Denpasar -

Anggota Polres Pacitan, Aiptu LC, dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat dari institusi Polri. Ia terbukti melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita di lingkungan Polres Pacitan.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Jules Abraham Abast mengatakan perbuatan LC dilakukan sebanyak empat kali, sejak Maret hingga 2 April 2025. Aksi bejat itu dilakukan di ruang berjemur wanita di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Pacitan.

"(Dilakukan LC) di ruang berjemur wanita di Rutan Polres Pacitan, di mana dilakukan oleh tersangka LC sekitar bulan Maret dan 2 April 2025. Sedangkan korbannya adalah tahanan Satreskrim Polres Pacitan dalam perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau muncikari," ujar Jules dalam konferensi pers di Mapolda Jatim, Kamis (24/4/2025), dilansir dari detikJatim.

Terbukti Langgar Etik dan Hukum

Jules menjelaskan, LC telah menjalani serangkaian proses pemeriksaan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jatim. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, LC dinyatakan melanggar sejumlah aturan.

Ia disebut melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, serta Pasal 5 ayat 1 huruf B dan C, Pasal 8 huruf C angka 1, 2, dan 3, Pasal 10 ayat 1 huruf b, dan Pasal 13 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

"Yang dilakukan oleh tersangka LC melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul dan persetubuhan dengan tahanan wanita Polres Pacitan pada ruang berjemur wanita di rutan Polres Pacitan," kata Jules.

Sidang Etik Putuskan Pemecatan

Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap LC digelar pada Rabu (23/4/2025) di ruang sidang Bid Propam Polda Jatim. Sidang memutuskan bahwa LC melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi beberapa sanksi.

"Yang menjadi tuntutan di antaranya pelaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kemudian penempatan dalam tempat khusus selama 20 hari, lalu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," jelas mantan Kabid Humas Polda Jabar itu.

Sanksi pemecatan terhadap LC diputuskan setelah adanya laporan dari korban pada 12 April 2025. Hasil pemeriksaan menyatakan ada sekitar 13 saksi yang telah diperiksa dalam proses tersebut.

"Menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Jules saat konferensi pers.

LC Kini Ditahan di Rutan Dittahti Polda Jatim

Setelah menjalani sidang etik, LC langsung ditahan di Rumah Tahanan Dittahti Polda Jatim. Jules memastikan penahanan itu berkaitan dengan proses hukum pidana yang berjalan terhadap LC.

"Penempatan khusus selama 12 hari terhitung mulai tanggal 12 April sejak pelaporan oleh saudari PW sampai dengan 23 April 2025. Jadi, hari Rabu kemarin (LC) sudah menjalani keputusan yang terakhir (ditahan di Dittahti Polda Jatim). Ketiga adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri atau kita kenal dengan PTDH, atau lebih kita kenal juga adalah pemecatan kepada saudara LC," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di detikJatim. Baca selengkapnya di sini!

(dpw/gsp)

Jakarta -

Organisasi Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menanggapi pernyataan PDI Perjuangan yang tak percaya jika Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), kerap diam meski dicela. Ketum Bara JP, Utje Gustaaf Patty, menyatakan pihaknya membuka peluang akan mendesak Jokowi untuk mengambil langkah hukum ke pihak yang memfitnah.

"Pak Jokowi hampir tidak pernah bereaksi terlebih karena beliau adalah tokoh bangsa. Tapi saat ini beliau tidak lagi menjabat presiden, jadi tidak tertutup kemungkinan kami akan mendesak beliau untuk mengambil langkah hukum terhadap para pemfitnah," kata Utje kepada wartawan, Minggu (16/3/2025).

Utje mengatakan hingga kini pemfitnah Jokowi sibuk melempar isu tanpa ada bukti. Ia menilai hal ini justru membuat kegaduhan di masyarakat.

"Para pemfitnah sibuk melempar isu tanpa bisa menunjukkan bukti, cara-cara yang dengan sadar dilakukan untuk menimbulkan kegaduhan di masyarakat," ungkapnya.

Utje mengatakan hingga kini relawan selalu berkomunikasi secara berkala dengan Jokowi. Ia menyebutkan tak sedikit relawan yang berkunjung ke rumah Jokowi di Solo untuk silaturahmi.

"Hampir setiap hari ada relawan yang secara berkelompok sowan ke beliau di Solo. Banyak teman-teman relawan yang belum sempat bertemu beliau saat menjabat, jadi teman-teman tidak menyia-nyiakan peluang bertemu beliau," katanya.

Sebelumnya, Jokowi mengaku diam meski mendapatkan celaan dan hinaan. Politikus PDIP, Guntur Romli, menyebutkan ucapan Jokowi kontradiktif.

