Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan ratusan warga negara asing (WNA) yang bermasalah di Bali dan Maluku Utara.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam mengatakan pengamanan dilakukan dalam Operasi Gabungan Wira Waspada untuk memberantas penyalahgunaan izin tinggal WNA di sektor pariwisata dan pertambangan.

"Tim gabungan menjaring para WNA dengan penjamin perusahaan yang menjadi target operasi karena telah dicabut Nomor Induk Berusaha (NIB)-nya oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 1 November 2024," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (22/2).

Pada Operasi Wira Waspada Januari 2025, Ditjen Imigrasi memeriksa 267 perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) yang telah dicabut NIB-nya.

Dari jumlah tersebut, diketahui sebanyak 74 PMA di Bali masih aktif sebagai penjamin 126 orang WNA.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendalaman terhadap para WNA, Ditjen Imigrasi melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan kepada 15 WNA, sedangkan 111 orang lainnya akan dilakukan tindakan yang serupa.

Sementara itu, pada tahap kedua, tim berhasil mengamankan 186 orang WNA yang disponsori oleh 86 PMA bermasalah. Saat ini para WNA tersebut masih menjalani tahap pemeriksaan lanjutan.

Selain itu, pengawasan keimigrasian dalam periode yang sama juga dilakukan terhadap 208 orang WNA yang disponsori oleh 43 perusahaan yang diduga fiktif.

Saat ini, 48 orang di antaranya telah dideportasi. Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyampaikan, WNA telah dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi.

Mayoritas WNA berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia, Pakistan, India dan Australia dengan bidang usaha perdagangan dan konsultan.

Sampai saat ini, pemeriksaan terhadap WNA yang disponsori oleh perusahaan bermasalah masih dilakukan.

"Alasan pencabutan NIB dari 267 perusahaan adalah karena mereka tidak dapat memenuhi komitmen nilai investasi sebesar Rp10 miliar ke atas, sehingga potensi uang yang masuk di Indonesia melalui investasi tersebut tidak sesuai dengan faktanya," tutur Godam.

Saat ini, Operasi Wira Waspada pada sektor pertambangan yang mempekerjakan WNA di Wilayah Maluku Utara juga tengah berlangsung.

Dalam operasi tersebut, Imigrasi memeriksa sejumlah 4.656 orang Warga Negara RRT dari 74 perusahaan. Hasilnya, terdapat 41 WNA dari lima perusahaan yang disinyalir melakukan pelanggaran keimigrasian.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menggelar operasi gabungan Wira Waspada di Bali dan Maluku Utara. Operasi digelar untuk memberantas penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan warga negara asing (WNA).

Operasi Wira Waspada tahap pertama telah dilaksanakan pada 14-17 Januari 2025, sedangkan tahap kedua dilaksanakan pada 17-21 Februari 2025. Dalam operasi tersebut, seluruh jajaran Kantor Imigrasi di wilayah Bali dan Maluku Utara serta stakeholder terkait terjun langsung ke lapangan.

Di wilayah Bali, Imigrasi bersama dengan Kepolisian dan BKPM mengamankan titik-titik keramaian dengan volume WNA yang tinggi. Tim gabungan menjaring para WNA dengan penjamin perusahaan yang menjadi target operasi karena telah dicabut Nomor Induk Berusaha (NIB)-nya oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 1 November 2024.

Ditjen Imigrasi memeriksa 267 perusahaan penanam modal asing (PMA) yang telah dicabut NIB-nya pada operasi Wira Waspada Januari lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 74 PMA di Bali masih aktif sebagai penjamin 126 orang WNA.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendalaman terhadap para WNA, Ditjen Imigrasi telah melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan kepada 15 WNA, sedangkan kepada 111 orang lainnya akan dilakukan tindakan yang serupa.

Sementara itu, pada tahap kedua, tim berhasil menangkap 186 orang WNA yang disponsori oleh 86 PMA bermasalah. Saat ini para WNA tersebut masih menjalani tahap pemeriksaan lanjutan.

