Bandung -

Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat saat ini sedang menaruh perhatian terhadap kasus-kasus besar di Jabar. Dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, kasus yang terjadi itu berpotensi terjadi pelanggaran HAM yang perlu diselesaikan.

Beberapa di antaranya adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen PPDS Unpad di RSHS Bandung, kasus pelecehan yang dilakukan dokter kandungan di Garut dan kasus-kasus lainnya. Kanwil HAM pun berkomitmen mengawal hak-hak korban maupun hak pelaku yang tetap harus mendapat perlindungan.

"Dinamika HAM di Jabar saat ini sedang menjadi barometer nasional, karena kasus-kasus besar ini hampir semua terjadi di Jawa Barat," kata Kakanwil Kementerian HAM Jabar Hasbullah dalam kunjungannya ke kantor detikJabar, Senin (28/4/2025) kemarin.

Hasbullah mengatakan, dalam menangani kasus-kasus HAM, pihaknya bisa punya dua peran. Peran pertama, yaitu sebagai mediator yang menengahi masalah itu yang biasanya terjadi dalam kasus-kasus keluarga seperti hak asuh anak.

Lalu peran kedua, Kanwil Kementerian HAM akan turun tangan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Hasilnya nanti bisa dikeluarkan melalui rekomendasi secara terbuka maupun tertutup demi memenuhi hak asasi dari pihak yang terseret kasus tersebut.

"Tapi karena di Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang HAM itu tidak memberi wewenang yang besar terhadap kementerian ini. Jadi rekomendasinya ya mau diterima atau tidak, terserah, karena tidak mengikat. Makanya kita berharapa ke depan bisa mengikat rekomendasinya," ucap Hasbullah.

Terlepas apapun itu, Hasbullah pun mendorong supaya masyarakat lebih berani melapor jika ada kejadian yang berpotensi terjadi pelanggaran HAM. Kanwil Kementerian HAM pun sudah membuka kanal aduan yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat Jabar.

"Kita ingin masyarakat bisa aware terhadap HAM. Hak terhadap dirinya, kelompoknya, masyarakatnya, ada HAM yang dimiliki dan itu melekat. Itu yang harus dihormati dan harus dijunjung tinggi, harus dijaga," tegasnya.

Selain itu, Hasbullah juga berharap kolaborasi dengan media massa bisa semakin menambah kesadaran masyarakat secara luas mengenai HAM. "Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada detikJabar yang sudah menerima kami silaturahmi. Tentu ini langkah strategis untuk kami berkolaborasi di masa depan, bahwa peran media sangat dibutuhkan," pungkasnya.

(ral/mso)

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi memberikan pembekalan kepada ratusan siswa SMA Taruna Nusantara (SMA TN). Prasetyo mengungkap siswa yang hadir adalah pilihan terbaik dari ribuan calon di seluruh Indonesia.

Pembekalan itu dilakukan di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025). Mengawali pembekalannya, Prasetyo menekankan betapa besar harapan bangsa terhadap generasi muda, khususnya para pelajar Taruna Nusantara.

"Ketika kami menyeleksi adik-adik sekalian, harapan kami begitu tinggi. Kalian adalah pilihan dari ribuan anak-anak terbaik bangsa," kata Prasetyo dalam keterangan tertulisnya.

Para siswa tidak hanya dibekali kemampuan intelektual. Tetapi juga diharapkan memiliki mental yang kuat, semangat juang yang tinggi, serta kecintaan mendalam terhadap bangsa dan negara.

"Tugas kalian adalah meyakinkan diri sendiri. Setelah lulus dari sini, kalian harus belajar lebih keras lagi, lebih giat lagi. Waktu tiga tahun di SMA Taruna Nusantara terasa cepat berlalu, manfaatkan setiap detiknya," ujar Prasetyo

Prasetyo juga mengingatkan para siswa untuk tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, pembelajaran sejati justru dimulai saat mereka meninggalkan bangku sekolah, saat harus menghadapi berbagai tantangan nyata di tengah masyarakat.

"Kalian harus memiliki kemampuan intelektual, mental yang tangguh, semangat juang yang tinggi, dan yang terpenting, cinta tanah air serta kecintaan kepada bangsa dan negara," ungkapnya.

