REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR - Gugum Ridho Putra terpilih menjadi ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2025–2030. Gugum terpilih pada Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali, Rabu (15/1/2025).

"Saya telah menerima dan berkomitmen untuk memegang posisi jabatan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PBB," kata Gugum Ridho Putra di Denpasar, Rabu (15/1/2025).

Selain Gugum, pada Muktamar VI tersebut ada empat nama calon ketua umum lain yang bertarung, yakni Afriansyah Noor, Jurhum Lantong, Fahri Bachmid, dan Hilman Indra. Namun, hanya Gugum dan Afriansyah Noor yang memenuhi syarat 25 persen dari total 551 peserta yang memiliki hak suara.

Keduanya kemudian maju tahap berikutnya dalam pemilihan yang dipilih oleh perwakilan dewan pimpinan wilayah (DPW), dewan pimpinan cabang (DPC), badan otonom, DPP, Mahkamah Partai, dan Majelis Syuro. Sedangkan Afriansyah Noor adalah mantan sekretaris Jenderal DPP PBB. Hasilnya, Gugum mengantongi 398 suara dan Afriansyah mengoleksi 134 suara dari total suara sebanyak 532 suara.

Gugum merupakan Ketua Mahkamah PBB sekaligus keponakan pendiri dan sesepuh PBB Yusril Ihza Mahendra yang sudah mengundurkan diri sebagai ketua umum pada Mei 2024. Yusril saat ini diketahui menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam pidato politiknya, politikus muda kelahiran 1988 itu mengapresiasi partisipasi peserta muktamar yang menyalurkan hak suaranya untuk memilih pucuk pimpinan partai berlambang bulan sabit dan bintang itu. "Luar biasa, ternyata partai ini masih banyak orang-orang yang cinta dengan PBB dan terus menginginkan PBB ini ada di dalam perpolitikan Indonesia," ucapnya.

Setelah terpilih, Gugum kemudian mengajak seluruh insan partai tersebut untuk melakukan konsolidasi guna merebut kursi wakil rakyat pada Pemilu 2029 dan tak ada lagi kubu-kubu di internal partai pasca-dirinya terpilih secara sah sebagai ketua umum. "Mulai hari ini kita akhiri politik ke dalam, kita selesaikan semua masalah di dalam, kita kuatkan, kita konsolidasikan," ucapnya.

Gugum membidik suara anak muda sebagai persiapan berlaga pada Pemilu 2029. "Sekarang demografi pemilih sudah berubah 70 persen itu milenial dan Gen Z dan mereka masa depan kepemimpinan politik," kata Gugum.

Muktamar Partai Bulan Bintang (PBB) ke-6 yang diselenggarakan di Bali, 13-15 Januari 2025, menghasilkan jabatan ketua umum (ketum) baru. Gugum Ridho Putra resmi menjabat Ketum PBB setelah unggul dalam pemungutan suara.

Gugum menang mutlak dengan raihan 398 suara dari total 532 suara. Keponakan dari Yusril Ihza Mahendra itu mengungguli kandidat kuat lainnya, yakni Afriansyah Noor yang mendapatkan 134 suara. Afriansyah sebelumnya merupakan Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PBB.

Dalam pidatonya, Gugum berterima kasih kepada seluruh kader PBB yang antusias mengikuti muktamar selama tiga hari ini.

"PBB punya sejarah panjang sekali dalam melahirkan dan membina era reformasi dan kita terus sadar di belantika politik Indonesia," kata Gugum dalam pidatonya, Rabu (15/1/2025).

"Mulai hari ini jangan pernah bilang PBB partai yang kecil, tetapi partai ini partai yang besar," sambung Gugum.

Gugum Minta Pendukung Bersatu

Gugum juga mengingatkan, dengan hasil Muktamar ke-6 ini, sudah tidak ada lagi kubu pendukung antarcalon ketum.

"Sudah, mulai hari ini kita akhiri politik ke dalam. Kita selesaikan semua permasalahan kita di dalam, keluarkan, dan konsolidasikan," tegas politikus yang juga pengacara itu.

