Jakarta - Viral video warga negara asing (WNA) China selipkan uang pecahan Rp 500 ribu di dalam paspor disebut agar mendapatkan jalur hijau. Ditjen Imigrasi membantah hal tersebut (iws/iws)

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengikuti rapat kerja perdana dengan Komisi XIII DPR RI hari ini. Supratman menjelaskan soal kinerja Kementerian Hukum beberapa waktu ke depan.

Rapat terselenggara di ruang Komisi XIII, gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.

"Rapat pagi ini kita nyatakan terbuka untuk umum. Agenda kita hari ini, seperti bisa, ini rapat pertama ini taaruf saja, Pak Menteri, sama Pak Menteri nanti menyampaikan beberapa hal yang dikira penting sebagai sebuah gambaran untuk kemitraan kita," kata Willy dalam rapat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menggelar rapat kerja perdana dengan Komisi XIII DPR RI pada Senin (4/11/2024). (Dwi/detikcom)

Willy menyebut hal ini juga menindaklanjuti Komisi XIII yang menjadi alat kelengkapan Dewan (AKD) baru di DPR RI. Willy juga menyinggung soal pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM pada periode ini.

"Yang paling penting ini komisi baru, Komisi XIII, yang kemitraannya itu kan pecahannya dari Kemenkumham sebelumnya," ucap Willy.

Pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI kemudian memperkenalkan diri satu per satu kepada Menteri Hukum. Supratman juga menyampaikan pemaparannya, menegaskan bahwa Kementerian Hukum yang dipimpin akan transparan.

(dwr/taa)

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan regulasi seluruh pecahan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) rampung maksimal Juni 2025. Diketahui, kementerian tersebut kini dipecah menjadi tiga kementerian.

Pernyataan Supratman disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (4/11/2024).

"Alhamdulillah sekarang kami telah membentuk tim transisi dan diketuai oleh Pak Ambeg ya, untuk bagaimana memuluskan dan menjadi percontohan bagi kementerian-kementerian yang lain agar secepat mungkin seluruh kementerian yang akibat kebijakan Presiden dalam membentuk nomenklatur baru itu sesegera mungkin bisa berjalan secara efektif dan efisien," kata Supratman dalam paparannya.

Supratman menyebut seluruh regulasi di pecahan kementerian Hukum dan HAM ditargetkan rampung paling lama Juni 2025. Adapun Kemenkumham kini dipecah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian HAM.

"Bapak-Ibu sekalian, kami menargetkan dan tim transisi sudah menyampaikan programnya bahwa paling lambat bulan Juni tahun 2025, seluruh kementerian akibat pemecahan ataupun lahirnya nomenklatur baru itu, itu bisa segera mungkin bisa bekerja dan selesai semua. Baik dari sisi personel, regulasi, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama," ujar Supratman.

Supratman mengatakan Kementerian Hukum dan HAM di periode sebelumnya terlalu gemuk. Ia tak menampik jika dikatakan kementerian ini memiliki sumber daya manusia terbesar kedua setelah Kementerian Keuangan.

"Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, dulu Kementerian Hukum dan HAM ini adalah sebuah kementerian yang sangat gemuk ya. Mungkin kementerian nomor dua terbanyak dari sisi sumber daya manusia setelah Kementerian Keuangan," kata dia.

(dwr/taa)

Jakarta -

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan kementeriannya mendapatkan anggaran Rp 64 miliar. Natalius pun mengusulkan agar anggaran untuk kementeriannya dirombak.

"Rombak itu. Dari Rp 20 T (pagu anggaran) cuma Rp 64 M. Tidak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi keinginan Presiden Indonesia," ujar Natalius Pigai saat acara penyambutan di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

Pigai mengatakan ingin anggaran Rp 20 triliun jika negara menyanggupi. Hal itu agar pekerjaan membangun di bidang HAM dapat maksimal.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp 20 triliun," sebutnya.

Ketika ditanya terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia, Pigai mengatakan masih akan berfokus untuk membangun dibidang HAM. Dalam waktu dekat, Kementeriannya masih akan mengurus terkait nomenklatur hingga pengadaan sarana dan prasarana.

"Sabar dulu hal-hal yang sifatnya kasuistik kan saya bilang di sini, saya membangun HAM. Pembangunan HAM itu harus secara holistik," kata dia.

"Yang jelas dua-tiga bulan ke depan nomenklatur, pemantapan struktur, pembentukan struktur, revitalisasi struktur," sebutnya.

Simak Video: Yusril Puji Langkah Prabowo Pecah Kemenkumham Jadi 3 Kementerian

[Gambas:Video 20detik]

(ial/dnu)