Banda Aceh -

Seorang Warga Negara (WN) Bangladesh, Parvez, dideportasi setelah menjalani hukuman selama 10 bulan di Aceh. Parvez dihukum karena masuk ke Indonesia tanpa mengantongi dokumen perjalanan dan visa yang sah.

Parvez dideportasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh lewat Bandara Soekarno Hatta, Senin (19/5/2025). Proses deportasi dilakukan dengan pengawalan tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Imigrasi Banda Aceh.

"Kami memastikan proses deportasi berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Gindo Ginting, kepada wartawan, Selasa (20/5).

Menurutnya, Parvez divonis 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh karena terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 119 ayat (1) dan/atau Pasal 113. Dia disebut masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan serta tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang ditentukan.

Parvez sebelumnya ditangkap tim gabungan di kawasan Gampong Pie, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, akhir Februari 2024. Dia saat itu tinggal bersama istrinya di rumah tersebut sejak Februari 2023.

Gindo menjelaskan, setelah menjalani hukuman, pihaknya memproses pendeportasian Parvez. Pria itu dipulangkan ke negaranya melalui Kuala Lumpur, Malaysia.

"Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Imigrasi Banda Aceh dalam menegakkan hukum keimigrasian serta menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pelanggaran oleh warga negara asing. Kantor Imigrasi Banda Aceh akan terus bersinergi dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerjanya," jelasnya.

(agse/nkm)

Mataram -

Terdakwa kasus kekerasan seksual I Wayan Agus Suartama alias Agus difabel berkeluh kesah dalam persidangan. Salah satunya, ia mengeluh karena tidak lagi memiliki pendamping saat penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Adapun hal-hal lain diceritakan mengenai di lapas karena Agus saat ini sudah tidak memiliki pendamping," kata penasihat hukum Agus, Michael Ansory, Kamis (14/5/2025).

Menurut Michael, pendamping Agus yang disediakan untuk mengurusnya saat berada di lapas sudah bebas. Walhasil, hingga saat ini, Agus tidak memiliki pendamping di lapas. "Sehingga Agus berkeluh kesah di dalam pledoinya secara lisan," ujarnya.

Agus sudah tidak memiliki pendamping di lapas sejak pekan lalu. Persoalan tidak memiliki pendamping itu juga telah disuarakan Agus pada persidangan sebelumnya.

Majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut, ungkap Michael, juga telah mengingatkan jaksa penuntut umum (JPU) agar memperhatikan hak dari Agus. Namun, hak Agus itu hingga kini tidak dipenuhi.

Sebagaimana diketahui, JPU sebelumnya menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mataram menjatuhi Agus dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp 100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan. JPU menilai Agus terbukti bersalah dan melanggar Pasal 6 huruf C juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

(hsa/hsa)

Solo -

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut) menangkap buron bernama Januar Murdianto alias Jawir. Jawir kabur usai menjalani sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri (PN) Jakut.

"Melakukan penangkapan Terdakwa atas nama Januar Murdianto alias Jawir bin Moh Rianto," kata Kepala Kejari Jakut, Dandeni Herdiana, dalam keterangannya, dikutip dari detikNews, Selasa (13/5/2025).

Jawir dibekuk Tim Gabungan Seksi Intelijen dan Tindak Pidana Umum Kejari Jakut pada Senin, 12 Mei pukul 14.50 WIB. Terdakwa kasus prostitusi atau perbuatan cabul ini diciduk saat apel kekasihnya di kantor.

Jawir ditangkap di salah satu gedung di Jalan MH Thamrin, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar).

"Tim melakukan upaya penangkapan. Namun, pada saat hendak diamankan, Terdakwa melakukan upaya perlawanan dengan cara mencoba melarikan diri, akan tetapi upaya melarikan diri tersebut berhasil digagalkan," katanya.

Dia lalu dibawa ke kantor Kejari Jakut untuk diserahkan lagi ke rutan tempatnya ditahan sebelumnya, yakni Rutan Kelas I Cipinang Jakarta Timur. Disebutkan Jawir kabur dari PN Jakut usai sidang tahap pemeriksaan saksi pada Selasa, 6 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 WIB.

Jawir didakwa atas pelanggaran Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP.