Selain itu, pengawasan keimigrasian dalam periode yang sama dilakukan terhadap 208 orang WNA yang disponsori oleh 43 perusahaan yang diduga fiktif. Saat ini, 48 orang di antaranya telah dideportasi.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyampaikan bahwa WNA telah dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi. Mayoritas mereka berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia, Pakistan, India, dan Australia dengan bidang usaha perdagangan dan konsultan. Sampai saat ini, pemeriksaan terhadap WNA yang disponsori oleh perusahaan bermasalah masih dilakukan.

"Alasan pencabutan NIB dari 267 perusahaan adalah karena mereka tidak dapat memenuhi komitmen nilai investasi sebesar Rp 10 miliar ke atas sehingga potensi uang yang masuk di Indonesia melalui investasi tersebut tidak sesuai dengan faktanya," jelas Godam melalui keterangan tertulis, Jumat (21/2/2025).

Operasi Wira Waspada pada sektor pertambangan yang mempekerjakan WNA di Wilayah Maluku Utara juga tengah berlangsung. Dalam operasi tersebut, Imigrasi memeriksa 4.656 orang Warga Negara RRT dari 74 perusahaan. Hasilnya, terdapat 41 WNA dari lima perusahaan yang disinyalir melakukan pelanggaran keimigrasian.

"Untuk memastikan setiap WNA mematuhi aturan keimigrasian yang berlaku, Operasi Wira Waspada akan dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, terutama yang memiliki aktivitas WNA yang tinggi," ujarnya.

Wira Waspada merupakan semangat baru yang diangkat Ditjen Imigrasi dalam menegakkan hukum keimigrasian. Istilah tersebut berasal dari kata Wira (वीर) dan Waspada (वद) dalam bahasa Sansekerta. Adapun maknanya adalah 'berani, kuat, atau berjiwa nasionalis dan selalu siap bela negara namun juga tetap siaga, berhati-hati dan waspada serta mengutamakan keselamatan dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas'.

"Imigrasi berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan kontribusi positif. Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar aturan dan mengancam ketertiban," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andriato.

Simak juga Video: 3 WNA Asal Jepang dan China Dideportasi karena Salah Gunakan Visa

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi terus mengawasi setiap warga negara asing yang mencoba masuk wilayah Indonesia dengan cara melanggar prosedur.

Agus melalui keterangannya diterima di Jakarta, Senin, menyampaikan penegasan tersebut merespons kasus tiga warga negara asing (WNA) asal Pakistan yang mencoba masuk lewat Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan paspor Prancis yang diduga palsu.

"Untuk mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional, seperti terorisme, kejahatan transnasional, atau imigrasi ilegal, WNA yang datang dengan maksud tidak baik dan cara yang nonprosedural akan menjadi sasaran utama pengawasan Imigrasi," kata Agus.

Agus menjelaskan bahwa Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap WNA, baik sebelum kedatangan maupun selama berada di Indonesia. Aspek pengawasan keimigrasian tetap menjadi prioritas untuk mengiringi perkembangan teknologi autogate.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta Arief Munandar saat konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Senin, juga menyampaikan komitmen Imigrasi untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia.

"Ditjen Imigrasi akan terus meningkatkan diri, kompetensi, profesionalitas, dan menjaga integritas dalam penegakan hukum keimigrasian guna menjaga kedaulatan, keamanan, serta ketertiban negara kita," kata Arief.

Tiga orang WNA Pakistan berinisial SZR, TS, dan MZ terbang dari Lahore, Pakistan, menuju Bangkok, Thailand, dan melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Mereka tiba di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (12/2).

SZR, TS, dan MZ hendak transit di Indonesia dengan tujuan utama ke Eropa, tetapi niat itu tidak kesampaian. Mereka tidak berhasil masuk ke Indonesia karena paspor Prancis yang digunakan saat melewati mesin autogate tidak terdeteksi.

Setelah berkali-kali mencoba melintas, mesin autogate tidak bisa memindai paspor yang digunakan. Karena tidak kunjung terdeteksi, petugas imigrasi lantas curiga dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tiga WN Pakistan itu.

