Sebanyak 26 narapidana (napi) yang kabur dari Lapas Kutacane Aceh masih diburu. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi mengajak masyarakat membantu mengembalikan sisa napi yang kabur.

Permintaan tersebut disampaikan Mashudi di hadapan camat, kades, tokoh masyarakat dan tokoh agama kabupaten Aceh Tenggara, Kutacane. Audiensi dilakukan dua sesi bersama Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry dan Anggota Komisi XIII DPR Teuku Ibrahim beserta Forkopimda di Aula Pendidikan Aceh Tenggara, Rabu (12/3/2025).

"Saya mohon kepada Camat, Kades, tokoh masyarakat, tokoh agama, Dandim, Kapolres dan semua pihak, tinggal 26 lagi warga binaan yang belum kembali. Jaminannya saya, tidak akan diapa-apain, diserahkan baik-baik, bisa diantar ke polsek atau langsung ke lapas," kata Mashudi sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (12/3/2025).

Mashudi berterima kasih kepada keluarga yang mengantarkan para napi kabur itu. Dia menjamin para napi akan dimasukkan ke dalam lapas dalam kondisi baik.

"Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua keluarga dan perangkat masyarakat yang telah membantu mengantarkan warga binaan kami kembali ke dalam Lapas Kutacane," ucapnya.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi saat audiensi bersama Bupati Aceh Tenggara Ismail Fakhry dan perangkat lainnya. Foto: Dok. Istimewa.

Bupati Aceh Tenggara Ismail Fakhry juga mengimbau seluruh Camat dan Kades beserta perangkat lainnya mendukung pemulangan narapidana ke Lapas Kutacane. Dia mengajak semua pihak memberantas narkoba di Aceh Tenggara.

"Semoga tidak ada lagi masyarakat Kutacane yang terkena kasus narkoba. Saya sampaikan bahwa isi hunian di Lapas Kutacane saat ini 80 persen adalah kasus narkoba. Ayo kita perangi bersama narkoba," ujarnya.

Anggota Komisi XIII DPR Teuku Ibrahim menyampaikan kembali dukungannya untuk pembangunan lapas baru di Kutacane. Menurutnya, pembangunan lapas baru diperlukan demi mengatasi overkapasitas.

"Permasalahan overload Lapas Kutacane akan bersama kita segera atasi. Kami atas nama pribadi dan petugas mohon maaf apabila ada pelayan yang kurang berkenan. Terimakasih atas dukungannya selama ini. Terimakasih untuk semua pihak baik dari bapak Bupati, Forkopimda semua eleman masyarakat yang telah membantu," kata dia.

Diketahui, aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Tercatat ada 49 orang tahanan yang sempat kabur, beberapa di antaranya telah tertangkap. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengatakan jumlah penjaga di lapas tersebut hanya enam orang.

"Ya, kan tentunya kita yang jaga cuma enam orang," kata Agus di Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

Agus menjelaskan bahwa kapasitas lapas itu adalah 100 orang. Namun, lapas itu diisi 368 orang.

"Bahwa kapasitasnya sebenarnya cuma 100, sekarang ada 368 (napi)," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso merespons rencana pemerintah yang sedang merancang rencana undang-undang (RUU) pemulangan narapidana ke negara asal atau transfer of prisoners. Politikus Gerindra tersebut mendukung rencana itu karena memiliki semangat kemanusiaan.

"Komisi XIII mendukung usulan pemerintah tersebut terkait rancangan UU transfer narapidana. Semangat yang disampaikan, pertama adalah konteks menjaga diplomasi, dengan negara lain, kedua kemanusiaan," ujar Sugiat, Sabtu (8/3/2025).

Menurutnya, meski berdasarkan pada kemanusiaan dengan memulangkan napi ke negaranya, namun perlu dipastikan bahwa napi tersebut tetap menjalani hukuman.

"Ketika napi sudah di sana, harus jalankan hukuman yang disepakati, kan kita bukan membebaskan," ujarnya.

Dia pun pun menyebut harus ada kesepakatan antara Indonesia dan negara asal dari narapidana yang akan dipulangkan. Sehingga, Indonesia menerima keuntungan lain dalam pengiriman napi tersebut.