Sebagia informasi, Jawir kabur saat akan diadili di PN Jakut pada Selasa (6/5). Agenda sidang adalah pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan saksi-saksi dengan jaksa penuntut Erni Pramonti.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Seksi Intel Kejari Jakut, Rico, mengatakan para tahanan yang akan diadili tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari Rutan Cipinang sekira pukul 13.00 WIB. Kemudian, pada pukul 14.00 WIB dibawa dari sel yang ada di basemen pengadilan menuju ruang sidang 7 yang dijaga oleh petugas pengawalan dan anggota kepolisian.

Lalu, pada pukul 17.00 WIB, tahanan ini masuk ruang sidang Cakra di lantai dua untuk mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan saksi dan selesai pada pukul 17.30 WIB.

(ams/ams)

Mataram -

I Wayan Agus Suartama alias IWAS, terdakwa kasus pelecehan seksual, kaget saat mendengar tuntutan 12 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tuntutan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Mataram, Senin (5/5/2025) siang.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Agus, Muhammad Alfian Wibawa, seusai sidang. "Dengan tuntunan maksimal. Agus tentu kaget. Kami juga kaget. Kok jaksa nuntutnya maksimal dengan denda Rp 100 juta sesuai ancaman maksimal pada Pasal 6 huruf C UU TPKS?" kata Alfian, Senin (5/5/2025).

Menanggapi tuntutan tersebut, pria difabel tanpa tangan itu bersama tim penasihat hukumnya telah menyiapkan langkah hukum lanjutan. Mereka akan menyampaikan nota pembelaan (pleidoi) di hadapan majelis hakim, pekan depan, Rabu (14/5/2025).

"Agenda berikutnya pekan depan Agus dan kami penasihat hukum akan menyampaikan nota pledoi," ujarnya.

Menurut Alfian, tuntutan maksimal tersebut dianggap memberatkan dan mengejutkan. Ia menyebut alasan jaksa adalah banyaknya jumlah korban, namun hanya satu orang yang dihadirkan sebagai saksi korban di persidangan.

"Tapi faktanya hanya satu saksi korban yang dihadirkan di pengadilan. Yang lain itu kan berstatus saksi yang berdiri sendiri di luar peristiwa. Justru kalau pemahaman pembelaan kami tidak sesuai nilai dan peruntukan dari keterangan saksi," tegas Alfian.

Dalam sidang pembelaan mendatang, Agus juga disebut akan menyampaikan curahan hati secara pribadi kepada majelis hakim. Penyampaian itu akan disampaikan bersamaan dengan pledoi penasihat hukumnya.

"Pleidoi itu bersamaan dengan pribadi Agus ke majelis," katanya.

Alfian juga menilai tuntutan jaksa masih bernuansa praduga bersalah. Dalam pledoi nanti, pihaknya akan menekankan prinsip praduga tak bersalah dan meminta hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan.

"Yang jelas kami akan upayakan di pembelaan supaya tuntunan itu tidak maksimal. Supaya putusannya serendah mungkin. Kami juga akan memberikan gambaran konsep paradigma asas yang lain terhadap unsur-unsur yang dinilai oleh jaksa sehingga menuntut secara maksimal 12 tahun," tandas Alfian.

Sebelumnya, jaksa dari Kejaksaan Tinggi NTB, Ricky Febriandi, menyampaikan tuntutan terhadap Agus dalam sidang tuntutan. Ia menyebut terdakwa terbukti melanggar pasal 6 huruf C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

"Dengan ini jaksa menuntut terdakwa Agus dengan pidana penjara 12 tahun dengan denda sebesar Rp 100 juta," kata Ricky seusai sidang tuntutan.

(dpw/dpw)

Makassar -

Pengadilan Negeri (PN) Makassar melakukan eksekusi dan pembongkaran gedung showroom mobil milik Ricky Tandiawan di Jalan AP Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Kuasa hukum Ricky Tandiawan, Ichsanullah mengungkap kejanggalan eksekusi showroom kliennya yang sempat diwarnai kericuhan.

"Dia (penggugat) beli (lahan) berdasarkan Kecamatan Tamalate sedangkan objek sengketa ini berada di Kecamatan Rappocini itu yang paling prinsip. Intinya kapanpun eksekusi dilakukan harus ditunda karena kenapa non eksekutabel, tidak akan ketemu objek yang mau dieksekusi itu di Kecamatan Tamalate, sedangkan objek yang berada sekarang di Rappocini itu," kata Ichsanullah kepada wartawan, Senin (28/4/2025).

