Jisun Song
Akademi Diplomatik Nasional Korea Selatan

TAHUN 2024 merupakan tahun yang penting bagi hak asasi manusia (HAM). Tahun tersebut menandai peringatan 45 tahun Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW) dan 35 tahun Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC).

CEDAW dan CRC, bersama dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD), merupakan beberapa instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Korea Utara, masing-masing pada tahun 2001 (CEDAW), 1990 (CRC), dan 2016 (CRPD).

Namun, meski telah melakukan ratifikasi, realitas menunjukkan gambaran yang sangat berbeda. Situasi HAM di Korea Utara masih memprihatinkan. Secara khusus, perhatian lebih harus diberikan kepada kelompok rentan, termasuk pada perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Sejumlah laporan dari organisasi masyarakat sipil, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan berbagai pemerintahan terus mengungkap pelanggaran HAM di Korea Utara. Misalnya, laporan PBB tahun 2014 dari Commission of Inquiry on Human Rights di Korea Utara menunjukkan adanya diskriminasi berdasarkan gender, disabilitas, dan usia. Sayangnya, sepuluh tahun kemudian situasi ini masih berlanjut, bahkan semakin memburuk akibat pandemi.

Dalam siklus keempat Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB terhadap Korea Utara tahun 2024, berbagai badan PBB dan pemangku kepentingan lainnya memberikan informasi mengenai situasi pelanggaran HAM di Korea Utara. Akibatnya, negara-negara anggota PBB mengajukan total 294 rekomendasi. Namun, Korea Utara mencatat 88 rekomendasi dan menyatakan akan mempertimbangkan 206 sisanya di kemudian hari.

Sayangnya, dari 88 rekomendasi yang hanya dicatat?yang secara teknis berarti tidak diterima atau tidak ditanggapi?terdapat rekomendasi terkait hak-hak perempuan dan anak-anak. Misalnya, Korea Utara hanya mencatat rekomendasi untuk menghapus semua bentuk pekerja anak baik di dalam negeri maupun di luar negeri; mengakhiri impunitas terhadap kekerasan berbasis gender dan seksual; menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, menghentikan perdagangan manusia; serta menghentikan praktik aborsi paksa terhadap perempuan yang dideportasi ke Korea Utara saat hamil.

Rekomendasi-rekomendasi ini sangat mendasar dalam melindungi HAM, tidak hanya bagi perempuan dan anak-anak tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebab, kesejahteraan kelompok rentan ini memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan anggota keluarga dan komunitas lainnya. Selain itu, masih perlu dilihat apakah Korea Utara akan menerima dan melaksanakan 206 rekomendasi lainnya.

Hanya saja, rekam jejak Korea Utara dalam menangani rekomendasi UPR sebelumnya tidak menunjukkan hasil yang positif. Hal ini juga sangat kontras dengan gambaran yang disampaikan Korea Utara dalam laporan Voluntary National Review (VNR) mengenai implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) yang diajukan ke PBB tahun 2021.

Dalam laporan VNR-nya, Korea Utara menyatakan telah mencapai kesetaraan gender sejak lama, meningkatkan investasi bagi anak yatim dan lansia yang tidak memiliki pengasuh. Korea Utara juga mengklaim telah memperbaiki gizi perempuan dan anak-anak sambil mengambil semua langkah yang mungkin untuk melindungi HAM bagi kelompok rentan.

Namun, bila dibandingkan dengan respons Korea Utara terhadap rekomendasi UPR selama empat siklus secara jelas menunjukkan kesenjangan antara retorika dan praktiknya. Dalam konteks ini, Korea Utara seharusnya mempertimbangkan secara serius untuk merespons seruan internasional untuk bekerja sama.

Misalnya, komunitas internasional telah menawarkan bantuan kemanusiaan kepada Korea Utara, seperti yang dilakukan terhadap negara lain yang membutuhkan, guna melindungi HAM dan martabat manusia selama dan setelah krisis kemanusiaan. Jika benar-benar ingin melindungi HAM rakyatnya seperti yang mereka klaim, Korea Utara seharusnya mencari cara untuk bekerja sama dengan komunitas global. Jangan malah menutup diri.

Denpasar -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada Kamis (23/1/2025). Pigai ingin memantau langsung pelaksanaan program-program pemajuan HAM. Dia juga memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali.

"Saya sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam mewujudkan kabupaten/kota peduli HAM. Ini adalah langkah yang sangat baik dalam upaya kita bersama untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia," ujar Pigai dalam kunjungannya di Kanwil Kemenkum Bali, Denpasar.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kakanwil Kemenkum Bali Wahyu Eka Putra itu, Pigai membahas berbagai hal. Antara lain, tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum di masa transisi.

