Mengenal Immigration on Shipping, Proses Pemeriksaan Imigrasi di Kapal Pesiar
Pemeriksaan keimigrasian di atas kapal pesiar dilakukan lewat Immigration on Shipping (IoS). Ini dilaksanakan oleh petugas imigrasi yang memenuhi persyaratan. [463] url asal
#immigration-on-shipping #kapal-pesiar #imigrasi #singapura #kantor-imigrasi-batam #pasal-1-undang-undang-nomor-6-tahun-2011-tentang-keimigrasian #ios #pendidikan #immigration #pejabat #undang-undang #pasal #peg
Jakarta - Di balik perjalanan kapal pesiar yang berlayar dari satu negara ke negara lain, ada peran penting petugas imigrasi. Mereka memastikan setiap penumpang masuk ke Indonesia secara legal sesuai dengan aturan yang berlaku.
Untuk pemeriksaan keimigrasian di atas kapal pesiar, dilakukan melalui layanan Immigration on Shipping (IoS). Apa itu Immigration on Shipping? Simak informasi di bawah ini.
Apa itu Immigration on Shipping?
Mengutip dari situs Imigrasi, Immigration on Shipping (IoS) adalah layanan pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan di atas kapal pesiar selama pelayaran (cruising) menuju atau keluar dari Indonesia, bukan saat tiba di pelabuhan. Pemeriksaan ini mencakup pengecekan dokumen perjalanan, seperti paspor dan visa, sebelum kapal bersandar di pelabuhan tujuan pertama di Indonesia.
Layanan ini merupakan komitmen Ditjen Imigrasi dalam mendukung kelancaran peningkatan pariwisata Indonesia, khususnya wisata bahari serta pemberdayaan ekonomi lokal.
Syarat Petugas Immigration on Shipping
Tidak semua pegawai imigrasi dapat melakukan pemeriksaan keimigrasian di atas kapal pesiar. Apa syaratnya?
Pegawai yang bisa mengikuti Immigration on Shipping (IoS) wajib berstatus sebagai Pejabat Imigrasi, kecuali dalam situasi belum adanya Pejabat Imigrasi, pemeriksaan dapat dilakukan oleh petugas pendaratan. Contohnya, jika kapal pesiar berangkat dari Singapura menuju Batam, petugas yang berangkat untuk IoS adalah petugas Imigrasi dari Kantor Imigrasi Batam.
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan, Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang. Tidak semua pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi berstatus sebagai Pejabat Imigrasi, sebagian pegawai memiliki jabatan dan fungsi tersendiri yang tidak masuk kualifikasi untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian.
Durasi penugasan IoS sendiri bervariasi, tergantung pada jadwal kapal dan rute pelayaran. Rata-rata, seorang petugas bisa bertugas di kapal selama 2-4 hari, tergantung kompleksitas operasional di lapangan.
Keuntungan Immigration on Shipping
Immigration on Shipping (IoS) memudahkan proses keimigrasian, di mana penumpang dan awak kapal tidak perlu mengantre di konter pemeriksaan imigrasi di pelabuhan sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang. Verifikasi pelaporan (general declaration), crew list, dan manifest penumpang dilakukan sebelum kapal pesiar lepas sandar dari pelabuhan di luar negeri.
Petugas Imigrasi Indonesia dengan ketat memeriksa dokumen pemeriksaan di pelabuhan terakhir dari petugas Imigrasi di luar negeri. Salah satu kru kapal mengumpulkan semua paspor penumpang dan kru kapal, yang kemudian Petugas Imigrasi akan memeriksa dokumen perjalanan dan visa mereka secara kolektif di atas kapal pesiar selama pelayaran berlangsung.
Saat tiba di pelabuhan tujuan pertama di Indonesia, dan setelah turun dari kapal, mereka tidak perlu antre di konter Imigrasi. Mereka langsung menuju tempat wisata alam.
Layanan IOS juga mendukung sektor pariwisata dengan memberikan rasa nyaman bagi wisatawan asing karena jadwal pelayaran tidak terhambat pemeriksaan dokumen perjalanan.
