Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan kepemimpinan yang terbuka terhadap masukan akan membuat pelayanan publik menjadi lebih maksimal.

“Dengan lebih banyak mendengar, saya yakin semua keputusan yang kita ambil akan memungkinkan kita bekerja lebih maksimal dalam rangka memberikan pelayanan,” kata Supratman dalam acara Halalbihalal Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Rabu (9/4), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, dia menilai momen halalbihalal tahun ini merupakan waktu yang tepat bagi para pimpinan untuk mendengar masukan dari jajaran di bawahnya.

Supratman pun menceritakan bahwa salah satu masukan yang telah diberikan oleh staf dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum saat memberikan testimoni, yakni berupa fleksibilitas untuk bekerja dari mana saja atau flexible working arrangement (FWA).

Ia menyebutkan saat ini Kemenkum mulai menerapkan metode FWA untuk bekerja dari rumah atau dari mana saja. Penerapan FWA pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum menunjukkan hasil positif dengan terselesaikannya puluhan ribu tunggakan pendaftaran merek.

“Hasilnya luar biasa, ada 58 ribu tunggakan pendaftaran merek yang bisa diselesaikan, kemudian ada 17 ribu-an merek yang bisa didaftarkan,” ucapnya.

Implementasi fleksibilitas kerja di Kemenkum, kata Supratman, dimungkinkan karena adanya transformasi digital yang menjadi fokus utama dirinya sejak pertama kali menjabat sebagai Menkum.

Dirinya tak menampik bahwa pembangunan transformasi digital memudahkan masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik dari mana saja.

Supratman menjelaskan bahwa kebanyakan kebijakan yang diambil merupakan hasil aspirasi dari jajaran pimpinan tinggi dan staf di Kemenkum. Dengan demikian, Kemenkum dapat membentuk tim yang solid untuk membentuk kementerian yang lebih transparan dan akuntabel.

“Selama masukan itu rasional, saya pasti tampung dan itu akan kami laksanakan," ungkap Menkum.

Dengan begitu, dia mengajak seluruh jajarannya untuk membangun bersama tim yang solid, sebagaimana tema halalbihalal tahun ini , yaitu menjaga solidaritas dan soliditas di antara jajaran Kemenkum, dengan pengabdian yang sama untuk membangun Kemenkum menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Adapun dalam acara Halalbihalal Kemenkum Tahun 2025, jajaran pimpinan Kemenkum mendengarkan masukan secara langsung dari tiga perwakilan pegawai Kemenkum.

Berbagai masukan yang diberikan, antara lain terkait bekerja dari rumah, penambahan rute mudik gratis, dan membangun relasi yang lebih baik antarjajaran Kemenkum.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman RI berkoordinasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) guna meningkatkan pelayanan publik di bidang HAM melalui pertemuan di Jakarta, Rabu (19/3).

Anggota Ombudsman Jemsly Hutabarat menyampaikan bahwa langkah koordinasi tersebut merupakan bagian dari tugas dan kewenangan Ombudsman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

"Kami menerima berbagai laporan terkait dugaan malaadministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Kementerian HAM," ujar Jemsly dalam pertemuan tersebut, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Melalui pertemuan tersebut, ia berharap dapat memperkuat koordinasi guna menemukan solusi yang komprehensif dan memastikan pelayanan publik lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.

Untuk selanjutnya, Jemsly juga mengharapkan adanya nota kesepakatan antara Ombudsman dan Kementerian HAM mengenai berbagai langkah strategis dalam penyelesaian laporan masyarakat.

Selain itu, kerja sama tersebut juga bertujuan memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang HAM sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari sistem pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam tugas dan fungsinya, Ombudsman memiliki kewajiban menindaklanjuti laporan masyarakat dalam ruang lingkup kewenangannya serta melakukan koordinasi dengan lembaga negara dan pemerintahan guna memastikan kualitas pelayanan publik yang baik serta berkeadilan.

Jemsly menegaskan bahwa Ombudsman memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya pelayanan publik agar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu, koordinasi dengan Kementerian HAM menjadi langkah penting dalam membangun mekanisme yang lebih efektif untuk menangani pengaduan masyarakat dan mencegah praktik malaadministrasi yang dapat merugikan hak-hak publik.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM Munafrizal Manan menyampaikan pentingnya sinergi antara Kementerian HAM dan Ombudsman dalam memastikan setiap layanan publik di bidang hak asasi manusia berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk itu, ia menyambut baik koordinasi tersebut sebagai upaya bersama memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat.