Di akhir pembekalannya, Prasetyo kembali menegaskan pentingnya kesadaran diri untuk terus belajar dan berkembang. Ia mengingatkan perjalanan tidak dimulai saat pendidikan, melainkan setelah lulus nanti.

"Yakinkan diri kalian, setelah lulus dari sini, bahwa perjalanan kalian baru saja dimulai. Terus belajar, terus berjuang untuk bangsa, bukan hanya untuk diri sendiri," tutupnya.

Selain Prasetyo, pembekalan juga diberikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Keduanya memberikan gambaran nyata mengenai dinamika kerja pemerintahan di lingkungan Istana Kepresidenan. Para siswa aktif berdialog, memperkaya pemahaman mereka tentang peran vital Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dalam mendukung jalannya pemerintahan.

Terdapat kepada 370 siswa dari angkatan 34 SMA Taruna Nusantara yang hadir. Para siswa juga berkesempatan berkeliling kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

(eva/maa)

Jakarta -

Delapan tahanan Polres Lahat, Sumatera Selatan kabur dari sel. Mereka kabur dengan cara membobol tembok dengan menggunakan obeng yang sudah dimodifikasi.

Peristiwa itu terjadi pada Miggu (27/4/2025) pukul 03.00 WIB. Kasubsi Penmas Polres Lahat Aiptu Lispono membenarkan jika ada delapan tahanan yang kabur dari sel Tahti Polres Lahat.

Lima orang dari delapan tahanan yang kabur merupakan pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba dari Satres Narkoba Lahat. Sementara, tiga lainnya dari pelaku tindak pidana umum Satreskrim Lahat.

"Mereka kabur dengan cara membobol dinding sel dengan menggunakan obeng yang sudah di modifikasi," kata Lispono dilansir detikSumbagsel, Senin (28/4/2025).

Pihaknya kini tengah melakukan pengejaran dan penyisiran di hutan-hutan sekitar Polres Lahat, dan memback-up jalur-jalur keluar dari Kota Lahat dengan cara melaksanakan patroli dan razia di seluruh polsek. Petugas jaga pada saat kejadian juga tengah diperiksa.

"Tim saat ini masih melakukan pengejaran terhadap delapan tersangka yang dimungkinkan masih berada di wilayah hukum Polres Lahat," katanya.

Baca selengkapnya di sini.

(dek/dek)

Lahat -

Sebanyak delapan tahanan di Polres Lahat, Sumatera Selatan kabur dari sel. Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap para tahanan yang melarikan diri dari sel tersebut.

Delapan tahanan yang kabur ini yakni lima orang pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba dari Satres Narkoba Lahat, dan tiga dari pelaku tindak pidana umum Satreskrim Lahat.

Kasi Humas Polres Lahat Iptu Lispono membenarkan jika ada delapan tahanan yang kabur dari sel Tahti Polres Lahat. Delapan tahanan ini kabur dari Rutan Tahti pada Minggu (27/4/2025) sekitar pukul 03.00 WIB.

"Mereka kabur dengan cara membobol dinding sel dengan menggunakan obeng yang sudah di modifikasi," katanya, Minggu.

Menurutnya saat ini sedang dilaksanakan pengejaran dan penyisiran di hutan-hutan sekitar Polres Lahat, dan memback-up jalur-jalur keluar dari Kota Lahat dengan cara melaksanakan patroli dan razia di seluruh polsek.

"Tim saat ini masih melakukan pengejaran terhadap delapan tersangka yang dimungkinkan masih berada di wilayah hukum Polres Lahat," katanya.

Saat ini, kata dia, Propam Polres Lahat tengah melakukan pemeriksaan terhadap petugas jaga tahanan yang bertugas pada saat kejadian.

Pemeriksaan bertujuan untuk mengungkap kemungkinan kelalaian atau indikasi keterlibatan dalam pelarian para pelaku.

"Kapolres Lahat serius dalam menangani kasus ini dan melakukan penyelidikan internal dilakukan untuk memastikan prosedur pengamanan sudah sesuai atau belum," ungkapnya.

(csb/csb)

Jakarta -

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat akumulasi perputaran transaksi judi online (judol) mengalami kenaikan pada tahun 2025. Namun, PPATK mengakui bahwa kerja pemerintah menekan angka judol berhasil, khususnya Polri.

