Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau, Maizar menegaskan tidak main-main perangi narkoba di lingkungan Lapas dan Rutan di wilayah Riau. Sebagai komitmen, Maizart mengajak masyarakat terlibat aktif.

"Seperti yang ditegaskan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa di lingkungan pemasyarakatan baik Lapas maupun rutan itu Zero Narkoba dan HP adalah harga mati," tegas Maizar, Sabtu (17/5/2025).

Ketegasan ini disampaikan menanggapi adanya dugaan keterlibatan salah satu warga binaan dalam peredaran narkoba. Khususnya lingkungan Pemasyarakatan di bawah komando Kanwil Ditjenpas Riau.

Sebagai komitmen, Maizar mengaku telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Polda Riau untuk melakukan pendalaman. Ditjenpas, dipastikan siap bekerjasama dan berkolaborasi memberantas narkoba hingga masuknya barang terlarang ke sel.

"Kami selalu siap bekerjasama dengan pihak kepolisian dan akan melakukan langkah-langkah responsif. Terbukti terlibat, maka sanksi tegas akan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya.

Maizar menyebut bila terbukti keterlibatan narapidana dalam peredaran narkoba, dia akan memberikan sanksi tegas. Salah satunya pencabutan hak-hak bersyarat seperti remisi dan pembebasan bersyarat.

Langkah tegas ini diambil untuk memberi efek jera bagi para pelaku. Termasuk soal kemungkinan adanya sanksi pidana yang akan diserahkan kepada pihak kepolisian.

"Kami sangat terbuka segala informasi yang dapat mendukung agar Lapas dan Rutan kami bersih dari narkoba dan HP. Silakan masyarakat apabila ada aduan terkait, kami akan segera tindak lanjuti. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dalam perjuangan kami zero narkoba dan HP," tegas Maizar.

Langkah tegas diberikan tidak hanya bagi para tahanan atau narapidana, bagi para pegawai yang terlibat juga akan diberikan sanksi tegas. Hal ini disampaikan agar tak ada pegawai 'main mata' dalam melakukan tugas-tugas di Rutan dan Lapas.

Video: Aksi Nekat IRT di Sukabumi Selundupkan Sabu di Kemaluan

Video: Aksi Nekat IRT di Sukabumi Selundupkan Sabu di Kemaluan

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Perwakilan RI di Amerika Serikat (AS) menyampaikan keprihatinan kepada otoritas AS atas pencabutan visa warga negara Indonesia (WNI) di sana. Kemlu mengungkap sejauh ini sudah ada 20 WNI yang visanya dicabut oleh pemerintah AS.

Awalnya, Kemlu menghargai kedaulatan AS. Namun, Indonesia meminta pencabutan visa dilakukan sesuai hukum yang berlaku.

"Kami ingin sampaikan, kami (Indonesia) menghargai kedaulatan Amerika Serikat dalam menegakkan hukum imigrasi. Yang kami minta adalah agar hal itu dilakukan melalui due process of law, sesuai dengan hukum yang berlaku di Amerika Serikat," kata Direktur Pelindungan WNI (PWNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu RI Judha Nugraha dilansir Antara, Kamis (24/4/2025).

Dia meyakini hukum yang berlaku di AS dapat memberikan pelindungan kepada siapapun. Perlindungan ini bisa didapatkan selama dilakukan dalam proses hukum yang wajar.

Kemlu RI menyampaikan, hingga 24 April 2025, sudah ada 20 WNI yang terkena dampak kebijakan imigrasi yang dilaksanakan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Dari 20 WNI tersebut, lima WNI sudah dideportasi dan enam mahasiswa yang awalnya masuk ke AS dengan visa F-1, di mana visa tersebut merupakan visa pelajar yang memungkinkan mahasiswa internasional masuk ke AS untuk studi," ujarnya.

Dia menyebutkan bahwa WNI yang terdampak kebijakan imigrasi Trump telah mendapat akses kekonsuleran untuk memastikan agar para WNI mendapatkan perlakuan yang baik, dan mendapatkan pendampingan hukum.