"Saya juga ingin mengomentari penyataan Jokowi yang ngaku diam, tapi tiap hari sepertinya dia tiga kali sehari ngomong ke media, udah kayak minum obat. Bagaimana disebut diam?" ujar Guntur lewat pesan singkat kepada detikcom, Sabtu (15/3).

Menurutnya, pernyataan Jokowi banyak yang melenceng dari kenyataan. Salah satunya Jokowi yang bilang akan kembali ke Solo dan menjadi rakyat biasa.

"Ternyata masih terus 'blusukan politik' kemana-mana malah mau bikin partai super tbk. Omon-omonnya (soal) Gibran tidak akan jadi cawapres karena baru 2 tahun jadi wali kota, soal usia, tiba-tiba didukung jadi cawapres," sambungnya.

Guntur mengumpamakan pernyataan Jokowi ibarat sein kiri tapi belok kanan. Alias melenceng dari kenyataan.

"Apa yang disampaikan Jokowi tidak perlu dipercaya," jelasnya.

Terkait kabar soal Jokowi mengirim utusan yang meminta agar PDIP tak memecatnya, Guntur tak berkomentar banyak. Ia menegaskan bahwa penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait dengan pemecatan Jokowi beserta keluarganya dari PDIP.

"Tak hanya soal utusan, kami juga sudah diberikan informasi bahwa Sekjen Hasto akan 'digarap' sebelum Kongres. Dan semua informasi itu, terjadi benar," imbuh Guntur.

Simak Video Jokowi Tepis Kirim Utusan Agar Dirinya Tidak Dipecat dari PDIP

(dwr/maa)

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai buka suara ihwal kabar pemecatan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, vokalis Band Sukatani sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Pigai menyampaikan, dirinya telah memerintahkan Kanwil Jawa Tengah untuk memeriksa kabar pemecatan Twister Angel. Jika benar kabar itu, Pigai memegaskan akan menolaknya, lantaran Pemerintah berkomitmen untuk menghormati HAM.

"Staf saya dari Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran infomasi jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena Pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," terang Pigai dalam cuitan di akun X pribadinya, @NataliusPigai2, Minggu (23/2/2025).

Pigai menyampaikan, Sukatani dan kepolisian telah meminta maaf. Ia juga berkata, kepolisian telah menerima lagu Sukatani sebagai kritik dan masukan. "Soal pemecatan silakan laporkan kepada kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM," pungkasnya.

Sekadar informasi, beredar kabar bahwa Novi dipecat dari pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, imbas lagu berjudul 'Bayar Bayar Bayar' yang menyinggung salah satu instansi.

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif turut prihatin dengan persoalan yang menimpa Band Sukatani. Terutama, terkait pemecatan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel sebagai guru.

Di sela-sela retreat yang digelar di Magelang, Jawa Tengah, Fahmi menyampaikan siap menampung Novi untuk mengajar di sekolah yang berada di Purbalingga.

"Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan mengabdi di sekolah di Purbalingga," kata Fahmi lewat media sosialnya, dikutip Sabtu (22/2/2025).

JAKARTA, iNewsPurwokerto.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai merespons kabar vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriyati, yang diduga dipecat dari pekerjaannya sebagai guru sekolah dasar (SD). Pemecatan ini dikaitkan dengan lagu "Bayar Bayar Bayar", yang berujung pada permintaan maaf terbuka dari dua personel band tersebut kepada Polri dan Kapolri.

Dalam unggahan di akun X resminya, @NataliusPigai2, Pigai menyatakan akan menelusuri kebenaran informasi tersebut. Ia juga membagikan foto Novi Citra dalam postingannya.

"Staf saya dari Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran infomasi jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," tulis Pigai dikutip Sabtu (22/2/2025).

Ia juga meminta agar kasus pemecatan ini segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti. "(Sukatani dan Kepolisian - sudah minta maaf dan kepolisian juga menerima sebagai kritikan atau masukan. Soal pemecatan silakan laporkan kepada kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM," tulisnya lagi.

Sebelumnya, kabar pemecatan Novi Citra, yang dikenal dengan nama panggung Twister Angel, ramai diperbincangkan di media sosial. Netizen menemukan bahwa status kepegawaiannya dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah dinonaktifkan, memicu dugaan bahwa ia telah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai guru SD di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Informasi ini memicu gelombang reaksi di media sosial, dengan banyak netizen menilai pemecatan tersebut tidak adil.

"Personel Sukatani dipecat sebagai guru? Gila ini!" tulis akun @arman_dhani.

Netizen lain, @wijimoharwan, turut membagikan tangkapan layar yang menunjukkan bahwa status Novi di sistem Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sudah tidak aktif.

