Jakarta (ANTARA) - Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menyebutkan pembunuhan sejumlah warga sipil yang bekerja sebagai pendulang emas di wilayah Distrik Suntamon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Selasa (8/4) oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), merupakan bentuk pelanggaran HAM berat.

Dia menegaskan bahwa penghilangan hak hidup, hak atas keamanan, dan hak untuk bergerak bebas merupakan bentuk pelanggaran HAM berat.

“KKB bertanggung jawab terhadap pembunuhan itu karena mereka merupakan kelompok dengan tujuan politik pemisahan dalam sebuah negara,” kata pria yang akrab dipanggil Simon itu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Simon menekankan bahwa kelompok separatis tidak bisa berbuat seenaknya untuk mencapai tujuan politiknya dengan menghilangkan hak hidup seseorang atau sekelompok orang.

Pasalnya, kata dia, kewajiban menghormati HAM tidak hanya dimandatkan kepada negara, tetapi juga para aktor non-negara.

Mengenai indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB, dirinya menyampaikan beberapa kasus pembunuhan tidak hanya dilakukan kali ini saja.

Sebelumnya, terdapat pula sejumlah anggota masyarakat yang berprofesi sebagai guru dan tenaga medis, yang dihilangkan hak hidupnya karena dianggap TNI oleh KKB.

"Ini kan tidak benar. TNI bisa saja seperti itu mencurigai orang sebagai KKB lalu dihilangkan hak hidupnya, tapi itu tidak dilakukan karena aparat kita menjunjung tinggi HAM ketika operasi di lapangan,” katanya.

Sementara itu menanggapi isu bahwa KKB berhasil membunuh anggota TNI pada Selasa (8/4), Simon menyebutnya sebagai bentuk propaganda politik yang tidak berdasar.

Dalam situasi konflik bersenjata, sambung dia, propaganda dan agitasi selalu ada untuk tujuan menjatuhkan mental lawan dan memperkeruh suasana sehingga seolah-olah penggunaan senjata menjadi sah dan penghilangan hak sipil menjadi wajar,.

Menurutnya, operasi KKB tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, sehingga yang dibutuhkan rakyat Papua adalah keadilan dan pemerataan pembangunan.

Upaya tersebut sudah terus dilakukan oleh pemerintah pascareformasi 1998 dengan otonomi khusus, pemekaran wilayah, dan berbagai lain.

“Sudah saatnya KKB menghentikan semua kekerasan dan pelanggaran HAM. Dukung pembangunan di Papua dengan baik,” ujar Simon menambahkan.

Sebelumnya, Satgas Damai Cartenz, Kamis (10/4), mengevakuasi dua jenazah pendulang yang menjadi korban KKB ke Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Evakuasi dilakukan menggunakan helikopter milik Polri, kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol. Faizal Rahmadani, Kamis, Jayapura.

Dikatakan, dua jenazah yang dievakuasi itu berasal dari kawasan penambangan yang dikenal dengan nama Lokasi 22 yang dapat ditempuh sekitar 15-20 menit dari Dekai menggunakan helikopter.

Meski begitu, Faizal belum bisa memastikan berapa orang pendulang yang menjadi korban pembunuhan disebabkan tim belum bisa kembali ke TKP karena hujan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Atnike Nova Sigiro mengatakan serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap warga sipil di Yahukimo, Papua, yang menyebabkan pendulang emas meninggal dunia tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

"Komnas HAM kembali mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata (KKB, red) terhadap warga sipil, kali ini terhadap pendulang emas di wilayah Yahukimo, yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun," kata Atnike saat dihubungi dari Jakarta, Jumat.

Atas peristiwa tersebut, Komnas HAM mendesak pemerintah untuk melakukan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku.

Komnas HAM juga meminta pemerintah menjamin keselamatan warga sipil dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi, dengan mengevaluasi faktor-faktor yang mungkin menjadi pemicu eskalasi serangan KKB terhadap warga sipil.