Judha mengatakan bahwa Kemlu RI sudah berkoordinasi dengan enam Perwakilan RI di AS, yaitu Kedutaan Besar RI (KBRI) Washington, Konsulat Jenderal RI (KJRI) San Fransisco, KJRI Los Angeles, KJRI Chicago, KJRI Houston dan KJRI New York untuk menangani dampak kebijakan imigrasi Trump tersebut.

Direktur PWNI itu juga menyebutkan bahwa pihaknya juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan komunitas masyarakat Indonesia yang berada di AS, termasuk melakukan diseminasi melalui berbagai macam platform mengenai hak-hak WNI.

Dia menegaskan bahwa, ketika WNI ditahan oleh otoritas imigrasi AS, WNI tetap memiliki hak untuk menghubungi Perwakilan RI dan berhak mendapatkan akses kekonsuleran, serta berhak untuk tidak memberikan keterangan apapun tanpa pendampingan.

Simak juga Video: Khawatir Tarif Trump, WNI di AS Mulai Stok Mie Instan

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Drama kini beralih ke perseteruan Razman Arif Nasution dengan keluarga Vadel Badjideh. Razman tak terima dirinya dicabut sebagai kuasa hukum secara sepihak oleh Keluarga Vadel Badjideh.

Bahkan, pengacara yang dihukum pembekuan sumpah advokat oleh pengadilan tersebut mengingatkan keluarga tersebut untuk tak merendahkan dirinya.

Razman mengakui memang sudah menarik diri dari perkara yang melibatkan Vadel Badjideh. Namun sebagai kuasa hukum, menurutnya, punya prosedur yang berbeda dan mesti ada kesepakatan dua belah pihak.

"Saya menarik diri secara kuasa hukum, bukan dari. Kalau secara bahasa, masih ada kapasitas untuk berbicara, tapi kalau dari, tidak bisa sama sekali," kata Razman, dalam konferensi pers di Pondok Labu Jakarta Selatan, Minggu (6/4).

Diberitakan detikHot, Razman juga menunjukkan ada klausul yang secara tegas dalam perjanjian awal yang menyebut melarang penyebarluasan isi dokumen atau pengumuman pencabutan ke media massa.

Sementara itu, pihak keluarga Badjideh yang diwakili oleh Bintang, kakak Vadel, mengumumkan ke hadapan media bahwa mereka mencabut Razman sebagai kuasa hukum.

"Vadel dan kami, seluruh keluarga besar, mencabut surat kuasa atas Om Razman dan tim, terhitung tanggal 21 Maret 2025," kata Bintang di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Selasa (1/4).

Tindakan tersebut rupanya membuat Razman sewot. Ia mengingatkan kakak Vadel, yakni Bintang dan Martin, serta ayah dari Vadel, Umar, untuk tak merugikan pengacara tersebut.

"Pernyataan tersebut di depan media, sesungguhnya telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat dan itu juga telah dibuat dalam bentuk video," kata Razman.

"Pak Umar, Martin, Bintang, tolong tertib kalau tidak mau berurusan dengan saya. Kalau harga diri saya direndahkan, saya tidak segan untuk melawan." lanjutnya.

Razman Arif Nasution sebelumnya ditunjuk oleh Vadel Badjideh sebagai kuasa hukumnya dan keluarga tersebut pada September 2024, saat Vadel dilaporkan oleh Nikita Mirzani terkait konflik dengan anaknya, LM.

Vadel mengumumkan hal tersebut dalam unggahan di media sosialnya pada 19 September 2024 bersamaan dengan foto dirinya bersama Razman dan keluarganya menunjukkan surat kuasa tersebut.

Vadel Badjideh dan keluarga mencabut kuasa hukum Razman Arif Nasution sebagai kuasa hukum. Hal ini disampaikan kakak Vadel Badjideh, Bintang Badjideh saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan.

"Vadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Vadel dan keluarga berikan kepada Om Razman dan tim, (terhitung) pada tanggal 21 Maret 2025," ungkap Bintang Badjideh di Polres Metro Jakarta Selatan, kemarin.

Razman dan keluarga Badjideh sudah bertemu mengenai pencabutan kuasa hukum ini. Razman juga sudah menandatangani pencabutan kuasa hukum tersebut.