"(Harus ada) kesepakatan dua negara, misal Indonesia dengan negara narapidana. Harus ada proses diplomasi," ujarnya.

Selain itu, Dia pun menyampaikan perlu ketetapan kategori napi saja yang bisa dikirim ke negara asalnya.

"(Mungkin) Pertama napi yang vonisnya bukan hukuman mati. Itu yang bisa masuk kategori pemindahan ke negara asal," katanya.

Sebelumnya, Sebelumnya, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan saat ini pemerintah berupaya merancang undang-undang (RUU) yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal atau transfer of prisoners. Aturan ini diperlukan lantaran hingga saat ini belum ada UU yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal.

"Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan. Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," kata Yusril saat berbicara dalam Seminar Nasional Pemulangan Narapidana dalam Kajian Hukum Internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Ubaya secara virtual dilansir Antara, Sabtu (8/3/2025).

Menurut Yusril, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting, yakni hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Selain itu, pemulangan narapidana ke negara asal juga dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara. Sejumlah syarat yang diatur yakni negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Walau demikian, Yusril tidak memungkiri adanya celah hukum yang muncul dari sistem pemulangan narapidana. Celah hukum itu berpotensi meringankan beban hukuman kepada narapidana ketika sudah sampai di negara asal.

Oleh sebab itu diperlukan adanya kerja sama antarnegara untuk memastikan proses hukum dijalani narapidana sesuai dengan yang telah disepakati.

"Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

KOMPAS.com - Pemerintah sedang berusaha menyusun rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur proses pemulangan narapidana ke negara asal atau transfer of prisoner.

Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra dalam seminar daring yang digelar Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Sabtu (8/3/2025).

Ia menyampaikan, pemulangan narapidana merupakan hal yang layak untuk dilakukan.

Sebabnya, proses tersebut menjadi bagian penting bagi Indonesia dalam menjalankan diplomasi internasional.

“Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan,” ujar Yusril dikutip dari Antara, Sabtu (8/3/2025).

“Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan,” tambahnya.

Lalu, hal apa yang mendorong pemerintah berupaya membuat RUU tentang pemulangan narapidana?

Alasan pemerintah susun RUU soal pemulangan narapidana

Yusril menjelaskan beberapa alasan yang membuat pemerintah berusaha merancang RUU terkait pemulangan narapidana ke negara asal.

Pemulangan narapidana mempunyai beberapa dasar penting, yakni hubungan baik antar-negara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Hal lain yang turut dipertimbangkan pemerintah adalah pemulangan narapidana dijalankan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara.

Yusril menjelaskan, jika pemerintah hendak memulangkan narapidana maka hal yang harus diatur adalah negara yang bersangkutan wajib mengakui hukuman yang dijatuhkan di Indonesia.

Hal lain yang harus diakui negara yang menerima pemulangan narapidana adalah mengakui sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Celah hukum pemulangan narapidana

Meski pemulangan narapidana berkaitan dengan aspek kemanusiaan dan hubungan baik antar-negara, Yusril tidak menampik jika aturan ini berpotensi menimbulkan celah hukum.

Celah yang ia maksud adalah negara yang bersangkutan bisa saja memberikan keringanan hukuman kepada narapidana setelah diserahterimakan dari Indonesia.

Karena alasan itulah, Yusril mengingatkan perlunya kerja sama antar-negara untuk memastikan proses hukum yang dijalani narapidana sesuai dengan kesepakatan.

“Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya,” imbuh Yusril.

“Kami akan terus memperjuangkan kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan tetap mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan,” tambahnya.

Pemulangan narapidana beri keuntungan bagi Indonesia

Dilansir dari Antara, Kamis (30/1/2025), pemulangan narapidana disebut memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia.

Keuntungan tersebut mencakup berkurangnya biaya negara, mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, dan meningkatkan kerja sama internasional.

Untuk diketahui, selama narapidana masih ditahan dalam lembaga pemasyarakatan maka seluruh kebutuhan hidupnya akan ditanggung oleh negara.

Pada 2023, APBN yang digunakan untuk membiayai kebutuhan makan para narapidana mencapai Rp 2 triliun.