Di sisi lain, Komnas HAM meminta semua pihak untuk menghindari pelabelan atau stigmatisasi apa pun yang berisiko menimbulkan kekerasan terhadap warga sipil.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Atnike Nova Sigiro mengatakan serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap warga sipil di Yahukimo, Papua, yang menyebabkan pendulang emas meninggal dunia tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

"Komnas HAM kembali mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata (KKB, red) terhadap warga sipil, kali ini terhadap pendulang emas di wilayah Yahukimo, yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun," kata Atnike saat dihubungi dari Jakarta, Jumat.

Atas peristiwa tersebut, Komnas HAM mendesak pemerintah untuk melakukan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku.

Komnas HAM juga meminta pemerintah menjamin keselamatan warga sipil dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi, dengan mengevaluasi faktor-faktor yang mungkin menjadi pemicu eskalasi serangan KKB terhadap warga sipil.

Di sisi lain, Komnas HAM meminta semua pihak untuk menghindari pelabelan atau stigmatisasi apa pun yang berisiko menimbulkan kekerasan terhadap warga sipil.

Atnike juga mengapresiasi rencana pemerintah untuk memprioritaskan upaya evakuasi dan mendorong pemerintah daerah memberikan pemulihan ekonomi dan psikososial bagi korban dan masyarakat terdampak.

"Mengapresiasi rencana pemerintah sebagaimana hasil rakor (rapat koordinasi) Kemenko Polkam (Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan)," ujar Ketua Komnas HAM.

Sebelumnya, Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan pihaknya telah mengadakan rakor dengan jajaran kementerian/lembaga pada Kamis (10/4) untuk membahas langkah penanganan aksi kekerasan di Papua.

Rakor diikuti Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kantor Staf Presiden, serta Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

"Pemerintah mengutuk keras kekerasan yang terjadi di Yahukimo, Papua, pada tanggal 5–8 April 2025 yang mengakibatkan tewasnya 11 orang oleh oknum bersenjata di Papua," ucap Budi dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis (10/4).

Menurut Budi, tragedi tersebut menunjukkan pelaku tidak memiliki rasa kemanusiaan dan melakukan pembunuhan secara sadis dan sporadis.

Budi menyebut aksi teror itu membuat masyarakat ketakutan untuk beraktivitas.

"Pemerintah menyampaikan duka yang mendalam, semoga para korban tenang di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga korban yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan," katanya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengecam tindakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang membunuh sedikitnya 11 warga sipil yang bekerja sebagai pendulang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan.

“Komnas HAM mengecam tindakan kelompok sipil bersenjata (KKB) yang membunuh 11 warga sipil sebagai penambang emas di Yahukimo,” ucap Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing saat dihubungi dari Jakarta, Jumat.

Oleh sebab itu, Komnas HAM meminta dilakukannya penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap pelaku. Selain itu, Komnas HAM juga meminta penyelidikan dan penyidikan atas peristiwa tersebut.

“[Komnas HAM meminta] pemulihan hak-hak keluarga korban dan juga korban yang selamat,” Uli menambahkan.

Sebelumnya, Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol. Faizal Rahmadani mengatakan bahwa pihaknya telah berhasil mengetahui identitas enam pendulang emas yang menjadi korban pembunuhan KKB.

Keenam pendulang emas yang identitasnya sudah didapatkan tersebut antara lain Aidil, Sahruddin, Stenli, Wawan, Feri, dan Bungsu, sementara lima lainnya masih belum diketahui.

“Identitas para korban itu diperoleh dari para pendulang yang selamat dari aksi penyerangan dan pembunuhan para pendulang di pedalaman Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan,” kata Faizal di Jayapura, Kamis (10/4).

Serangan KKB terhadap warga sipil tercatat bukan kali pertama terjadi. Belum lama ini, KKB juga menyerang warga sipil yang berprofesi sebagai guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (21/3).

Komnas HAM juga telah menyatakan pengecaman atas aksi KKB dimaksud. Menurut Komnas HAM, serangan kelompok bersenjata terhadap warga sipil merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan humaniter internasional.

Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/3), mengatakan aksi KKB menyerang warga sipil ialah bentuk pelanggaran terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman—hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun.

“Segala bentuk serangan terhadap warga sipil dalam situasi perang maupun selain perang yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter internasional,” kata Atnike.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025