"Kementerian HAM berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik yang kami berikan, sekaligus memastikan setiap laporan masyarakat kami tindaklanjuti secara transparan dan akuntabel," ujar Munafrizal dalam kesempatan sama.

Dalam pertemuan itu, Jemsly didampingi Keasistenan Utama I Ombudsman, sementara Munafrizal didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian HAM Novita Limaris beserta jajaran pejabat Kementerian HAM lainnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kupang -

Wali Kota Kupang Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis menegaskan dalam 100 hari kerja pertama, mereka akan fokus pada penanganan sampah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Christian, permasalahan sampah di Kota Kupang semakin mendesak dan perlu segera ditangani.

"Dalam 100 hari pertama, kami akan fokus pada penanganan sampah. Kami tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam waktu singkat, namun kami akan memastikan bahwa sampah yang terlihat di jalanan, terutama di jalan protokol, dapat segera diatasi," jelasnya.

Selain penanganan sampah, Christian juga menekankan pentingnya perubahan pola pemerintahan, di mana pemerintah harus berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Reformasi Birokrasi dan Pemberdayaan UMKM

Christian berkomitmen meningkatkan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik dengan menghapus prosedur yang berbelit serta mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berpikir jangka panjang dan bekerja secara inovatif.

"Jika kita ingin bergerak cepat, kita bisa melakukannya sendirian, tetapi jika kita ingin bergerak jauh, kita harus melakukannya bersama-sama," katanya.

Selain reformasi birokrasi, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi fokus utama.

"Kami tidak akan terburu-buru melaksanakan banyak hal sekaligus, tetapi fokus pada tiga hal utama: penanganan sampah, pemberdayaan UMKM, dan reformasi birokrasi," ujarnya.

Christian menyebutkan bahwa program pemberdayaan UMKM ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo mengenai kebersihan kota.

Kolaborasi dan Sinergi Pemerintahan

Christian juga berbagi pengalaman selama mengikuti kegiatan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, di mana ia berdiskusi dengan kepala daerah lain terkait program pemerintahan.

"Kami mendapatkan banyak informasi dan ide dari berbagai kepala daerah yang akan mempercepat kolaborasi untuk mewujudkan program-program Presiden. Terciptanya ikatan emosional yang kuat antar daerah akan mempercepat pencapaian tujuan bersama," pungkasnya.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang solid, Christian mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Kupang untuk bekerja dalam satu tarikan napas dan berkolaborasi demi kemajuan kota.

"Kami berharap semua OPD terkait dapat bekerja dalam satu komando. Kita harus bergerak cepat dan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi Kota Kupang," tutupnya.

Dalam pertemuan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan keluarga, Christian menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Kupang, baik yang memilih maupun yang tidak memilihnya dalam Pilkada.

"Kontestasi sudah selesai, sekarang kita semua menjadi satu warga Kota Kupang," tegasnya.

Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mengungkapkan rasa syukur dapat hadir di Kota Kupang setelah pelantikan di Jakarta dan retret di Magelang. Ia berharap program kerja yang dijalankan bersama Christian dapat membawa dampak positif bagi masyarakat.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah menyambut kami dengan penuh kehangatan. Semoga hari ini menjadi momen yang produktif dan penuh berkah bagi kita semua," ujarnya.

Serena juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Salah satu rencana yang akan dilakukan adalah pembangunan warehouse pengolahan sampah di setiap kecamatan.

"Kami ingin mengurangi sampah yang dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir dan hanya mengirimkan residu yang tidak dapat diolah," lanjutnya.

Sebagai langkah awal setelah serah terima jabatan (sertijab), Christian menyatakan bahwa apel perdana akan digelar pada hari Senin sebagai simbol kesiapan untuk mulai bekerja dan bergerak maju.

(dpw/dpw)

PANGKALAN BRANDAN, iNewsLhokseumawe.id - Pangkalan Brandan - Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan menggelar upacara penandatanganan  Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kamis (23/01/2025).