Anggaran tersebut belum termasuk dana untuk kebutuhan lain, seperti perawatan, pendidikan, pengajaran, hingga kegiatan rekreasi.

Selain itu, Indonesia juga sudah mendapat atensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah memulangkan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso dan lima anggota Bali Nine.

Atensi tersebut mampu mengubah hasil predikat Indonesia di mata PBB dari negatif menjadi netral.

Perubahan predikat merupakan capaian positif karena Indonesia pernah berada di titik terendah dalam penilaian PBB.

Pada 2015, Indonesia pernah mendapat predikat unfair trial atau persidangan tidak adil di dunia.

KOMPAS.com - Pemerintah sedang berusaha menyusun rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur proses pemulangan narapidana ke negara asal atau transfer of prisoner.

Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra dalam seminar daring yang digelar Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Sabtu (8/3/2025).

Ia menyampaikan, pemulangan narapidana merupakan hal yang layak untuk dilakukan.

Sebabnya, proses tersebut menjadi bagian penting bagi Indonesia dalam menjalankan diplomasi internasional.

“Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan,” ujar Yusril dikutip dari Antara, Sabtu (8/3/2025).

“Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan,” tambahnya.

Lalu, hal apa yang mendorong pemerintah berupaya membuat RUU tentang pemulangan narapidana?

Alasan pemerintah susun RUU soal pemulangan narapidana

Yusril menjelaskan beberapa alasan yang membuat pemerintah berusaha merancang RUU terkait pemulangan narapidana ke negara asal.

Pemulangan narapidana mempunyai beberapa dasar penting, yakni hubungan baik antar-negara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Hal lain yang turut dipertimbangkan pemerintah adalah pemulangan narapidana dijalankan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara.

Yusril menjelaskan, jika pemerintah hendak memulangkan narapidana maka hal yang harus diatur adalah negara yang bersangkutan wajib mengakui hukuman yang dijatuhkan di Indonesia.

Hal lain yang harus diakui negara yang menerima pemulangan narapidana adalah mengakui sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Celah hukum pemulangan narapidana

Meski pemulangan narapidana berkaitan dengan aspek kemanusiaan dan hubungan baik antar-negara, Yusril tidak menampik jika aturan ini berpotensi menimbulkan celah hukum.

Celah yang ia maksud adalah negara yang bersangkutan bisa saja memberikan keringanan hukuman kepada narapidana setelah diserahterimakan dari Indonesia.

Karena alasan itulah, Yusril mengingatkan perlunya kerja sama antar-negara untuk memastikan proses hukum yang dijalani narapidana sesuai dengan kesepakatan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra tengah berupaya merancang undang-undang yang mengatur proses pemulangan narapidana atau transfer of prisoners.

Hal tersebut dilakukan lantaran hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang proses pemulangan narapidana ke negara asal.

"Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan. Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," kata Yusril saat berbicara dalam Seminar Nasional Pemulangan Narapidana dalam Kajian Hukum Internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) secara virtual, Sabtu (08/3).

Menurut Yusril, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting yakni hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Selain itu, pemulangan narapidana ke negara asal juga dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara.

Beberapa syarat yang diatur yakni negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Walau demikian, Yusril tidak memungkiri adanya celah hukum yang muncul dari sistem pemulangan narapidana ini.

Celah-celah hukum itu berpotensi meringankan beban hukuman kepada narapidana ketika sudah sampai di negara asal.

Karenanya, perlu adanya kerja sama antar ke dua belah pihak negara untuk memastikan proses hukum uang dijalani narapidana sesuai dengan yang telah disepakati.

"Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

Di akhir seminar, Yusril kembali menekankan pemulangan narapidana adalah hal yang layak untuk dilakukan karena merupakan bagian penting dari diplomasi internasional Indonesia.

"Kami akan terus memperjuangkan kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan tetap mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan," tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan saat ini pihaknya berupaya merancang undang-undang yang mengatur proses pemulangan narapidana atau transfer of prisoners.

Hal tersebut dilakukan lantaran hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang proses pemulangan narapidana ke negara asal.

"Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan. Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," kata Yusril saat berbicara dalam Seminar Nasional Pemulangan Narapidana dalam Kajian Hukum Internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) secara virtual, seperti dikutip dalam siaran pers resmi, Sabtu.