Ichsanullah menilai ada dugaan pemalsuan dokumen oleh pihak pemohon yang telah dilaporkan ke Mabes Polri. Dia menyebutkan adanya proses perdamaian yang seharusnya menjadi dasar untuk menunda eksekusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kemudian beliau (pemilik showroom) pernah melapor, ini bukti suratnya dijadikan dasar untuk melakukan proses perdamaian pada waktu itu sehingga secara hukum di dalam ketentuan ini ada pasal yang mengatur bahwa para pihak tidak boleh lagi melanjutkan eksekusi, harusnya ditunda karena ada perdamaian antara pemohon eksekusi dengan termohon eksekusi," jelasnya.

Dia mengatakan pihak pemohon telah melanggar kesepakatan perdamaian dan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap kliennya. Dia menegaskan kliennya berencana menempuh upaya hukum lanjutan, termasuk keberatan terkait dugaan pemalsuan data lahan.

"Salah satu pihak tidak menepati janjinya, ingkar janji. Jadi Ricky Tandiawan yang merasa tergugat itu merasa dirugikan nantilah prinsipal bagaimanapun akan melakukan upaya hukum, apakah dia mengajukan keberatan atau apa atau dia melanjutkan proses terkait dugaan pemalsuan rinci (lahan)," bebernya.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat, H. Ulil Amri, mengungkapkan perkara ini sudah bergulir sejak 2011 dan baru diputuskan pada 2014. Setelah tiga kali gagal, eksekusi akhirnya dilaksanakan pada upaya keempat kalinya.

"Dalam perkara ini itu sejak tahun 2011 dan baru itu putusan 2014 baru bisa dieksekusi pada hari ini. Ini sempat tertunda, ini yang keempat kalinya. Jadi yang pertama, kedua, ketiga gagal dan hari ini akhirnya alhamdulillah berhasil kita laksanakan," ujarnya.

Ulil menjelaskan bahwa sengketa lahan seluas 3.825 meter persegi itu sudah berlangsung sejak 1996 antara ahli waris Syamsuddin Daeng Sesu melawan Eddy Aliman dan PT Timurama. Dia menambahkan, perkara baru muncul pada 2011 setelah lahan tersebut dijual ke pengusaha Ricky Tandiawan saat proses hukum sebelumnya belum selesai.

"Perkara sementara berjalan yah belum selesai PT Timurama jual ke Ricky Tandiawan. Sehingga perkara antara Eddy Aliman, PT Timurama selesai pada tahun 2010 ingkrah. Tahun 2011 muncul perkara baru karena Ricky Tandiawan sudah masuk makanya digugatlah Ricky Tandiawan bersama PT Timurama dan kawan-kawan. Dengan perkara 175 inilah yang dieksekusi hari ini," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ulil mengatakan dalam perkara 175, Edy Aliman telah dinyatakan sebagai pemilik sah lahan tersebut sejak putusan tingkat pertama hingga kasasi dan peninjauan kembali (PK). Dia menuturkan perlawanan terhadap eksekusi baru diputuskan pada 2024.

"Jadi perkara 175 kita Edy Aliman dinyatakan sebagai pemilik sejak dari putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat pengadilan tinggi, kasasi kemudian PK lalu kemudian belakangan diajukan lagi perlawanan permohonan eksekusi tetap tanah ini dinyatakan Edy Aliman. Jadi putusan terakhir adalah perlawanan itu di tahun 2024," sebutnya.

Ulil menegaskan eksekusi hari ini dapat dilaksanakan tanpa hambatan karena seluruh bukti sudah diuji di persidangan. Dia memastikan bahwa tanah tersebut sah milik Edy Aliman.

"Oleh karena itu pada hari ini alhamdulillah eksekusi dilaksanakan dengan tidak ada lagi alasan apapun karena semuanya sudah diuji. Semua bukti-bukti sebagainya sudah diuji di persidangan dan dinyatakan bahwa tanah ini adalah milik Edy Aliman," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, PN Makassar melakukan eksekusi dan pembongkaran gedung showroom mobil di Jalan AP Pettarani Makassar, Senin (28/4) pagi. Eksekusi sempat diwarnai kericuhan karena massa yang menolak mencoba menghalangi aparat yang melakukan pengamanan.

"Jadi dia (massa aksi) mendahului melakukan tutup jalan dan pembakaran sehingga tidak ada cara lain kecuali melakukan pendorongan terhadap masyarakat yang menghalangi pada saat eksekusi," ujar Kabag Ops Polrestabes Makassar AKBP Darwis kepada detikSulsel, Senin (28/4).