Upacara yang dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Pangkalan Brandan, Erwin Siregar ini bertujuan untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran Rutan Pangkalan Brandan dalam mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi dan birokrasi yang lebih bersih, transparan serta melayani dengan lebih baik.

Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama merupakan langkah konkret dalam meningkatkan komitmen terhadap nilai-nilai integritas, profesionalisme dan transparansi di lingkungan Rutan.

Kepala Rutan Pangkalan Brandan, Erwin Siregar dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah langkah awal dalam mewujudkan Zona Integritas yang bersih dan melayani. Sehingga nantinya, dapat menyukseskan Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Kegiatan ini sebagai momentum awal mengedepankan integritas dalam pelaksanaan tugas. Selain itu juga saya berharap seluruh jajaran dapat membantu saya untuk menyukseskan Program Akselerasi Menteri Imipas yang juga merupakan turunan dari Asta Cita bapak Presiden." ujar Erwin.

Kegiatan penandatanganan ini merupakan wujud komitmen Rutan Pangkalan Brandan untuk selalu mendukung langkah-langkah reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih baik, manusiawi dan produktif.

Turut hadir dalam menyaksikan kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama: Kepala BNNK Langkat, Ketua PN Stabat, Kapolsek Pangkalan Brandan, Kacabjari Pangkalan Brandan dan perwakilan Koramil 13 Brandan.***

 

Editor : Armia Jamil

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) sedang menyiapkan unit layanan paspor (ULP) di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemen Imipas Asep Kurnia saat membuka acara Pelayanan Paspor Simpatik Hari Bhakti Imigrasi Ke-75 di Pendopo Kabupaten Garut.

"Saat ini saya bersama Pj. Bupati Garut Barnas Adjidin sedang survei lokasinya. Dalam waktu dekat kami akan buka ULP Garut di tempat yang strategis dan mudah diakses masyarakat," kata Asep dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Asep mengungkapkan bahwa pembangunan ULP di daerah ini karena warga setempat harus menempuh jarak yang lumayan jauh ke Tasikmalaya untuk mengurus pembuatan paspor.

"Secara paralel, sambil menyiapkan ULP Garut, kami juga membuka pelayanan paspor di Mal Pelayanan Publik (MPP) Garut. Pelayanan setiap Senin dan Kamis. Hal ini tentunya sebagai upaya kami memudahkan dan mendekatkan akses pelayanan paspor bagi warga Garut," ujarnya.

Ia optimistis ULP Garut siap dibuka untuk melayani pemohon paspor dalam waktu dekat karena Pemerintah Kabupaten Garut diketahui telah menyiapkan beberapa opsi lokasi, seperti Kantor Korpri.

Sementara itu, Barnas Adjidin menyambut baik rencana pembukaan ULP Garut. Bahkan, pihaknya segera menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan paspor bagi warganya.

"Setelah kunjungan Pak Sekjen hari ini, pekan depan akan langsung kami tindak lanjuti dari sisi penganggaran dan penyiapan lokasi pelayanan, serta penginapan bagi petugas imigrasi," kata Barnas.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan transformasi digital memberi warna baru untuk Kementerian Hukum (Kemenkum), baik kebutuhan internal maupun eksternal.

Dia menuturkan transformasi digital merupakan keharusan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan melayani masyarakat dengan lebih efektif.

"Transformasi digital dalam pelayanan publik di Kemenkum adalah sebuah hal yang sangat penting dilakukan," kata Supratman saat memimpin Rapat Koordinasi Awal Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (14/1), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Pada kebutuhan internal, kata dia, dilakukan untuk manajemen talenta yang transparan dan akuntabel, sedangkan untuk kebutuhan eksternal dilakukan untuk pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Maka dari itu untuk kepentingan lembaga, dirinya menegaskan tak ada pilihan lain selain melakukan transformasi digital.

Lebih jauh, Supratman menyampaikan program transformasi digital di Kemenkum akan sangat berhubungan dengan penguasaan teknologi informasi pegawai, utamanya dalam rangka membangun platform superapps yang terhubung dengan program manajemen talenta yang Kemenkum lakukan.

Sementara terkait keamanan data, Menkum juga menekankan pentingnya mempelajari potensi risiko kebocoran data, yang menjadi ancaman serius dalam program transformasi digital.