Pihak imigrasi mendapati bahwa SZR, TS, dan MZ ternyata bertujuan ke negara di Eropa. Mereka memperoleh paspor Prancis palsu dari seorang WN Sri Lanka berinisial WJ yang dikenal dari Facebook.

Tiga orang WNA Pakistan dimaksud sepakat membayar 1.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp17 juta kepada WJ sebagai imbalan atas pembuatan paspor Prancis tersebut.

WJ menyarankan SZR, TS, dan MZ untuk transit di Indonesia sebelum berangkat ke Eropa. WJ juga menyarankan ketiganya menggunakan paspor Pakistan saat tiba di Thailand dan diganti dengan paspor Prancis saat tiba di Indonesia.

Tiga orang WNA Pakistan itu sedang diperiksa atas dugaan tindak pidana keimigrasian, yakni perbuatan menggunakan dokumen perjalanan palsu. Selain itu, Imigrasi juga mendalami keberadaan sindikatnya.

Mereka dijerat dengan Pasal 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus mendalami keberadaan sindikat untuk mengetahui ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain dalam kasus tiga warga negara asing asal Pakistan yang mencoba masuk ke wilayah Indonesia menggunakan paspor Prancis diduga palsu.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta Johanes Fanny Satria saat konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus itu.

"Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta saat ini sedang melakukan proses penyelidikan lebih lanjut atau prapenyidikan dibantu oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Ditjen Imigrasi untuk mendalami lebih lanjut keterlibatan sindikat atau jaringan terkait penyelundupan manusia ini," katanya.

Tiga orang warga negara asing (WNA) asal Pakistan berinisial SZR, TS, dan MZ terbang dari Lahore, Pakistan, menuju Bangkok, Thailand, dan melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Mereka tiba di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (12/2).

SZR, TS, dan MZ hendak transit di Indonesia dengan tujuan utama ke Eropa, tetapi niat itu tidak kesampaian. Mereka tidak berhasil masuk ke Indonesia karena paspor Prancis yang digunakan saat melewati mesin autogate tidak terdeteksi.

Setelah berkali-kali mencoba melintas, mesin autogate tidak bisa memindai paspor yang digunakan. Karena tidak kunjung terdeteksi, petugas imigrasi lantas curiga dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tiga WNA Pakistan itu.

Lebih lanjut, pihak imigrasi mendapati bahwa SZR, TS, dan MZ ternyata bertujuan ke negara di Eropa. Mereka memperoleh paspor Prancis palsu dari seorang WNA Sri Lanka berinisial WJ yang dikenal dari Facebook.

Tiga WNA Pakistan itu sepakat membayar 1.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp17 juta kepada WJ sebagai imbalan atas pembuatan paspor Prancis tersebut.

WJ menyarankan SZR, TS, dan MZ untuk transit di Indonesia sebelum berangkat ke Eropa. WJ juga menyarankan tiga orang itu menggunakan paspor Pakistan saat tiba di Thailand dan diganti dengan paspor Prancis saat tiba di Indonesia.

Menurut Fanny, pelaku SZR yang diduga sebagai aktor utama sempat ke Indonesia pada 2 Januari 2025. Tujuannya ketika itu adalah untuk mempelajari cara masuk ke wilayah Indonesia.

Ketika pertama kali datang ke Indonesia, SZR menggunakan identitas yang benar sehingga tidak terdeteksi kesalahan dokumen perjalanan dan berhasil kembali ke negaranya dengan paspor asli.

Kemudian, pada 12 Februari 2025, SZR mencoba kembali masuk ke Indonesia dengan membawa dua orang lainnya yang juga WNA Pakistan. Akan tetapi, mereka menggunakan paspor Prancis yang diduga palsu, alih-alih paspor Pakistan.

"Jadi, memang motifnya untuk tindak pidana penyelundupan manusia, untuk transit di Indonesia, untuk selanjutnya menuju ke negara ketiga, yaitu tujuannya ke Eropa, makanya menggunakan paspor Prancis palsu," kata Fanny.