"Harus diakui kerja keras yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Desk Judol ini berhasil menekan laju pertumbuhan aktivitas judol, apalagi Polri sudah menunjukkan sukses penegakkan hukumnya," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada detikcom, Minggu (27/4/2025).

PPATK sebelumnya mengungkap bahwa angka perputaran di tahun 2025 mencapai Rp 1.200 triliun. Angka tersebut diambil dari pergeseran pola transaksi judol hingga hasilnya diamankan ke luar negeri.

"Bahwa nilai Rp 1.200 T merupakan perkiraan akumulasi perputaran judi online sampai dengan akhir tahun 2025. Nilai tersebut didasarkan atas trend nilai perputaran tahun 2024," katanya.

"Terjadi pergeseran pola transaksi dari bagaimana deposit ke dalam situs perjudian sampai bagaimana cara melarikan dana ke luar negeri. Kami punya parameter dan melakukan analisis terhadap rekening-rekening terkait. Itu jumlah potensi hingga akhir tahun 2025," tambahnya.

Lebih lanjut, Ivan mengaku crypto masih kerap dimanfaatkan untuk memindahkan dana oleh para pelaku judol. Salah satu aliran dana itu paling masif dilancarkan ke Singapura.

"Sebagaimana tahun 2024 bahwa kripto mengalami trend kenaikan sebagai salah satu instrumen untuk memindahkan dana. Namun, masih ditemukan pula aliran dana ke Singapura, UK dan Filipina dengan menggunakan instrumen transfer dana," ujarnya.

"Ya memang kemajuan fintech berdampak massivenya virtual currency dipergunakan sebagai alternative transaksi untuk menyembunyikan harta-harta illegal," sambungnya.

Terkait pengguna judol, Ivan mengatakan PPATK masih menunggu data pasti. "Data masih ditunggu sampai semester pertama tahun ini. Kecenderungan ada (kenaikan)," katanya.

Sebelumnya, Ivan Yustiavandana menyebut saat ini Indonesia sedang menghadapi masalah judi online (judol). Hal ini dilihat dari perputaran dana judi online pada 2025 yang mencapai Rp 1.200 triliun.

"Berdasarkan data, selama tahun 2025, diperkirakan perputaran dana judi online mencapai Rp 1.200 triliun," kata Ivan dalam acara peringatan Gerakan Nasional APU PPT ke-23 dalam situs PPATK, dikutip Kamis (24/4).

Ivan mengatakan jumlah perputaran dana judi online ini pun mengalami kenaikan dari tahun lalu. Dia menjelaskan, pada 2024, perputaran dana judi online sebesar Rp 981 triliun.

"Data tahun lalu sebesar Rp 981 triliun," terang Ivan.

'Lihat juga Video: PPATK Ungkap Perputaran Transaksi Judi Online Capai Rp 283 T'

(azh/azh)

Jakarta -

Dua korban baru dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Rektor Universitas Pancasila (UP) nonaktif, Edie Toet Hendratno melapor ke Bareskrim Polri. Kini total ada empat korban yang melaporkan Edie ke Polisi.

Kuasa hukum korban, Yansen Ohoirat menyebut bahwa kedua korban berinisial AIR dan AM. Yansen menjelaskan bahwa pelecehan terhadap AIR terjadi pada 2019 lalu.

"Ini peristiwa tahun 2019. Di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Itu pelecehan secara fisik, secara fisik. Jadi ada pemaksaan dari ETH kepada yang korban untuk memegang alat kelamin dari si ETH. Ini terjadi," kata Yansen kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).

Dia menjelaskan bahwa AIR merupakan pegawai swasta yang sejatinya berurusan perihal kerjasama dengan kampus yang kala itu masih dipimpin Edie. Dia menduga pelecehan terjadi lantaran adanya relasi kuasa.

"Awalnya (berurusan dengan) pihak kampus. Ketika ada hubungan kerjasama dengan pihak kampus, terlapor menggunakan kekuasaanya untuk melakukan pelecehan. Adanya relasi kuasa yang sangat kuat," ucap Yansen.

Dia menjelaskan alasan mengapa korban baru membuat laporan sekarang. Korban, kata Yansen, sebelumnya masih shock akibat peristiwa pelecehan yang dialami.

"Kenapa sampai korban bisa muncul sekarang? Karena memang dia butuh waktu untuk meyakinkan itu dan ada rasa takut juga karena relasi kuasa itu sangat kuat," ungkapnya.