Oleh karenanya, ia berharap pengamanan data transformasi digital bisa menjadi perhatian bersama jajaran Kemenkum, khususnya Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Transformasi Digital, Penasihat Menteri, serta Direktur Teknologi Informasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum.

Sebelumnya, Kemenkum menargetkan seluruh layanan masyarakat di bawah kementerian tersebut bisa diselenggarakan berbasis digital paling lambat pada tahun 2026.

Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan hal tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah proses pemerintahan yang terbuka bagi semua masyarakat.

"Saya percayakan Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen) untuk memimpin transformasi digital bersama dengan Badan Strategi Kebijakan (BSK)," ucap Supratman dalam acara Pencanangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Launching Transformasi Digital Kemenkum di Jakarta, Selasa (7/1).

Adapun Kemenkum baru saja meluncurkan transformasi digital berupa situs resmi Kemenkum sebagai portal semua layanan hukum berbasis digital untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang diinginkan.

Supratman berharap transformasi digital yang baru saja diluncurkan menjadi langkah awal Kemenkum dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan transformasi digital memberi warna baru untuk Kementerian Hukum (Kemenkum), baik kebutuhan internal maupun eksternal.

Dia menuturkan transformasi digital merupakan keharusan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan melayani masyarakat dengan lebih efektif.

"Transformasi digital dalam pelayanan publik di Kemenkum adalah sebuah hal yang sangat penting dilakukan," kata Supratman saat memimpin Rapat Koordinasi Awal Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (14/1), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Pada kebutuhan internal, kata dia, dilakukan untuk manajemen talenta yang transparan dan akuntabel, sedangkan untuk kebutuhan eksternal dilakukan untuk pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Maka dari itu untuk kepentingan lembaga, dirinya menegaskan tak ada pilihan lain selain melakukan transformasi digital.

Lebih jauh, Supratman menyampaikan program transformasi digital di Kemenkum akan sangat berhubungan dengan penguasaan teknologi informasi pegawai, utamanya dalam rangka membangun platform superapps yang terhubung dengan program manajemen talenta yang Kemenkum lakukan.

Sementara terkait keamanan data, Menkum juga menekankan pentingnya mempelajari potensi risiko kebocoran data, yang menjadi ancaman serius dalam program transformasi digital.

Oleh karenanya, ia berharap pengamanan data transformasi digital bisa menjadi perhatian bersama jajaran Kemenkum, khususnya Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Transformasi Digital, Penasihat Menteri, serta Direktur Teknologi Informasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum.

Sebelumnya, Kemenkum menargetkan seluruh layanan masyarakat di bawah kementerian tersebut bisa diselenggarakan berbasis digital paling lambat pada tahun 2026.

Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan hal tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah proses pemerintahan yang terbuka bagi semua masyarakat.

"Saya percayakan Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen) untuk memimpin transformasi digital bersama dengan Badan Strategi Kebijakan (BSK)," ucap Supratman dalam acara Pencanangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Launching Transformasi Digital Kemenkum di Jakarta, Selasa (7/1).

Adapun Kemenkum baru saja meluncurkan transformasi digital berupa situs resmi Kemenkum sebagai portal semua layanan hukum berbasis digital untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang diinginkan.

Supratman berharap transformasi digital yang baru saja diluncurkan menjadi langkah awal Kemenkum dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Kementerian Hukum ( Kemenkum ) mencanangkan komitmen bersama zona wilayah bebas korupsi (WBK) dan integritas. Kemenkum juga mencanangkan transformasi digital dalam melayani masyarakat.

Pencanangan itu dilakukan oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas bersama jajaran eselon I dan sejumlah Kakanwil Kemenkum di Graha Pengayoman, Kemenkum, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

Supratman menjelaskan, pencanangan zona integritas dan WBK itu merupakan komitmen Kemenkum untuk menciptakan sebuah tata kelola pemerintah yang lebih baik dan lebih bersih.

"Pencanangan zona integritas, wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini adalah komitmen bagi Kementerian Hukum untuk menciptakan sebuah tata kelola pemerintah yang lebih baik, lebih bersih," kata Suprtaman usai acara.