(hsr/hsr)

Solo -

Sidang perdana gugatan wanprestasi mobil Esemka dan perbuatan melawan hukum soal ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo hari ini. Jokowi tidak hadir.

Sidang pertama dimulai sekira pukul 10.30 WIB. Majelis hakim terlebih dahulu menyidangkan perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt terkait perbuatan melawan hukum soal ijazah Jokowi.

Pantauan detikJateng, sidang dilangsungkan secara terbuka untuk umum. Banyak orang yang datang untuk menyaksikan langsung jalannya sidang hingga ruang sidang penuh.

Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, mengatakan Jokowi masih berada di Jakarta, sehingga sidang hari ini diwakili kuasa hukumnya.

"Pak Jokowi untuk saat ini tidak hadir, beliau kemarin ada di Jakarta. Barusan saya mendengar berita Pak Jokowi mendapatkan utusan khusus dari Pak Presiden (Prabowo Subianto) untuk layat ke Vatikan atas meninggalnya Paus (Fransiskus). Saya tidak tahu berapa hari, kita tunggu saja kundur (pulang)-nya kapan," kata Irpan kepada wartawan di PN Solo, dilansir detikJateng, Kamis (24/4/2025).

Irpan menegaskan sudah mendapatkan dua surat kuasa menjadi kuasa hukum Jokowi untuk perkara nomor nomor 96/Pdt.G/2025/PN Skt terkait gugatan wanprestasi mobil Esemka dan 99/Pdt.G/2025/PN Skt soal ijazah. Dalam sidang ini, dia ingin melihat resume yang dibuat oleh pihak penggugat.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video 'Jokowi Bakal Laporkan 4 Orang Terkait Tuduhan Ijazah Palsu':

(idh/imk)

Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 3 hakim penerima suap untuk memberikan vonis lepas kepada terdakwa korporasi korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng sebagai tersangka. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sahroni berharap adanya reformasi hakim.

"Kita ini republik ini lagi banyak sekali kasus perkara, baik penegakan hukum, dan Kejaksaan menangkap dugaan Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Pusat, kita berharap reformasi hakim di republik ini harus dibenahi," kata Sahroni di Polres Metro Jaktim, Jakarta Timur, Selasa (15/4/2025).

Menurut Sahroni, reformasi hakim perlu dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan tidak hilang. Dia mengatakan hal itu merupakan tugas besar yang harus dilakukan oleh pemerintahan baru saat ini.

"Dan kita nggak mau masyarakat ini hilang trust-nya terhadap kita. Nah dari sini inilah bentuk kerja berat dari pemerintahan baru, yang baru beberapa bulan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama," ucapnya.

Dia juga mengajak semua pihak terus mengawasi aparat penegak hukum. Menurutnya, meski masih ada kekurangan, perbaikan terus dilakukan oleh aparat penegak hukum.

"Dan teman-teman terus mengawasi apa yang menjadi kekurangan sekarang ini, baik polisi, Kejaksaan, KPK, proses penegakan hukum yang tidak sempurna, tapi minimal kita mau perbaiki apa yang jadi kekurangan," katanya.

Untuk diketahui, Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap penanganan perkara di PN Jakarta Pusat. Selain itu, ada pula 3 hakim, serta panitera muda pada PN Jakarta Utara dan pengacara yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Kasus suap dan gratifikasi itu berkaitan dengan vonis onstslag atau putusan lepas pada kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng. Majelis hakim saat itu memberikan putusan lepas pada terdakwa korporasi.

Tiga hakim itu adalah hakim Agam Syarif Baharudin, hakim Ali Muhtaro, dan hakim Djuyamto. Ketiganya diduga menerima uang suap senilai Rp 22,5 miliar atas vonis lepas tersebut.

Tiga hakim itu bersekongkol dengan Muhammad Arif Nuryanta selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Marcella Santoso dan Ariyanto selaku pengacara; serta panitera muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan.

(isa/isa)

Buleleng -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng akhirnya menahan dua terpidana penistaan agama saat Nyepi di Desa Sumberkelampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali, Senin (14/4/2025). Ahmad Zaini dan Muhammad Rasad ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Singaraja.

Kasi Intelijen Kejari Buleleng I Dewa Gede Baskara Haryana membenarkan hal tersebut. Ia menyebut Kejari Buleleng sebelumnya melakukan rapat bersama dengan Polres Buleleng pada Minggu (13/4/2025).

