Blora -

Ketua organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora, Munaji alias Mbah Mun (44), ditangkap Polda Jawa Tengah. Saat ini Mbah Mun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan.

Selain Munaji, pihak kepolisian juga menangkap istrinya, inisial WP (45). Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan/atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

"Betul kami lakukan penangkapan dan penahanan terhadap kedua orang di atas. Kasus penipuan penggelapan," ungkap Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Dwi Subagio saat dimintai konfirmasi detikJateng terkait penangkapan Ketua PP Blora Munaji dan istrinya, Minggu (18/5/2025).

Dwi mengatakan penangkapan dilakukan pada Jumat (16/5). Pihak kepolisian kini masih mendalami kasus tersebut.

"(Penangkapan) Jumat malam lalu. Kasus ini perorangan, namun kami sedang dalami karena didapat informasi tersangka tekan pihak lain untuk selesaikan kasus ini," jelasnya.

Pihaknya belum memerinci atas kerugian yang dialami oleh korban. Dwi mengaku terdapat beberapa orang yang menjadi korban penipuan dan penggelapan.

"Korbannya warga Blora. Kerugiannya sedang dalam pendalaman. Infonya ada beberapa warga lain yang juga jadi korban dan tidak berani lapor," ungkapnya.

Adapun beberapa barang bukti juga telah diamankan oleh Polda Jateng. Dwi bakal menyampaikan lebih detail kasus ini saat konferensi pers.

"Nanti dulu ya. Nanti akan dirilis resmi," terangnya.

Adapun modus dalam kasus ini adalah berkaitan dengan kerja sama bisnis. Namun tidak digunakan sebagaimana mestinya malah digunakan untuk kepentingan pribadi.

"(Modus) Kerja sama bisnis, setelah uangnya diterima, ternyata tidak diperuntukkan sesuai perjanjian/untuk kepentingan pribadi. Dan tersangka tidak mau kembalikan," imbuh Dwi.

Lebih lanjut, Dwi mengimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban tersebut untuk segera melapor kepada pihak kepolisian.

"Bisa tolong disampaikan ke masyarakat jika ada korban korban lain yang merasa ditipu atau diancam oleh tersangka agar melaporkan ke Polres Blora atau ke Polda Jateng," imbaunya.

Sementara itu, detikJateng berupaya minta konfirmasi ke Sekretaris PP Blora, Hasyim, terkait kasus yang menjerat Ketua PP Blora Munaji ini. Namun hingga berita ini ditulis belum ada respons.

(rih/rih)

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan pengamalan nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini. Menurutnya, hal itu harus didukung dengan penguatan sikap kreatif dan nalar yang kritis dari generasi penerus bangsa.

Hal tersebut diungkapkan Lestari saat acara umat Motivasi bertema Profil Pelajar Pancasila Wujudkan Generasi Indonesia Emas, di SMA Negeri 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, hari ini.

"Para pelajar harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bukan sekedar hafal. Hal itu harus diimbangi dengan nalar yang kritis, kreatif, dan gotong-royong harus dipupuk sejak dini," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan, Jumat (16/5/2025).

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kebinekaan, dan gotong-royong merupakan landasan bersikap yang harus dimiliki para pemuda dan pelajar. Untuk itu, dia mendorong agar nilai-nilai Pancasila tersebut harus mampu dihidupkan dalam keseharian.

Dia pun mengajak para pelajar meniru semangat Cablaka yang dalam bahasa ngapak Banyumas bermakna jujur, terus terang, tegas, dan egaliter.

"Nilai-nilai tersebut sangat berguna bagi generasi penerus bangsa dalam upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan berbangsa yang kita hadapi," ujarnya.

Menurut Rerie, cara menjawab tantangan yang dihadapi saat ini bukan dengan menolak modernitas yang hadir, tetapi dengan menyaringnya dengan kearifan lokal.

"Para pelajar bisa meniru sikap air yang mengalir membawa perubahan, dengan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki," tutupnya.

Tonton juga "Waka MPR-Hashim Djojohadikusumo Ketemu Tony Blair, Bahas Nuklir" di sini:

(prf/ega)

BOGOR, iNewsBogor.id – Sengketa hukum terkait hasil Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Kota Bogor 2024 terus berlanjut. Setelah sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Bogor, kini Kuasa Hukum Sapta Bela, Ketua KNPI Kota Bogor 2021–2024, menyampaikan hak jawab terkait pemberitaan yang beredar di berbagai media.