Selain itu, Supratman menilai transformasi digital sangat penting dalam rangka memberi layanan ke masyarakat. Ia pun berharap, seluruh layanan di Kemenkum bisa terlayani dengan digital.

"Nanti Insya Allah paling lambat ya, paling lambat kami berusaha di tahun 2025 itu bisa terjadi. Tapi karena mungkin soal keterbatasan soal anggaran, karena itu paling lambat di tahun 2026 seluruh layanan, cita-cita di Kementerian Hukum, seluruh layanan itu bisa diakses lewat digitalisasi," terang Supratman.

Kendati demikian, Supratman menyampaikan, pihaknya akan memberi kemudahan dan kecepatan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pelayanan di bidang hukum.

"Nah karena itu mohon dukungan kepada teman-teman semua, bahwa pencanangan hari ini adalah bukti nyata keseriusan Kemenkum dalam rangka memberikan sebuah layanan kepada masyarakat yang terbaik, cepat, mudah diakses, dan keamanan yang terjamin," tutur Supratman.

"Karena itu sekali lagi, kalau kemudian pencanangan transformasi digital ini betul-betul bisa kita wujudkan di tahun-tahun yang akan datang, maka tentu pencanangan dari daerah ataupun wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme itu otomatis dia akan seiring sejalan dengan pencanangan digitalisasi," tandasnya.

LAMPUNG UTARA - Kantor Imigrasi Kotabumi, Lampung Utara, Lampung menyebut pencapaian kinerja di tahun 2024 melampaui target. Terutama dalam bidang pelayanan publik berupa penerbitan paspor.

?Kami yakin dengan kerja keras dan dedikasi seluruh pegawai, kami dapat mewujudkan harapan ini demi kemajuan layanan keimigrasian untuk masyarakat Provinsi Lampung pada umumnya, dan Kabupaten Lampung Utara khususnya,? ujar Kepala Imigrasi Kotabumi, R.A. Tyas Kristyaningrum dalam refleksi akhir tahun yang digelar Kantor Imigrasi Kotabumi, Selasa (31/12/2024).

Tyas Kristyaningrum memaparkan, pada sektor pelayanan publik, Imigrasi Kotabumi berhasil melayani lebih dari 14.000 penerbitan paspor, jauh melampaui target 12.000 layanan. Selain itu, penerbitan dokumen izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) juga tercatat lebih dari 170 dokumen, melebihi target 120 permohonan.

Di bidang penindakan keimigrasian, Kantor Imigrasi Kotabumi telah melaksanakan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi Kembali kenegaranya kepada 5 WNA yang melanggar hukum keimigrasian.



Tidak hanya itu, Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) juga berhasil melakukan kegiatan sebanyak 7 kali, 7 Operasi Gabungan, 29 Operasi Intelijen Keimigrasian, dan 28 Operasi Pengawasan Keimigrasian.

?Itu menunjukkan komitmen Imigrasi Kotabumi dalam menjaga integritas wilayah hukum Indonesia,? katanya.

Untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi, Imigrasi Kotabumi juga aktif melaksanakan sosialisasi terkait pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Orang (TPPM) serta Program Desa Binaan Imigrasi, dengan total 4 kegiatan sosialisasi sepanjang 2024.

Pada seksi tata usaha dan rumah tangga, kata Tyas Kristyaningrum, Kantor Imigrasi Kotabumi telah melakukan berbagai perbaikan infrastruktur antara lain peresmian 4 rumah dinas dan 1 musala oleh Direktur Jenderal Imgirasi Silmy Karim pada Agustus 2024.

Selain itu penyelesaian sertifikasi tanah hibah dari Pemerintah Daerah Lampung Utara seluas 3.000 meter persegi dan sertifikasi transfer masuk BMN berupa tanah dan bangunan seluas 1.250 meter persegi di wilayah Kabupaten Pesisir Barat dari Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

?Juga mendapatkan penambahan ABT dari Ditjen Imigrasi berupa 1 unit kendaraan fungsional operasional tertutup dan 1 unit kendaran penjemputan pegawai,? ucapnya.

Begitu juga dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8,536,663,000 dan hingga 27 Desember 2024 realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp8,148,316,483 atau sebesar 95,45%.