Dia juga membahas terkait pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5HAM) di wilayah Bali. Menteri HAM memberikan apresiasi atas capaian Kanwil Kemenkumham Bali dalam meraih predikat kabupaten/kota peduli HAM di beberapa daerah di Provinsi Bali.

"Saya sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam mewujudkan kabupaten/kota peduli HAM. Ini adalah langkah yang sangat baik dalam upaya kita bersama untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia," beber mantan anggota Komnas HAM itu.

Menanggapi hal tersebut, Wahyu menyatakan komitmennya untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan lingkungan kerja yang ramah HAM.

"Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan lingkungan kerja yang ramah HAM. Kami juga akan terus melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan Bali sebagai provinsi yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM," tegas Wahyu.

Kunjungan kerja Menteri HAM ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi jajaran Kanwil Kemenkum Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara lintas kementerian di masa transisi dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal, adil, makmur, dan bermartabat.

(hsa/hsa)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai HAM. Pasalnya, sekitar 50 persen dari poin Astacita yang diusung pemerintah menyangkut tentang hal-hak asasi.

"Dari delapan poin (Astacita), khususnya yang menyangkut tentang HAM itu adalah empat poin. 50 persen dari poin Astacita adalah menyangkut tentang HAM," kata Pigai dalam sambutannya saat puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Selasa (11/12/2024) malam WIB.

Pigai menjelaskan, HAM bahkan ditempatkan dalam poin pertama Astacita, yakni tepatnya memperkokoh Pancasila, demokrasi, dan HAM. Selain itu, hak-hak penyandang disabilitas juga ditekankan dalam poin Astacita keempat serta poin keenam dan kedelapan yang menyangkut hak tentang ekonomi, sosial, dan budaya.

"Itu artinya apa? Artinya HAM dianggap sangat penting bagi bangsa ini karena HAM adalah titik temu peradaban antara nilai-nilai fundamental bangsa, berpijak kepada Pancasila dan juga nilai-nilai yang dianut di dunia internasional," ucap Pigai.

Menurut Pigai, menghormati dan menegakkan HAM merupakan tanggung jawab konstitusional bagi Pemerintah. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga telah mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak asasi setiap warga negaranya. Implementasi dari tanggung jawab Pemerintah tersebut ditegaskan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

"Dalam misi pembangunan sampai dengan tahun 2045, salah satu sasarannya menyebutkan bahwa pembangunan diarahkan pada terwujudnya supremasi yang berkeadilan, berkepastian, bermartabat, dan berlandaskan HAM untuk mencapai Indonesia Emas 2045," ucap mantan komisioner Komnas HAM tersebut.

Lebih lanjut, Pigai menyebut, pembentukan Kementerian HAM merupakan salah satu potret keseriusan pemerintahan baru dalam pembangunan HAM. Komitmen itu tidak hanya sekadar tertulis dalam Astacita, tetapi juga melalui program-program prioritas.

Pigai mengatakan, sedikitnya ada 15 poin membangun HAM dalam Astacita dan program prioritas pemerintah. Di antaranya, prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan gender, penguatan demokrasi dan jaminan kebebasan sipil, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta perlindungan kelompok rentan (perempuan, anak, difabel, dan lansia).

Kemudian, hak atas rasa aman, kesehatan, pangan, pendidikan, kehidupan yang layak, perumahan, air, pekerjaan, lingkungan hidup yang sehat, budaya, dan reforma agraria. "Itulah sebenarnya semua aspek HAM menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk lima tahun mendatang, 2024–2029, semua menyangkut HAM," ucap Pigai.

JAKARTA, investor.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengajukan program desa peduli HAM dengan total anggaran Rp 8,3 triliun. Menurut Natalius, masing-masing desa nanti akan mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp 100 juta.

"Satu wilayah saja kita kasih Rp 100 juta maka 8,3 triliun. Tentu untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah, Rp 8,3 triliun," ujar Natalius dalam rapat perdana dengan Komisi XIII DPR, di Ruang Pansus DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). 

Natalius mengatakan, anggaran Rp 100 juta akan diperuntukkan 83.000 kelompok yang dibentuk kementeriannya di setiap desa. Mereka akan bertugas membumikan HAM kepada setiap warga yang berada di desa tersebut.

"Karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja dan nanti di dalam perjalanan kita akan meng-organize pasukan-pasukan kami dan nanti lebih mudah karena kita akan bentuk kantor wilayah," jelas Natalius.

Natalius mengatakan program desa peduli HAM baru satu dari 200 program yang direncanakannya. Dia mengaku, usulan Rp 20 triliun merupakan usulan untuk membiayai 200 program tersebut. 

"Untuk mencapai Rp 20 triliun, saya punya lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut, baru satu program saja sudah Rp 8,3 triliun. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang saya tadi sebut, Rp 1,2 triliun maka sudah Rp 9,5 triliun. Belum lagi, belum lagi program-program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan," pungkas Natalius.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News