Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan perombakan besar-besaran terhadap Departemen Luar Negeri (Deplu) AS. Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio menyebut departemen yang dipimpinnya itu telah menjadi terlalu "gemuk" dan tidak efektif.

Rubio, seperti dilansir AFP, Rabu (23/4/2025), mengumumkan restrukturisasi Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (22/4) waktu setempat. Langkah itu, sebut Rubio, akan memangkas posisi-posisi dan mengurangi kantor divisi dalam departemen tersebut, termasuk kantor demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Rubio menyebut langkah itu sebagai perombakan besar-besaran dalam tubuh Departemen Luar Negeri AS, yang telah lama menjadi momok bagi kalangan konservatif AS, meskipun garis besarnya tidak sedrastis beberapa rencana kebijakan yang telah beredar.

"Dalam bentuknya saat ini, Departemen ini gemuk, birokratis, dan tidak dapat menjalankan misi diplomatiknya yang penting di era baru persaingan kekuatan besar ini," kata Rubio dalam pernyataannya, merujuk pada persaingan yang terjadi antara AS dan China.

"Birokrasi yang meluas menciptakan sistem yang lebih bergantung pada ideologi politik radikal daripada memajukan kepentingan nasional inti Amerika," sebutnya, yang dipandang sebagai sindiran untuk kritikan sayap kanan soal demokrasi AS dan promosi HAM.

Salah satu perubahan utama yang dilakukan adalah penghapusan sebuah divisi -- yang sekarang dipimpin oleh Wakil Menlu AS -- yang bertanggung jawab atas "keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia".

Divisi itu akan digantikan oleh kantor baru yang mengatur "koordinasi bantuan luar negeri dan urusan kemanusiaan", yang akan menyerap fungsi Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) -- yang disingkirkan sejak awal periode kedua Trump dengan penghapusan lebih dari 80 persen programnya.

Kantor baru itu akan mengawasi sebuah biro yang mengatur "demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama". Hal ini merupakan pergeseran dari biro "demokrasi, hak asasi manusia, dan tenaga kerja" yang saat ini ada, yang mencakup advokasi hak-hak pekerja dan perlindungan di luar negeri.

Simak juga Video 'Trump Sebut Tarif Impor China Tidak Akan Mendekati 145%':

Perombakan ini juga akan menutup Kantor Operasi Konflik dan Stabilisasi, yang kegiatannya mencakup satuan tugas yang mengantisipasi dan berupaya mencegah kekejaman di luar negeri sebelum terjadi.

Turut dihapus juga adalah kantor yang menangani kejahatan perang, yang tugasnya baru-baru ini mencakup pendokumentasian perlakuan Rusia terhadap warga sipil di Ukraina. Kantor bernama resmi Kantor Keadilan Pidana Global itu sebelumnya memantau kejahatan perang dan kekejaman di seluruh dunia.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, mengatakan bahwa berakhirnya kantor-kantor tersebut tidak serta merta berarti fungsi kantor itu akan berakhir, dan bahwa area fokus kantor itu "dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih baik, lebih cekatan, dan lebih cepat".

Simak juga Video 'Trump Sebut Tarif Impor China Tidak Akan Mendekati 145%':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jenewa (ANTARA) - Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) pada Selasa (21/1) menyatakan bahwa mereka sedang mengevaluasi perintah eksekutif Amerika Serikat mengenai perbatasan dan imigrasi untuk menilai bagaimana kebijakan tersebut akan memengaruhi pekerjaan mereka.

"Tim kami di IOM saat ini sedang dalam proses memberikan dan menganalisis perintah eksekutif tersebut untuk melihat dampak apa yang ditimbulkan terhadap pekerjaan kami," kata juru bicara IOM, Kennedy Omondi, dalam tanggapannya atas pertanyaan Anadolu dalam pengarahan PBB di Jenewa.

"Dan saya pikir Anda bisa memahami kami pada saat ini, begitu kami memiliki analisis lebih mendalam tentang apa arti perintah ini, kami akan dapat memberikan umpan balik kepada Anda," lanjut Omondi, seraya menambahkan bahwa lembaga tersebut masih dalam proses menganalisis dampak perintah itu karena dokumennya baru saja diterbitkan.

Shabia Mantoo, juru bicara UNHCR, mengulangi pernyataan Omondi dan menambahkan, "Kami juga sedang meninjau perintah eksekutif baru ini dan ... kami menyadari potensi masalah yang mungkin timbul ... Namun, kami harus menunggu hingga hal tersebut terjadi dan kemudian kembali memberikan informasi kepada Anda."

Pada Senin (20/1), Presiden AS yang baru dilantik, Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan AS, yang membuka jalan untuk pengiriman pasukan militer AS ke wilayah tersebut.