Diketahui, dua personel Sukatani, Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra alias Twister Angel, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Polri dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas lirik lagu mereka yang viral dan dianggap menyinggung institusi kepolisian.

"Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lirik lagu yang kami nyanyikan hingga menjadi viral. Lagu ini sebenarnya ditujukan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan, tetapi kami menyadari bahwa liriknya bisa disalahartikan," kata Alectroguy dalam video yang diunggah di Instagram @sukatani.band pada Kamis (20/2/2025).

Sukatani adalah band indie pendatang baru asal Purbalingga, Jawa Tengah yang tengah menarik perhatian di industri musik Tanah Air. Grup ini mengusung perpaduan musik rock alternatif, pop, dan elektronik, dengan lirik-lirik yang memiliki pesan sosial yang kuat.

Sukatani berusaha menghadirkan warna baru dalam skena musik Indonesia. Namun, kontroversi terkait lagu "Bayar Bayar Bayar" kini membawa mereka ke dalam sorotan yang lebih luas.

Editor : Arbi Anugrah

MEDAN, iNews.id - Polda Sumatra Utara menjatuhkan hukuman berat kepada tujuh anggota Polri di kasus pembunuhan seorang tahanan Polrestabes Medan bernama Budianto Sitepu (42) akhir Desember 2024. Tiga di antaranya menerima hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias pemecatan.

Hukuman itu diputus lewat Sidang Komisi Etik Profesi Polri (KEPP), Senin (3/2/2025). Empat polisi lainnya mendapat hukuman demosi dan penundaan kenaikan pangkat. 

Sidang ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor LP-A/501/XII/2024/Bidpropam yang dilaporkan oleh AKP Dr Rahmadani. 

Identitas ketiga polisi dipecat yakni Ipda ID, Brigpol FY dan Briptu DA. Selain dipecat, mereka juga menjalani penempatan khusus (patsus) selama 20 hari. Meski demikian, ketiganya mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sementara empat anggota lainnya yakni Aiptu RS, Aipda BA, Bripka TS dan Brigpol BP dinyatakan bersalah secara etik dan dijatuhi sanksi demosi dengan masa bervariasi antara 2 hingga 6 tahun. Mereka juga diwajibkan menjalani pembinaan rohani serta meminta maaf kepada pimpinan Polri dan keluarga korban.

Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto mengatakan, tidak ada toleransi bagi anggota yang mencoreng nama baik institusi. Hal ini disampaikannya melalui Kasubbid Penmas Kompol Siti Rohani Tampubolon.

"Setiap pelanggaran, sekecil apa pun akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Pimpinan Polri berkomitmen untuk menjaga integritas dan memastikan bahwa setiap anggota yang melanggar etik san disiplin akan menerima konsekuensi sesuai ketentuan,” ujar Kompol Siti mengutip pernyataan Kapolda, Senin (3/2/2025).

Lebih lanjut, Kompol Siti Rohani menambahkan putusan sidang ini bukti nyata Polda Sumut tidak akan menutup mata terhadap kesalahan anggotanya.

“Kami ingin memastikan Polri tetap menjadi institusi yang dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran akan terus diperketat,” katanya.

Dengan adanya sanksi tegas ini, Polda Sumut berharap dapat menjadi contoh bagi anggota lainnya agar tetap profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas. Masyarakat pun diharapkan tidak ragu untuk melaporkan jika menemukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian.

Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa Polri tidak akan memberikan ruang bagi anggota yang menyalahgunakan wewenang. 

"Polda Sumut memastikan reformasi kepolisian terus berjalan dan setiap oknum yang melanggar akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku," ucapnya. 

Diketahui, Budianto Sitepu (42) dinyatakan meninggal dunia saat dirawat di RS Bhayangkara Medan pada Kamis 26 Desember 2024. Sebelum meninggal, Budianto sempat ditahan di ruang tahanan Polrestabes Medan sejak Selasa 24 Desember 2024. 

Selain Budianto, dua warga lainnya berinisial D dan G juga menjadi korban penganiayaan. Namun keduanya masih selamat.

Peristiwa bermula pada Selasa, 24 Desember 2024 malam. Saat itu Ipda ID bersama enam personel lainnya mendatangi sebuah warung tuak di Kecamatan Sunggal, Deliserdang. Warung tersebut diketahui berada tepat di depan rumah mertua Ipda ID.

Meski tidak ada laporan resmi, mereka menangkap Budianto bersama D dan G dengan dalih tertangkap tangan. Penganiayaan diduga terjadi saat proses penangkapan. Setelah ditangkap, korban dibawa ke Polrestabes Medan dan kembali mendapat perlakuan kasar.