Tiga WNA Pakistan itu sedang diperiksa petugas atas dugaan tindak pidana keimigrasian, yakni perbuatan menggunakan dokumen perjalanan palsu.

Mereka dijerat dengan Pasal 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo telah mendeportasi lima warga negara asing (WNA) selama 2024. WNA itu berasal dari Malaysia, Mesir, dan Pakistan.

"Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum keimigrasian di daerah yang kini semakin berkembang sebagai destinasi wisata internasional," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo Jaya Mahendra, Senin (13/1/2025).

Jaya mengatakan deportasi WNA itu dilakukan setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan penyelidikan yang mendalam. Deportasi terhadap WNA tersebut sebagian besar disebabkan oleh pelanggaran terkait izin tinggal.

"Seperti bekerja tanpa izin yang sah, atau tinggal melebihi batas waktu yang ditentukan dalam izin tinggal mereka," ungkap Jaya.

Ia mengatakan dengan semakin banyaknya wisatawan dari berbagai negara, penting untuk memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan keimigrasian yang berlaku, terutama dalam hal izin tinggal dan aktivitas lainnya.

Langkah tegas mendeportasi WNA yang melanggar aturan keimigrasian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menjaga kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan, pendatang, serta masyarakat setempat.

"Dengan penerapan aturan yang lebih ketat, diharapkan Labuan Bajo dapat tetap menjadi tempat yang aman, nyaman, dan ramah bagi wisatawan mancanegara," tegas Jaya.

Ia mengatakan pihaknya terus memantau dengan hati-hati pergerakan WNA di Labuan Bajo dan wilayah sekitarnya yang masuk dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo meliputi lima kabupaten di NTT, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, dan Ngada.

"Setiap aktivitas yang dilakukan oleh WNA harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran terhadap peraturan keimigrasian, kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas, termasuk deportasi," tandas Jaya.

Video Polisi Bongkar Prostitusi via Web di Bali, Dikendalikan WN Rusia

Video Polisi Bongkar Prostitusi via Web di Bali, Dikendalikan WN Rusia

Puluhan warga negara asing (WNA) dideportasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung selama 2024. WNA China atau Tiongkok paling banyak yang melakukan pelanggaran. Pelanggar dikenai tindakan administratif keimigrasian.

"Penangkalan 28 orang, keharusan tinggal di wilayah Indonesia di antaranya detensi 17 orang dan tempat lain 15 orang. Lalu deportasi 40 orang, pembatalan izin tinggal 15 orang dan pengenaan biaya beban 6 orang," kata Plt Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Alberthus F Senat di Kantor Imigrasi Bandung, Senin (30/12/2024).

WNA yang melakukan banyak pelanggaran berasal dari banyak negara. Namun paling banyak yakni WNA China.

"Lima terbesar negara yang warganya paling banyak melanggar yakni Tiongkok 10 orang, Malaysia 7 orang, Timor Leste 5 orang, Taiwan 4 orang dan Nigeria 3 orang,"

Selai itu, imigrasi juga melakukan pemindahan 2 WNA ke rumah detensi imigrasi. Tak hanya itu, banyak WNA China yang datang dengan menggunakan izin tinggal terbatas dan untuk WNA Korea menggunakan izin tinggal tetap.

"Kebanyakan dari mereka ada yang kerja, untuk izin tinggal lain seperti kunjungan dan orang asing gunakan visa travel itu dalam rangka kunjungan wisata dan keluarga," ujarnya.

Di sisi lain, Imigrasi Bandung juga mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 86.040.972.650 pada periode Tahun 2024. Angka tersebut melampaui target 190,94 persen yang ditetapkan pada awal tahun.

"PNBP terbesar diperoleh dari penerbitan paspor yang pada tahun ini kami berhasil menerbitkan sebanyak 145.466 paspor yang terdiri dari 86.457 paspor biasa, 57.987 paspor elektronik biasa dan 1.022 paspor elektronik polikarbonat," tuturnya.

