Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak TNI tidaklah tepat. Atnike menilai TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan civic education atau pendidikan kewarganegaraan terhadap siswa.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa," tutur Atnike saat ditemui wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Menurut Atnike, mengirim siswa nakal ke barak TNI sebagai bentuk penghukuman atas kenakalannya tidaklah tepat. Dia mengatakan mengirim siswa untuk dihukum ke barak TNI berada di luar proses hukum.

"Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," kata Atnike.

Atnike menjelaskan, pembelajaran di barak militer bisa dilakukan apabila itu menjadi bagian dari pendidikan karier. Misalnya, siswa dikenalkan mengenai tugas TNI, bukan untuk menjalani pendidikan militer.

"Kalau dalam arti, misalnya nih, pendidikan karier, ya, itu biasa. Anak sekolah diajak ke rumah sakit, diajak ke perkebunan, diajak ke restoran, atau apa. Tapi kalau sebagai pendidikan militer, itu mungkin tidak tepat, ya. Cuma, sebagai pendidikan karier untuk anak-anak siswa mengetahui apa tugas TNI, apa tugas Polisi, apa tugas Komnas HAM-itu boleh saja," ujar Atnike.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyampaikan keinginannya agar ada pendidikan karakter bagi siswa yang dianggap sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal. Pendidikan karakter ini akan melibatkan unsur TNI dan Polri.

"Yang sudah mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya, yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumah sudah tidak mau lagi, tidak mampu lagi untuk mendidik," kata Dedi usai menjadi pembina upacara Hari Pendidikan Nasional di Rindam III/Siliwangi, Kota Bandung, Jumat (2/5).

Dedi menyebut, siswa nakal yang dikirim ke barak TNI harus mendapat persetujuan dari orang tua. Menurutnya, kebijakan ini telah diterapkan di Kabupaten Purwakarta, di mana ada 39 siswa yang telah mengikuti pendidikan karakter di markas TNI.

"Purwakarta sudah memulai kemarin. Itu kan orang tuanya datang ke Dinas Pendidikan, kemudian ke Bupati, kemudian berkumpul di Kodim kemarin, langsung dimasukkan ke Barak Resimen 1 Sthira Yudha," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mensesneg Prasetyo Hadi memberikan pembekalan kepada ratusan siswa SMA Taruna Nusantara (SMA TN). Prasetyo mengungkap siswa yang hadir adalah pilihan terbaik dari ribuan calon di seluruh Indonesia.

Pembekalan itu dilakukan di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025). Mengawali pembekalannya, Prasetyo menekankan betapa besar harapan bangsa terhadap generasi muda, khususnya para pelajar Taruna Nusantara.

"Ketika kami menyeleksi adik-adik sekalian, harapan kami begitu tinggi. Kalian adalah pilihan dari ribuan anak-anak terbaik bangsa," kata Prasetyo dalam keterangan tertulisnya.

Para siswa tidak hanya dibekali kemampuan intelektual. Tetapi juga diharapkan memiliki mental yang kuat, semangat juang yang tinggi, serta kecintaan mendalam terhadap bangsa dan negara.

"Tugas kalian adalah meyakinkan diri sendiri. Setelah lulus dari sini, kalian harus belajar lebih keras lagi, lebih giat lagi. Waktu tiga tahun di SMA Taruna Nusantara terasa cepat berlalu, manfaatkan setiap detiknya," ujar Prasetyo

Prasetyo juga mengingatkan para siswa untuk tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, pembelajaran sejati justru dimulai saat mereka meninggalkan bangku sekolah, saat harus menghadapi berbagai tantangan nyata di tengah masyarakat.

"Kalian harus memiliki kemampuan intelektual, mental yang tangguh, semangat juang yang tinggi, dan yang terpenting, cinta tanah air serta kecintaan kepada bangsa dan negara," ungkapnya.

Di akhir pembekalannya, Prasetyo kembali menegaskan pentingnya kesadaran diri untuk terus belajar dan berkembang. Ia mengingatkan perjalanan tidak dimulai saat pendidikan, melainkan setelah lulus nanti.

"Yakinkan diri kalian, setelah lulus dari sini, bahwa perjalanan kalian baru saja dimulai. Terus belajar, terus berjuang untuk bangsa, bukan hanya untuk diri sendiri," tutupnya.

Selain Prasetyo, pembekalan juga diberikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Keduanya memberikan gambaran nyata mengenai dinamika kerja pemerintahan di lingkungan Istana Kepresidenan. Para siswa aktif berdialog, memperkaya pemahaman mereka tentang peran vital Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dalam mendukung jalannya pemerintahan.