Selain itu, Gugum juga mengucapkan terima kasih kepada Yusril Ihza Mahendra yang telah turut mengawal Muktamar PBB meskipun telah mundur dari jabatannya sebagai ketua umum.

"Beliau nggak tidur menunggu hasil pemilihan ini sampai selesai, untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof Yusril," tandas Gugum.

Dua Target PBB

Gugum menargetkan dua hal bagi PBB selama lima tahun ke depan. Pertama, dia ingin PBB akan kembali ke DPR RI pada 2029. Diketahui, partai berlambang bulan dan bintang itu terakhir kali memiliki kursi di DPR RI pada periode 2009-2014.

"Jadi ini momentum yang sangat optimistis bagi PBB dan kami kan mengejar target untuk duduk di parlemen 2029," tegas Gugum.

Kedua, dia menilai PBB saat ini ketinggalan mengikuti perkembangan generasi muda. Ini penting untuk mendapatkan ceruk suara demi memuluskan target masuk parlemen.

"Sekarang 70 persen pemilihnya Milenial dan Gen Z, jadi mau tidak mau kami harus bikin perombakan-perombakan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang baru," jelas Gugum

"Kalau tidak mempersiapkan stok dan jumlah yang banyak dari kaderisasi akan sulit juga, itu yang membuat partai gagal di pemilu," sambung Gugum.

Menurutnya, generasi muda saat ini perlu diberikan pemahaman politik karena politik adalah jalan untuk pembangunan bangsa dan negara. "Mereka bisa terlibat di sana," imbuhnya.

Yusril Jadi Dewan Pertimbangan

Pendiri PBB Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai Dewan Pertimbangan PBB pada Muktamar ke-6 PBB di Denpasar, Rabu (15/1/2025). Ketua Umum (Ketum) PBB terpilih, Gugum Ridho Putra, menjelaskan Yusril yang merupakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi terkait kebijakan strategis partai.

"Itu seperti dewan yang memberikan nasihat-nasihat saja rekomendasi mengenai kebijakan politik strategis, tetapi bukan eksekutif, bukan pelaksana seperti ketum," ujar Gugum.

Pemilihan Yusril sebagai Dewan Pertimbangan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PBB. Gugum mengatakan di dalam muktamar ini juga ada perombakan beberapa poin AD/ART. Sebelumnya, tidak ada jabatan Dewan Pertimbangan dalam struktur kepengurusan PBB.

"Yang dulu itu lebih banyak kepada penyatuan kewenangan di ketum, sekarang tidak. Jadi sistem check and balancing itu diperkuat di sini," ungkap dia.

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Mantan Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga mantan kandidat Ketum PBB, Afriansyah Noor, mengundurkan diri dari Partai Bulan Bintang. Dia mengakui pengunduran diri itu berkaitan dengan kekalahannya di Muktamar PBB.

Surat pengunduran diri itu ditandatangani langsung oleh Afriansyah Noor dengan menyertakan Kartu Tanda Anggota PBB. Afriansyah Noor memutuskan mundur terhitung hari ini, 16 Januari 2025.

Afriansyah lantas membenarkan surat tersebut. Dia juga mengaku mundur karena kekalahan di Muktamar PBB.

"Iya," kata Afriansyah Noor saat dimintai konfirmasi, Kamis (16/1/2025). Afriansyah menjawab apakah benar pengunduran diri dari PBB berkaitan dengan Muktamar PBB.

Berikut ini isi surat pengunduran diri Afriansyah Noor dari PBB:

Melalui surat ini saya ingin menyampaikan keputusan untuk mengundurkan diri sebagai anggota Partai Bulan Bintang terhitung mulai tanggal 16 Januari 2025. Keputusan ini saya ambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan kondisi pribadi, terutama fokus saya pada pekerjaan dan komitmen yang saat ini saya jalani di bidang profesional.