"Dalam rapat itu membahas strategi dan cara yang digunakan eksekusi," kata Baskara, Senin.

Ahmad Zaini dan Muhammad Rasad terbukti melakukan penistaan agama saat Hari Raya Nyepi 2023 karena membuka portal masuk menuju Taman Nasional Bali Barat.

Baskara mengatakan eksekusi dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: PRINT-23A/N.1.11/Eku.3/01/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng tanggal 06 Januari 2025 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1664 K/Pid/2024 tanggal 16 Desember 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 55/PID/2024/PT. Dps tanggal 31 Juli 2024 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 2/Pid.B/2024/PN. Sgr tanggal 13 Juni 2024.

Saat ini Ahmad Zaini dan Muhammad Rasad ditahan di Lapas Kelas II B Singaraja untuk menjalani hukuman penjara masing-masing selama 4 bulan.

Sebelumnya, Ahmad Zaini dan Muhammad Rasyad, dijatuhi hukuman percobaan. Keduanya divonis pidana selama enam bulan penjara dengan masa percobaan selama satu tahun.

Vonis hukuman percobaan terhadap Ahmad Zaini dan Muhammad Rasyad dijatuhkan majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja. Kedua terdakwa diputus bersalah karena telah ngotot rekreasi ke Pantai Prapat Agung, Taman Nasional Bali Barat (TNBB) saat Nyepi.

"Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama satu tahun berakhir," kata majelis hakim pimpinan I Made Bagiarta di PN Singaraja, Kamis (13/6/2024).

(nor/gsp)

JAKARTA - Profil dan kekayaan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto diulas dalam artikel ini. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi vonis lepas atau onslag perkara Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil atau minyak kelapa sawit mentah ( CPO ).

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menahan Djuyamto alias DJU bersama dua tersangka lainnya, hakim anggota Agam Syarif Baharuddin alias ASB dan Ali Muhtarom alias AM selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejagung.

"Terhadap para tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan berdasarkan surat perintah penahanan nomor 25 tanggal 13 April 2025 untuk tersangka ASB, tersangka atas nama AM berdasarkan surat perintah penahanan nomor 26 tanggal 13 April 2025,? ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung dalam konferensi pers di Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025) dini hari.



?Dan yang terakhir atas nama tersangka DJU berdasarkan surat perintah penahanan nomor 27 tanggal 13 April 2025, ketiga tersangka dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung (Kejagung) RI," sambungnya.

Qohar menambahkan bahwa ASB menerima uang USD setara Rp4,5 miliar, DJU menerima uang USD setara Rp6 miliar, dan AM menerima uang USD setara Rp5 miliar. Adapun pasal yang disangkakan terhadap ketiga orang tersebut adalah Pasal 12 huruf C juncto Pasal 12 huruf B, juncto Pasal 6 ayat 2, juncto Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebelumnya, Kejagung secara resmi menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap perkara tersebut. Keempat tersangka itu yakni; Eks Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta yang kini Ketua PN Jakarta Selatan, Pengacara Korporasi Marcella Santoso, Panitera Muda PN Jakut Wahyu Gunawan, dan tersangka berinisial AR.

Lalu, siapa Djuyamto?

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto menjabat sebagai hakim dengan pangkat Pembina Utama Madya (IV/d). Pria kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah, 18 Desember 1967 ini menyelesaikan studi S1 dan S2 di Universitas Sebelas Maret Solo (UNS).

Saat ini, Djuyamto juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi V Bidang Advokasi pada Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Kariernya diawali dengan bertugas di Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada 2002.

Djuyamto pernah ditugaskan di Pengadilan Negeri Temanggung, Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan Negeri Dompu, hingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Djuyamto saat ini dikenal sebagai pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selain sebagai hakim.

Selama itu, dia menjadi pengadil pada berbagai kasus yang menyita perhatian masyarakat. Salah satunya adalah kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan yang saat itu sebagai penyidik KPK.

Djuyamto juga pernah menjadi hakim anggota pada kasus obstruction of justice perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Terakhir, dia menjadi hakim tunggal dalam sidang praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto melawan KPK. Djuyamto tidak dapat menerima permohonan praperadilan Hasto.

"Permohonan praperadilan pemohon tidak diterima," ujar Hakim Tunggal Praperadilan Djuyamto di persidangan, Kamis (13/2/2025).

