Jakarta (ANTARA) - Pakar ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yusa Djuyandi menilai bahwa desain ulang keserentakan pemilihan umum (pemilu) dapat meminimalkan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Oleh sebab itu, dia mengusulkan agar keserentakan pemilu saat ini diubah menjadi pemilu nasional dan daerah, serta pelaksanaannya diberikan jeda selama dua tahun.

“Jeda itu dibutuhkan agar meminimalkan habisnya tenaga penyelenggara pemilu,” kata Yusa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Selain itu, kata dia, jeda tersebut dapat memberikan waktu bagi partai politik untuk mempersiapkan kandidat maupun koalisi dengan lebih baik.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa meskipun keserentakan pemilu didesain ulang, tetapi untuk pelaksanaan pilkada tetap dapat dilakukan secara serentak se-Indonesia.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Rabu (15/1), juga merekomendasikan adanya desain ulang keserentakan pemilu dan pilkada.

Anggota Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan bahwa saran tersebut merupakan salah satu dari lima rekomendasi dari Komnas HAM untuk pemangku kepentingan terkait mengenai perlindungan dan pemenuhan HAM bagi petugas pemilu ke depannya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pakar ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yusa Djuyandi menilai bahwa desain ulang keserentakan pemilihan umum (pemilu) dapat meminimalkan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Oleh sebab itu, dia mengusulkan agar keserentakan pemilu saat ini diubah menjadi pemilu nasional dan daerah, serta pelaksanaannya diberikan jeda selama dua tahun.

“Jeda itu dibutuhkan agar meminimalkan habisnya tenaga penyelenggara pemilu,” kata Yusa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Selain itu, kata dia, jeda tersebut dapat memberikan waktu bagi partai politik untuk mempersiapkan kandidat maupun koalisi dengan lebih baik.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa meskipun keserentakan pemilu didesain ulang, tetapi untuk pelaksanaan pilkada tetap dapat dilakukan secara serentak se-Indonesia.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Rabu (15/1), juga merekomendasikan adanya desain ulang keserentakan pemilu dan pilkada.

Anggota Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan bahwa saran tersebut merupakan salah satu dari lima rekomendasi dari Komnas HAM untuk pemangku kepentingan terkait mengenai perlindungan dan pemenuhan HAM bagi petugas pemilu ke depannya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar Muktamar VI di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025). Muktamar ini digelar untuk memilih ketua umum baru sekaligus menetapkan program kerja partai lima tahun mendatang.

Pantauan detikBali di lokasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra dan Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, hadir dalam acara ini.

Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster, serta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, juga terlihat dalam acara itu.

Dua nama mencuat sebagai kandidat kuat yang akan berebut kursi ketua umum partai. Dua nama itu adalah Afriansyah Noor dan Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho.

Afriansyah Noor berharap muktamar ini dapat menghasilkan pemimpin yang mampu menyatukan seluruh kader partai.

"Muktamar VI ini diharapkan menghasilkan pemimpin yang betul-betul pemimpin yang mempersatukan," ujar Afriansyah Noor saat menghadiri acara tersebut.

Afriansyah mengaku tidak mengetahui kandidat lain yang diajukan dalam pemilihan ketua umum. Namun, ia menegaskan pentingnya pemimpin yang mampu memperkuat soliditas partai.

"Pemimpin yang membuat soliditas Partai Bulan Bintang semakin kuat kokoh dengan kebersamaan yang ada," tambahnya.

Selain pemilihan ketua umum definitif, muktamar ini juga membahas perubahan AD/ART dan program kerja lima tahun ke depan.

Dilansir dari detikNews, Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho juga menjadi kandidat ketua umum dalam muktamar ini. Gugum mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Umum PBB periode 2025-2030.

Ia diketahui merupakan keponakan mantan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Merasa Dizalimi, Eks Sekjen dan Pengurus PBB Bakal Gugat ke PTUN

Merasa Dizalimi, Eks Sekjen dan Pengurus PBB Bakal Gugat ke PTUN

Tim hukum pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono, mencabut laporan mereka terhadap KPU Jakarta hingga KPU Jakarta Timur dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Tim RIDO ingin menjaga kondusivitas dan menerima hasil Pilkada Jakarta.