Sedangkan korban lainnya, jelas Yansen, berinisial AM. AM mengalami pelecehan seksual secara verbal oleh Edie. Peristiwa itu dialami AM pada Februari 2024 lalu. Tepatnya saat proses mediasi korban Edie bersama timnya.

"Korban AM juga melakukan pelaporan atas peristiwa pelecehan secara verbal yang terjadi di PIM 2 jam 1 siang. Saat ada pertemuan dengan ETH beserta timnya," ujar Yansen.

"Itu secara verbal disampaikan dengan kata-kata yang tidak sepantasnya di hadapan umum. Dan kata-kata verbal itu direspon dengan tim yang hadir saat itu dengan tertawa. Jadi mereka menganggap ucapan-ucapan yang memang melecehkan itu sesuatu yang biasa. Apalagi yang hadir adalah akademisi," lanjut dia.

Dengan bertambahnya korban ini, Yansen kembali menegaskan adannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Edie. Dia juga mengajukan permohonan gelar pidana khusus di Mabes Polri dan meminta Edie segera ditetapkan sebagai tersangka atas pelecehan yang dilakukannya.

"Setelah ini kami akan mengajukan permohonan gelar khusus di Mabes Polri agar perkara ini dapat duduk sebagaimana mestinya. Karena yang kami lihat dan kami curigai bahwa ada sesuatu yang tidak benar dengan PMJ," pungkasnya.

Laporan kedua korban diterima dan teregistrasi dengan LP/B/196/IV/2025/BARESKRIM tertanggal 25 April 2025.

Laporan Naik Penyidikan

Sebelumnya ada dua korban yang sudah melaporkan Edie tentang dugaan kasus pelecehan seksual. Pertama dilaporkan oleh perempuan berinisial RZ dengan Nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. Kemudian, laporan kedua dengan pelapor berinisial DF dengan Nomor LP/B/36/I/2024/SPKT/Bareskrim Polri.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya sudah menaikkan status dugaan pelecehan dengan terlapor Rektor Universitas Pancasila (UP) nonaktif, Edie Toet Hendratno, ke tahap penyidikan.

"Perkembangan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum rektor di sebuah universitas swasta, bahwa perkaranya sudah ditingkatkan ke penyidikan. Jadi kasus pelecehan itu sudah naik ke tingkat penyidikan ya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat (14/6).

Ade mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara hingga menemukan adanya peristiwa tindak pidana pelecehan. Dia memastikan proses hukum kasus itu akan terus berjalan.

Lalu, bagaimana terkait status hukum Edie Toet di kasus tersebut?

"Masih jalan proses sidik (penyidikan), belum tersangka (Edie Toet), masih panggil saksi-saksi," kata Kasubdit Renakta Direskrimum Polda Metro Jaya AKBP, Evi Pagari, saat dihubungi, Minggu (30/6/2024).

Evi mengatakan hingga kini proses penyidikan masih berjalan. Pihak kepolisian berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam mengusut kasus yang ada.

"Kasus TPKS (tindak pidana kekerasan seksual) kan hrs libatkan psikolog, mitra dan lain-lain. UU-nya mengatur seperti itu," ujarnya.

Lihat juga Video: Korban Lain Pelecehan Dokter YA di Malang Lapor Polisi

(ond/dek)

Jakarta -

Polisi menangkap pria berinisial Nana alias Ragil (23) yang diduga membunuh pria bernama Al-Bashar (32), yang jasadnya dibungkus karung dalam got di Batu Ceper, Tangerang, Banten. Pelaku saat ini sudah ditahan.

Pantauan detikcom, Jumat (25/4/2025), tersangka dihadirkan dalam jumpa pers di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pelaku kini sudah berbaju tahanan dengan tangan terborgol.

Tak ada sepatah kata pun terucap dari mulut pembunuh keji itu. Tersangka hanya tertunduk lesu saat dihadirkan di depan awak media.

Pelaku ditangkap Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Kelurahan Penunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, pada Rabu (23/4) sore.

"Alhamdulillah, pelaku pembunuhan ini sudah kami tangkap," kata Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, kepada wartawan, Rabu (23/4).