Tonton juga Video: Imigrasi Aceh Usul Pulau Khusus untuk Menampung Pengungsi Rohingya
(kny/imk)
Pimpinan KPK: Gratifikasi Itu Bukan Rezeki
Pimpinan KPK berbicara mengenai praktik penerimaan gratifikasi yang sering dilakukan pejabat. KPK menegaskan gratifikasi bukan bagian dari rezeki. [286] url asal
#kpk #pimpinan-kpk #rutan-kpk #gratifikasi-adalah #korupsi #strategi #series-penguatan-integritas-pegawai-rumah-tahanan-rutan-kpk #tahanan #penguatan #basuki-widodo #pegawai-rutan-kpk #chisca-mirawati #benny-j
Jakarta - Pimpinan KPK berbicara mengenai praktik penerimaan gratifikasi yang sering dilakukan banyak pejabat. KPK menegaskan gratifikasi bukan bagian dari rezeki yang halal untuk diterima.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam program Series Penguatan Integritas Pegawai Rumah Tahanan (Rutan) KPK, Kamis (20/3). Dia awalnya meminta seluruh pegawai Rutan KPK untuk memegang prinsip kejujuran dalam menjalankan tugas-tugas.
"Kita tidak boleh mengambil hak orang lain, menerima yang bukan hak, tidak meminta yang bukan hak, dan menolak yang bukan hak," kata Ibnu dikutip, Rabu (26/3/2025).
Ibnu lalu menyinggung soal praktik gratifikasi. Dia mengatakan pegawai KPK harus berani dalam menolak segala bentuk gratifikasi.
Menurut Ibnu, gratifikasi bukan termasuk bagian dari rezeki. Ibnu menyebut gratifikasi merupakan pintu masuk praktik korupsi yang bisa merusak integritas.
"Kalau mendapatkan gratifikasi, jangan menganggap itu rezeki," kata Ibnu.
Hal senada disampaikan Sekjen KPK, Cahya H. Harefa, yang turut hadir di lokasi. Cahya mengatakan pegawai Rutan KPK harus berani melapor jika menemukan adanya praktik korupsi yang terjadi di Rutan KPK.
"Harapannya, melalui acara ini kita diingatkan lagi agar tidak kalah dari tantangan, walaupun menjaga integritas itu tidak selalu mudah. Marilah kita saling menjaga dan saling melapor kalau ada yang tidak benar," ucap Cahya.
Program Series Penguatan Integritas bagi Pegawai Rutan KPK ini sendiri disajikan dengan bentuk berbagi pengalaman atau sharing session. Untuk seri pertama program ini telah dilaksanakan pada Februari 2025 dengan narasumber anggota Dewan Pengawas KPK, Benny Joshua Mamoto dan Chisca Mirawati.
Program ini juga menjadi strategi KPK dalam membangun sistem peradilan yang lebih transparan dan berintegritas. Peningkatan kapasitas dan kesadaran pegawai rutan diyakini KPK bisa menjaga kredibilitas institusi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan rutan.
(ygs/ygs)
71 Pegawai Imigrasi yang Terlibat Pungli WN China Tak Dipecat, Hanya Dihukum
Sebanyak 71 pegawai Imigrasi dinonaktifkan karena dugaan pungli terhadap 60 WN China. 30 pegawai dihukum, uang Rp 32,7 juta telah dikembalikan. [413] url asal
#pungli #pegawai-imigrasi #wn-china #soetta #saffar-muhammad-godam #pencopotan #lapas #peringatan #penonaktifan #pungli-wn #kedutaan-besar-republik-rakyat-china #hukuman-kategori #kepala-kantor-imigrasi-soetta #pet
Jakarta - Sebanyak 71 pegawai Imigrasi dinonaktifkan setelah diduga terlibat pungutan liar (pungli) terhadap 60 warga negara (WN) China berdasarkan nota diplomatik dari Kedutaan Besar Republik Rakyat China. Sebanyak 30 pegawai di antaranya mendapat hukuman kategori berat, sedang, dan ringan. Namun, sejauh ini belum ada yang dipecat.
"Kurang lebih 29 atau 30 (pegawai Imigrasi) sudah turun hukuman disiplinnya," kata Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas, Saffar Muhammad Godam, seusai konferensi pers di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).