Usai mencabut laporan tersebut, pihak keluarga Tiktokers ini juga sudah menunjuk pengacara lain. Mereka berharap agar permasalahan Vadel Badjideh bisa cepat selesai.

"Semoga kedepannya lebih baik, terus semoga kedepannya tidak ada lagi lapor-melapor karena kita juga sudah tidak mau lagi lapor-melapor dan semoga insya Allah dibuka jalan biar semuanya damai. Seperti di hari yang fitri ini, semoga semuanya selesai permasalahannya," terang Bintang.

Sebelumnya, Nikita Mirzani melaporkan Vadel Badjideh ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan tindakan asusila dan kekerasan seksual terhadap putrinya, LM, yang masih di bawah umur. Tak lama kemudian, pihak keluarga Vadel Badjideh menunjuk Razman sebagai pengacaranya.

Laporan ini terdaftar dengan LP/B/2811/IX/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA. Vadel disangkakan atas pelanggaran Undang Undang Kesehatan terkait aborsi dan Undang Undang Perlindungan Anak.

Pada 13 Februari 2025 Vadel Badjideh ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka.

Saat menjenguk Vadel, pihak keluarga Badjideh mengutarakan keinginannya untuk berdamai dengan Nikita Mirzani.

"Mohon maaf lahir dan batin atas nama Vadel dan keluarga. Semoga di hari ini ada keajaiban dan terbuka pintu maaf yang sebesar-besarnya dari pelapor terhadap anak atau adik kami. Sekali lagi kami memohon support dari semua pihak. Semoga permasalahan ini dapat terselesaikan dengan damai," ungkap Bintang Badjideh, kakak Vadel.

Mereka juga menyebut mau mencabut laporan polisi kepada Nikita Mirzani.

"Kami keluarga telah memutuskan mencabut laporan yang pernah Bapak Umar Badjideh laporkan kepada Saudari NM. Surat pencabutan telah kami berikan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 27 Maret 2025," kata Bintang.

Video: Razman ke Polres Jaksel, Pastikan Laporan terhadap Nikita Mirzani Berjalan

Video: Razman ke Polres Jaksel, Pastikan Laporan terhadap Nikita Mirzani Berjalan

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menanggapi usulan Kementerian HAM terkait penghapusan SKCK. Agus mengatakan dengan SKCK rekam jejak seseorang mudah diketahui.

"Imipas tidak melayani SKCK yah. SKCK itu kan ranahnya kepolisian. Itu kan bukan kelakuan baik, tapi kan setahu saya itu catatan kepolisian," kata Agus kepada wartawan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jumat (28/3/2025).

"Ya yang mungkin menjadi salah satu syarat kalau orang mau cari kerja atau mau menjadi anggota TNI Polri dengan maksud ya setahu saya ya mengetahui rekam jejak orang," lanjutnya.

Agus pun mengibaratkan usulan penghapusan SKCK layaknya membeli kucing dalam karung. Dia mencontohkan seorang warga yang akan mendaftar menjadi anggota TNI.

"Jagan sampai membeli kucing dalam karung. Kalau catatannya pernah melakukan kejahatan di tahu kira-kira bisa masuk TNI nggak? Ya kalau tiba-tiba tidak tahu, ternyata sudah masuk, ternyata dia pernah menjadi pelaku kejahatan. Ini kan bisa merugikan secara institusi." bebernya.

Diketahui, Kementerian HAM berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mereka mengusulkan agar SKCK dihapus lantaran dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat lalu.

"Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis," kata Nicholay dilansir dari Antara, Senin (24/3).

Dia menjelaskan, usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan narapidana residivis.

Mantan narapidana kembali dibui karena kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum. Mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.

Nicholay juga menyebut upaya tersebut selaras dengan Asta Cita yang dikedepankan Presiden Prabowo Subianto, khususnya butir yang pertama, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

"Saya berharap surat ini mendapat respons positif dari Kapolri, demi kemanusiaan. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik, tapi ini semata-mata demi kemanusiaan, demi penegakan dan pemenuhan serta penguatan HAM," ucapnya.