Subdit Jatanras Polda Metro Jaya mengungkap identitas korban yang ternyata warga warga Dusun Sugih Waras, Lampung Selatan. Korban bernama Al-Bashar (32), yang merupakan pekerja konveksi di bilangan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Motif Pembunuhan

Polisi juga sudah melakukan pemeriksaan sementara pria N alias R (23), pelaku pembunuhan Al-Bashar yang jasadnya dibungkus karung dalam got di Batuceper, Tangerang. Polisi mengungkap motif pembunuhan tersebut.

"Motif melakukan pembunuhan karena ada masalah pekerjaan di tempat kerja (konveksi)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (23/4).

Seperti diketahui, jasad korban ditemukan pada Selasa (22/4), pukul 08.15 WIB. Korban ditemukan setelah warga mencium bau tak sedap di lokasi.

Saksikan Live DetikSore:

(wnv/jbr)

Jakarta -

Viral dugaan kecurangan UTBK SNBT 2025 di media sosial. Buntutnya, beragam soal UTBK 2025 hari pertama dan hari kedua, 23-24 April 2025 beredar di media sosial.

Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), Eduart Wolok, mengakui dinamika kecurangan terus terjadi. Ia mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi potensi risikonya dan masih melakukan investigasi. Ia mengatakan sejumlah kecurangan memanfaatkan software, ponsel, hingga remote desktop.

"Kasus kebocoran itu terjadi sejak 23 April. Ada 9 kasus yang dilaporkan. Pada 24 April, ada 5 kasus," ucapnya dalam konferensi pers, disiarkan di kanal YouTube SNPMB ID, Jumat (24/4/2025).

"Sudah saatnya kita tidak boleh terlalu permisif terhadap keadaan-keadaan seperti ini, sehingga kami masih membuka peluang apabila memang kita miliki dan sebagainya, mungkin kita akan membawa ke aparat yang lebih berwenang agar supaya menjadi pembelajaran bahwa ini tidak bisa dibenarkan," imbuh Eduart.

Berpotensi Diteruskan ke Aparat Penegak Hukum

Eduart menegaskan penanganan kecurangan juga berpotensi diteruskan ke aparat penegak hukum, di samping peserta didiskualifikasi dari UTBK.

"Peserta yang terbukti melakukan kecurangan, ini akan kita berikan sanksi tegas dengan didiskualifikasi dari SNPMB PTN. Ini perlu kami tegaskan. Karena ini harus dilakukan. Dan termasuk sanksi tegas apabila ada keterlibatan pihak internal yang kalau memang ada," ucapnya.

"Kami tadi malam sudah rapat dan mungkin akan mengambil sikap bahwasanya terhadap kecurangan yang terstruktur, yang memang terstruktur dan disengaja dengan modus yang clear untuk memang mencurangi, bisa saja kita akan membawa ke ranah itu," jelasnya.

Langkah itu dilakukan agar bisa memberikan efek jera untuk bagi pihak-pihak yang ingin mencoreng proses UTBK. Meski begitu, keputusan resmi dikatakan akan diambil setelah pelaksanaan UTBK.

"Kita akan melakukan tentu investigasi terhadap seluruh hal kejadian yang terjadi. Dan juga kita akan melakukan evaluasi sebelum mengambil langkah lebih lanjut yang kita anggap penting dan perlu untuk menjaga integritas UTBK ini," sambungnya.

Atas kecurangan yang terus terjadi, Eduart mengatakan langkah serius perlu seperti penegakan hukum perlu diambil. Di sisi lain, pihaknya juga mempertimbangkan adanya anak yang terjebak oknum atau jaringan kecurangan dengan iming-iming kelulusan di PTN yang diimpikan.

Berdasarkan temuan tim SNPMB, salah satu anak yang terduga curang terbirit-birit masuk ruang ujian kendati baru disuruh masuk. Anak bersangkutan diduga terjebak pada iming-iming kelulusan di UTBK.

Agar Peserta UTBK Hari 1 dan 2 Tak Dirugikan

Sementara itu, tim SNPMB telah mengantisipasi kebocoran soal sehingga tidak ada set soal yang sama. Adapun beberapa soal yang sama merupakan jembatan standarisasi soal antarsesi dan antarhari.

"Jembatan soal itu untuk menjaga standarisasi soal agar supaya asas fairness buat semua peserta bisa kita kedepankan," ungkapnya.

Ia mencontohkan, jika ada kesamaan jawaban benar pada soal di sesi 1 dan sesi 4, maka jawaban soal tersebut bisa tidak dinilai.

