Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons KPK menyita sebuah motor merek Royal Enfield dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang juga kader Golkar. Bahlil mengatakan pihaknya menghargai proses hukum yang tengah berlangsung.

"Menyangkut dengan isu ataupun apa yang disampaikan tadi menyangkut dengan salah satu kader partai Golkar, kami dari DPP Partai Golkar menghargai proses hukum yang ada," kata Bahlil saat konferensi pers di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025).

Bahlil menyerahkan segala bentuk proses hukum ke pihak yang berwenang. Ia menyebut mesti ada asas praduga tak bersalah.

"Kami serahkan semua proses hukum kepada yang berwenang. Namun, kami juga sebagai warga negara, harus menghargai asas praduga tak bersalah. Biarlah semua itu kita lihat berproses," ungkapnya.

Diketahui, KPK telah menyita sebuah motor saat penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), terkait perkara BJB. KPK mengatakan salah satu motor yang disita itu adalah Royal Enfield.

"1 (satu) unit Motor Royal Enfield," kata jubir KPK, Tessa Mahardhika, kepada wartawan, Senin (14/4).

KPK menggeledah rumah RK pada Maret 2025. Ada sejumlah barang dan dokumen yang disita dari rumah RK. Salah satunya adalah motor.

"Kalau nggak salah itu (motor), saya nggak hafal lah, pokoknya motor lah, saya nggak hafal merek itu," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (11/4).

Sedangkan untuk kasus BJB, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus rasuah Bank BJB. Mereka adalah Yuddy Renaldi selaku eks Dirut Bank BJB; Widi Hartono (WH) yang menjabat Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB serta Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan R Sophan Jaya Kusuma (RSJK) selaku pihak swasta.

Perbuatan kelimanya diduga telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp 222 miliar. KPK menduga duit tersebut masuk sebagai dana pemenuhan kebutuhan non-budgeter.

Para tersangka saat ini belum ditahan. Tapi KPK sudah minta Ditjen Imigrasi mencegah mereka ke luar negeri selama enam bulan dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar Salat Idulfitri 1446 H untuk para tahanan KPK di Masjid KPK Gedung Merah Putih pada Senin (31/3).

Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan saat ini tercatat ada 38 orang tahanan yang akan merayakan Idulfitri dari total 49 tahanan KPK.

"22 tahanan di Rutan cabang KPK Gedung Merah Putih dan 16 tahanan di Rutan cabang KPK gedung C1," kata Budi dalam keterangan tertulis, Minggu (30/3).

Ia menjelaskan KPK juga membuka layanan pengiriman makanan bagi tahanan pada 31 Maret dan 1 April 2025 mulai pukul 08.30 sampai 10.00 WIB.

Kemudian untuk layanan kunjungan keluarga dijadwalkan pada 31 Maret dan 1 April 2025 mulai pukul 09.00 sampai 12.00 WIB.

Budi mengatakan penyelenggaraan Salat Idulfitri di KPK merupakan wujud pemenuhan hak-hak dasar bagi para tahanan, termasuk dalam beribadah sesuai agama dan keyakinannya.

"Seluruh rangkaian layanan oleh Rutan cabang KPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, khususnya dalam pengelolaan Rutan," katanya.

RUU PPRT yang kembali menjadi Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2025–2029 tidak memiliki alasan untuk penundaan pembahasan dan pengesahannya

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyatakan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dibutuhkan demi menjamin pemenuhan hak PRT sebagai salah satu kelompok rentan.

“Dalam Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak, ditegaskan bahwa PRT merupakan kelompok rentan yang membutuhkan pengaturan khusus dalam pemenuhan hak atas pekerjaan,” kata anggota Komnas HAM Anis Hidayah saat konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Anis menyebut PRT selama ini mendapat kesulitan untuk pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak. Komnas HAM menerima pengaduan terkait PRT yang mengalami pelanggaran HAM, seperti gaji tidak dibayar, hilang kontak, kekerasan, perdagangan orang, dan kekerasan seksual.

Dijelaskan Anis, jenis hubungan kerja PRT kerap dikecualikan dari hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena pemberi kerjanya adalah perseorangan dan hubungan kerjanya dianggap bersifat kekeluargaan.