Tonton juga Video: Mulai 1 Maret 2024 BPJS Kesehatan Jadi Syarat Bikin SKCK

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Polri merespons usulan dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang meminta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dihapuskan. Polri menyampaikan menghargai adanya usulan tersebut.

"Tentu apabila itu masukkan secara konstruktif kami juga akan menghargai. Dan akan menjadi bagian untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh elemen masyarakat," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Birgjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025).

Trunoyudo menuturkan penerbitan SKCK saat ini telah sesuai dengan pendekatan perundang-undangan. SKCK, kata dia, merupakan syarat operasional dalam pelayanan masyarakat.

"SKCK adalah salah satu fungsi dalam operasional untuk pelayanan kepada masyarakat. Secara konstitusi semua hak-hak masyarakat itu diatur, kemudian juga dalam hal menerima pelayanan khususnya di SKCK juga diatur," jelas Trunoyudo.

"Dalam hal ini perlu kami jelaskan bahwasanya semua masyarakat yang akan membuat SKCK akan kita layani. Dan itu juga berdasarkan pada permintaan dari beberapa masyarakat untuk khususnya adalah salah satunya misalkan pelamaran dalam bekerja," lanjut dia.

Dia kemudian menerangkan, manfaat dari SKCK tersebut. Selain untuk keperluan melamar pekerjaan, juga sebagai catatan kejahatan atau kriminalitas terhadap masyarakat dalam upaya pengawasan.

"Manfaatnya ini juga dalam rangka meningkatkan keamanan dan tentu juga dalam pelayanan. Kemudian juga memudahkan proses dalam pengetahuan dan juga membantu dalam pengawasan dan pengendalian keamanan," ujarnya menguraikan.

Meski begitu, Trunoyudo menyebut jika memang SKCK dirasa menghambat, maka usulan tersebut akan dibahas. Untuk kemudian dicarikan solusinya demi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

"Ketika itu dirasakan menghambat, tentu kita hanya memberikan suatu catatan-catatan. Karena SKCK adalah surat keterangan catatan dalam kejahatan atau kriminalitas. Ini tersimpan dalam satu catatan di kepolisian," pungkasnya.

Diketahui, Kementerian HAM berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mereka mengusulkan agar SKCK dihapus lantaran dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat lalu.

"Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis," kata Nicholay dilansir dari Antara, Senin (24/3).

Dia menjelaskan, usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan narapidana residivis.

Mantan narapidana kembali dibui karena kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum. Mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.

Nicholay juga menyebut upaya tersebut selaras dengan Asta Cita yang dikedepankan Presiden Prabowo Subianto, khususnya butir yang pertama, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

"Saya berharap surat ini mendapat respons positif dari Kapolri, demi kemanusiaan. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik, tapi ini semata-mata demi kemanusiaan, demi penegakan dan pemenuhan serta penguatan HAM," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sebanyak 63 warga negara asing (WNA) dideportasi selama operasi keimigrasian Wira Waspada sejak 14 Januari sampai 21 Februari 2025. Mereka berasal dari China, Rusia, Pakistan, India, hingga Australia. Puluhan WNA itu bekerja secara ilegal dari 267 penanam modal asing (PMA) bermasalah di Bali.

"Ada 267 perusahaan asing (penanam modal asing) yang diperiksa sejak 14 Januari 2025 hingga 21 Februari 2025. Perusahaan itu (seharusnya) sudah tidak berjalan karena izin usahanya (NIB) dicabut," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas, Saffar Muhammad Godam, saat konferensi pers di area kedatangan Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).

Saffar mengatakan total warga asing yang melanggar izin keimigrasian sebanyak 360 orang. Sebanyak 63 di antaranya sudah dipulangkan ke negaranya.

Sisanya, sebanyak 111 orang masih dalam proses pendeportasian. Sedangkan 186 orang lainnya, kini masih dalam proses pemeriksaan.

"Sebanyak 111 orang asing masih dalam proses pendeportasian. Februari ini, masih ada 186 orang asing yang masih kami periksa. Karena, mereka disponsori oleh 86 PMA bermasalah," kata Saffar.