"Soal yang sama sengaja kami buat dalam persentase tertentu sebagai jembatan standarisasi soal dari sesi ke sesi, dari hari ke hari. Itu memiliki pola penilaian tersendiri, artinya tidak mungkin akan merugikan peserta. Jika dibilang apple to apple soal sesi 1 dan 4, nilainya sama, itu bisa saja jembatan soal dengan pengetahuan yang sama tidak akan dinilai," tuturnya.

(twu/faz)

JAKARTA - Penambahan kewenangan jaksa dalam RUU Kejaksaan memicu polemik di masyarakat. Sebab penambahan kewenangan tersebut berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan dan pelanggaran HAM.

Hal itu terungkap dalam diskusi yang mengangkat tema ?UU dan RUU Kejaksaan (Persimpangan antara Supremasi Kekuasaan dan Supremasi Hukum Review atas UU Nomor 11 Tahun 2021 dan RUU Perubahan Kedua Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan?).

Sejumlah narasumber hadir dalam diskusi tersebut yaitu Pengajar FH Trisakti sekaligus Direktur De Jure Bhatara Ibnu Reza, Direktur Advokasi dan Kebijakan De Jure Awan Puryadi, Dosen FH Universitas Brawijaya Milda Istiqomah, Dosen FH Universitas Gadjah Mada Muhammad Fatahillah Akbar, Sekjen PBHI Nasional Gina Sabrina.

Dosen Fakultas Hukum Brawijaya Milda Istiqomah menyampaikan berdasarkan beberapa survei lembaga independen indeks rule of law dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum terus menurun. Faktor utamanya adalah korupsi dan politisasi hukum.

?Sehingga memunculkan pertanyaan, rapor penegakan hukum merah tetapi kenapa justru meminta kewenangan tambahan. Apalagi dengan memberikan kewenangan satu lembaga ke lembaga lain, hal ini merupakan logika yang salah,? katanya, Jumat (25/4/2025).

Selain itu, pemberian kewenangan memiliki senjata api (senpi) bagi Jaksa juga harus dipertanyakan. Jaksa tugasnya sebagai penuntutan, tidak ada dialog yang bisa terjadi jika ada senjata. Selain itu, rangkap jabatan yang dilakukan oleh Kejaksaan juga menjadi permasalahan. Ini akan mengganggu profesionalisme seorang Jaksa dalam melakukan tugas dan fungsi.

?Fungsi intelijen adalah mengumpulkan informasi, menganalisa dan kontra intelijen yang dijadikan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan yang mengancam kedaulatan dan keamanan dari luar. Tidak boleh intelijen melakukan fungsi Penyelidikan tidak ditemukan teori apa pun dan di negara manapun yang dapat menjustifikasi kewenangan tersebut,? katanya.

Selain itu, kewenangan Jaksa dalam pengawasan multimedia juga akan berpotensi melanggar kebebasan pers, hak privasi dan sebagainya. Pemberian kewenangan tersebut juga akan tumpang tindih dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) begitupun dengan cyber Polri.

Apalagi, penambahan-penambahan kewenangan terhadap Kejaksaan justru tidak dibarengi dengan pertanggungjawaban dan mekanisme pengawasan baik secara internal maupun eksternal.

?Penambahan kewenangan tanpa pengawasan yang mumpuni akan menyalahi prinsip due process of law, berpotensi terjadi kesewenang-wenangan dan potensi pelanggaran HAM,? katanya.

Jakarta (ANTARA) - Ahli hukum pidana anak Ahmad Sofyan menilai perlunya amandemen ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk menyesuaikan situasi perlindungan anak di ranah digital.

"Perlu ada amandemen ketiga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Perlu ada amandemen yang mengintegrasikan," kata Ahmad Sofyan dalam seminar nasional bertajuk "Dari Refleksi Jadi Aksi: Tantangan Digital dan Solusi dalam Konteks Lokal dan Nasional Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak", di Jakarta, Kamis.

Hal ini penting mengingat UU Perlindungan Anak yang ada saat ini belum mengatur perlindungan anak di dunia siber.

"Undang-Undang ini memang tidak dirancang secara khusus dalam melindungi anak di dunia digital. Lebih pada dirancang untuk melindungi anak-anak di dunia nyata. Karena itu ada kekosongan hukum untuk pelindungan anak di dunia siber," kata Ahmad Sofyan.