"Semua yang masuk secara ilegal (ke AS) akan segera dihentikan," kata Trump.

"Kami akan menghidupkan kembali kebijakan 'Tetap di Meksiko' saya untuk 'mengusir invasi bencana' ke negara ini," tambahnya.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Presiden AS terpilih, Donald Trump, menunjuk Marco Rubio sebagai calon menteri luar negeri. Rubio adalah satu dari tiga tokoh yang dikenal keras terhadap Cina, bersama dengan Mike Waltz yang ditunjuk menjadi Penasihat Keamanan Nasional, dan Elise Stefanik yang diusulkan sebagai Duta Besar AS untuk PBB.

Pada tahun 2018, Rubio ikut membuat undang-undang yang melarang pejabat Cina masuk ke AS yang ketahuan melarang warga AS mengunjungi Tibet, wilayah yang diklaim oleh Cina. Rubio juga pernah mengusulkan sanksi terhadap Cina atas penindasan terhadap etnis Uighur dan tindakan keras di Hong Kong. Akibatnya, Cina memasukkan namanya ke daftar hitam.

Pendukung demokrasi

"Dia akan menjadi pendukung kuat bagi bangsa kita, sahabat sejati bagi sekutu kita, dan pejuang yang tidak kenal takut yang tidak akan pernah menyerah kepada musuh kita," tulis Trump tentang Rubio di media sosialnya, Truth Social.

Rubio, yang pernah mencalonkan diri sebagai presiden dari Partai Republik pada 2016, punya rekam jejak panjang dalam mendukung demokrasi dan hak asasi manusia di Asia Tenggara.

Pada 2022, Rubio menyebut bahwa "kediktatoran Hun Sen menghancurkan demokrasi di Kamboja dan membiarkan negara tersebut dieksploitasi oleh Cina." Ia juga pernah mengusulkan beberapa undang-undang untuk mendukung demokrasi di Kamboja, tetapi tidak ada yang berhasil disahkan di Kongres.

Selain itu, Rubio mendukung aturan yang menentang Partai Komunis Vietnam yang mengekang kebebasan berpendapat, dan mendorong AS untuk memberi sanksi lebih berat pada junta militer di Myanmar setelah kudeta pada 2021.

"Selama di Kongres, Rubio selalu menyuarakan hak asasi manusia di Asia dan Pasifik. Diharapkan ia akan terus melakukannya jika menjadi menteri luar negeri," ujar Phil Robertson dari Asia Human Rights and Labour Advocates.

Berbeda dengan gaya Trump?

Rubio juga memahami pentingnya membangun aliansi internasional, berbeda dengan gaya diplomasi Trump yang sering kali hanya mementingkan keuntungan langsung bagi AS.

Trump berencana mengenakan tarif hingga 60% pada barang impor dari Cina, dan 10-20% pada barang dari negara lain.

Rubio, di sisi lain, percaya bahwa AS perlu membantu Filipina melawan Cina di Laut Cina Selatan. Tahun lalu, ia menulis artikel yang menjelaskan pentingnya Filipina bagi AS dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Namun, tantangan terbesar adalah seberapa mandiri Rubio bisa bertindak di kabinet Trump.

"Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa Trump tidak menganggap hak asasi manusia sebagai prioritas dalam kebijakan luar negeri AS di Asia atau di mana pun di dunia. Trump lebih melihatnya sebagai alat tawar-menawar," kata Robertson.

Beberapa ahli juga meragukan apakah Rubio bisa menjalankan kebijakan luar negerinya sendiri. Kenneth Roth dari Human Rights Watch menyebut Rubio dan Waltz sebagai kritikus keras terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh Cina, tetapi mempertanyakan apakah mereka benar-benar bisa fokus pada hak asasi tanpa terpengaruh kepentingan pribadi.

Menurut editorial Washington Post pada 12 November: "Keberhasilan atau kegagalan pemerintahan Trump yang baru mungkin bergantung pada apakah suara seperti Rubio akan didengar."

Rekam jejak HAM Rubio

Pencalonan Rubio sedikit meredakan kekhawatiran Eropa tentang arah kebijakan Trump yang baru.

Pada Februari 2022, setelah Rusia menginvasi Ukraina, Rubio ikut mendukung undang-undang yang bertujuan memperkuat pertahanan Ukraina dan menjatuhkan sanksi pada Rusia. Ia juga membantu membuat aturan yang mencegah presiden AS keluar dari aliansi NATO tanpa persetujuan Senat.

"Uni Eropa ingin bekerja sama dengan pemerintahan Trump berikutnya untuk agenda transatlantik yang kuat," kata juru bicara Uni Eropa, Peter Stano.

"Kerja sama EU-AS sangat penting untuk menghadapi tantangan global. Jika kita gagal, model alternatif yang tidak menguntungkan akan menang," tambahnya.