Saffa mengatakan 30 pegawai Imigrasi mendapat hukuman beragam. Yakni, pencopotan jabatan, penonaktifan jabatan, hingga penempatan khusus di tempat tertentu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, sisanya masih menunggu. Masih dalam proses," kata Saffar.
Saffar mengatakan puluhan warga China itu dimintai uang tip. Modus puluhan pegawai imigrasi itu sudah dilakukan sejak setahun lalu.
"Apapun itu, tetap saja salah. Saat ini, sedang kami tindak lanjuti," katanya.
Untuk mencegah aksi pungli itu terulang, Saffar menyatakan telah memasang tanda peringatan bagi warga asing. Peringatannya, agar tidak memberikan uang atau imbalan dalam bentuk apapun ke petugas Imigrasi.
Sebelumnya, dilansir detikNews, pegawai yang dinonaktifkan terdiri dari pejabat struktural hingga petugas konter. Kepala Kantor Imigrasi Soetta juga diganti oleh Kementerian Imipas.
Adapun untuk pegawai yang dinonaktifkan kini tengah menjalani pemeriksaan di Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal. Sedangkan uang senilai Rp 32,7 juta hasil pungli sudah dikembalikan ke warga China yang jadi korban.
Artikel ini telah tayang di detikbali
(sym/sym)
71 Pegawai Imigrasi yang Terlibat Pungli WN China Tak Ada yang Dipecat
Sebanyak 71 pegawai Imigrasi dinonaktifkan karena dugaan pungli terhadap 60 WN China. 30 pegawai menerima hukuman. [372] url asal
#pungli #pegawai-imigrasi #wn-china #korupsi #kementerian-imigrasi #hukuman-disiplin #china #pencopotan #hukuman-disiplinnya #pungli-wn #kepala-kantor-imigrasi-soetta #kementerian-imipas #soetta #korban #petugas #pen
Denpasar - Sebanyak 71 pegawai Imigrasi dinonaktifkan setelah diduga terlibat pungutan liar (pungli) terhadap 60 warga negara (WN) China berdasarkan nota diplomatik dari Kedutaan Besar Republik Rakyat China. Sebanyak 30 pegawai di antaranya mendapat hukuman kategori berat, sedang, dan ringan. Namun, sejauh ini belum ada yang dipecat.
"Kurang lebih 29 atau 30 (pegawai Imigrasi) sudah turun hukuman disiplinnya," kata Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas, Saffar Muhammad Godam, seusai konferensi pers di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).
Saffa mengatakan 30 pegawai Imigrasi mendapat hukuman beragam. Yakni, pencopotan jabatan, penonaktifan jabatan, hingga penempatan khusus di tempat tertentu.
"Nah, sisanya masih menunggu. Masih dalam proses," kata Saffar.
Saffar mengatakan puluhan warga China itu dimintai uang tip. Modus puluhan pegawai imigrasi itu sudah dilakukan sejak setahun lalu.
"Apapun itu, tetap saja salah. Saat ini, sedang kami tindak lanjuti," katanya.
Untuk mencegah aksi pungli itu terulang, Saffar menyatakan telah memasang tanda peringatan bagi warga asing. Peringatannya, agar tidak memberikan uang atau imbalan dalam bentuk apapun ke petugas Imigrasi.
Sebelumnya, dilansir detikNews, pegawai yang dinonaktifkan terdiri dari pejabat struktural hingga petugas konter. Kepala Kantor Imigrasi Soetta juga diganti oleh Kementerian Imipas.
Adapun untuk pegawai yang dinonaktifkan kini tengah menjalani pemeriksaan di Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal. Sedangkan uang senilai Rp 32,7 juta hasil pungli sudah dikembalikan ke warga China yang jadi korban.
(hsa/iws)
Menteri Imipas Copot 71 Pegawai Imigrasi Soetta Buntut Pungli WN China
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto telah menonaktifkan 71 pegawai Imigrasi Soetta buntut pungli terhadap warga China. [424] url asal
#agus-andrianto #imigrasi #imipas #menteri-imigrasi #senayan #wn-china #kepala-kantor-imigrasi-soetta #kantor-imigrasi #pejabat #pegawai-imigrasi #petugas #pencegahan #dpr #pungli-wn #perlintasan #penonaktifan #diplom
Jakarta - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan ada Nota Diplomatik dari Kedutaan Besar Republik Rakyat China terkait dugaan pungutan liar (pungli) di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Agus mengatakan dia sudah menonaktifkan 71 orang pegawai Imigrasi Soetta buntut masalah itu.