Menurut dia, peraturan hukum yang mengatur perlindungan anak saat ini tersebar di banyak peraturan perundang-undangan, seperti UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Ahmad Sofyan menambahkan kondisi tersebut membuat penegak hukum mengalami kesulitan dalam memproses hukum kasus tindak pidana yang melibatkan anak.

"Ada lima undang-undang untuk menemukan perbuatan-perbuatan yang dilanggar oleh pelaku-pelaku kejahatan. Dan itu juga menyulitkan penegak hukum karena tersebar," kata dia.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Kepolisian Daerah Jawa Timur resmi melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) seorang anggota Polres Pacitan berinisial LC karena terbukti melakukan pelanggaran berat berupa pencabulan dan persetubuhan terhadap tahanan wanita.

Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast, dalam keterangan pers di Surabaya, Kamis, menjelaskan bahwa LC telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Rabu (23/4) di ruang sidang Propam Polda Jatim.

"Dari hasil sidang, disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan merupakan perbuatan tercela. Sanksi yang dijatuhkan berupa penempatan khusus selama 12 hari serta pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian," ujarnya.

Kronologi kasus bermula dari laporan polisi yang diterima Polres Pacitan pada 12 April 2025.

Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa LC melakukan tindakan asusila terhadap seorang tahanan perempuan berinisial PW.

Perbuatan tercela tersebut terjadi sebanyak empat kali, dengan kejadian terakhir berupa persetubuhan pada 2 April 2025 di ruang berjemur wanita, area hutan tahanan Polres Pacitan.

Polda Jatim telah memeriksa sebanyak 13 saksi, termasuk empat tahanan dan korban sendiri, serta sembilan saksi lainnya.

Berdasarkan penyelidikan dan bukti yang diperoleh, LC kemudian ditetapkan sebagai tersangka sejak 21 April 2025 dalam kasus pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

"Selain proses etik, tersangka juga kini telah ditahan di rumah tahanan Polda Jatim berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 103 dari Direktorat Reserse Kriminal Umum," tambah Jules.

Polda Jatim menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap anggota yang melanggar hukum akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap profesionalisme dan integritas institusi Polri.

“Ini merupakan bentuk atensi dari Kapolda Jatim agar tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum di lingkungan internal,” tegas Kabid Humas.

Tersangka LC masih diberikan kesempatan untuk mengajukan banding atas putusan sidang etik, namun proses hukum pidana tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya -

Oknum anggota Polres Pacitan Aiptu LC dipecat dari Polri. Ia dinilai terbukti mencabuli dan menyetubuhi korban yang seorang tahanan perempuan.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan keputusan pemecatan merupakan hasil sidang pelanggaran kode etik terhadap LC usai dilaporkan pada 12 April 2025. Hasil sidang etik yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Jatim menjatuhkan vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan kepada LC.

"Menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Jules saat konferensi pers di Bid Humas Polda Jatim, Kamis (24/4/2025).

Jules memastikan LC terbukti melakukan perbuatan tercela. Menurut Juules, sanksi PTDH yang dimaksud adalah pemecatan, bukan menghentikan dari jabatannya maupun dipindahtugaskan.

"Pemberhentian tidak dengan hormat dalam hal ini adalah sanksi yang kita kenal dengan pemecatan," ujarnya.

Terkait dengan putusan tersebut, lanjut Jules, berdasarkan hasil sidang komisi etik tim Polri di Polda Jatim yang dilakukan tanggal 23 April 2025, ada beberapa poin yang juga telah diputuskan. LC dinilai terbukti melakukan pelanggaran perbuatan tercela.

Setelah putusan tersebut, LC langsung ditahan di Rutan Dittahti Polda Jatim. Ia memastikan LC ditahan sesuai kasus pidana lain.

"Penempatan khusus selama 12 hari terhitung mulai tanggal 12 April sejak pelaporan oleh saudari PW sampai dengan 23 April 2025. Jadi, hari Rabu kemarin (LC) sudah menjalani keputusan yang terakhir (ditahan di Dittahti Polda Jatim). Ketiga adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri atau kita kenal dengan PTDH, atau lebih kita kenal juga adalah pemecatan kepada saudara LC," tuturnya.

(pfr/iwd)