Kuasa hukum dari Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners menegaskan bahwa dalam perkara nomor 32/Pdt.G/2025/PN Bgr, kliennya berstatus sebagai Turut Tergugat I. Sementara itu, penggugat berjumlah sepuluh orang yang mengatasnamakan Ketua OKP yang tergabung dalam KNPI Kota Bogor.

Kuasa hukum Sapta Bela menjelaskan bahwa perkara ini masih dalam tahap mediasi. Oleh karena itu, segala bentuk pernyataan yang menyebutkan hasil Musda KNPI Kota Bogor tidak sah dinilai terlalu dini.

“Proses hukum masih berjalan, dan diperlukan pembuktian lebih lanjut sesuai dengan Pasal 164 HIR serta asas actori incumbit probatio, di mana pembuktian menjadi tanggung jawab penggugat,” ujar perwakilan kuasa hukum.

Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa kliennya menghormati jalannya persidangan dan siap menghadapi gugatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka juga menekankan pentingnya prinsip equality before the law, yang menjamin hak semua pihak dalam mengakses keadilan.

Sementara itu, pihak penggugat melalui kuasa hukumnya, Dwi Arsywendo, sebelumnya menegaskan bahwa mereka tetap pada gugatan dan akan melanjutkan proses hukum hingga persidangan. Sidang mediasi dijadwalkan kembali pada Senin, 24 Maret 2025.

Dengan adanya hak jawab ini, diharapkan publik mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai perkembangan kasus yang tengah berlangsung.

Editor : Furqon Munawar

Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI sekaligus dosen tetap Pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan) Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan kuliah 'Ideologi dan Isme-isme Modern', di Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan, di Jakarta. Dia menekankan peran ideologi Pancasila sebagai benteng dalam melawan ancaman radikalisme dan intoleransi yang dapat memecah belah bangsa.

Bamsoet menegaskan ideologi Pancasila adalah rasionalitas bangsa. Apabila ingin menelaah Pancasila dalam kaitannya dengan 'isme-isme' modern, maka harus kembali kepada sejarah pemikiran. Dalam filsafat 'ideologi' berarti sebuah sistem 'ide', yang identik dengan rasionalitas itu sendiri.

Bamsoet menjelaskan menurut filsuf Plato, terminologi 'idea' dan 'logos' memiliki makna yang mendalam. 'Idea' bukanlah gambaran pengertian yang ada dalam akal budi. Demikian juga 'Logos' bukanlah sebuah ilmu seperti layaknya ilmu fisika atau matematika, karena Ideologi mencakup keseluruhan dari apa yang disebut rasionalitas.

Sementara, Descartes memiliki konsep yang mengaitkan rasionalitas dengan kesadaran. 'Aku berpikir (rasionalitas) berarti aku menyadari', artinya berpikir itu berarti memiliki kesadaran akan realitas, akan dunia, akan hidupnya, akan eksistensi dirinya.

"Jika kita kaitkan dengan pandangan Plato maupun Descartes, bukan tidak mungkin pikiran itulah yang memberikan inspirasi kepada Soekarno dalam menggali Pancasila dari konsep-konsep kesadaran batin, jiwa dari bangsa Indonesia. Rasionalitas Soekarnian berarti kesadaran akan realitas hidup bangsa, kedalaman kulturnya, dan sadar akan eksistensi siapa diri bangsa ini," kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (14/3/2025).

"Sebab, Pancasila menjadi landasan filosofis yang mempersatukan keragaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa juga memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjaga keutuhan, identitas, dan kemajuan negara," imbuhnya.

Ketua MPR RI ke-15 ini menjelaskan Indonesia adalah negara dengan keragaman yang sangat tinggi. Terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau.

Dengan perbedaan tersebut, menurutnya tanpa ideologi yang kuat maka bisa menimbulkan potensi perpecahan. Karena itu Pancasila dengan lima sila yang menekankan nilai universal memainkan peranan penting sebagai panduan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat merasa diakui dan dilindungi.