Hal itu disampaikan Agus dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025). Dia mengatakan ada 44 kasus yang dialami 60 warga China pada Februari 2024 sampai Januari 2025.
"Dari periode tersebut, telah terjadi 44 kasus terhadap 60 warga negara China dan telah ada pengembalian uang sejumlah total Rp 32.750.000 kepada masing-masing warga China," kata Agus dalam rapat.
Agus mengatakan pihaknya langsung melakukan investigasi. Hasilnya, terdapat 39 petugas Imigrasi yang mengecek dokumen WN China dan diduga terlibat pungli.
"Menindaklanjuti hal tersebut, kami melakukan investigasi dan ditemukan fakta bahwa berdasarkan hasil pengecekan data perlintasan warga China sebagaimana nota diplomatik, terdapat sejumlah 39 petugas Imigrasi yang bertugas melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian terhadap warga China yang tertera di dalam nota diplomatik tersebut," ujar Agus.
"Dan benar, terdapat peristiwa pungli terhadap 60 warga China serta telah dilakukan pengembalian (uang) kepada masing-masing," tambahnya.
Agus mengatakan ada 71 pegawai di Imigrasi Soetta yang dinonaktifkan buntut kasus itu. Dia mengatakan pegawai yang dinonaktifkan terdiri atas pejabat struktural hingga petugas konter.
"Atas peristiwa tersebut, per hari tersebut, telah dilakukan penonaktifan terhadap 71 pegawai yang terdiri dari tiga pejabat struktural, satu mantan kepala kantor, satu mantan kepala bidang, satu kepala bidang, lima kasi pemeriksaan, 23 petugas supervisor, dan 40 orang petugas counter," kata Agus.
Kepala Kantor Imigrasi Soetta juga diganti oleh Kementerian Imipas. Adapun untuk pegawai yang dinonaktifkan kini tengah menjalani pemeriksaan di Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal.
"Sedangkan untuk Kakanim saat itu, baru saja telah kami serah terima jabatan tanggal 21 Januari. Bagi para pegawai yang telah dinonaktifkan saat ini, masih menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal untuk selanjutnya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap dia.
Pihak Imigrasi juga melakukan pencegahan pungli terulang. Dia mengatakan sistem autogate di Soetta akan ditambah menjadi 98 dan mengurangi petugas counter.
"Sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi peristiwa berulang, kami mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya dengan optimalisasi penggunaan autogate di Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini berjumlah 98 autogate dan mengurangi jumlah petugas counter manual dari 50 counter menjadi 15 counter baik di terminal kedatangan maupun keberangkatan," ujarnya.
Simak Video 'Kementerian P2MI Targetkan Pengiriman 425 Ribu Pekerja Migran di 2025':
2 Pegawai Imigrasi Pekanbaru Dilaporkan Selingkuh Usai Digerebek Pasangan Sah
Dua pegawai Imigrasi Pekanbaru digerebek pasangan sah karena perselingkuhan. Tim khusus dibentuk untuk pemeriksaan dan pelanggaran etik. [397] url asal
#perselingkuhan #pegawai-imigrasi #pekanbaru #laporan-keluarga #pelanggaran-etik #asn #tim-pemeriksaan #kasus-viral #hubungan-suami-istri #penganiayaan #kota-pekanbaru #pelanggaran #digerebek-pasangan #sanksi #mapol
Pekanbaru - Dua pegawai Imigrasi Pekanbaru digerebek pasangan sah masing-masing di Simpang Tabek Gadang. Kedua pegawai itu kemudian dilaporkan pasangan sah mereka terkait kasus perselingkuhan.
Kasubsi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Pekanbaru, Reza Pahlevi, membenarkan adanya laporan dari pihak keluarga. Menurutnya, terlapor sudah lima tahun berdinas di Imigrasi Pekanbaru.
"Untuk laporan (kasus perselingkuhan) sudah kami terima dari pihak keluarga," ujarnya, Rabu (19/2/2025).