Kondisi itu mengakibatkan PRT rentan menanggung risiko pekerjaan seorang diri, hilang tanggung jawab dari pemberi kerja karena nihilnya landasan hukum, serta hilangnya akses dan layanan maksimal dari negara berupa fasilitas kesejahteraan, penegakan hukum, dan kebebasan berserikat.

Di sisi lain, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pekerja Rumah Tangga tahun 2011 dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Pengaturan PRT saat ini hanya merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Untuk itu, menurut Anis, dibutuhkan undang-undang yang menjamin PRT dalam mendapatkan perjanjian kerja berisi hak dan kewajiban yang mengikat bagi pemberi kerja dan pekerja serta memperoleh jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

Undang-undang tersebut, sambung dia, juga demi menjamin PRT mendapatkan penempatan dan penyaluran tenaga kerja yang bebas diskriminasi dan bermartabat, hak berkumpul dan berserikat, serta pendidikan dan pelatihan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun penyalur.

Atas dasar itu, Anis mengatakan Komnas HAM mendukung percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) PPRT yang berlandaskan pada penghormatan HAM dan mendorong pembahasan yang partisipatif.

“RUU PPRT yang kembali menjadi Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2025–2029 tidak memiliki alasan untuk penundaan pembahasan dan pengesahannya,” ujarnya menegaskan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada Kamis (23/1/2025). Pigai ingin memantau langsung pelaksanaan program-program pemajuan HAM. Dia juga memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali.

"Saya sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam mewujudkan kabupaten/kota peduli HAM. Ini adalah langkah yang sangat baik dalam upaya kita bersama untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia," ujar Pigai dalam kunjungannya di Kanwil Kemenkum Bali, Denpasar.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kakanwil Kemenkum Bali Wahyu Eka Putra itu, Pigai membahas berbagai hal. Antara lain, tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum di masa transisi.

Dia juga membahas terkait pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5HAM) di wilayah Bali. Menteri HAM memberikan apresiasi atas capaian Kanwil Kemenkumham Bali dalam meraih predikat kabupaten/kota peduli HAM di beberapa daerah di Provinsi Bali.

"Saya sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam mewujudkan kabupaten/kota peduli HAM. Ini adalah langkah yang sangat baik dalam upaya kita bersama untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia," beber mantan anggota Komnas HAM itu.

Menanggapi hal tersebut, Wahyu menyatakan komitmennya untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan lingkungan kerja yang ramah HAM.

"Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan lingkungan kerja yang ramah HAM. Kami juga akan terus melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan Bali sebagai provinsi yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM," tegas Wahyu.

Kunjungan kerja Menteri HAM ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi jajaran Kanwil Kemenkum Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara lintas kementerian di masa transisi dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal, adil, makmur, dan bermartabat.

Video: Penjelasan Menteri Pigai soal 13 Tahun Tak Punya Istri, Cuma 3 Pacar

Video: Penjelasan Menteri Pigai soal 13 Tahun Tak Punya Istri, Cuma 3 Pacar

Desain ulang tersebut dengan memisahkan pemilu nasional dan daerah, menggunakan sistem proporsional terbuka, dan ....

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan lima rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait mengenai perlindungan dan pemenuhan HAM bagi petugas pemilihan umum (pemilu) ke depannya.

Anggota Komnas HAM Anis Hidayah menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut menyikapi terjadinya praktik pelanggaran HAM selama penyelenggaraan Pemilu 2024 terhadap tiga hak, yakni hak hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas pekerjaan terhadap petugas pemilu.

"Rekomendasi Komnas HAM yang pertama adalah mendorong adanya desain ulang keserentakan pemilu dan pilkada untuk meminimalisasi potensi pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini terus terjadi," kata Anis dalam acara Peluncuran Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu.

Anis menjelaskan bahwa desain ulang tersebut dengan memisahkan pemilu nasional dan daerah, menggunakan sistem proporsional terbuka, dan menambah jumlah petugas pemilu.

Kedua, kata dia, perbaikan tata kelola pemilu dengan menekankan perbaikan proses rekrutmen petugas pemilu dengan batas usia maksimum 55 tahun, menguatkan kapasitas sumber daya melalui pelatihan manajemen waktu dan penguatan psikologi, serta memberikan pembekalan dan pelatihan terkait dengan bantuan dasar hidup.