"Di era globalisasi, ancaman radikalisme dan intoleransi semakin menguat. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), terdapat peningkatan kasus radikalisme di kalangan muda Indonesia pada tahun 2023. Pancasila, dengan sila pertama 'Ketuhanan Yang Maha Esa' dan sila ketiga 'Persatuan Indonesia', menekankan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap semua suku, agama, dan golongan. Ini menjadi benteng utama dalam melawan paham-paham yang ingin memecah belah bangsa," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia memaparkan Pancasila juga menjadi fondasi pembangunan ekonomi dan sosial. Sila kelima Pancasila yang berbunyi 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia', kata dia, menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi yang inklusif.

Bamsoet mengatakan Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan seperti Program Kartu Prakerja dan Dana Desa, berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia turun menjadi 8,5% pada akhir 2024. Salah satu faktor pendorongnya adalah kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila," jelasnya.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan,Pancasila juga mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sebagai contoh, komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan mengembangkan energi terbarukan, sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila.

"Di tengah arus globalisasi dan revolusi industri 4.0, Pancasila menjadi panduan bagi Indonesia untuk tetap menjaga kedaulatan dan identitasnya. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan musyawarah mufakat menjadi pembeda dari individualisme dan kapitalisme yang sering kali dibawa oleh globalisasi," pungkas Bamsoet.

(prf/ega)

Jakarta -

Ketum MPN Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno telah selesai diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. Japto mengatakan dirinya telah menjawab semua pertanyaan yang diajukan penyidik.

Pantauan detikcom, Japto keluar dari Gedung KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 16.45 WIB, Rabu (26/2/2025). Japto kurang lebih diperiksa selama 7 jam.

"Saya memenuhi panggilan KPK berdasarkan salah satu masalah. Sebagai warga negara yang baik saya hadir menjelaskan semuanya, menjawab semua pertanyaan," kata Japto sambil berjalan keluar gedung.

Japto tak menjawab detail apa saja yang ditanyakan oleh penyidik. Dia menyerahkan penjelasan soal materi pemeriksaan kepada KPK.

"Wah, nanti sama itu saja (penyidik)," ujarnya.

Sebelumnya, Japto memenuhi panggilan KPK sekitar pukul 09.27 WIB tadi. Japto hadir sebagai saksi.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu sempat menjelaskan soal kaitan Japto dengan Rita. Dia awalnya menjelaskan Rita dijerat sebagai tersangka korupsi terkait izin batu bara saat menjabat Bupati Kukar.

Rita diduga meminta uang dalam bentuk dolar AS untuk setiap metrik ton batu bara yang dieksplorasi. Dia mengatakan Rita telah mengumpulkan duit jutaan dolar.

"Tapi ini beda. Jadi setiap izinnya keluar, dia mintanya kompensasi dalam sejumlah USD 3,6-5 per metrik ton batu bara yang berhasil dieksplorasi. Jadi, sampai eksplorasinya selesai, tutup, pabriknya, baru selesai," kata Asep di gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/2).

KPK pun mengusut tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil dugaan korupsi itu. Berdasarkan hasil penelusuran KPK, ada bagian dari uang itu yang diduga mengalir ke pengusaha sekaligus Ketua Pemuda Pancasila Kaltim, Said Amin. KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah Said Amin.

KPK pun terus mengikuti aliran uang (follow the money). KPK kemudian menggeledah rumah Japto. Dari sana, KPK menyita 11 unit mobil hingga uang senilai Rp 56 miliar.

(azh/haf)

Jakarta -

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto yang sedang berulang tahun hari ini mencoba menjalani cek kesehatan gratis (CKG) di Puskesmas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Ia didampingi oleh Menteri Pemuda Olahraga Dito Ariotedjo.

"Kebetulan hari ini hari bahagia saya sehingga saya coba mengikuti prosedurnya, bahwa dibutuhkan waktu secara konsisten sekitar 45 menit," kata AM Putranto saat ditemui wartawan di Puskesmas Kecamatan Menteng, Rabu (26/2/2025).

Selain Dito, ia juga didampingi oleh Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari. AM Putranto mengatakan pemeriksaan CKG pada dirinya dilakukan secara rinci dan detail.

"Karena screening nya betul-betul rinci dan menanyakan detail sehingga tidak ada keluhan yang lain untuk memeriksa pasien atau yang diperiksa itu merasa betul-betul tergali, kekurangannya apa dan sebagainya," ujarnya.