"Dalam hal penolakan permohonan paspor WNI terdapat 364, terdapat 71 permohonan paspor yang ditangguhkan di sepanjang Tahun 2024. Imigrasi Bandung juga melakukan pelayanan paspor kolektif Eazy Passport sebanyak 127 kali untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat," tambahnya.

Imigrasi Bandung juga memiliki banyak program unggulan bagi masyarakat di antaranya Program Maung Riung, Maung Lembur, Maung BAP Virtual, Maung Wani, Maung Empatik, Maung Ngampus dan Maung Jago. Imigrasi Bandung telah berhasil meraih berbagai pencapaian lainnya pada tahun ini.

Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang telah mendeportasi 6 warga negara asing (WNA) sepanjang 2024. Keenam warga yang dideportasi ini karena menyalahi aturan dengan menggunakan izin tinggal atau overstay.

"Ada 6 WNA yang menyalahi aturan dan overstay di Sumsel yakni WNA dua dari Cina, dua dari Singapura, dan dua dari Turki. Mereka ini menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja bukan untuk liburan dan ada juga satu yang overstay," ujar Kepala Kantor Imigrasi Khairil Mirza saat rilis pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang, Senin (30/12/2024).

Menurutnya, WNA yang dideportasi melakukan pelanggaran keimigrasian berupa izin tinggal sehingga sebagaimana yang diatur pada Pasal 122 huruf a Jo 75 ayat ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Karena itu, keenam WNA tersebut dikenakan tindakan berupa administrasi keimigrasian berupa deportasi.

"Sanksi ini merupakan penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA yang terbukti melakukan pelanggaran," ujarnya.

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di Sumsel, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang meningkatkan pengawasan dengan berkoordinasi dengan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dan berkoordinasi dengan instasi terkait seperti Disnaker, Disdukcapil, Kopolisian, TNI dan Kesbangpol.

"Tahun ini Timpora melaksanakan kegiatan di Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Prabumulih, OKI, dan Ogan Ilir. Mengantisipasi agar WNA tidak menyalahi aturan izin tinggal, kami memperkuat timpora dengan berkoordinasi dengan instansi terkait," ungkapnya.

Saat ini ada 1.074 WNA di Sumsel. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun 2023 yang hanya 973 orang. Yang memiliki izin tinggal berupa pemegang izin tinggal kunjungan sebanyak 560 orang, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) 501 orang, dan pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) ada 13 orang.

"WNA yang ada di Sumsel ini berasal dari Cina, India, Malaysia, Korea Selatan, dan Taiwan," katanya.

"Izin tinggal yang lain terdiri dari tujuan penyatuan keluarga dan pendidikan. Untuk WNA ini tersebar di beberapa daerah di Sumsel seperti di OKI Pulp, Pusri dan ada beberapa kampus juga," sambungnya memungkas.

3 WNA Asal Jepang dan China Dideportasi karena Salah Gunakan Visa

3 WNA Asal Jepang dan China Dideportasi karena Salah Gunakan Visa

Warga negara asing (WNA) asal China jadi pelanggar aturan keimigrasian terbanyak, para ekspatriat asal negeri tirai bambu tersebut memang menjadi terbanyak di Karawang.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang Petrus Teguh Aprianto menuturkan setidaknya ada 10 negara dengan pemohon izin tinggal tertinggi di Karawang.

"Untuk pemohon izin tinggal ada WNA China sebanyak 412 permohonan, India 295 permohonan, Jepang 217 permohonan, Korea Selatan 136 permohonan, dan Taiwan 78 permohonan," kata Petrus saat diwawancara detikJabar di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI, Jalan Siliwangi, Kabupaten Karawang, Senin (23/12/2024).

Selain itu, pemohon izin tinggal dari Paskitan tercatat 27 permohonan, Thailand 25 permohonan, Malaysia 21 permohonan Arab Saudi 18 permohonan, Yaman 18 permohonan, sepanjang tahun 2024. Petrus menuturkan, para ekspatriat tersebut juga kerap tak lepas dari pelanggaran aturan keimigrasian, puluhan WNA diketahui melanggar aturan saat tinggal di Karawang.