Saya merasa bahwa untuk mencapai tujuan karir dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaan saya saat ini, saya perlu memberikan perhatian lebih banyak pada bidang tersebut. Oleh karena itu, saya merasa perlu untuk mengundurkan diri dari partai politik yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman berharga bagi saya.

Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berkontribusi dalam partai ini, dan saya berharap hubungan baik antara saya dan partai tetap terjalin meskipun saya tidak lagi menjadi bagian dari organisasi ini.

Semoga Partai Bulan Bintang terus berkembang dan mencapai tujuannya serta dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk bangsa dan negara.

Demikian surat pengunduran ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

Sebagai informasi, Afriansyah Noor sempat menjadi kandidat Ketua Umum Partai Bulan Bintang pada Muktamar yang digelar pada 13-15 Januari 2025. Afriansyah Noor berkontestasi dengan keponakan Yusril Ihza Mahendra, Gugum Ridho Putra.

Dalam muktamar tersebut, Gugum Ridho Putra mengalahkan Afriansyah Noor dengan perolehan suara 398 suara dari total 532 suara, sedangkan Afriansyah Noor hanya mendapatkan 134 suara. Dengan demikian, Gugum pun resmi menjadi Ketua Umum PBB selanjutnya.

Simak juga Video: Alasan PBB Copot Afriansyah Noor dari Jabatan Sekjen

[Gambas:Video 20detik]

Dalam Muktamar Partai Bulan Bintang (PBB) keenam di Denpasar, Bali, Rabu (15/1/2025), pendiri partai yakni Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai Dewan Pertimbangan PBB. Lantas, seperti apa tugasnya?

Dikutip detikBali, Ketua Umum (Ketum) PBB terpilih, Gugum Ridho Putra menjelaskan Yusril yang merupakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan akan bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi terkait kebijakan strategis partai.

"Itu seperti dewan yang memberikan nasihat-nasihat saja, rekomendasi mengenai kebijakan politik strategis, tetapi bukan eksekutif, bukan pelaksana seperti ketum," ujar Gugum yang juga keponakan Yusril.

Yusril dipilih menjadi Dewan Pertimbangan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PBB. Gugum mengatakan dalam muktamar itu juga ada perombakan beberapa poin AD/ART. Sebelumnya, tidak ada jabatan Dewan Pertimbangan dalam struktur kepengurusan PBB.

"Yang dulu itu lebih banyak kepada penyatuan kewenangan di ketum, sekarang tidak. Jadi sistem check and balancing itu diperkuat di sini," ungkapnya.

Gugum mengatakan sistem pemilihan pada muktamar kali ini sangat demokratis. Bahkan, pemilihan ketum dilakukan dua putaran.

"Putaran pertama ada empat calon sehingga dua calon teratas ditarungkan lagi ke voting kedua. Dan voting kedua tadi yang terpilih saya dan calon kedua Pak Alfiansyah, beliau jadi Wakil Kepala Badan Halal," tutur Gugum yang sebelumnya menjabat Ketua Mahkamah Partai PBB.

Sebelumnya diberitakan, Gugum terpilih menjadi Ketum PBB pada Muktamar PBB keenam di Denpasar. Ia mengungguli calon lainnya, yakni Alfiansyah Noor yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Ketum PBB.

Artikel ini sebelumnya telah tayang di detikBali dengan judul Yusril Ihza Mahendra Jabat Dewan Pertimbangan PBB.

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai Dewan Pertimbangan PBB pada Muktamar ke-6 PBB di Denpasar, Rabu (15/1/2025). Ketua Umum (Ketum) PBB terpilih, Gugum Ridho Putra, menjelaskan Yusril yang merupakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi terkait kebijakan strategis partai.

"Itu seperti dewan yang memberikan nasihat-nasihat saja rekomendasi mengenai kebijakan politik strategis, tetapi bukan eksekutif, bukan pelaksana seperti ketum," ujar Gugum yang juga keponakan dari Yusril.