"Seiring dengan tim pemenangan 01 telah menerima hasil Pemilukada Jakarta yang disampaikan secara resmi oleh Paslon dan tim pemenangan hari ini dengan berbagai catatan, maka kami tim hukum juga secara resmi mencabut pengaduan ke DKPP terhadap KPUD Jakarta dan Jakarta Timur hari ini," kata anggota Tim Hukum RIDO, Muslim Jaya Butar-butar dalam keterangannya, Jumat (13/12/2024).

Muslim mengatakan pihaknya telah menerima hasil penetapan KPU Jakarta. Dia mengatakan tim RIDO memilih untuk mencabut laporan dari DKPP demi menghindari konflik berkepanjangan.

"Demi kondusifnya Jakarta agar KPUD dapat menjalankan tugas-tugasnya meskipun catatan-catatan pengaduan kami banyak persoalan ketidakprofesionalan KPUD Jakarta dalam menjalankan penyelenggaraan Pemilu di Jakarta," ujar Muslim.

"Kami yakin akan dikabulkan namun karena sudah keputusan tim pemenangan untuk menerima Pemilukada Jakarta maka laporan DKPP terhadap KPU kami cabut," tambahnya.

Tim RIDO berharap KPU Jakarta ke depannya bisa menjalankan kewenangan dengan baik. Dia juga menyinggung kemungkinan adanya perubahan sistem Pemilu ke depan, di mana gubernur dipilih oleh DPRD.

"Ke depan kami berharap KPUD Jakarta mampu menjalankan tugasnya dengan baik agar tingkat partisipasi masyarakat Jakarta tidak rendah ke depan apabila nantinya Pemilukada 2029 tetap pemilihan langsung," ujar Muslim.

"Namun, apabila ke depan sistem pemilu 2029 diubah dengan sistem perwakilan DPRD, maka KPUD Jakarta juga harus bersiap dan berbenah diri dari saat ini segala kemungkinan perubahan sistem Pemilu," sambungnya.

Sebelumnya, Ridwan Kamil juga telah menyatakan menerima hasil Pilkada 2024. Dia mengucapkan selamat kepada Pramono Anung dan Rano Karno yang meraih suara terbanyak dalam Pilkada 2024.

"Pasangan RIDO memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Dengan begitu kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan," ujar Ridwan Kamil.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa narasi menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 merupakan tindakan berlebihan.

Menurutnya, pemanggilan menteri sudah lebih dari cukup untuk membawa sejumlah fakta yang dapat membantu para hakim dalam merumuskan putusan sidang sengketa.

“Saya memandangnya berlebihan, cukup menteri saja. Persoalan hukum kami tak akan mengintervensi, kalau MK menginginkan [memanggil] menteri. Tak ada masalah Presiden pun mempersilahkan justru dengan penjelasan menteri itu tadi masyarakat akan lebih paham apa yang sedang terjadi dan lebih bisa menilai,” ujarnya kepada Bisnis saat ditemui di Menteng, Kamis (4/4/2024).

Moeldoko menegaskan bahwa selama ini pemerintah sama sekali tak memiliki niat untuk menghalangi lembaga peradilan yang mempunyai otoritas mutlak untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa intervensi pihak mana pun.

Justru sebaliknya, dia mengatakan perihal empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4) besok akan memberikan gambaran mengenai tugas pokok Kementerian yang selama ini dijalankan.

Bahkan, kata Moeldoko pemerintah juga mendukung apabila pemanggilan turut dilakukan terhadap Kepala Badan Intelegen Negara (BIN) dan Kapolri.

“Pak Kapolri pak Kabin bagian dari kabinet, sehingga tak masalah karena bagian kabinet kalau dibutuhkan untuk kebutuhan MK maka tak masalah. Namun, saya pikir kalau Presiden dipanggil itu tidak diperlukan dan terlalu berlebihan,” ujarnya.

Menurutnya, jika orang nomor satu di Indonesia itu dipanggil hanya untuk mencecar terkait dengan program bantuan sosial (bansos) yang berjalan pada tahun pemilihan umum (pemilu), maka cukup dijawab oleh menteri terkait.

Apalagi, dia mengatakan bahwa bansos memang program yang dicadangkan sejak lama mengingat tantangan geopolitik dan krisis ekstrem yang terus menghantui berbagai belahan dunia.

“El Nino sudah lama menjadi warning dan jadi bantuan ini sudah dari lama [perencanaannya]. Situasi geopolitik juga harga beras jadi naik ini di luar bukan di dalam negeri saja. Jadi sebenarnya bansos ini kebijakan sudah lama jauh sebelum pemilu,” pungkas Moeldoko.