Ketiga, lanjut dia, adalah penguatan kesiapsiagaan infrastruktur kesehatan, yang terdiri atas kesiapsiagaan petugas kesehatan, pendirian pos kesehatan, mekanisme rujukan rumah sakit yang tidak hanya terdekat tetapi juga layak, dan penyediaan obat-obatan dasar.

Keempat, adanya peningkatan jaminan pelindungan sosial bagi petugas pemilu, termasuk di dalamnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja.

"Dan yang terakhir, memastikan pembatasan beban kerja bagi petugas pemilu. Jadi, petugas pemilu tidak boleh lagi diberikan beban-beban lain selain tugas-tugas yang memang itu menjadi bagian dari tugas pemilu yang sudah cukup berat," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan hasil kerja sama institusinya dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam melihat permasalahan seperti kematian petugas pemilu, pada aspek sosial politik, kesehatan, dan psikologi.

"Lalu dari Komnas HAM mendekatinya dengan pendekatan hak asasi manusia, kira-kira begitu ya. Jadi, makanya rekomendasinya juga meliputi beberapa aspek tadi," kata Pramono.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Komnas HAM meluncurkan Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu tahun 2025. Ada lima rekomendasi yang diberikan Komnas HAM untuk menjamin hak hidup, hak atas kesehatan dan pekerjaan yang layak bagi petugas pemilu.

Peluncuran dilakukan di Kantor Komnas HAM Jakarta, Rabu (15/1/2025). Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI, Pramono U. Tanthowi mengatakan kertas kebijakan ini disusun dengan sinergi bersama Universitas Gadjah Mada yang melibatkan tiga disiplin ilmu.

"Jadi, untuk menyusun kertas kebijakan ini, Komnas HAM memang bekerja sama dengan temen-temen UGM itu melibatkan tiga disiplin ilmu. Jadi ilmu sosial politik, ilmu kesehatan dan yang ketiga psikologi," kata Tanthowi.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Saurlin P. Siagian membeberkan empat kesimpulan hasil pemantauan Komnas HAM yang mendasari rekomendasi dalam kertas kebijakan ini. Di antaranya beban kerja petugas pemilu yang sangat tinggi dan waktu kerja yang panjang.

"Petugas pemilu memiliki beban kerja yang sangat tinggi dan waktu kerja yang panjang. Beban kerja dan waktu kerja petugas pemilihan dimulai sejak tahapan persiapan hingga tahapan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tidak sebanding dengan jumlah petugas pemilu," kata Saurlin.

Saurlin mengatakan kesimpulan kedua yakni pemilu serentak dari lima jenis pemilihan mengharuskan petugas lebih siap dan siaga. Kesimpulan ketiga yakni penggunaan sistem proporsional terbuka mengharuskan petugas pemilu lebih teliti dan cermat untuk memastikan akurasi data.

"Sistem pemilu serentak yang terdiri dari lima jenis pemilihan memberikan kesempatan kepada banyak kontestan untuk beraktivitas pada ruang dan waktu yang sama sehingga menuntut kesiapan dan kesiagaan tinggi dari petugas pemilu baik secara fisik maupun mental," katanya.

"Penggunaan sistem proporsional terbuka memberikan peluang kepada setiap kandidat untuk mendapatkan suara dari para pemilih, terkait hal ini diperlukan ketelitian dan konsentrasi tinggi dalam memproses dan pencatatan untuk menjamin akurasi perolehan suara," imbuhnya.

Dia mengatakan penyelenggaraan pemilu juga tak terfokus pada jaminan kesehatan fisik dan psikis para petugas. Dia menyebut penyelenggaraan pemilu lebih berfokus para kebutuhan logistik pemungutan suara.

"Pengaturan dan perencanaan penyelenggara pemilu hanya terfokus pada kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara saja, sementara kebutuhan dasar petugas pemilu seperti jaminan kesehatan fisik dan mental serta keselamatan kerja belum menjadi prioritas pemerintah dan penyelenggara pemilu," ujarnya.

