JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meyakini, sinergitas antara TNI-Polri semakin kuat. Pernyataan itu, dilontarkan Supratman saat menanggapi adanya perintah pengamanan kantor kejaksaan seluruh Indonesia oleh prajurit TNI.

Supratman enggan berkomentar terkait Surat Telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menginstruksikan jajaran TNI menjaga kantor kejaksaan. Supratman mengatakan, akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada.

"Kita tidak membicarakan itu dalam implementasi ya. Tapi nanti kami akan mencoba untuk menyampaikan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada," ucap Supratman di Kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).



Dalam Telegram tersebut, Penglima TNI memerintahkan pengerahan personel dan alat perlengkapan dalam rangka dukungan pengamanan terhadap Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia.

Dalam Surat Telegram itu, tertulis personel yang akan diturunkan dalam pengamanan di Kejati sebanyak 30 orang dan 10 personel untuk pengamanan di Kejari.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi membenarkan pengerahan prajurit militer untuk pengamanan kantor Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. Kristomei menegaskan, pengamanan itu merupakan bentuk kerja sama antara TNI dan Kejaksaan.

"Surat telegram tersebut merupakan bagian dari kerja sama pengamanan yang bersifat rutin dan preventif, sebagaimana yang juga telah berjalan sebelumnya," ujar Ktistomei, Minggu 11 Mei 2025.

Kristomei menekankan, perbantuan pengamanan kantor Kejaksaan itu merupakan implementasi kerja sama TBI dan Kejaksaan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6 April 2023.

Jakarta -

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menanggapi aksi penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey saat ikut mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Iptu Tomi Samuel Marbun yang hilang di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Agus mengatakan penanganan Papua memerlukan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya.

"Ya makanya ya. Di Papua itu bukan hanya tugas TNI, harus berkolaborasi," kata Agus di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Agus mengaku telah melakukan MoU dengan sejumlah kementerian. Hal itu, kata dia, dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah-daerah terpencil.

"Saya sudah membuat MoU dengan beberapa kementerian, dengan Kementerian Transmigrasi, Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, harus sama-sama membangun daerah-daerah terpencil itu agar kesulitan masyarakat itu bisa segera teratasi," jelasnya.

Sebelumnya, pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Iptu Tomi Samuel Marbun hingga saat ini masih terus dilakukan. Proses pencarian ini diwarnai aksi penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) ke rombongan tim pencarian Iptu Tomi.

Dilansir detikSulsel, Senin (28/4), Kepala Komnas HAM perwakilan Papua Frits Ramandey menjadi korban penembakan yang dilakukan KKB. Peristiwa itu ketika Frits berada di Kali Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni pada Minggu (27/4), sekitar pukul 07.10 WIT, lokasi Iptu Tomi diduga hanyut.

"Tepat pukul 07.10 WIT, kami ditembak oleh kelompok KKB dari jarak sebelah kali (Rawara)," kata Frits.

Frits mengaku terlibat dalam operasi pencarian Iptu Tomi mewakili Komnas HAM. Dia bersama aparat kepolisian sudah berada di lokasi dan mendirikan camp sejak Rabu (23/4).

"Jadi sebagai kepala Komnas HAM kami diundang untuk menghadiri proses pencarian dan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun," tuturnya.

(amw/lir)

Jakarta -

Markas Besar (Mabes) TNI mengatakan proses hukum bagi oknum TNI AD penembak 3 anggota Polri di Way Kanan, Lampung, masih berjalan. Mabes TNI akan menghukum seberat-beratnya apabila oknum tersebut terbukti bersalah.

"Masalah proses hukum yang di Lampung ya, artinya kan kemarin sudah disampaikan tersangka-tersangkanya, dari petunjuk dari Panglima TNI kita ikuti saja, proses investigasi, penyelidikan dan belum selesai," kata Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (27/3/2025).

Dia menegaskan para prajurit akan dihukum berat jika terbukti terlibat. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung.

"Nanti kalau memang betul terbukti bersalah, dan benar-benar betul-betul dia melakukan itu, sesuai hasil scientific investigation dan sebagainya, dan sebagainya yang telah dikembangkan oleh tim investigasi. Ya kita hukum seberat-beratnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Kristomei mengatakan pihaknya tidak akan melindungi prajurit terlibat. Pihaknya akan memecat oknum prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah.

"Nggak ada, ngapain kita lindungi-lindungi. Sudah jelas kalau Panglima TNI, kalau bagi prajurit yang melanggar hukum, ya kita proses," kata dia.