Berdasarkan hasil autopsi, Budianto mengalami pendarahan pada batang otak, kepala serta luka-luka di pipi, rahang dan mata akibat kekerasan benda tumpul.

Pengakuan salah korban yang berhasil selamat D menyebut, awalnya mereka yang sedang mabuk di warung tuak lalu Ipda ID datang hingga terjadi adu mulut yang berujung kekerasan. Korban D bersama dua orang lainnya kemudian dimasukkan ke dalam mobil dan terus dipukuli. 

Setiba di Polrestabes Medan, Budianto sudah dalam kondisi babak belur akibat dianiaya petugas. Dua hari kemudian, dia dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri dan meninggal dunia. 

Editor: Donald Karouw

Jakarta -

West Ham United memecat Julen Lopetegui dari kursi pelatih setelah hanya enam bulan menjabat. Lopetegui tidak memenuhi ekspektasi West Ham.

Dilansir dari detikSport, pemecatan Lopetegui diumumkan West Ham pada Rabu (8/1/2025) malam WIB lewat situs resminya.

"West Ham United mengonfirmasi bahwa pelatih kepala Julen Lopetegui hari ini telah meninggalkan klub," demikian bunyi pernyataan West Ham di situs resminya.

"Paruh pertama musim 2024/2025 tidak sejalan dengan ambisi klub dan karena itu klub mengambil tindakan sesuai dengan tujuannya."

Lopetegui diangkat sebagai pelatih West Ham pada Juli lalu menyusul kepergian David Moyes. Tapi, Lopetegui gagal mengangkat performa West Ham.

The Hammers hanya menang enam kali dalam 20 pertandingan di Premier League. Kekalahan 1-4 dari Manchester City pada akhir pekan lalu jadi kekalahan kesembilan West Ham di liga musim ini.

Akibatnya, West Ham terpuruk di peringkat ke-14 klasemen Liga Inggris dengan 23 poin dari 20 laga. Mereka hanya berjarak tujuh poin dari zona degradasi.

Kabarnya West Ham sudah negosiasi dengan mantan manajer Chelsea dan Brighton & Hove Albion, Graham Potter, untuk menggantikan Lopetegui.

(dhm/dhm)

Semarang -

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan pendampingan dari salah satu saksi di kasus penembakan Aipda Robig yang menewaskan Gamma di Semarang. Saat ini LPSK tengah menelaah kemungkinan untuk memberikan pendampingan itu.

"Baru satu (pemohon), dari satu korban. Pendampingnya yang kemarin kontak LPSK," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas saat dihubungi, Rabu (8/1/2025).

Dia mengungkap LPSK sudah bertemu dengan para saksi pada saat awal kasus itu mengemuka. Hanya saja baru beberapa hari belakangan ada pendamping salah satu saksi yang mengontak LPSK.

Dia menduga para saksi dalam kasus tersebut masih ragu-ragu untuk meminta pendampingan kepada LPSK. Pihaknya sendiri juga tidak akan memaksakan untuk memberikan pendampingan.

"LPSK sendiri, pemberian perlindungannya berbasis pada kesukarelawanan. Kalau yang bersangkutan, saksi, dan korban tidak mau dilindungi, kan kita tidak bisa memaksa. Karena itu prinsip yang ada di UU Perlindungan Saksi dan Korban," jelasnya.

Meski sudah ada satu saksi yang mengajukan permohonan, pihaknya masih perlu untuk menelaah permohonan tersebut. Sebab, terdapat kriteria tertentu yang menjadi syarat untuk memperoleh pendampingan LPSK.

"Kami masih dalam proses penelaahan, setelah itu kita putuskan apakah permohonan ini diterima atau tidak? Kalau dalam konteks ini, permohonan yang diajukan masih berkaitan dengan proses pendampingan," lanjutnya.

"Menurut ketentuan kami itu 30 hari kerja. Bisa diperpanjang jika masih dibutuhkan penelaahan lebih lanjut. Tetapi kalau dibutuhkan secara lebih cepat, bisa kita percepat," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, seorang pelajar SMKN 4 Semarang, Gamma tewas ditembak oleh Aipda Robig. Selain itu ada 2 pelajar lain yang terluka akibat tembakan itu.

Awalnya, polisi menyebut Gamma merupakan pelaku tawuran yang hendak menyerang Aipda Robig menggunakan senjata tajam. Belakangan, informasi bahwa Gamma menyerang polisi dengan senjata tajam itu tidak ada bukti.

Aipda Robig akhirnya menjadi tersangka dalam kasus kematian Gamma. Dia juga sudah terkena sanksi pemecatan dari kepolisian, namun dia mengajukan banding.

(ahr/dil)