Pemilihan Yusril sebagai Dewan Pertimbangan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PBB. Gugum mengatakan di dalam muktamar ini juga ada perombakan beberapa poin AD/ART. Sebelumnya, tidak ada jabatan Dewan Pertimbangan dalam struktur kepengurusan PBB.

"Yang dulu itu lebih banyak kepada penyatuan kewenangan di ketum, sekarang tidak. Jadi sistem check and balancing itu diperkuat di sini," ungkap dia.

Menurut Gugum, sistem pemilihan pada muktamar kali ini sangat demokratis. Bahkan, pemilihan ketum dilakukan dua putaran.

"Putaran pertama ada empat calon sehingga dua calon teratas ditarungkan lagi ke voting kedua. Dan voting kedua tadi yang terpilih saya dan calon kedua Pak Alfiansyah, beliau jadi Wakil Kepala Badan Halal," tutur pria yang sebelumnya menjabat Ketua Mahkamah Partai PBB itu.

Diberitakan sebelumnya, Gugum terpilih menjadi Ketum PBB pada Muktamar PBB ke-6 di Denpasar. Ia mengungguli calon lainnya, yakni Alfiansyah Noor yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Ketum PBB.

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

DENPASAR, KOMPAS.com - Gugum Ridho Putra resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) untuk periode 2025-2030.

Penetapan Gugum dilakukan setelah ia mengalahkan pesaingnya, Afriansyah Noo, melalui voting dalam Muktamar VI yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Denpasar, Bali, Rabu (15/1/2025).

Gugum, yang merupakan keponakan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sekaligus mantan Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, berhasil meraih 398 suara.

Sementara itu, Afriansyah hanya memperoleh 134 suara.

Dalam pidato kemenangannya, Gugum menegaskan dukungan PBB terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia juga mendoakan agar Prabowo dapat memimpin Indonesia selama sepuluh tahun ke depan.

"Berharap dan mendoakan kesehatan Pak Prabowo Subianto tidak hanya sebagai presiden di periode pertama. Mudah-mudahan beliau juga bisa menjadi presiden periode yang berikutnya 2029-2033, lima tahun berikutnya," ujar Gugum.

Gugum mengajak jajaran pengurus PBB di tingkat pusat dan daerah yang hadir dalam muktamar untuk bersatu agar partainya dapat kembali masuk parlemen pada Pemilu 2029.

"Mulai hari ini kita akhiri politik ke dalam. Kita selesaikan semua permasalahan kita di dalam, kita keluarkan, kita konsolidasikan. Kita berpolitik dari luar. Insyaallah 2029 kita rebut parlemen RI," ujarnya.

Selain itu, Gugum juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada Yusril sebagai sesepuh dan pendiri PBB.

Meskipun telah mengundurkan diri dari posisi ketua umum PBB, Yusril tetap memantau jalannya proses Muktamar VI PBB.

"Dalam acara muktamar ini beliau tidak tidur menunggu hasil pemilihan ini sampai selesai, untuk itu kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof Yusril," kata Gugum.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bicara pembatalan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold usai Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas penetapan capres atau presidential threshold. Dia menyebut itu sebagai konsekuensi dari putusan MK.

"Itu adalah konsekuensi dari pembatalan presidential threshold yang juga adalah pembatalan parliamentary threshold. Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai politik, khususnya Partai Bulan Bintang," kata Yusril saat berpidato di Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, dilansir detikBali, Selasa (14/1/2025).

Untuk diketahui, parliamentary threshold merupakan ambang batas perolehan suara minimal partai politik (parpol) dalam pemilihan umum (pemilu). Ambang batas itu menjadi dasar dalam penentuan perolehan kursi DPR.

Yusril berharap kader PBB dapat lolos dan melenggang ke Senayan jika ambang batas parlemen dibatalkan MK. "Akan memberikan peluang yang lebih besar ke Partai Bulan Bintang untuk tampil di tengah masyarakat. Diharapkan kembali meraih suara dan kemudian menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat," imbuhnya.