Saffar menerangkan pencabutan NIB terhadap 267 PMA bermasalah itu karena syarat investasi minimal sebesar Rp 10 miliar tidak dipenuhi. Bahkan, 43 di antaranya justru diketahui PMA fiktif.

"Ada 43 perusahaan (PMA) fiktif. Dari 43 itu, ada 48 warga asing yang terlibat. Mereka sudah dideportasi," ungkapnya.

Tak hanya di Bali. Operasi keimigrasian juga dilakukan di Maluku Utara. Ada 74 perusahaan tambang asing dan 4.656 pekerja asingnya yang diperiksa. Hasilnya, 41 orang asal China dari 5 di antara 74 perusahaan tambang asing itu yang terbukti melanggar aturan imigrasi.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pendeportasian," katanya.

Ratusan Orang Dikirim Ke Sejumlah Negara Secara Ilegal

Ratusan Orang Dikirim Ke Sejumlah Negara Secara Ilegal

Lima tahanan Lapas Kelas II B, Kayuagung, Sumatera Selatan, yang kabur diberi sanksi F yakni pencabutan hak-hak warga binaannya. Saat ini, mereka ditempatkan di sel khusus agar tidak melarikan diri lagi.

Adapun tahanan yang sempat kabur hingga berhasil ditangkap petugas yakni Herly, Taufik Hidayat, Edi Irawan, Joko, dan Hengki.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kayuagung Kgs M Alfha Rezha mengatakan tahanan yang melarikan diri akan dikenakan sanksi berat yakni Register F, konsekuensinya pencabutan hak-hak warga binaan.

"Kelima tahanan yang kabur akan diberikan sanksi Register F, berupa penghilangan remisi, pencabutan pengurangan masa tahanan dan juga akan ditaruh sel khusus untuk mengantisipasi kejadian serupa tidak terulang lagi," ujarnya.

Ditanya mengenai proses pelarian para tahanan, setelah ketiganya berhasil kabur dari lapas mereka langsung mengatur strategi.

"Edi sempat tertinggal dari kedua temannya sehingga ia cepat ditangkap karena masih berada di lingkungan lapas. Sementara dua orang lagi berhasil kabur dengan bantuan seadanya yang mereka jumpai di jalan tidak ada bantuan kerabat atau saudara," ujarnya.

Dia menjelaskan, tahanan yang terakhir ditangkap pihaknya yakni Herly. Dia ditangkap di rumah keluarganya, Kertapati, Palembang, pada Jumat (27/12/2024).

Dua hari sebelumnya tim berhasil mengamankan Taufik Hidayat di Muara Padang, Banyuasin Sumsel di rumah orang tuanya. Lalu Edi Irawan ditangkap pada malam hari sekitar 1 kilometer dari Lapas Kayuagung.

"Alhamdullilah semua tahanan yang kabur sudah berhasil ditangkap dan yang terakhir Herly ditangkap di rumah keluarganya di Palembang," ujarnya.

Sementara dua orang lagi gagal kabur karena kakinya keseleo sehingga tidak bisa melompat seperti tiga orang tahanan lainnya.

"Untuk Joko, kakinya bukan patah hanya keseleo dan saat ini kondisinya mulai membaik. Sementara Hengki hanya lecet saja dan tidak juga mengalami patah kaki," katanya.

Rezha menyebut, pihaknya akan lebih mengetatkan penjagaan di lapas dengan meningkatkan keamanan, seperti petugas akan lebih intensif menjaga lapas dengan melakukan proses kontrol bagi petugas yang sedang berjaga.

Selain itu, shiftnya akan lebih ketat lagi misal tiga kali sehari sekarang akan secara berkala dan meningkatkan serta menambahkan keamanan dua kali lipat di titik-titik jalur pelarian.

"Lampu kita pasang lebih terang lagi, trali sudah kita perbaiki, dan sudah kita pertebal agar tahanan tidak bisa kabur lagi. Penambahan kawat berduri dan lainnya agar tahanan tidak dapat melarikan diri," ungkapnya.

Cerita Oki Rengga dan Novita Angie Digaet Jadi Juri Podcast Hunt 2024

Cerita Oki Rengga dan Novita Angie Digaet Jadi Juri Podcast Hunt 2024