Laporan itu, kata dia, diteruskannya kepada unsur pimpinan. Atas laporan itu dibentuk tim khusus yang akan melakukan pemeriksaan dugaan perselingkuhan dan pelanggaran etik yang dilakukan dua pegawai berstatus ASN tersebut.
"Terkait kejadian kami sudah melaporkan ke pimpinan. Kami juga sudah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan secara internal terhadap kedua pegawai, nanti kami periksa terkait kronologi kejadian," katanya.
"Untuk sanksi nanti kami tunggu pemeriksaan internal dahulu terkait kronologi, keabsahan dan kejadian yang sudah terjadi,"
lanjut dia.
Sebelumnya video seorang wanita ngamuk dan memecahkan kaca mobil di Pekanbaru viral di media sosial. Wanita itu mengamuk karena diduga memergoki suaminya yang diduga pegawai Imigrasi tengah bersama wanita lain.
Dalam video diterima detikSumut, terlihat mobil Grand Livina warna hitam dihadang tapat di Simpang Tobek Godang, Kota Pekanbaru. Disebut wanita berinisial KO menghadang suaminya yang ada di dalam mobil, Minggu (16/2).
Dalam video menyebut wanita itu sengaja menghadang mobil. Sebab, di dalam ada suaminya AN yang merupakan pegawai Imigrasi bersama wanita lain diduga kuat selingkuhan berinisial RA.
KO sendiri telah melapor ke Mapolresta Pekanbaru. Laporan terkait penganiayaan karena ditabrak RA saat menghentikan mobil di lokasi kejadian.
(astj/astj)
Imigrasi Pekanbaru Bentuk Tim Periksa 2 Pegawai yang Digerebek Pasangan Sah
Kantor Imigrasi Pekanbaru membentuk tim khusus untuk memeriksa dua pegawai yang terlibat skandal perselingkuhan setelah video viral. [431] url asal
#imigrasi-pekanbaru #pegawai-selingkuh #pemeriksaan-internal #perselingkuhan #pelanggaran-etik #video-viral #asn #simpang-tabek-gadang #laporan-keluarga #kasus-hukum #keluarga #viral #pehawai #kantor-imigrasi-pekan
Pekanbaru - Kantor Imigrasi TPI Pekanbaru membenarkan dua pegawai yang digrebek pasangan sah diduga selingkuh di Simpang Tabek Gadang. Untuk menelusuri kejadian itu pihak Imigrasi membentuk tim khusus yang bertugas memeriksa dua pegawai tersebut.
"Memang benar kedua orang tersebut pegawai atau petugas di Kantor Imigrasi Pekanbaru," kata Kasubsi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Pekanbaru, Reza Pahlevi Rabu (19/2/2025).
Reza memastikan sudah melapor ke atasannya terkait video viral kedua pegawai digerebek oleh pasangan sah masing-masing. Hasil laporannya itu menjadi dasar membentuk tim khusus.
"Terkait kejadian kami sudah melaporkan ke pimpinan. Kami juga sudah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan secara internal terhadap kedua pegawai, nanti kami periksa terkait kronologi kejadian," katanya.
Pemeriksaan sendiri setelah keluarga dari pegawai melaporkan terkait perbuatan itu. Khususnya terkait dugaan perselingkuhan dan pelanggaran etik yang dilakukan dua pehawai berstatus ASN tersebut.
"Untuk laporan sudah kami terima dari pihak keluarga. Untuk sanksi nanti kami tunggu pemeriksaan internal dahulu terkait kronologi, keabsahan dan kejadian yang sudah terjadi," katanya.
Keduanya tercatat sebagai staf di Kantor Imigrasi Pekanbaru. Bahkan sudah 5 tahun berdinas.
Sebelumnya video seorang wanita ngamuk dan memecahkan kaca mobil di Pekanbaru viral di media sosial. Wanita itu mengamuk karena diduga memergoki suaminya yang diduga pegawai Imigrasi tengah bersama wanita lain.
Dalam video diterima detikSumut, terlihat mobil Grand Livina warna hitam dihadang tapat di Simpang Tobek Godang, Kota Pekanbaru. Disebut wanita berinisial KO menghadang suaminya yang ada di dalam mobil, Minggu (16/2).