Tidak hanya itu ia mengatakan bahwa perawat yang memeriksanya bukan hanya melakukan pengecekan fisik melainkan juga psikologis. Ia mengaku ditanya berkaitan dengan suasana hati yang tengah dirasakan.

"Terus bagaimana masalah situasi, suasana hati ini sangat penting dan ini memberikan juga jaminan, bahwa semakin kita bahagia, itu semakin sehat, apapun itu," ujarnya.

AM Putranto mengatakan dirinya merasa nyaman saat menjalani CKG. Menurutnya dokter serta perawat memberikan pelayanan yang baik mulai dari pendaftaran hingga pemeriksaan.

"Berjalan dengan nyaman. Kemudian yang terpenting adalah menerima kita dengan baik. Saya perhatikan walaupun bukan saya pasiennya, tapi saya melihat di beberapa tempat cara menegurnya, menyapanya dokter maupun perawat ini sangat baik. Jadi membuat kita duduk nyaman dengan mereka," imbuhnya.

(taa/taa)

JAKARTA, iNEWSpalembang.id – Sebanyak 11 mobil milik Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), belum dibawa ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut, belum disitanya kendaraan dari kediaman Japto Soerjosoemarno, karena mengalami kendala teknis.

“Saat proses penggeledahan dan penyitaan, ada kendala secara teknis yang belum memungkinkan untuk dilakukan penggeseran 11 kendaraan tersebut ke Rupbasan,” ujar dia, Senin (10/2/2025). 

Biasa, lembaga antirasuah ini langsung mengangkut barang-barang sitaan ke Rupbasan yang berlokasi di Cawang, Jakarta Timur. Namun berbeda dengan Japto, yang masih dibolehkan menggunakan kendaraan-kendaraan yang belum diangkut itu.

“Dari aturan yang berlaku, barang bukti dimaksud dipinjam pakaikan sementara kepada penguasa barang, sampai dengan waktunya digeser ke Rupbasan,” ungkap dia Tessa.

Meski begitu, tegas Tessa, KPK meminta penguasa barang menjaga keutuhan barang-barang sitaan itu. Termasuk tidak memindah tangankan dan menjualnya.

"Sampai dengan diserahkan kembali kepada penyidik untuk digeser ke Rupbasan,” tegas dia.

Terkait kasus yang lagi dijalani Ketua Umum Pemuda Pancasila itu, diakui Tessa, hingga sejauh ini Japto telah kooperatif. Sebelumnya, ada 11 mobil disita dari kediaman Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno. Terdapat mobil mewah dari pabrikan Amerika hingga Eropa. 

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

 

Editor : Sidratul Muntaha

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata belum mengangkut 11 mobil yang disita dari kediaman Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soelistyo Soerjosoemarno (JS). Sebab, dalam proses penyitaan masih terdapat kendala teknis.

"Bahwa pada saat proses penggeledahan dan penyitaan, ada kendala secara teknis yang belum memungkinkan untuk dilakukan penggeseran 11 kendaraan tersebut ke Rupbasan," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

Diketahui, Lembaga Antirasuah sejatinya akan menaruh barang sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan) yang berlokasi di Cawang, Jakarta Timur.

Dengan belum dilakukan pemindahan tersebut, maka JS masih bisa menggunakan belasan kendaraan yang dimaksud.



"Untuk itu, berdasarkan aturan yang berlaku, barang bukti dimaksud dipinjam pakaikan sementara kepada penguasa barang, sampai dengan waktunya digeser ke Rupbasan," ujarnya.

Tessa menekankan, penguasa barang diwajibkan menjaga keutuhan barang yang disita tersebut.

"Termasuk tidak memindahtangankan dan menjual, sampai dengan diserahkan kembali kepada penyidik untuk digeser ke Rupbasan," ucapnya.

Kendati begitu, Tessa menyebutkan selama proses penggeledahan hingga dilakukan penyitaan yang bersangkutan kooperatif.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan beberapa merek dari 11 mobil yang disita dari kediaman Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soelistyo Soerjosoemarno.

Dari data yang ada, terdapat mobil mewah dari pabrikan Amerika hingga Eropa.

"Pada rumah kedua yang berlokasi di Jakarta Selatan, penyidik melakukan penyitaan terhadap 11 mobil dengan beragam jenis. Di antaranya (Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis dan Suzuki)," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/2/2025).