Pemerintahan Biden sebelumnya dikritik karena kurang vokal dalam menyoroti pelanggaran hak asasi di negara-negara, seperti Vietnam dan Indonesia, yang justru menjadi mitra strategis AS. Dari 11 negara Asia Tenggara, hanya Timor Leste yang dianggap "bebas" menurut indeks kebebasan terbaru dari Freedom House, sementara Laos, Kamboja, Brunei, dan Vietnam dinilai "tidak bebas."

Senat AS akan menentukan apakah akan mengonfirmasi atau menolak nominasi kabinet Trump saat masa jabatannya dimulai Januari mendatang.

Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

Saksikan juga video: AS Tegas Tolak Pendudukan Jangka Panjang Israel di Gaza

[Gambas:Video 20detik]

Presiden terpilih AS, Donald Trump, pada Senin (11/11) menunjuk sejumlah loyalis untuk pemerintahan barunya, termasuk memilih penasihat lamanya, Stephen Miller, sebagai wakil kepala kebijakan.

Penunjukan ini menunjukkan sikap tegas pemerintahan Trump terhadap imigrasi ilegal.

Ajudan lama ditunjuk sebagai Kepala Kebijakan

Miller adalah salah satu ajudan terlama Trump sejak kampanye pertamanya menuju Gedung Putih.

Ia berperan penting dalam banyak keputusan kebijakan Trump sebelumnya, termasuk kebijakan pada 2018 yang memisahkan ribuan keluarga imigran sebagai program pencegahan.

Setelah meninggalkan Gedung Putih usai masa jabatan pertama Trump, Miller menjabat sebagai presiden dari America First Legal, sebuah organisasi konservatif yang menantang pemerintahan Biden, media, universitas, dan kelompok lainnya terkait isu kebebasan berpendapat dan keamanan nasional.

"Ini adalah pilihan fantastis lainnya oleh presiden," kata Wakil Presiden terpilih JD Vance di media sosial.

Waltz ditunjuk sebagai Penasihat Keamanan Nasional

Trump memilih Mike Waltz sebagai penasihat keamanan nasionalnya, menurut sumber dari kantor berita Associated Press dan Reuters.

Waltz, seorang anggota kongres Republik tiga periode dan Green Beret, atau anggota Pasukan Khusus Angkatan Darat Amerika Serikat pertama yang terpilih menjadi anggota DPR AS, baru saja memenangkan pemilihan ulang pekan lalu.

Dia pernah menjabat sebagai ketua Subkomite Angkatan Bersenjata DPR tentang Kesiapan dan anggota Komite Urusan Luar Negeri serta Komite Intelijen DPR.

Sebagai pendukung setia Trump, Waltz telah mengkritik aktivitas Cina di Asia-Pasifik dan menyuarakan perlunya AS bersiap untuk kemungkinan konflik.

Penunjukannya tidak memerlukan persetujuan Senat.

Mantan bos ICE jadi 'Czar Perbatasan' berikutnya

Trump juga mengumumkan penunjukan mantan penjabat direktur Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) sebagai "czar perbatasan," posisi yang tidak memerlukan persetujuan Senat.

"Saya senang mengumumkan bahwa mantan direktur ICE, dan pendukung kuat kontrol perbatasan, Tom Homan, akan bergabung dengan pemerintahan Trump, bertanggung jawab atas perbatasan negara kita," tulis Trump di platform Truth Social miliknya.

Trump menambahkan bahwa Homan "akan bertanggung jawab atas semua deportasi imigran ilegal kembali ke negara asal mereka."

Homan pernah menjabat sebagai penjabat direktur ICE dari 2017 hingga 2018.

Berbicara di Konferensi Konservatisme Nasional di Washington awal tahun ini, Homan berjanji akan menjalankan "operasi deportasi terbesar yang pernah dilihat negara ini" jika Trump terpilih lagi.

Loyalis Trump wakili AS di PBB

Trump juga memilih anggota kongres New York, Elise Stefanik, sebagai duta besar AS berikutnya untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Stefanik duduk di kursi kongres sejak 2014, dan dalam beberapa tahun berikutnya, ia menjadi salah satu sekutu paling setia Trump di DPR, membelanya secara tegas selama dua kali sidang pemakzulan serta empat dakwaan kriminalnya.

Stefanik memiliki pengalaman minimal di bidang kebijakan luar negeri dan keamanan nasional, tetapi ia merupakan pendukung vokal Israel dalam perang melawan Hamas di Gaza.

"Elise adalah pejuang yang sangat kuat, tangguh, dan cerdas dengan semangat 'America First'," kata Trump dalam pernyataannya pada Senin (11/11).

Ini adalah penunjukan pertama Trump yang memerlukan konfirmasi Senat.

rs/pkp (AP, AFP)