"WNA pelanggar ini mayoritas tinggal di wilayah industri, contoh pelanggaran ini seperti, mereka datang menggunakan visa wisata, tapi di sini untuk bekerja," kata dia.

Selain itu, pelanggaran juga terjadi pada WNA yang melebihi batas waktu tinggal atau overstay, bahkan masuk Indonesia secara ilegal, hingga tidak adanya kepemilikan paspor.

"Pelanggar keimigrasian terbanyak yakni WNA China, sebanyak 20 orang, Korea Selatan 10 orang, Filipina 2 orang, Taiwan 2 orang, dan India 2 orang," ungkapnya.

Selain itu, ada juga WNA asal Italia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang melanggar aturan keimigrasian dengan masing-masing satu orang WNA yang tercatat sepanjang 2024.

Petrus mengaku, karena terbatasnya petugas Imigrasi di Karawang, sehingga pelanggaran-pelanggaran keimigrasian masih terjadi di Karawang.

Oleh sebab itu pihaknya punya melalui Tim Pengendalian dan Pengawasan Orang Asing (Timpora) melakukan berbagai kegiatan pencegahan.

"Dengan keterbatasan SDM yang kita miliki, sehingga masih ada WNA yang melanggar atudan, kita juga ada rapat dengan Timpora untuk melakukan berbagai macam kegiatan pencegahan terkait dengan pelanggaran keimigrasian," pungkasnya.

WN Spanyol, FBC, dideportasi dari Bali setelah overstay lebih dari tiga tahun. Imigrasi menegaskan pelanggaran keimigrasian tidak ditoleransi.

Warga negara (WN) Spanyol berinisial FBC diusir dari Bali. Pria asing yang berprofesi sebagai jurnalis dan penulis media daring itu dideportasi lantaran melewati batas izin tinggal alias overstay selama lebih dari tiga tahun di Pulau Dewata.

Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar, Gede Dudy Duwita, mengungkapkan FBC telah melanggar Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. "Pelanggaran keimigrasian seperti overstay tidak dapat ditoleransi," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima detikBali, Sabtu (21/12/2024).

Dudy menuturkan FBC pertama kali memasuki Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Januari 2020. Kala itu, FBC datang menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) yang berlaku hingga 2 Mei 2021.

Namun, Dudy berujar, FBC tetap berada di wilayah Indonesia tanpa memperbarui izin tinggal hingga Desember 2024. Walhasil, pria asing berusia 55 tahun itu overstay selama 1.316 hari.

Kepada petugas, FBC mengaku tinggal berpindah-pindah tempat di beberapa wilayah Bali dan Lombok. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja sebagai jurnalis media daring untuk publikasi di Spanyol. Selain itu, FBC juga berencana untuk membangun bisnis di Bali meski usaha tersebut belum terwujud.

Menurut Dudy, FBC tidak dapat menunjukkan paspor saat diperiksa oleh petugas imigrasi. FBC juga mengakui dirinya telah mengetahui izin tinggalnya sudah habis. Ia sengaja tidak memperpanjang izin tinggal dengan alasan terkendala finansial.

Dudy mengatakan FBC sempat didetensi selama 10 hari setelah diserahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja pada 10 Desember lalu. Pria Spanyol itu selanjutnya dideportasi melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, dengan tujuan akhir Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport. Seluruh biaya tiket penerbangan disediakan oleh salah seorang teman FBC yang juga seorang warga negara asing (WNA) di Bali pada Jumat (20/12/2024).

"Penangkalan dapat diberlakukan hingga enam bulan dan diperpanjang, serta penangkalan seumur hidup dapat diterapkan bagi orang asing yang mengancam keamanan dan ketertiban umum. Keputusan akhir mengenai penangkalan akan diputuskan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi setelah mempertimbangkan aspek-aspek kasusnya," pungkas Dudy.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, meminta para WNA untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. "Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran hukum keimigrasian," ujar dia.

Menparekraf Bakal Deportasi Turis Asing yang Bermasalah di Bali

Menparekraf Bakal Deportasi Turis Asing yang Bermasalah di Bali