Diketahui, penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

Selain mobil, tim penyidik KPK juga menyita dokumen hingga uang lebih dari Rp50 miliar yang terdiri dari mata uang lokal dan asing.

"Uang dalam mata uang rupiah dan asing senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila menghormati proses hukum oleh KPK yang menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

"Kalau secara proses saya tidak mengerti dan mengetahui dengan pasti karena kaitannya dengan kasus Rita Widyasari di tahun 2017, tapi kami menghormati proses hukum yang berlaku," kata Sekretaris Jenderal MPN Pemuda Pancasila Arif Rahman saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Walaupun begitu, Arif mengingatkan bahwa proses hukum yang berlaku harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Sejauh ini, dia mengatakan tidak ada arahan khusus dari Japto kepada para anggota Pemuda Pancasila terkait permasalahan tersebut. Japto, kata dia, meminta kepada seluruh anggotanya agar berpikiran positif dan tidak bereaksi berlebihan.

"Tetap semangat menjalankan aktivitas organisasi dan minta untuk mendoakan beliau agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik," kata dia.

Di samping itu, dia mengatakan bahwa Japto pun menghormati KPK karena telah bersikap profesional dan kooperatif ketika menjalankan tugasnya.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (5/2). Penggeledahan itu berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Menggunakan sprindik gratifikasi RW," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/2).

Yang terbaru, penyidik pun menyita 11 mobil mewah dalam penggeledahan di rumah Japto, di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, hingga Mitsubishi Coldis.

Selain mobil, penyidik KPK juga menyita uang–baik rupiah dan mata uang asing–senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengungkapkan beberapa merek dari 11 mobil yang disita dari kediaman Ketua Umum (Ketum) Pemuda Pancasila (PP) Japto Soelistyo Soerjosoemarno. Dari data yang ada, terdapat mobil mewah dari pabrikan Amerika hingga Eropa.

"Pada rumah kedua yang berlokasi di Jakarta Selatan, penyidik melakukan penyitaan terhadap 11 mobil dengan beragam jenis di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis dan Suzuki," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Kamis (6/2/2025).

Kendati demikian, KPK belum menunjukkan secara langsung dari belasan mobil yang disita tersebut.

Diketahui, penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

Selain mobil, tim penyidik Lembaga Antirasuah juga menyita dokumen hingga uang lebih dari Rp50 miliar yang terdiri dari mata uang lokal dan asing. "Uang dalam mata uang rupiah dan asing senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik," ujarnya.

Solo -

KPK menyita uang senilai Rp 56 miliar dari rumah Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno yang digeledah terkait kasus Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Selain itu KPK juga menyita 11 mobil.

"Penyidik menggeledah dan melakukan penyitaan 11 kendaraan bermotor roda empat, uang dalam bentuk rupiah dan valas senilai kurang lebih Rp 56 miliar, dan ada juga penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025), dikutip dari detikNews.

Tessa menjelaskan bahwa penggeledahan itu berlangsung dari pukul 17.00 WIB sampai 23.00 WIB.

Diberitakan sebelumnya, KPK menggeledah rumah Japto Soerjosoemarno di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan, terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kukar Rita Widyasari. KPK belum mengungkap kaitan Japto dengan Rita.

Sementara itu Pemuda Pancasila (PP) menyatakan Japto menghormati proses hukum yang sedang berjalan. PP juga menyebut Japto telah memerintahkan kader PP agar tidak bereaksi berlebihan terkait proses hukum tersebut.

Adapun Rita sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi pada 2017. Dia kemudian diadili dalam kasus gratifikasi. Pada 2018, Rita divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Saat itu Rita juga dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. Hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar terkait perizinan proyek di Kutai Kartanegara.

Rita kemudian melawan vonis itu. Tapi upayanya kandas setelah Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pada 2021. Rita telah dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu.

Di sisi lain, Rita masih menjadi tersangka kasus dugaan TPPU. KPK pada Juli 2024 lalu mengungkapkan bahwa Rita juga menerima duit dari pengusaha tambang.

Menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, Rita mendapat gratifikasi dalam bentuk pecahan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Rita memperoleh USD 5 per metrik ton dari perusahaan batu bara.

(dil/apu)

Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno. Penggeledahan itu terkait dengan kasus TPPU mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW). (mud/mud)