Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa penundaan kongres partainya tidak terkait sama sekali dengan proses hukum yang tengah dijalani Sekjen Hasto Kristiyanto.

Ganjar mengatakan penundaan Kongres dari semula direncanakan pada April murni karena alasan internal partai. Dia menyebut kongres pada waktunya akan diumumkan langsung Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Enggak, itu tidak ada hubungannya juga. Nanti akan ditentukan sendiri oleh Ketua Umum," kata Ganjar usai menghadiri pembekalan kepala daerah PDIP di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat (16/5).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyebut agenda pembekalan tersebut bukan bagian dari konsolidasi internal menjelang kongres.

"Kalau ini kebetulan saya dan Mas Djarot [Djarot Saiful Hidayat] di diklat, saya urusan pemerintahan, dan kita memandang penting untuk melakukan ini. Dan menurut saya ini ya retret partai kita," ujar Ganjar.

Ia menekankan kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari hingga Minggu (18/5) itu, dilakukan sebagai upaya sinkronisasi dan harmonisasi internal antara program pemerintah pusat dan daerah.

"Jadi dua hal yang berbeda dengan kongres. Kongres nanti disiapkan secara tersendiri," jelasnya.

Ganjar mengaku menekankan ke kepala daerah PDIP untuk komitmen terhadap nilai ideologis, platform partai, janji-janji kampanye, termasuk misi partai dalam kepemimpinan mereka.

"Mesti ada komitmen satu nilai-nilai ideologis, platform partai, program yang sudah mereka siapkan pada saat kampanye, tapi juga misi politik partai yang mesti dibawa, yang saya katakan tadi," katanya.

Hasto yang masih menjabat sebagai Sekjen partai tengah menjalani proses hukum di pengadilan atas kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan PAW Harun Masiku. Hasto diduga mengeluarkan sebagian uang suap sejumlah Rp400 juta.

Jaksa KPK juga meyakini Hasto telah merintangi penyidikan perkara Harun Masiku. Sekjen PDIP dua periode itu disebut memerintahkan anak buahnya untuk menghilangkan barang bukti dan meminta Harun Masiku melarikan diri.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sempat kembali menyapa kadernya Mukhamad Misbakhun yang pernah disinggungnya beberapa saat lalu di acara Partai Golkar. Kini, Bahlil memuji Misbakhun sebagai sahabat lama.

Sapaan itu disampaikan saat pembukaan program pelatihan 'Executive Education Program for Young Political Leaders, Batch-18' yang digelar Golkar Institute di Jakarta, Senin (21/4/2025), Bahlil menyebut Misbakhun sebagai sahabatnya. "Sahabat yang sudah lama sekali," ujarnya.

Lebih lanjut Bahlil menjelaskan semula Misbakhun lebih dikenal sebagai anggota Komisi XI DPR. Namun, kini Misbakhun dipercaya memimpin komisi yang membidangi keuangan dan perpajakan tersebut.

Menurut Bahlil, kiprah Misbakhun sebagai politikus telah melalui proses panjang. Tokoh nasional asal Indonesia Timur itu mengatakan Misbakhun pernah berkarier di partai lain. Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung Misbakhun pernah berhadapan dengan hukum.

"Pernah mendapatkan cobaan, ujian di aspek hukum," ucap Bahlil. Sebagai informasi, Misbakhun memang pernah didakwa dalam perkara bank Century lantaran vokal terhadap kasus itu. Namun, ia dijatuhi vonis bebas murni oleh Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali (PK) tersebut.

Bahlil juga menyebut Misbakhun sebagai sosok berintegritas, intelek, dan berprinsip sehingga tidak mudah menyerah.

"Karena memiliki integritas, intelektualitas, dan punya prinsip yang kuat, beliau (Misbakhun, red) bukan menyerang dari sebuah proses hambatan, tetapi keluar sebagai pemenang," imbuhnya.

Bahlil sebelumnya menyinggung akan ada reshuffle kepengurusan partainya. Bahlil menyebut sistem pergantian pengurus di Golkar hampir sama dengan kabinet menteri dan tak perlu menunggu satu atau dua tahun.

Hal ini disampaikan Bahlil dalam acara halalbihala Golkar, Rabu (16/4) malam. Bahlil mulanya membahas terkait kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menaikkan tarif untuk produk Indonesia sebesar 32%.

Bahlil kemudian menyinggung menteri yang bersinggungan langsung dengan kebijakan itu, seperti Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri. Bahlil juga menyebut nama Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang tidak hadir.

"Pak Misbakhun-nya mana Misbakhun-nya? Lagi lari? Bilang sama dia sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari," kata Bahlil disertai gelak tawa kader yang lain.

"Yang Golkar butuhkan pemikir ekonomi yang setiap saat harus ada di Jakarta untuk dimintai pendapatnya, gitu," tambahnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bupati Tapanuli Tengah yang juga Politikus PDIP, Masinton Pasaribu mengungkap alasan penundaan keberangkatan kader-kader partainya ke kegiatan retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

"Jelaslah sudah sama-sama kita baca pertimbangan menunda apa karena persoalan ada ketidakadilan hukum, dan itu yang sedang diperjuangkan agar keadilan substantif itu benar-benar hadir di republik ini," kata Masinton ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2).

Kendati, Masinton tak menjelaskan secara gamblang wujud ketidakadilan itu, termasuk ketika disinggung kaitannya dengan penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto oleh KPK beberapa waktu lalu.

"Mau menjerat siapapun lah keadilan itu kan universal, dia tidak berlaku hanya pada satu dua orang atau dua kelompok tetapi dia harus berlaku keadilan itu kepada seluruh masyarakat seluruh warga negara," katanya.

Sebelumnya, Megawati selaku Ketum PDIP menginstruksikan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut dalam agenda retreat yang akan digelar pada 21-28 Februari 2025.

Instruksi itu disampaikan Megawati menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis (20/2). Instruksi tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Mega per 20 Februari 2025.

Lebih lanjut, Masinton bilang, para kepala daerah PDIP secara prinsip siap mengikuti retreat. Sebanyak 55 kader yang menjadi bupati, wali kota dan gubernur telah 'standby' di Magelang.

Hanya saja memang belum ditentukan waktu kapan mereka bergabung ke Akmil. Masinton berujar, kemungkinan dalam satu atau dua hari ke depan. Semua tergantung hasil komunikasi DPP PDIP dan pemerintah yang dijembatani Gubernur Jakarta, Pramono Anung.

Masinton pun tak mempermasalahkan apabila para kepala daerah dari PDIP ini melewatkan materi-materi pembekalan dalam retreat yang diselenggarakan 21-28 Februari 2025. Dasar-dasar kepemimpinan, wawasan kebangsaan dan nasionalisme atau tata kelola pemerintahan pernah mereka terima sebelumnya.

"Sebenarnya nggak ada kerugian apapun, ini lebih pada pembekalan-pembekalan yang sebelumnya sebagian besar sudah menerima sudah memahami itu," katanya.

"Namun itu ini kan pendalaman dan penyesuaian dengan agenda pemerintah, karena apapun Ibu Megawati selalu menekankan kepada seluruh kader dan bahkan kemarin ketika pada tanggal 19 (Februari) ini dalam tugas pemerintahan semua senapas dan sebangun dengan pemerintahan pusat," pungkas Masinton.