Menurut Yusril, pemerintah akan memiliki pekerjaan rumah baru jika ambang batas parlemen dibatalkan MK. Ia berpendapat pemerintah perlu merumuskan norma hukum baru di bidang politik.

"Berpadu pada putusan MK. Khususnya pada lima panduan atau disebut constitutional engineering yang harus dirumuskan di masa akan datang," jelasnya.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak juga Video 'Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir':

[Gambas:Video 20detik]

Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar Muktamar VI di Denpasar, Bali, dalam rangka memilih ketua umum (ketum) baru. Pendiri PBB Yusril Ihza Mahendra berharap jabatan Ketum PBB dipegang oleh generasi muda.

"Saya berharap akan lahir pemimpin baru di Partai Bulan Bintang. Kita berikan kesempatan bagi yang muda-muda untuk tampil memimpin Partai Bulan Bintang," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu saat berpidato di Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025).

Yusril mengaku tidak punya kriteria khusus soal siapa yang pantas memegang tampuk kepemimpinan PBB. Dia menyerahkan semua kriteria pemilihan ketua umum kepada Tim Komite Muktamar PBB.

Tim itu yang akan membahas, merumuskan, dan menyepakati syarat serta kriteria pencalonan Ketum PBB. Jika dalam prosesnya tidak dihasilkan kesepakatan siapa yang pantas jadi Ketun PBB, maka prosesnya dilanjutkan dengan pemungutan suara.

"Kalau tidak tercapai sebuah kompromi atau aklamasi, ya mau tidak mau diadakan pemungutan suara. Saya harap ada pemilihan yang dilakukan secara demokratis, jujur, dan fair," kata Yusril.

Ketua Mahkamah PBB, Gugum Ridho, mengatakan ketua umum baru nanti punya sejumlah tugas. Pertama, Ketum PBB yang baru harus membangun kapasitas partai. Setelah itu, ketua umum yang baru harus memikirkan soal kaderisasi.

"Yang akan diperbaiki adalah pembangunan kapasitas partai dulu," kata Gugum.

Menurutnya, dari demografi penduduk Indonesia, 70 persen dipenuhi generasi milenial dan generasi Z. Sehingga, dua generasi itu yang dilihat PBB sebagai masa depan perpolitikan di Indonesia.

Gugum mengatakan, ada sejumlah program yang akan dirancang PBB agar cocok dengan gaya berpolitik generasi muda. Sehingga, diharapkan banyak generasi muda yang tertarik bergabung ke PBB.

"Jadi, mau tidak mau harus ada perubahan kaderisasi terkait itu. Harus banyak merekrut anak muda ke dalam Partai Bulan Bintang," katanya.

Diberitakan sebelumnya, dua nama mencuat sebagai kandidat kuat yang akan berebut kursi ketua umum partai. Dua nama itu adalah Afriansyah Noor dan Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho.

Afriansyah mengaku tidak mengetahui kandidat lain yang diajukan dalam pemilihan ketua umum. Dia hanya berharap muktamar ini dapat menghasilkan pemimpin yang mampu menyatukan seluruh kader partai.

Video Iran Ajukan Permohonan Pemindahan Napi, Yusril Lapor ke Prabowo

Video Iran Ajukan Permohonan Pemindahan Napi, Yusril Lapor ke Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com- Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memberi sinyal dukungan kepada figur baru dan muda untuk menjadi ketua umum PBB.

“Saya berharap akan lahir pemimpin baru di PBB dan sudah saatnya kita beri kesempatan kepada yang muda-muda untuk tampil memimpin PBB,” kata Yusril Ihza Mahendra di sela Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025), dikutip dari Antara.

Mantan ketua umum PBB ini berharap pemimpin baru dan muda itu dapat melanjutkan estafet kepemimpinan untuk periode 2025-2030.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan itu menambahkan, pemilihan pucuk pimpinan partai berlambang bulan sabit dan bintang tersebut dapat dilakukan secara aklamasi atau melalui pemilihan.