Menurut Yusril, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting yakni hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Selain itu, pemulangan narapidana ke negara asal juga dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara.

Beberapa syarat yang diatur yakni negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Walau demikian, Yusril tidak memungkiri adanya celah hukum yang muncul dari sistem pemulangan narapidana ini.

Celah-celah hukum itu berpotensi meringankan beban hukuman kepada narapidana ketika sudah sampai di negara asal.

Karenanya, perlu adanya kerja sama antar ke dua belah pihak negara untuk memastikan proses hukum uang dijalani narapidana sesuai dengan yang telah disepakati.

"Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

Di akhir seminar, Yusril kembali menekankan pemulangan narapidana adalah hal yang layak untuk dilakukan karena merupakan bagian penting dari diplomasi internasional Indonesia.

"Kami akan terus memperjuangkan kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan tetap mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan," tutupnya.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang yang mengatur proses pemulangan narapidana atau transfer of prisoners.

Yursil menyebutkan, undang-undang itu diperlukan karena saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang proses pemulangan narapidana ke negara asal.

"Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan. Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," kata Yusril, Sabtu (8/3/2025), dikutip dari Antara.

Menurut Yusril, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting yakni hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Selain itu, pemulangan narapidana ke negara asal juga dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara.

Beberapa syarat yang diatur yakni negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Kendati demikian, Yusril tidak memungkiri adanya celah hukum yang muncul dari sistem pemulangan narapidana ini.

Celah-celah hukum itu berpotensi meringankan beban hukuman kepada narapidana ketika sudah sampai di negara asal.

Oleh karena itu, perlu ada kerja sama antar ke dua belah pihak negara untuk memastikan proses hukum uang dijalani narapidana sesuai dengan yang telah disepakati.

"Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

Yusril pun menekankan pemulangan narapidana adalah hal yang layak untuk dilakukan karena merupakan bagian penting dari diplomasi internasional Indonesia.

"Kami akan terus memperjuangkan kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan tetap mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan," kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia sudah memulangkan sejumlah narapidana ke negara asalnya dalam beberapa bulan terakhir, antara lain Mary Jane Veloso ke Filipina, terpidana kasus Bali Nine ke Australia, dan Serge Atlaoui ke Perancis.

Para terpidana itu semuanya dihukum penjara di Indonesia karena divonis bersalah dalam kasus narkotika.

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang yang mengatur proses pemulangan narapidana atau transfer of prisoners.

Yursil menyebutkan, undang-undang itu diperlukan karena saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang proses pemulangan narapidana ke negara asal.

"Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan. Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," kata Yusril, Sabtu (8/3/2025), dikutip dari Antara.

Menurut Yusril, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting yakni hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Selain itu, pemulangan narapidana ke negara asal juga dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara.

Beberapa syarat yang diatur yakni negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Kendati demikian, Yusril tidak memungkiri adanya celah hukum yang muncul dari sistem pemulangan narapidana ini.

Celah-celah hukum itu berpotensi meringankan beban hukuman kepada narapidana ketika sudah sampai di negara asal.

Oleh karena itu, perlu ada kerja sama antar ke dua belah pihak negara untuk memastikan proses hukum uang dijalani narapidana sesuai dengan yang telah disepakati.

"Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

Yusril pun menekankan pemulangan narapidana adalah hal yang layak untuk dilakukan karena merupakan bagian penting dari diplomasi internasional Indonesia.

"Kami akan terus memperjuangkan kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan tetap mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan," kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia sudah memulangkan sejumlah narapidana ke negara asalnya dalam beberapa bulan terakhir, antara lain Mary Jane Veloso ke Filipina, terpidana kasus Bali Nine ke Australia, dan Serge Atlaoui ke Perancis.

Para terpidana itu semuanya dihukum penjara di Indonesia karena divonis bersalah dalam kasus narkotika.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan saat ini pemerintah berupaya merancang undang-undang (RUU) yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal atau transfer of prisoners. Aturan ini diperlukan lantaran hingga saat ini belum ada UU yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal.

"Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan. Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," kata Yusril saat berbicara dalam Seminar Nasional Pemulangan Narapidana dalam Kajian Hukum Internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Ubaya secara virtual dilansir Antara, Sabtu (8/3/2025).