Terdapat kepada 370 siswa dari angkatan 34 SMA Taruna Nusantara yang hadir. Para siswa juga berkesempatan berkeliling kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

KUPANG,iNewsTTU.id-Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur, Maliki melaunching Kelas Belajar pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang, Sabtu, ( 8/2/ 2025). kegiatan Kelas Belajar pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang ini mengambil tema : Meningkatkan Potensi Warga Binaan Pemasyarakatan ( WBP) untuk Masa Depan yang Lebih Baik.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur, Maliki
dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini karena merupakan satu terobosan baik untuk mencerdaskan WBP yang ada di Lapas Perempuan.

" Saya sangat apresiasi pada ibu
Kalapas dan jajaran karena punya konsep yang luar biasa untuk mencerdaskan anak- anaknya yang ada di Lapas ini, saya sambut baik gagasan ini karena penting dan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dimana pendidikan ini adalah hak asasi semua manusia, semua orang punya hak untuk mendapat pendidikan yang layak tanpa mengenal usia," urai Maliki.

Sementara itu Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang, Dewi Anggriani meminta para Warga Binaan Pemasyarakatan ( WBP) Perempuan agar mengikuti kegiatan ini dengan baik serta menyerap semua ilmu yang diberikan agar kelak menjadi bekal berharga saat kembali ke masyarakat.

" Ikuti semua materi pelajaran dengan baik, mari kita mensukseskan program ini sehingga bisa bermanfaat, serta jadi bekal ketika kembali ke tengah masyarakat," ujar Dewi.

Kegiatan ini juga diikuti oleh Ketua Paguyuban Ibu- ibu Pemasyarakatan ( PIPAS) Nusa Tenggara Timur dan jajaran, serta Ketua PIPAS Cabang se- Kota Kupang dan mengakomodir 40 warga binaan perempuan dengan kriteria hukuman maksimal 6 bulan dan usia maksimal 50 tahun dengan materi pembelajaran yakni Wawasan Kebangsaan, Bahasa Inggris dan Public Speaking dengan jangka waktu selama 6 bulan setiap hari Senin, Rabu dan Sabtu mulai pukul 08.00 -10.00 Wita.

Editor : Sefnat Besie

Menteri HAM Natalius Pigai dikritik anggota Komisi XIII DPR tak kelihatan kinerjanya di 100 hari pertama menjabat. Menteri Pigai menilai anggota DPR belum paham kerja-kerja Kementerian HAM.

Pigai dicecar saat rapat bersama Komisi XIII di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Anggota Komisi XIII DPR Siti Aisyah awalnya menyoroti banyaknya kasus pelanggaran HAM yang viral.

"Tetapi, setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini," kata Siti.

Anggota DPR Fraksi PDIP itu menilai yang terlihat hanya program amnesti narapidana, program yang berasal dari pemerintah. Selain itu, dia menanyakan banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang telah viral.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral," ungkapnya.

Dia kemudian meminta Pigai menganggap jabatan menteri sekadar pakaian. Siti berharap Pigai dapat seaktif dulu ketika masih di Komnas HAM.

"Jadi, Pak, saya ingin, ke depan, ayo, Pak, ketika Bapak jadi menteri, anggap sajalah itu cuma pakaian. Tapi kami ingin Pak Pigai yang dulu," sebutnya.

Dihubungi terpisah, Pigai mengatakan tidak mungkin Kementerian HAM turun langsung seperti Komnas HAM. Dia mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan mengurus kasus di peradilan.

"DPR ingin Kementerian HAM hadir di kasus-kasus di lapangan, seperti Komnas HAM atau LSM. Nggak mungkin kan, kewenangan kami tidak urus kasus di peradilan. Itu kewenangan Komnas HAM RI," kata Pigai ketika dihubungi.

Pigai mengatakan tugas Kementerian HAM adalah membuat regulasi dan kebijakan di bidang HAM. Kementerian HAM, lanjut Pigai, bagian dari eksekutif yang lebih berurusan seputar regulasi dan kebijakan.

"Nggak mungkin kami kerja seperti LSM atau Komnas HAM, yang turun langsung lapangan. DPR belum paham bahwa kami Kementerian HAM ini eksekutif karena perlu kebijaksanaan terkait kasus-kasus," tambahnya.

Pigai Sebut Belum Ada yang Dipenjara karena Hina Pejabat

Dalam rapat itu, Pigai juga menyampaikan pemerintahan saat ini menjunjung kebebasan sipil. Dia menyebut belum ada satu orang yang dipenjara karena menghina pejabat negara dalam 100 hari terakhir.