“Pesan saya pemilihan itu dengan tertib, aman dan damai. Siapa pun yang terpilih, kami hormati, tidak peduli usia, pengalaman karena paling penting estafet kepemimpinan PBB ini ke depan," kata dia.

Meski begitu, Yusril menyerahkan sepenuhnya proses pemilihan ketua umum itu kepada keputusan dalam muktamar untuk menggantikan dirinya. Yusril memutuskan mundur pada Mei 2024 setelah menahkodai partai itu sejak awal masa Reformasi 1998.

Sinyal dukungan kepada pemimpin muda juga dilontarkan oleh Ketua Majelis Syura PBB Masrur Anhar ketika memberikan tausiah di sela Muktamar VI PBB.

“Syukur-syukur yang muda (terpilih jadi ketua umum)," kata Masrur.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan yang didaulat memberikan sambutan pembukaan muktamar itu juga memberi sinyal dukungan kepada figur muda menjadi ketum PBB.

Ketika Budi Gunawan menyapa sejumlah tokoh termasuk salah satunya Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra, sejumlah peserta muktamar kemudian menyambut riuh.

“Saya doakan semoga beliau yang terpilih," kata Budi Gunawan menimpali sambutan riuh peserta muktamar.

Ada sejumlah nama yang mencalonkan diri sebagai ketum PBB pada Muktamar PBB, antara lain, mantan Sekretaris Jenderal DPP PBB Afriansyah Noor dan tokoh muda PBB Gugum Ridho Putra yang juga keponakan dari tokoh sentral PBB Yusril Ihza Mahendra.

Selain pemilihan ketua umum baru, perubahan AD/ART partai dan program-program partai selama lima tahun ke depan juga menjadi menu utama muktamar itu.

Saat ini, pucuk pimpinan PBB dinahkodai oleh Penjabat (Pj) Ketua Umum PBB Fahri Bachmid setelah Yusril mengundurkan diri pada Mei 2024 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com- Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memberi sinyal dukungan kepada figur baru dan muda untuk menjadi ketua umum PBB.

“Saya berharap akan lahir pemimpin baru di PBB dan sudah saatnya kita beri kesempatan kepada yang muda-muda untuk tampil memimpin PBB,” kata Yusril Ihza Mahendra di sela Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025), dikutip dari Antara.

Mantan ketua umum PBB ini berharap pemimpin baru dan muda itu dapat melanjutkan estafet kepemimpinan untuk periode 2025-2030.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan itu menambahkan, pemilihan pucuk pimpinan partai berlambang bulan sabit dan bintang tersebut dapat dilakukan secara aklamasi atau melalui pemilihan.

“Pesan saya pemilihan itu dengan tertib, aman dan damai. Siapa pun yang terpilih, kami hormati, tidak peduli usia, pengalaman karena paling penting estafet kepemimpinan PBB ini ke depan," kata dia.

Meski begitu, Yusril menyerahkan sepenuhnya proses pemilihan ketua umum itu kepada keputusan dalam muktamar untuk menggantikan dirinya. Yusril memutuskan mundur pada Mei 2024 setelah menahkodai partai itu sejak awal masa Reformasi 1998.

Sinyal dukungan kepada pemimpin muda juga dilontarkan oleh Ketua Majelis Syura PBB Masrur Anhar ketika memberikan tausiah di sela Muktamar VI PBB.

“Syukur-syukur yang muda (terpilih jadi ketua umum)," kata Masrur.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan yang didaulat memberikan sambutan pembukaan muktamar itu juga memberi sinyal dukungan kepada figur muda menjadi ketum PBB.

Ketika Budi Gunawan menyapa sejumlah tokoh termasuk salah satunya Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra, sejumlah peserta muktamar kemudian menyambut riuh.

“Saya doakan semoga beliau yang terpilih," kata Budi Gunawan menimpali sambutan riuh peserta muktamar.

Ada sejumlah nama yang mencalonkan diri sebagai ketum PBB pada Muktamar PBB, antara lain, mantan Sekretaris Jenderal DPP PBB Afriansyah Noor dan tokoh muda PBB Gugum Ridho Putra yang juga keponakan dari tokoh sentral PBB Yusril Ihza Mahendra.