Menurut Yusril, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting, yakni hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Selain itu, pemulangan narapidana ke negara asal juga dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara. Sejumlah syarat yang diatur yakni negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Walau demikian, Yusril tidak memungkiri adanya celah hukum yang muncul dari sistem pemulangan narapidana. Celah hukum itu berpotensi meringankan beban hukuman kepada narapidana ketika sudah sampai di negara asal.

Oleh sebab itu diperlukan adanya kerja sama antarnegara untuk memastikan proses hukum dijalani narapidana sesuai dengan yang telah disepakati.

"Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

Yusril kembali menekankan pemulangan narapidana adalah hal yang layak untuk dilakukan karena merupakan bagian penting dari diplomasi internasional Indonesia.

"Kami akan terus memperjuangkan kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan tetap mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan," tutupnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Reynhard Sinaga itu tidak menjadi prioritas bagi kami, karena isu yang beliau itu sangat sensitif

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia memastikan bahwa terpidana kasus kekerasan seksual di Inggris, Reynhard Sinaga, tidak masuk dalam prioritas pemulangan narapidana dari luar negeri yang kini ditempuh melalui proses diplomasi antarnegara.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai menghadiri pertemuan para hakim dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

"Reynhard Sinaga itu tidak menjadi prioritas bagi kami, karena isu yang beliau itu sangat sensitif," ucapnya.

Reynhard Sinaga, seorang mahasiswa asal Indonesia, dengan visa pelajar divonis bersalah atas 159 dakwaan pemerkosaan terhadap 48 pria pada Januari 2020, dengan modus membius korban sebelum melakukan kekerasan seksual.

Awalnya, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 30 tahun sebelum dapat mengajukan pembebasan bersyarat. Namun, setelah banding dari jaksa Inggris, hukuman tersebut diperberat menjadi minimal 40 tahun.

Selama persidangan, terungkap bahwa jumlah korban Reynhard diperkirakan mencapai 206 pria, dengan sekitar 60 korban belum teridentifikasi. Mayoritas korbannya adalah mahasiswa berusia 18 hingga 36 tahun.

Yusril menegaskan bahwa pemerintah lebih memfokuskan upaya diplomasi hukum untuk menyelamatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman mati, khususnya di Arab Saudi.

Yusril mengatakan, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan langkah strategis untuk memulangkan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi narapidana di luar negeri, terutama mereka yang menghadapi hukuman mati.

Salah satu agenda penting adalah pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia di Jakarta pada 24-25 Februari 2025 untuk membahas pemulangan lebih dari 50 narapidana WNI di Malaysia.

Selain dengan Malaysia, kata Yusril, pemerintah Indonesia juga membuka pembicaraan dengan Prancis dan Arab Saudi terkait kerja sama hukum dan pemulangan narapidana.

Pemerintah Prancis bahkan menyambut positif langkah Indonesia memulangkan salah satu warganya, dan berharap kerja sama ini dapat diperkuat dalam kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia pada Mei mendatang, kata Yusril menambahkan.

'Sebenarnya hal seperti ini sudah pernah saya lakukan pada 2001-2002. Saat itu, beberapa narapidana dipindahkan dari Malaysia ke Provinsi Riau," ujar Yusril.

Meskipun langkah pemulangan ini baru memulangkan beberapa narapidana asing, seperti satu orang dari Filipina, lima orang dari Bali Nine, dan satu orang dari Prancis, Yusril optimistis pendekatan diplomasi hukum ini akan membuka peluang lebih luas untuk menyelamatkan nyawa para TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Melalui upaya ini, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan maksimal bagi WNI di luar negeri dan sekaligus memperkuat hubungan diplomatik serta kerja sama hukum dengan berbagai negara.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Reynhard Sinaga itu tidak menjadi prioritas bagi kami, karena isu yang beliau itu sangat sensitif

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia memastikan bahwa terpidana kasus kekerasan seksual di Inggris, Reynhard Sinaga, tidak masuk dalam prioritas pemulangan narapidana dari luar negeri yang kini ditempuh melalui proses diplomasi antarnegara.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai menghadiri pertemuan para hakim dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

"Reynhard Sinaga itu tidak menjadi prioritas bagi kami, karena isu yang beliau itu sangat sensitif," ucapnya.