Adapun pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai 30 Desember 2024 sebesar Rp6.424.910.806 dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.092.628.784. Bahkan pencapaian tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu sebesar Rp6.051.149.965.

?Kantor Imigrasi Kotabumi pada 2024 juga memperoleh penghargaan berupa penghargaan sebagai peringkat kedua dalam kategori implementasi Digipay Mitra Kerja KPPN Kotabumi untuk Semester I Tahun Anggaran 2024, dan Penghargaan Predikat Ramah HAM oleh Kementerian HAM, dan penghargaan atas kinerja dalam sertifikasi BMN dan menerima sertifikasi aset BMN di pesisir barat dari Kepala KPKNL dan Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu,? paparnya.

Tyas Kristyaningrum menargetkan di 2025, Imigrasi Kotabumi meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dengan fokus pada penguatan integritas dan transparansi dalam pelayanan.

?Kami berkomitmen terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan mengusung jargon "Iko Siger" yang berarti Imigrasi Kotabumi Sinergi, Inovatif, Gesit, Edukatif, Ramah,? tandasnya.

Tyas Kristyaningrum mengaku, telah menyiapkan berbagai inovasi baru untuk mempermudah akses layanan keimigrasian di wilayah kerja Imigrasi Kotabumi, antara lain Iko Landis yakni, Layanan Imigrasi untuk Lansia dan Disabilitas. Kemudian, Iko Sigap yakni, Sistem Antrean Prioritas untuk Golongan Utama.

Selain itu, inovasi Tabi?pun yakni, ambil paspor tanpa turun dari kendaraan, Payan Mas berupa pelayanan masyarakat sore hingga senja, dan Iko Pos yakni, layanan pengiriman dokumen keimigrasian via kantor pos serta Iko Progress yakni cek status permohonan paspor secara online.

Ada juga inovasi Iko Was yakni, pengawasan orang asing di penginapan dan fasilitas umum, lalu Iko Siaga yakni, ImigrasiKotabumi siap layani pengaduan anda, Iko Agenda meliputi layanan disposisi pimpinan dan reminder melalui WhatsApp; dan terakhir Iko Tapis yakni, imigrasi Kotabumi tetap melayani tanpa istirahat siang.

BOGOR, iNewsBogor.id – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor mencatatkan pencapaian yang luar biasa sepanjang tahun 2024. Hingga 18 Desember 2024, instansi tersebut telah menerbitkan sebanyak 101.090 paspor, angka yang menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 82,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Ruhiyat M Tolib, mengungkapkan bahwa prestasi ini tidak lepas dari kerja keras dan kolaborasi yang solid dari seluruh pihak yang terlibat.

“Keberhasilan ini dapat tercapai atas kerja keras dari berbagai pihak serta dedikasi yang diberikan untuk melayani masyarakat dengan baik,” ujar Tolib dalam keterangan resminya pada Senin (23/12/2024).

Lebih lanjut, Ruhiyat mengungkapkan bahwa keberhasilan ini juga menjadi momentum untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Tahun 2024 menjadi tahun bagi Kantor Imigrasi untuk melakukan refleksi, mengevaluasi strategi yang ada, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia,” jelasnya.

Imigrasi Bogor, dengan semangat untuk terus meningkatkan kualitas layanan, telah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam proses administrasi keimigrasian yang lebih cepat, efisien, dan ramah.

Selain keberhasilan dalam penerbitan paspor, Kantor Imigrasi Bogor juga mencatatkan berbagai prestasi membanggakan sepanjang tahun 2024. Beberapa penghargaan bergengsi yang diraih antara lain:

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) Terbanyak Tingkat Nasional
Kantor Imigrasi Bogor berhasil mencatatkan 216 TAK, menjadikannya sebagai yang terbanyak di tingkat nasional.

TAK Terbanyak Se-Jawa Barat
Kantor Imigrasi Bogor juga menjadi yang terbaik di Provinsi Jawa Barat dalam hal jumlah TAK yang diterbitkan.

Anugerah Humas Imigrasi Indonesia
Pada ajang Anugerah Humas Imigrasi Indonesia, Imigrasi Bogor meraih peringkat kedua dalam kategori Pengelola Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat.

Penghargaan Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor mendapatkan penghargaan sebagai Unit Pelayanan Publik (UPP) terbaik dalam pembinaan pelayanan publik yang ramah terhadap kelompok rentan.