Selain pemilihan ketua umum baru, perubahan AD/ART partai dan program-program partai selama lima tahun ke depan juga menjadi menu utama muktamar itu.

Saat ini, pucuk pimpinan PBB dinahkodai oleh Penjabat (Pj) Ketua Umum PBB Fahri Bachmid setelah Yusril mengundurkan diri pada Mei 2024 lalu.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berharap Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Hal itu diungkapkan Yusril dalam sambutannya saat menghadiri Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali.

"Itu adalah konsekuensi dari pembatalan presidential threshold yang juga adalah pembatalan parliamentary threshold. Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai politik, khususnya Partai Bulan Bintang," kata Yusril saat berpidato di Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025).

Parliamentary threshold adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik (parpol) dalam pemilihan umum (pemilu). Ambang batas tersebut menjadi dasar dalam penentuan perolehan kursi DPR.

Yusril berharap kader PBB dapat lolos dan melenggang ke Senayan jika ambang batas parlemen dibatalkan MK. "Akan memberikan peluang yang lebih besar ke Partai Bulan Bintang untuk tampil di tengah masyarakat. Diharapkan kembali meraih suara dan kemudian menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat," imbuhnya.

Menurut Yusril, pemerintah akan memiliki pekerjaan rumah baru jika ambang batas parlemen dibatalkan MK. Ia berpendapat pemerintah perlu merumuskan norma hukum baru di bidang politik.

"Berpadu pada putusan MK. Khususnya pada lima panduan atau disebut constitutional engineering yang harus dirumuskan di masa akan datang," jelasnya.

Dilansir detikNews, Yusril pernah memprotes ambang batas parlemen sejak lima tahun lalu. Yusril tak ingin suara pemilih menjadi hangus dengan ambang batas masuk DPR. Dia menyebut satu kursi DPR pun yang diperoleh partai politik, perwakilan mereka tetap harus dilantik.

Selain menyatakan ketidaksetujuannya terkait ambang batas DPR, dia juga memberikan alternatif sebagai jalan tengah. Salah satu usulannya yakni partai politik yang ikut dalam pemilu bisa membentuk koalisi.

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar Muktamar VI di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025). Muktamar ini digelar untuk memilih ketua umum baru sekaligus menetapkan program kerja partai lima tahun mendatang.

Pantauan detikBali di lokasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra dan Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, hadir dalam acara ini.

Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster, serta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, juga terlihat dalam acara itu.

Dua nama mencuat sebagai kandidat kuat yang akan berebut kursi ketua umum partai. Dua nama itu adalah Afriansyah Noor dan Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho.

Afriansyah Noor berharap muktamar ini dapat menghasilkan pemimpin yang mampu menyatukan seluruh kader partai.

"Muktamar VI ini diharapkan menghasilkan pemimpin yang betul-betul pemimpin yang mempersatukan," ujar Afriansyah Noor saat menghadiri acara tersebut.

Afriansyah mengaku tidak mengetahui kandidat lain yang diajukan dalam pemilihan ketua umum. Namun, ia menegaskan pentingnya pemimpin yang mampu memperkuat soliditas partai.

"Pemimpin yang membuat soliditas Partai Bulan Bintang semakin kuat kokoh dengan kebersamaan yang ada," tambahnya.

Selain pemilihan ketua umum definitif, muktamar ini juga membahas perubahan AD/ART dan program kerja lima tahun ke depan.

Dilansir dari detikNews, Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho juga menjadi kandidat ketua umum dalam muktamar ini. Gugum mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Umum PBB periode 2025-2030.

Ia diketahui merupakan keponakan mantan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Merasa Dizalimi, Eks Sekjen dan Pengurus PBB Bakal Gugat ke PTUN

Merasa Dizalimi, Eks Sekjen dan Pengurus PBB Bakal Gugat ke PTUN