Dalam video menyebut wanita itu sengaja menghadang mobil. Sebab, di dalam ada suaminya AN yang merupakan pegawai Imigrasi bersama wanita lain diduga kuat selingkuhan berinisial RA.
KO sendiri telah melapor ke Mapolresta Pekanbaru. Laporan terkait penganiayaan karena ditabrak RA saat menghentikan mobil di lokasi kejadian.
(astj/astj)
Luapan Emosi Istri Oknum Pegawai Imigrasi di Pekanbaru Pergoki Suami Selingkuh
Viral, wanita mengamuk dan memecahkan kaca mobil usai pergoki suaminya selingkuh dengan wanita lain. Sang suami diduga pegawai Imigrasi di Pekanbaru. [379] url asal
#istri-selingkuh #luapan-emosi #pegawai-imigrasi #pekanbaru #penganiayaan #video-viral #perselingkuhan #konflik-rumah-tangga #kejadian-viral #berita-terkini #korban #kekesalan #pergoki #luapan #sumatera-barat #detiks
Pekanbaru - Viral di media sosial seorang wanita berinisial KO, mengamuk hingga memecahkan kaca mobil. Wanita itu diduga emosi karena memergoki suaminya yang diduga pegawai Imigrasi di Pekanbaru tengah bersama wanita lain di dalam mobil.
Dalam video yang dilihat detikSumut, tampak mobil Grand Livina warna hitam dihadang di Simpang Tobek Godang, Kota Pekanbaru. Wanita itu disebut menghadang suaminya yang tengah bersama seorang wanita di dalam mobil tersebut diduga selingkuh.
Wanita itu bersama dua orang lainnya menghadang mobil tersebut dari depan. Kemudian di video lain, tampak wanita itu memecahkan kaca mobil tersebut dengan batu.
Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Bery Juana menjelaskan, kejadian itu terjadi, Minggu (16/2/2025).
"Kejadian 16 Februari kemarin di Simpang Tobek Godang. Mobil dikendarai wanita R bersama suami korban," kata Bery, Senin (17/2/2025).
Bery menjelaskan, korban mengaku mendapat informasi bahwa suaminya baru pulang dari Sumatera Barat. Korban menduga suaminya telah selingkuh dengan wanita lain.
Korban pun membuntuti suaminya hingga bertemu di lokasi kejadian. Saat itulah korban KO langsung menghadang mobil tersebut hingga nyaris ditabrak. Kekesalan itu dia luapkan dengan memecahkan kaca mobil tersebut.
"Korban ini istri dari pria yang ada di dalam mobil. Melapor Pasal 351, penganiayaan karena ditabrak saat menghentikan mobil," kata Bery.
Terkait informasi soal suami wanita tersebut merupakan pegawai Imigrasi di Kota Pekanbaru, Bery mengatakan, saat ini pihaknya masih mendalami laporan tersebut.
"Diduga pegawai Imigrasi, ini masih kami dalami. Pelapor KO," kata Bery.
(nkm/nkm)
Menko Yusril-Wamenko Polkam Rapat dengan Komisi I DPR Bahas Keamanan Laut
Komisi I DPR menggelar rapat dengan Pemerintah membahas sistem keamanan laut. Menko Yusril hingga Wamenko Polkam Lodewijk hadir. [246] url asal
#komisi-i-dpr #menko-yusril #lodewijk-freidrich-paulus #keamanan-laut #keamanan-laut-indonesia #gedung-dpr-ri #nusron #laut #pengamanan #hukum #dpr-ri #menko-hukum #indonesia #komisi-i-dpr-ri #polemik #dpr #pegawai
Jakarta - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Menko Polkam terkait sistem keamanan laut. Yusril hadir langsung dalam rapat tersebut, sedangkan Menko Polkam dihadiri wakilnya, Lodewijk Freidrich Paulus.
Rapat digelar di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I Ahmad Heryawan (Aher).
"Dalam rangka mewujudkan sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif," kata Aher membuka rapat.
Aher mengatakan teritori Indonesia sebagian besar adalah laut. Untuk itu, diharapkan agar pengamanan laut di Indonesia dapat maksimal.
