi, atau usaha yang memiliki nilai strategis dari aspek pertahanan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara.

Bagi pengelola objek vital strategis yang berhasil menerapkan standar minimum pengamanan, Imam menyampaikan bahwa BNPT akan sertifikat penerapan standar minimum pengamanan setelah dilakukan asesmen dan audit.

Pada tahun 2024, ia menyebutkan terdapat 16 objek vital strategis dari berbagai bidang maupun sektor yang diberikan sertifikat tersebut.

"Penyerahan sertifikat merupakan pengakuan terhadap kontribusi besar para pengelola objek vital strategis dalam membantu BNPT melaksanakan program kesiapsiagaan nasional, yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia," ucap dia menjelaskan.

Dirinya berharap dengan adanya kolaborasi tersebut, para pihak dapat menciptakan iklim yang lebih aman dan terkendali di seluruh sektor industri berisiko tinggi terhadap ancaman terorisme.

Selain itu, ia turut mengharapkan objek vital yang telah memenuhi standar pengamanan dapat semakin meningkatkan upaya pencegahan dan mitigasi terhadap ancaman terorisme yang berpotensi mengancam keberlanjutan operasionalnya.

"Ini bukan hanya soal perlindungan fisik, tetapi juga upaya menjaga ketahanan negara dari ancaman yang bisa datang kapan saja," tutur Imam.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Manado (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan Ulu Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, menggandeng polisi dan TNI dalam menggeledah blok hunian warga binaan pemasyarakatan dan tahanan.

"Kami terus membangun kerja sama dengan mereka (Polri dan TNI) ketika menggeledah blok hunian," kata Kepala LP Ulu Siau, Stady Umboh, dihubungi dari Manado, Sabtu.

Kemitraan dengan Polri dan TNI dalam menggeledah, kata dia, dimaksudkan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan peterlibatan polisi dan TNI dalam penggeledahan itu dilakukan secara bergantian.

"Misalnya pada saat ini dalam penggeledahan, petugas lapas bersama-sama dengan anggota Kepolisian, maka pekan depan bersama-sama anggota TNI," katanya.

Selain itu, lanjut dia, LP Ulu Siau menjadi titik sambang saat Polres Sitaro patroli. "Jadi kerja sama dengan polisi maupun TNI, selama ini dalam pengamanan di lapas terjalin dengan baik. Jika, sewaktu-waktu dihubungi mereka siap membantu," katanya.

Ia mengatakan selain itu, dalam mengantisipasi gangguan keamanan petugas lapas juga melaksanakan kontrol keliling. "Sampai saat ini kondisi LP tetap aman," katanya.

Saat ini terdapat 75 narapidana dan tahanan di LP Ulu Siau yang berada di Kabupaten Sitaro tersebut.

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI memperkuat sistem pengamanan fasilitas publik dalam menyambut berbagai perhelatan besar, baik tingkat nasional maupun internasional pada tahun 2025.

Dalam rapat koordinasi bersama pengelola fasilitas publik di Denpasar, Bali, Rabu (13/11), Direktur Perlindungan BNPT Brigjen Pol. Imam Margono meyakini sistem pengamanan yang optimal merupakan langkah utama dalam mencegah aksi teror di berbagai tempat umum yang menjadi titik konsentrasi masyarakat.

"Pada tahun 2025 itu akan ada banyak even nasional dan internasional, stakeholders kita yang kaitannya dengan fasilitas publik dapat berkolaborasi dengan BNPT dalam memperbaiki sistem manajemen pengamanan,” ujar Imam dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan upaya penguatan sistem pengamanan diwujudkan melalui penerapan Pedoman Perlindungan Sarana dan Prasarana Objek Vital dan Fasilitas Publik untuk mengidentifikasi dan menutup berbagai celah yang berpotensi sebagai serangan terorisme.

Dalam implementasinya, kata Imam, BNPT secara aktif melakukan asesmen dan audit terhadap sistem pengamanan, memberikan rekomendasi, serta mendorong pengelola fasilitas publik dan objek vital untuk menerapkan pedoman dimaksud.

Imam pun mengajak seluruh pengelola fasilitas publik untuk berkolaborasi dalam memperkuat sistem pengamanan guna menciptakan rasa aman dalam setiap kegiatan berskala besar yang akan berlangsung.

Ia menegaskan peningkatan sistem pengamanan merupakan langkah membangun kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi ancaman terorisme di tanah air.

Meskipun Indonesia telah berhasil melewati dua tahun terakhir tanpa serangan teror, kata dia, namun demikian kewaspadaan harus ditingkatkan.

“Zero attack pada 2023 hingga 2024 ini menumbuhkan antisipasi kita untuk ke depan, kita tidak boleh melemah,” katanya..

Sementara itu, Vice Chairman Security and Safety Bali Hotels Association Franklyn Kocek menekankan bahwa implementasi pedoman BNPT memberikan dampak positif yang lebih luas.

"Tidak hanya untuk mengantisipasi ancaman, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan di berbagai tempat umum," ujarnya.

Adanya pedoman perlindungan, kata dia, bukan hanya soal memperkuat sistem keamanan, tetapi juga tentang menambah nilai dari fasilitas publik itu sendiri.

"Masyarakat akan merasa lebih percaya, aman, dan nyaman, yang pada akhirnya meningkatkan daya tarik fasilitas publik bagi pengunjung dari berbagai negara," tutur Franklyn.

Dia pun berharap penerapan Pedoman Perlindungan Sarana dan Prasarana Objek Vital dan Fasilitas Publik dapat menciptakan sistem pengamanan yang lebih kuat dan efektif dalam berbagai acara besar yang akan digelar pada tahun 2025.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024