"Yang bisa kita sumbangkan bagi bangsa ini oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk negeri ini adalah dalam 100 hari ini belum ada satu orang yang dipenjarakan, ditahan, diproses hukum karena menghina pejabat negara," ujar Pigai.

Pigai mengatakan kebebasan berekspresi telah berjalan baik. Dinamika demokrasi yang berlangsung juga aman dan damai.

"Kita memberikan kebebasan penuh untuk menyampaikan pendapat pikiran dan perasaan," sebutnya.

Pigai menuturkan demokrasi negara dianggap mengalami perbaikan. Dia mengatakan negara tidak pernah melakukan intervensi terhadap pemilihan pimpinan partai hingga kepala daerah.

"Pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi dalam atau yang kita selesaikan dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan," jelasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri HAM Natalius Pigai dikritik anggota Komisi XIII DPR tak kelihatan kinerjanya di 100 hari pertama menjabat. Menteri Pigai menilai anggota DPR belum paham kerja-kerja Kementerian HAM.

Pigai dicecar saat rapat bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Anggota Komisi XIII DPR Siti Aisyah awalnya menyoroti banyaknya kasus pelanggaran HAM yang viral.

"Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini," kata Siti.

Anggota DPR Fraksi PDIP itu menilai yang terlihat hanya program amnesti narapidana, di mana program tersebut berasal dari pemerintah. Selain itu, dia menanyakan banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang telah viral.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral," ungkapnya.

Dia kemudian meminta Pigai tidak menganggap menteri sekadar pakaian. Siti berharap Pigai dapat seaktif dulu ketika masih di Komnas HAM.

"Jadi Pak, saya ingin ke depan ayo Pak ketika Bapak jadi menteri anggap sajalah itu cuma pakaian. Tapi kami ingin Pak Pigai yang dulu," sebutnya.

Dihubungi terpisah, Pigai mengatakan tidak mungkin Kementerian HAM turun langsung seperti Komnas HAM. Dia mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengurus kasus di peradilan.

"DPR ingin Kementerian HAM hadir di kasus-kasus di lapangan seperti Komnas HAM atau LSM. Nggak mungkin kan kewenangan kami tidak urus kasus di peradilan. Itu kewenangan Komnas HAM RI," kata Pigai ketika dihubungi.

Pigai mengatakan tugas Kementerian HAM adalah membuat regulasi dan kebijakan di bidang HAM. Kementerian HAM, lanjut Pigai, bagian dari eksekutif yang lebih berurusan seputar regulasi dan kebijakan.

"Nggak mungkin kami kerja seperti LSM atau Komnas HAM yang turun langsung lapangan. DPR belum paham bahwa kami Kementerian HAM ini eksekutif karena perlu kebijaksanaan terkait kasus-kasus," tambahnya.

Pigai Sebut Belum Ada yang Dipenjara karena Hina Pejabat

Dalam rapat itu, Pigai juga menyampaikan pemerintahan saat ini menjunjung kebebasan sipil. Dia menyebut belum ada 1 orang yang dipenjara karena menghina pejabat negara dalam 100 hari terakhir.

"Yang bisa kita sumbangan bagi bangsa ini oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk negeri ini adalah dalam 100 hari ini belum ada satu orang yang dipenjarakan, ditahan, diproses hukum karena menghina pejabat negara," ujar Pigai.

Pigai mengatakan kebebasan berekspresi telah berjalan baik. Dinamika demokrasi yang berlangsung juga aman dan damai.

"Kita memberikan kebebasan penuh untuk menyampaikan pendapat pikiran dan perasaan," sebutnya.

Pigai menuturkan demokrasi negara dianggap mengalami perbaikan. Dia mengatakan negara tidak pernah melakukan intervensi terhadap pemilihan pimpinan partai hingga kepala daerah.

"Pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi dalam atau yang kita selesaikan dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan," jelasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Polda Jawa Tengah menetapkan tiga tersangka terkait kasus kematian dokter ARL yang diduga bunuh diri terkait perundungan atau bullying di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi Universitas Diponegoro (Undip). Ketiga orang berinisial dokter TE, SM, dan dokter ZR ditetapkan tersangka pada Selasa (24/12/2024).

Dokter TE merupakan Kaprodi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip, sementara SM adalah staf administrasi Prodi Anestesiologi, lalu dokter ZR yakni senior korban di program pendidikan tersebut.

Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Beni Satria menyebut pihaknya tengah memberikan pendampingan kepada tiga tersangka terkait, sebagai langkah bantuan hukum.