"Tentu kita memahami bersama bahwa lautan kita sangat luas, daerah teritori Indonesia lautannya 2 kali lipat dibanding daratannya atau kurang lebih 2/3 Indonesia adalah kelautan," sebutnya.
Aher mengatakan keamanan laut Indonesia belum optimal. Untuk itu, dirinya berharap hari-hari ke depannya laut Indonesia dapat terjaga dengan baik.
"Tentu saja keamanan atau pengamanan laut kita belum optimal kita ingin di hari-hari ke depan lautan kita terjaga dengan baik, baik itu kedaulatannya ataupun segala kekayaan yang ada di dalamnya," kata dia.
Aher mengatakan ada sejumlah instansi yang menangani masalah keamanan laut. Hal itu ditakutkan akan menyulitkan sinergi yang ada.
"Dengan banyaknya instansi yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing yang spesifik secara operasional ini tampaknya cukup menyulitkan sinergi dan koordinasi instansi tersebut dan instansi lainnya," tuturnya.
Simak juga Video 'Menteri Nusron Pecat 6 Pegawai Buntut Polemik Pagar Laut Tangerang':
Kejiwaan Sunardi Si Pembunuh Keji Dinilai Sehat, Proses Hukum Lanjut
Polisi menyatakan Sunardi tersangka pembunuhan keji di Bekasi sehat jasmani dan rohani. Dia dinilai bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. [332] url asal
#sunardi #pembunuhan-di-bekasi #pegawai-koperasi-dibunuh #jabodetabek #sehat #kesal #kuhp #polisi #kabupaten-bekasi #jawa-tengah #ongkoseno #polres-metro #kejiwaan-sunardi-si-pembunuh-keji-dinilai-sehat #jenazah-sp
Bekasi - Polisi telah memeriksa Sunardi (44), si pembunuh pegawai koperasi di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, yang ternyata juga membunuh istrinya. Dari hasil pemeriksaan, tidak ada tanda-tanda gangguan kejiwaan dari Sunardi.
"Sejauh ini sih kita melihat semuanya kita periksa dari pemeriksaan kita ajak ngomong masih nyambung," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar saat dihubungi, Jumat (7/2/2025).
Onkoseno menyebut Sunardi sehat secara jasmani dan rohani. Sunardi bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya tersebut usai membunuh kedua korban.
"Jadi kita nilai dia secara jasmani rohani bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya," ujarnya.
Sunardi sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polres Metro Bekasi. Atas kasus tersebut, Sunardi dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.
Bunuh Pegawai Koperasi-Habisi Istri
Ulah keji Sunardi terungkap setelah membunuh wanita pegawai koperasi berinisial SP di rumahnya yang berlokasi di Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Jenazah SP ditemukan pada Senin (3/2) siang dengan kondisi disimpan dalam lemari dan dibungkus seprai.
Polisi mengungkapkan korban dijerat dengan kerudung yang dikenakannya. Sunardi membunuh korban lantaran kesal ditagih tunggakan utang.
"Kesal karena ditagih utangnya, sedangkan Tersangka tidak bisa membayar," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar, Rabu (5/2).
Onkoseno mengatakan Sunardi berutang kepada korban sebesar Rp 3 juta. Sunardi kesal karena ditagih utang yang berujung gelap mata membunuh korban.
Pihak kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) tempat pembunuhan SP. Namun saat olah TKP dilakukan, polisi menemukan kerangka manusia dalam septic tank rumah Sunardi.
Terbaru, terungkap sudah sosok kerangka tersebut merupakan wanita AM yang tak lain adalah istri dari Sunardi. Kepada pihak kepolisian, Sunardi mengakui sudah membunuh istrinya pada 2022.
"(Identitas kerangka manusia) saudari AM. Pengakuan dari tersangka, AM ini adalah istrinya," ujar Ongkoseno.
Sunardi cemburu dan menduga istrinya berselingkuh dengan pria lain. Dari situ, ia gelap mata dan membunuh istrinya.
Keduanya melangsungkan pernikahan di Banyumas, Jawa Tengah, lalu pindah ke wilayah Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Setelah dibunuh, jasad AM dimasukkan ke septic tank yang berada di belakang rumahnya.