Berikut 5 rekomendasi Komnas HAM untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM petugas Pemilu:

1. Mendorong adanya design ulang keserentakan Pemilu dan Pilkada untuk meminimalisir potensi pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini terus terjadi, baik berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 maupun Pemilu 2024 berdasarkan pertama soal pemisahan antara Pemilu nasional dan juga Pemilu daerah. Yang kedua, terkait dengan penggunaan sistem proporsional terbuka dan yang terakhir penambahan jumlah petugas pemilu

2. Perbaikan tata kelola pemilu dengan menekankan kepada perbaikan proses rekrutmen petugas pemilu dengan memberlakukan batas usia maksimum paling tua 55 tahun, kemudian menguatkan kapasitas sumber daya melalui pelatihan, manajemem waktu dan penguatan psikologi serta keterampilan yang efektif pada petugas Pemilu. Lalu, memberikan pembekalan dan pelatihan terkait dengan bantuan dasar hidup

3. Penguatan kesiapsiagaan infrastruktur kesehatan yang terdiri dari kesiapsiagaan petugas kesehatan, kemudian pendirian pos kesehatan, mekanisme rujukan rumah sakit terutama mekanisme rumah sakit tidak hanya terdekat tetapi juga yang layak dan
kesiapsiagaan penyediaan obat-obatan dasar.

4. Peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi petugas pemilu termasuk di dalamnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja

5. Memastikan pembatasan beban kerja bagi petugas Pemilu. Jadi petugas pemilu tidak boleh lagi diberikan beban-beban lain selain tugas-tugas yang memang itu menjadi bagian dari tugas pemilu yang sudah cukup berat

Simak juga Video: Menkes Ingin Tekan Insiden Petugas Pemilu Wafat di 2029

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjalin kolaborasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham). Langkah ini bertujuan untuk mempertajam program-program Kemensos yang berwawasan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu diungkapkan olehnya saat mengunjungi Kantor Kemenham, Kamis (28/11/2024). Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai.

"Kami minta didampingi oleh Kemenham supaya kita tajam dalam menyusun program-program Kemensos," kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Jumat (29/11/2024).

Menurut, bidang tugas Kemensos juga erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan HAM yang menjadi bidang tugas dari Kemenham.

"Terkait tugas presiden, kita ada irisan-irisan dengan Kemenham ini, jadi hal yang perlu kita lakukan dalam satu hingga dua bulan ke depan kita sudah ada rumusan program kerja yang berwawasan HAM," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa Kemensos memiliki sasaran program yang di dalamnya terdiri dari masyarakat rentan. Ada juga beberapa kategori sasaran yang merupakan penyintas dari permasalahan sosial dan hukum, tentunya juga akan berkaitan dengan pemenuhan HAM.

Hal itu bukan tanpa sebab, karena bidang tugas Kemensos memang sangat bersinggungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan HAM yang harus dipenuhi pada setiap masyarakat.

"Ini (HAM) saya rasa mendasar sekali. Kami memiliki sasaran program bernama 12 PAS. Kepanjangan PAS itu adalah Pemerlu Atensi Sosial. Mereka itu adalah penyintas yang perlu direhabilitasi agar fungsi sosialnya utuh. Setelah utuh maka diberdayakan," ujarnya.

Di dalam 12 kategori sasaran Kemensos tersebut, diantaranya mencakup anak terlantar dan berhadapan hukum, afirmasi khusus komunitas adat terpencil (KAT), korban kekerasan termasuk pekerja migran bermasalah sosial, dan warga binaan eks napi.

"Jadi mereka (12 PAS) rata-rata yang rentan dan penyintas, korban Napza, dan HIV/AIDS. Mereka yang bermasalah sosial seperti kelompok minoritas. Kemudian perempuan rentan, dan fakir miskin," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menyebutkan kolaborasi yang terjalin bersama Kemenham akan diperdalam dengan pertemuan tim teknis satu sama lain untuk membahas isu-isu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan HAM.

"Sangat dekat sekali pak bidang tugas bapak (Kemenham) dengan bidang tugas kami," jelasnya.

Sementara itu, Natalius Pigai membenarkan keterkaitan yang dapat dijalin antara Kemensos dan Kemenham.

"HAM itu berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan HAM. Terkait pemenuhan kebutuhan HAM itulah hampir 80 persen kebijakannya itu ada di Kemenham. HAM itu juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan. Salah satu yang mengisi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan bagi orang yang lemah (rentan) itu masuk ke bidang kerja Kemensos," tutup Pigai.