Memiliki harta kekayaan Rp2.919.521.104

Merujuk pada laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Djuyamto memiliki kekayaan mencapai Rp2.919.521.104 yang dilaporkannya periodik 2024. LHKPN itu disampaikannya pada 4 Februari 2025.

Rinciannya, tanah dan bangunan sebesar Rp2.450.000.000. Jumlah tersebut terdiri dari tanah dan bangunan seluas 149 m2/80 m2 di Kabupaten/Kota Karanganyar, hasil sendiri Rp900.000.000, tanah dan bangunan seluas 150 m2/95 m2 di Kabupaten/Kota Sukoharjo, hibah dengan akta Rp950.000.000, serta tanah dan bangunan seluas 980 m2/152 m2 di Kabupaten / Kota Sukoharjo hasil sendiri Rp600.000.000.

Kemudian, alat transportasi dan mesin Rp401.000.000. Rinciannya adalah motor Honda Beat Tahun 2015 hasil sendiri Rp2.500.000, motor Vespa Tahun 2020 hasil sendiri Rp23.500.000, Toyota Innova Reborn Tahun 2023 hasil sendiri Rp375.000.000.

Selain itu, harta bergerak lainnya Rp90.500.000, kas dan setara kas Rp168.021.104, serta harta lainnya Rp60.000.000.

Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi penetapan tersangka Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Muhammad Arif Nuryanta serta tiga hakim dalam kasus suap putusan lepas korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng. Puan meminta adanya evaluasi untuk penegak hukum.

"Ya sebaiknya dievaluasi bagaimana kemudian integritas dari para penegak hukum untuk bisa ya dibenahi," kata Puan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

Sebelumnya, Ketua PN Jaksel ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, ada pula 3 hakim, serta panitera muda pada PN Jakarta Utara dan pengacara yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Kasus suap dan gratifikasi itu berkaitan dengan vonis onstslag atau putusan lepas pada kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng. Majelis hakim saat itu memberikan putusan lepas pada terdakwa korporasi.

Tiga hakim itu adalah hakim Agam Syarif Baharudin, hakim Ali Muhtaro, dan hakim Djuyamto. Ketiganya diduga menerima uang suap senilai Rp 22,5 miliar atas vonis lepas tersebut.

Tiga hakim itu bersekongkol dengan Muhammad Arif Nuryanta selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Marcella Santoso dan Ariyanto selaku pengacara; serta panitera muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan.

(amw/maa)

Jakarta -

Tiga hakim PN Jakpus ditetapkan sebagai tersangka usai menerima suap demi memberikan vonis lepas kepada terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng. Ketiga hakim itu langsung digiring petugas menuju Rutan Salemba.

Pantauan detikcom di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (14/4/2025) ketiga tersangka keluar dari ruang pemeriksaan Gedung Kejagung pukul 01.33 WIB. Mereka yakni hakim Agam Syarif Baharudin (ASB), hakim Ali Muhtarom (AM) dan hakim Djuyamto (DJU).

Ketiga tersangka terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda. Tangan para tersangka diborgol.

Tersangka hakim Agam Syarif Baharudin keluar lebih dahulu. Ia mengenakan masker berwarna putih dan berusaha menutupi tangannya dengan map berwarna merah muda.

Foto: Hakim Ali Muhtarom berbaju tahanan (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

Tersangka yang keluar berikutnya adalah hakim Ali Muhtarom. Ali mengenakan topi berwarna biru dan masker putih.

Tak lama berselang giliran hakim Djuyamto yang keluar ruang pemeriksaan di Gedung Kejagung. Dia memakai topi berwarna cokelat dan masker hitam.

Ketiga tersangka itu diam saat ditanya awak media yang sudah menunggu. Hakim penerima suap itu langsung digiring ke mobil tahanan Jampidsus Kejagung.

Dalam kasus suap ini, sudah ada 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ialah Muhammad Arif Nuryanta selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Marcella Santoso dan Ariyanto selaku pengacara; panitera muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, hakim Agam Syarif Baharudin, hakim Ali Muhtaro, hakim Djuyamto.

Foto: Hakim Djuyamto berbaju tahanan (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

"Dan terkait dengan putusan onslag tersebut, penyidik menemukan fakta dan alat bukti bahwa MS dan AR melakukan perbuatan pemberian suap dan atau gratifikasi kepada MAN sebanyak, ya diduga sebanyak Rp 60 miliar," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Kejagung, Sabtu (12/4).