Reynhard Sinaga, seorang mahasiswa asal Indonesia, dengan visa pelajar divonis bersalah atas 159 dakwaan pemerkosaan terhadap 48 pria pada Januari 2020, dengan modus membius korban sebelum melakukan kekerasan seksual.

Awalnya, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 30 tahun sebelum dapat mengajukan pembebasan bersyarat. Namun, setelah banding dari jaksa Inggris, hukuman tersebut diperberat menjadi minimal 40 tahun.

Selama persidangan, terungkap bahwa jumlah korban Reynhard diperkirakan mencapai 206 pria, dengan sekitar 60 korban belum teridentifikasi. Mayoritas korbannya adalah mahasiswa berusia 18 hingga 36 tahun.

Yusril menegaskan bahwa pemerintah lebih memfokuskan upaya diplomasi hukum untuk menyelamatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman mati, khususnya di Arab Saudi.

Yusril mengatakan, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan langkah strategis untuk memulangkan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi narapidana di luar negeri, terutama mereka yang menghadapi hukuman mati.

Salah satu agenda penting adalah pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia di Jakarta pada 24-25 Februari 2025 untuk membahas pemulangan lebih dari 50 narapidana WNI di Malaysia.

Selain dengan Malaysia, kata Yusril, pemerintah Indonesia juga membuka pembicaraan dengan Prancis dan Arab Saudi terkait kerja sama hukum dan pemulangan narapidana.

Pemerintah Prancis bahkan menyambut positif langkah Indonesia memulangkan salah satu warganya, dan berharap kerja sama ini dapat diperkuat dalam kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia pada Mei mendatang, kata Yusril menambahkan.

'Sebenarnya hal seperti ini sudah pernah saya lakukan pada 2001-2002. Saat itu, beberapa narapidana dipindahkan dari Malaysia ke Provinsi Riau," ujar Yusril.

Meskipun langkah pemulangan ini baru memulangkan beberapa narapidana asing, seperti satu orang dari Filipina, lima orang dari Bali Nine, dan satu orang dari Prancis, Yusril optimistis pendekatan diplomasi hukum ini akan membuka peluang lebih luas untuk menyelamatkan nyawa para TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Melalui upaya ini, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan maksimal bagi WNI di luar negeri dan sekaligus memperkuat hubungan diplomatik serta kerja sama hukum dengan berbagai negara.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Indonesia akan menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pemindahan terhadap narapidana tersebut, kemudian Indonesia berhak mencekal narapidana yang telah dikembalikan ke negaranya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah memulangkan tujuh narapidana warga negara asing (WNA) melalui tiga kali perjanjian praktis (practical agreement) dengan sejumlah negara sepanjang tahun 2024.

Dia merinci bahwa practical agreement tersebut dilaksanakan pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara Australia, Filipina, dan Perancis.

"Dalam rangka pemulangan lima narapidana Australia, satu narapidana asal Filipina, dan satu narapidana asal Perancis," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dia menyebut bahwa upaya transfer narapidana itu dilakukan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat.

"Serta berdasarkan asas resiprokal di antara kedua negara. Selain itu, hal ini juga demi kepentingan Indonesia melindungi warga negara Indonesia yang menjadi tahanan di luar negeri," ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa ketentuan mengenai transfer narapidana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, di mana narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian yang ketentuan pemindahannya diatur dengan undang-undang.

Dia juga mengatakan diperlukan adanya kesepakatan antarkedua negara untuk memindahkan narapidana ke negara lain yang dituangkan dalam practical agreement.

"Yang di dalamnya tercantum persyaratan di antaranya harus menghormati kedaulatan negara Indonesia, menghormati keputusan final pengadilan Indonesia, memberikan akses Indonesia memantau narapidana yang telah dikembalikan ke negaranya," tuturnya.

Dia lantas melanjutkan, "Indonesia akan menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pemindahan terhadap narapidana tersebut, kemudian Indonesia berhak mencekal narapidana yang telah dikembalikan ke negaranya."

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025