"Hari ini Tim PB IDI sedang berusaha terus berkomunikasi dengan tersangka dan kuasa hukum Undip," beber Beni kepada detikcom, Jumat (27/12/2024).

Beni menyebut bantuan ini tidak lantas diartikan pengabaian hak korban, tetapi IDI mengedepankan asas praduga tak bersalah, hingga benar-benar terbukti sebagai keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

"Oleh karena itu, sikap IDI yang memberikan dukungan kepada seorang dokter yang menjadi tersangka tidak bisa langsung diartikan sebagai pembenaran atas dugaan tindakan yang dilakukannya, melainkan lebih kepada memastikan bahwa hak-hak hukum dokter tersebut terpenuhi selama proses peradilan berlangsung," terang Beni.

Tersangka maupun korban dijelaskan Beni, memiliki hak yang sama di mata hukum untuk mendapatkan pendampingan maupun perindungan. IDI, dalam kasus ini, menjadi organisasi profesi yang bertanggung jawab secara moral dan hukum demi memberikan dukungan kepada anggota mereka, termasuk tersangka, selama proses hukum berlangsung.

"IDI sebatas memastikan proses hukum berjalan adil dan tidak melanggar hak-hak anggota IDI. Proses hukum harus berjalan secara seimbang dan tidak memihak," tegas Beni.

"IDI mendukung tersangka dalam konteks memastikan hak-haknya terlindungi, bukan dalam kapasitas membela tindakan yang belum terbukti," pungkasnya.

Kemenkes Terima 401 Laporan Perundungan, 100 Kasus Sudah Ditangani

Kemenkes Terima 401 Laporan Perundungan, 100 Kasus Sudah Ditangani

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menemui Ivan Sugianto, tersangka perkara menyuruh siswa SMA di Surabaya menggonggong. Sahroni mengapresiasi gerak cepat Polrestabes Surabaya.

"Trimkasih kepada Kapolrestabes Surabaya yg telah menerima saya berkunjung sekaligus melihat pelaku. Apreciate pada kecepatan gerak langkah Polrestabes surabaya atas Viral nya seseorang yg berlaku sangat buruk di hadapan semua orang, mudah mudahan kasus ini menjadi pembelajaran kepada semua pihak bahwa jangan merasa hebat dan jumawa untuk melakukan se enak enaknya..," ujar Sahroni dalam postingannya di Instagram @ahmadsahroni88, Minggu (17/11/2024).

Dalam foto yang dibagikan, Sahroni terlihat berbincang empat mata dengan Ivan. Terlihat Ivan mengenakan baju tahanan oranye dengan tangan terborgol.

Sahroni lalu berbicara bahwa sebagai orang tua hendaknya lebih berhati-hati dalam bersikap. Dia berharap orang tua seharusnya lebih bijak dalam bertindak.

"Pesan kepada semua orang tua termasuk saya tanpa terkecuali bahwa Sikap sikap anak anak kita Wajib kita awasi dengan baik agar mereka tetep saling bersapa ramah dan tidak merasa hebat pd posisi org tua nya masing2," ujarnya.

"Sikap anak anak kita kadang pergaulan yg bisa melakukan hinaan atau bully kpd seseorang yg di lihat kelucuan yg menyebabkan banyak bully di semua sekolah. Sebagai orang tua pasti merasa iba dan kasian bilamana anaknya di lakukan tidak baik," tambahnya.

Ivan Sugianto ditangkap petugas gabungan sekitar pukul 16.00 WIB di Bandara Juanda. Ia digelandang ke Ruang Pelayanan Khusus Unit PPA Satreskrim. Kini ia sudah ditahan.

Anggota DPR Rachmat Gobel menjadi keynote speaker dalam peluncuran dan bedah buku 'Praksis Pancasila, Pengalaman Ideologi di Perusahaan Gobel'. Rachmat Gobel mengatakan sang penulis Nasihin Masha menyampaikan bagaimana Pancasila diterapkan dalam perusahaan.

Acara ini digelar di Aula FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (24/10/2024). Turut hadir sebagai pembicara, yakni Yudi Latif, penulis tetralogi buku tentang Pancasila, Airlangga Pribadi, penulis buku 'Merahnya Ajaran Bung Karno', dan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof Dr Ma'mun Murod Al-Barbasy

Ma'mun mengatakan bedah buku ini memberikan perspektif lain dalam menghadirkan Pancasila di perusahaan. Dia menyinggung soal upacara hingga membangun masjid di lingkungan perusahaan.