Marcella Santoso dan Ariyanto diketahui merupakan pengacara tiga terdakwa korporasi kasus korupsi minyak goreng. Total ada tiga terdakwa korporasi dalam kasus korupsi minyak goreng ini mulai dari Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini lalu memberikan vonis lepas kepada tiga terdakwa korporasi itu pada 19 Maret 2025.

Vonis lepas itu berbeda jauh dengan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dalam tuntutannya, jaksa menuntut uang pengganti sebesar Rp 937 miliar kepada Permata Hijau Group, uang pengganti kepada Wilmar Group sebesar Rp 11,8 triliun, dan uang pengganti sebesar Rp 4,8 triliun kepada Musim Mas Group.

Pengusutan Kejagung menemukan bukti adanya suap di balik vonis lepas tersebut. Marcella Santoso dan Ariyanto diduga memberikan suap Rp 60 miliar kepada Muhammad Arif Nuryanta melalui Wahyu Gunawan.

"Jadi perkaranya tidak terbukti, walaupun secara unsur memenuhi pasal yang didakwakan, tetapi menurut pertimbangan majelis hakim bukan merupakan tindak pidana," tambahnya.

Qohar mengatakan Arif Nuryanta menggunakan jabatannya sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat saat itu dalam mengatur vonis lepas kepada tiga terdakwa korporasi kasus korupsi minyak goreng.

Penyidik mendapati ada 2 amplop di tas milik Arif saat melakukan penggeledahan. Pertama, amplop coklat berisi 65 lembar uang pecahan SGD 1.000 dan amplop berwarna putih berisi 72 lembar uang pecahan USD 100.

Kemudian, penyidik juga menyita dompet milik Arif. Di mana, dalam dompet itu ada ratusan uang pecahan dolar Amerika Serikat (USD), Dolar Singapura (SGD), Ringgit Malaysia (RM) hingga rupiah.

(isa/isa)

Makassar -

Terdakwa kasus skincare bermerkuri, Mira Hayati di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), kini menjadi tahanan kota berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Mira Hayati sudah meninggalkan Rutan Kelas I Makassar sebelum Lebaran.

"Mira Hayati keluar dari Rutan Kelas I Makassar dengan status tahanan rumah oleh pihak Penahan (PN Makassar)," ujar Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Makassar Ahmad Sutoyo dalam keterangannya kepada detikSulsel, Selasa (8/4/2025).

Mira Hayati meninggalkan Rutan Kelas I Makassar pada 27 Maret atau 4 hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025 M. Ahmad tidak merinci alasan Mira Hayati menjadi tahanan kota karena hanya mengikuti keputusan pengadilan.

"Sejak 27 Maret 2025, dasar penetapan Pengadilan Negeri Makassar," imbuh Ahmad Sutoyo.

Sementara itu, Kuasa Hukum Mira Hayati, Ida Hamida membenarkan kliennya telah ditetapkan sebagai tahanan kota. Ida mengaku penetapan PN Makassar itu setelah pihaknya mengajukan permohonan sebanyak 4 kali.

"Intinya setiap sidang saya selalu bermohon kan, 4 kali surat permohonan kami ajukan. Selama ada alasan jelas dan tidak bertentangan dengan KUHAP sah-sah saja," ujar Ida.

Alasan kliennya mengajukan status agar jadi tahanan kota salah satunya karena harus mengurus bayinya yang baru lahir. Apalagi bayi tersebut, kata Ida, lahir dengan prematur.

"Iya salah satunya (karena ada bayinya). Bayinya lahir prematur seharusnya kan pertengahan bulan ini lahir. Intinya alasan kemanusiaan terhadap bayi yang prematur dan beliau menyusui," jelasnya.

Diketahui, Mira Hayati memproduksi dan mengedarkan kosmetik merek Lightening Skin Mira Hayati Cosmetic dan MH Cosmetic Night Cream Glowing mengandung merkuri. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Direktur Utama Agus Mira Mandiri Utama itu didakwa melanggar pasal 435 juncto pasal 138 ayat 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Mira Hayati terancam hukuman penjara 12 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

Salah satu produk Mira Hayati yakni MH Cosmetic Night Cream tidak memiliki izin edar dari BPOM. Sehingga produk tersebut dinyatakan tidak memenuhi standar untuk diedarkan kepada masyarakat.

(sar/hsr)