Penghargaan Kolaborasi Penyelesaian Dokumen Keimigrasian Jemaah Haji
Imigrasi Bogor juga diakui atas kolaborasinya dalam penyelesaian dokumen keimigrasian jemaah haji selama penyelenggaraan haji.

Dengan berbagai prestasi dan penghargaan yang diraih, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor semakin menunjukkan komitmennya untuk terus memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Tahun 2024 menjadi bukti nyata bahwa instansi ini berupaya keras untuk meningkatkan kualitas layanan keimigrasian, baik di tingkat administrasi paspor maupun dalam bidang pelayanan lainnya.

Imigrasi Bogor berharap, prestasi yang telah diraih ini akan menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan memenuhi harapan masyarakat, sekaligus mendukung berbagai program pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan.

Editor : Ifan Jafar Siddik

Medan -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Medan. Hal ini ia lakukan saat kunker di Medan.

Agenda utama kunjungan ini adalah memantau langsung pelaksanaan prosedur pemeriksaan imigrasi di Bandara Kualanamu, Selasa (17/12/2024) sebagai salah satu titik strategis dalam pengawasan arus keluar masuknya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

Agus juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, di antaranya melalui peningkatan efisiensi dan keamanan dalam proses pemeriksaan dokumen perjalanan.

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memegang peranan yang sangat penting, mengingat posisinya sebagai salah satu pintu gerbang internasional di Sumatera Utara. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, dan aman," ungkap Agus.

Agus juga memberikan arahan terkait penerapan teknologi digital dalam layanan imigrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

"Diharapkan dapat memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat, serta meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hukum," ujarnya.

Selain itu, Agus juga melakukan inspeksi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, termasuk ruang pelayanan paspor, ruang pemeriksaan imigrasi, dan area lainnya yang berhubungan langsung dengan layanan Keimigrasian.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran petugas imigrasi di TPI Medan yang telah bekerja keras dan profesional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami berharap agar semangat kerja ini terus ditingkatkan, dan kami akan terus mendukung upaya-upaya perbaikan di setiap unit pelayanan," ucapnya.

Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan imigrasi, terutama di titik-titik pemeriksaan utama, serta memperkuat koordinasi antara instansi terkait dalam pengawasan keimigrasian dan keamanan nasional.

Dalam kunjungannya ini, Menteri Agus Andrianto didampingi oleh pejabat tinggi Pratama, dan disambut oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Wahyu Hidayat dan seluruh jajaran.

(nkm/nkm)

Medan -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Medan. Hal ini ia lakukan saat kunker di Medan.

Agenda utama kunjungan ini adalah memantau langsung pelaksanaan prosedur pemeriksaan imigrasi di Bandara Kualanamu, Selasa (17/12/2024) sebagai salah satu titik strategis dalam pengawasan arus keluar masuknya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

Agus juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, di antaranya melalui peningkatan efisiensi dan keamanan dalam proses pemeriksaan dokumen perjalanan.

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memegang peranan yang sangat penting, mengingat posisinya sebagai salah satu pintu gerbang internasional di Sumatera Utara. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, dan aman," ungkap Agus.

Agus juga memberikan arahan terkait penerapan teknologi digital dalam layanan imigrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

"Diharapkan dapat memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat, serta meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hukum," ujarnya.

Selain itu, Agus juga melakukan inspeksi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, termasuk ruang pelayanan paspor, ruang pemeriksaan imigrasi, dan area lainnya yang berhubungan langsung dengan layanan Keimigrasian.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran petugas imigrasi di TPI Medan yang telah bekerja keras dan profesional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami berharap agar semangat kerja ini terus ditingkatkan, dan kami akan terus mendukung upaya-upaya perbaikan di setiap unit pelayanan," ucapnya.

Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan imigrasi, terutama di titik-titik pemeriksaan utama, serta memperkuat koordinasi antara instansi terkait dalam pengawasan keimigrasian dan keamanan nasional.

Dalam kunjungannya ini, Menteri Agus Andrianto didampingi oleh pejabat tinggi Pratama, dan disambut oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Wahyu Hidayat dan seluruh jajaran.

(nkm/nkm)