"Buku ini memberikan perspektif lain, Pak Gobel ini berhasil menghadirkan Pancasila di perusahaannya dengan praktis. Bagaimana mengajarkan pegawai itu untuk upacara, bagaimana membangun masjid di perusahaan yang sempat ditentang oleh mitra perusahaan dari Jepang. Dan itu berhasil dijelaskan dengan argumen Pancasilais," katanya.

Ma'mun menyebutkan buku ini ditulis untuk memotivasi para mahasiswa dengan mengisahkan pengalaman pribadi mengenai penerapan ideologi Pancasila dalam pembangunan perusahaan Gobel Foundation.

"Dan ini bisa menjadi pembelajaran para elit politik kita bagaimana cara mengelola negara berdasarkan Pancasila," katanya.

Sementara itu, Matsushita Gobel Foundation Dr (HC) Rachmat Gobel menyampaikan bahwa peluncuran buku tentang pengamalan ideologi yang diterapkan di perusahaannya bertujuan memberikan motivasi kepada masyarakat dalam mempertahankan NKRI.

Dia juga mencontohkan, di dalam perusahaan harus menguasai teknologi. Menurut dia, hal itu merupakan bagian dari mempertahankan ancaman-ancaman negara.

"Makanya kita harus kuasai, karyawan itu perlu membangun dedikasi dan integritas dalam menguasai teknologi," ucapnya.

Rachmad Gobel juga mengungkapkan, buku Praksis Pancasila ini dibuat sebagai memberikan pemahaman kepada anak-anak muda dalam menghadapi era globalisasi tanpa harus meninggalkan ideologi Pancasila.

"Kita tidak boleh lupa dengan nilai-nilai ini karena kalau sudah lupa dengan itu semua. Maka negara yang besar ini semakin lama akan semakin lemah," terang dia.

Adapun Yudi Latif menilai buku ini menarik sebagai teladan bagi semua pihak. Sebab, menurut dia, nilai Pancasila yang dijelaskan dalam buku tersebut langsung dipraktikkan oleh perusahaan Matsushita Gobel Foundation.

"Pertama, ini mengajarkan bahwa patriotisme tidak harus membawa senjata. Bisa juga dengan membangun teknologi, memperluas penempatan usaha, dan semua itu menjadi kapasitas belajar sumber daya manusia lebih maju," jelasnya.

Menurutnya, di era globalisasi ini generasi muda tumbuh dalam tradisi moderen secara pesat sehingga mereka perlu mendapat asupan yang bisa memberikan nilai-nilai Pancasilais.

"Artinya generasi sekarang bisa meniru hal yang sama, makanya menurut saya buku ini bisa menjadi alat pembelajaran Pancasila dengan cara baru, tidak dimulai dari butir harapan tetapi bisa dimulai dari keteladanan," ucapnya.

Lihat juga Video 'Pesan Puan ke Herindra Calon Kepala BIN: Jaga NKRI dan Netral':

[Gambas:Video 20detik]

Ideologi Pancasila adalah nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia yang berdasarkan pada lima sila. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Rahmanuddin Tomalili, Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia adalah pandangan hidup seluruh rakyat.

Contoh penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari meliputi berbagai bidang. Aspek tersebut misalnya membantu sesama warga, bergotong-royong, menghormati hak dan kewajiban orang lain dan diri sendiri, serta menjunjung tinggi nilai persatuan dalam bermasyarakat.

Mengapa Pancasila berperan sebagai ideologi negara dan bangsa? Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) karya Ani Sri Rahayu menjelaskan, Pancasila merupakan hasil pemikiran dan perenungan bangsa Indonesia. Pemikiran tersebut tentang cita-cita, masa depan, kehidupan, dan prinsip hidup.

Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah dasar berbagai norma dalam penyelenggaraan negara. Dikutip dari buku Apa Mengapa Bagaimana, Pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan karya Hamid Darmadi, dasar norma terdapat pada nilai-nilai atau ideologi Pancasila.

Patut diingat, ideologi negara adalah cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita.

Arti Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Pancasila secara historis sebetulnya adalah kristalisasi nilai yang sudah lama ada, hidup, dan berkembang di akar pribadi dan budaya bangsa Indonesia. Sedangkan ideologi secara umum adalah kumpulan gagasan yang menyeluruh dan sistematis menyangkut kehidupan manusia.

Dengan penjelasan ini semoga detikers tidak kesulitan memahami ideologi Pancasila. Selamat membaca ya.

Alasan BPIP Minta Anggaran Rp 100 M, Salah Satunya untuk Influencer

Alasan BPIP Minta Anggaran Rp 100 M, Salah Satunya untuk Influencer