(wnv/mea)
Guru Supriyani Gagal Jadi PPPK, Kuasa Hukum Singgung Janji Mendikdasmen
Guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), gagal lolos dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). [192] url asal
#guru-honorer-supriyani #guru-supriyani #pppk #iya #guru-supriyani-gagal-jadi-pppk #kuasa-hukum #ibu-guru-supriyani #sulawesi-tenggara #abdul-mu-039-ti #supriyani #guru #pejabat #afirmasi #pegawai #pppk-supriyani
Jakarta - Guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), gagal lolos dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pengumuman seleksi PPPK Supriyani disampaikan empat hari lalu.
"Iya, ada pengumuman 6 Januari kemarin, Bu Supriyani tidak lolos PPPK," kata kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan dilansir detikSulsel, Jumat (10/1/2025).
Andre kemudian menyinggung janji Mendikdasmen Abdul Mu'ti yang mengatakan akan mengangkat Supriyani menjadi PPPK melalui jalur afirmasi. Menurutnya, Supriyani memang tidak pernah meminta secara langsung ke Abdul Mu'ti agar diangkat langsung menjadi PPPK, namun pihaknya tetap mempertanyakan hal itu karena telanjur dijanjikan oleh pejabat publik sejak lama.
"Janji menteri (Mendikdasmen Abdul Mu'ti) ini kan sudah diucapkan, sudah berapa bulan yang lalu dan juga Bu Supriyani sebenarnya tidak pernah meminta, tiba-tiba diberikan janji seperti itu," ujarnya.
"Ibu Supriyani ini sudah berharap janji itu ditepati. Artinya ibu guru Supriyani diberikan afirmasi agar bisa langsung diterima sebagai guru PPPK," tambah Andre.
Andre pun menyayangkan sikap Abdul Mu'ti yang dinilai tidak menepati janji peluang lolos melalui afirmasi untuk Supriyani tahun ini. "Sebagai pejabat publik, janji yang telah diucapkan merupakan kebijakan yang harus ditepati," ucapnya.
Simak lengkapnya di sini.
(zap/idh)
Cegah TPPO, Kanim Singaraja Bentuk Dua Desa Binaan Keimigrasian
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja membentuk dua desa binaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO). [363] url asal
#imigrasi-singaraja #berita-bali-terkini #buleleng #karangasem #kepala #petugas-imigrasi #pegawai-imigrasi-singaraja #bhabinkamtibmas #pmi #cegah-tppo #desa-tamblang #kabupaten-jembrana #perdagangan-orang #kanim-si
Buleleng - Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II TPI Singaraja membentuk dua desa binaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dua desa binaan keimigrasian tersebut, yakni Desa Tamblang (Kabupaten Buleleng) dan Desa Pergung (Kabupaten Jembrana).
Kepala Kanim Singaraja, Hendra Setiawan, mengungkapkan pembentukan desa binaan keimigrasian juga bertujuan untuk melindungi warga yang ingin bekerja ke luar negeri agar terhindar dari TPPO. Program ini melibatkan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) yang bertugas untuk memberikan sosialisasi terkait bahaya TPPO kepada masyarakat.
"Kami berikan edukasi langsung dan akses imigrasi semakin dekat di situ karena kami menempatkan Pimpasa," ujar Hendra saat konferensi pers akhir tahun di kantornya, Selasa (31/12/2024).
Wilayah hukum Kanim Singaraja meliputi Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. Menurut Hendra, pemerintah desa di dua desa binaan tersebut juga bisa berkoordinasi langsung dengan Pimpasa jika ingin menanyakan informasi tentang prosedur pengiriman PMI ke luar negeri.
"Jadi, perbekel-perbekel tidak harus jauh-jauh ke (kantor) imigrasi. Cukup koordinasi dengan Pimpasa," imbuhnya.
Imigrasi Singaraja, dia berujar, akan kembali menambah desa binaan pada 2025. Menurutnya, Pimpasa yang ditempatkan di desa-desa binaan itu merupakan pegawai Kanim Singaraja.
"Dia harus pasang mata pasang telinga untuk membaca situasi TPPO di daerahnya. Ke depan, saya akan menugaskan seluruh pegawai Imigrasi Singaraja sebagai Pimpasa, yang berperan seperti halnya Babinsa atau Bhabinkamtibmas," pungkasnya.
(iws/iws)