"Ngapain takut, kalau prajurit pecat-pecat. Kan yang daftar jadi prajurit TNI banyak, hari ini aja yang dilantik segitu banyaknya, 805 orang. Yang daftar ribuan. Jadi ngapain melindungi yang jelek. Sudah hukum aja lah, banyak yang daftar, kok," imbuhnya.

Sebagai informasi, peristiwa penembakan terhadap tiga polisi itu terjadi pada Senin (17/3) sore. Saat itu, ketiga polisi tersebut tengah menggerebek salah satu lokasi sabung ayam di Way Kanan, Lampung.

Mereka yang gugur adalah Inspektur Satu (Iptu) Lusiyanto, Brigadir Kepala (Bripka) Petrus Apriyanto, dan Brigadir Dua (Bripda) Ghalib Surya Ganta. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta.

Dua oknum TNI yang menembak tiga polisi di Way Kanan, Lampung, berinisial Kopda B dan Peltu L, resmi jadi tersangka. Keduanya pun dijerat dengan pasal yang berbeda.

"Untuk Kopda B dijerat dengan Pasal 340 juncto 338 KUHPidana. Sementara untuk Peltu L dijerat dengan Pasal 303 KUHPidana," kata WS Danpuspomad Mayjen TNI Eka Wijaya Permana, Rabu (25/3).

(wnv/wnv)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mencari kehadiran Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam pertemuan rektor. Prabowo berkelakar ST Burhanuddin tak hadir karena tengah mengejar orang.

Hal itu disampaikan Prabowo pada awal sambutannya dalam pertemuan dengan para rektor yang digelar di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/3/2025). Prabowo mulanya menyapa satu per satu jajaran Kabinet Merah Putih yang hadir.

"Yang saya hormati para menteri koordinator, para menteri-menteri, para wakil menteri seluruh anggota kabinet yang hadir," kata Prabowo.

Prabowo menyapa para menko yang hadir, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno. Prabowo juga menyapa Mendiktisaintek Brian Yuliarto hingga Menag Nazaruddin Umar.

"Menko Perekonomian Saudara Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Doktor Pratikno yang pernah menjabat Rektor UGM tahun 2012-2014. Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Pangan Saudara Zulkifli Hasan, Menteri Agama Prof KH Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Prof Brian Yuliarto, Ini Brian atau Brayen? Nama agak kebarat-baratan," ujarnya.

"Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Menteri Pertanian Saudara Andi Amran Sulaiman, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Setkab Saudara Teddy Indra Wijaya. Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Prof Haji Muhadjir Effendi, Menko PMK 2019-2024, Menteri Pendidikan 2016-2019. Kalau nggak salah pernah Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini banyak orang pinter nih," ujarnya.

Prabowo lalu menyapa Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin. Saat tahu, ST Burhanuddin tidak hadir, Prabowo berkelakar kalau ST Burhanuddin tengah mengejar orang.

"Yang saya hormati Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Staf Angkatan. Jaksa Agung nggak ada? Lagi ngejar-ngejar orang ini," ujar Prabowo yang disambut tawa para rektor.

Prabowo kemudian melanjutkan sambutannya dengan menyapa para rektor yang hadir. Prabowo berterima kasih kepada para rektor di lokasi.

"Kita bersyukur masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Istana Merdeka sore hari ini melaksanakan suatu tatap muka dan diskusi tukar-menukar pandangan," ujarnya.

Prabowo menjelaskan tujuan dirinya mengumpulkan rektor untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan pemerintah. Baik kebijakan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan mendatang.

"Saudara-saudara sekalian, saya mengundang Saudara-saudara sore hari ini untuk memberi penjelasan. Tentang apa yang sudah kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan dalam waktu yang akan datang, dan tentang keadaan, keadaan yang berlaku, di bangsa kita," ujarnya.

"Dan keadaan yang berlaku di tingkat global di dunia. Karena apa yang terjadi di dunia akan memengaruhi kita sehingga kita patut untuk memahami apa yang sedang terjadi," lanjut Prabowo.

Simak Video 'Hore! Hari Ini Prabowo Bakal Umumkan Tunjangan Guru ASN-PPPK Daerah':

(eva/jbr)

Jakarta -

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan posisi Sekretaris Kabinet (Seskab) yang saat ini ditempati Letkol Teddy Indra Wijaya berada di bawah Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres). Begini bunyi aturan yang menyatakan posisi Seskab di bawah Setmilpres.

Jenderal Agus dan Jenderal Maruli menyatakan hal tersebut dalam doorstop bersama wartawan setelah mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR guna membahas revisi UU TNI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

"Ya, di Sesmil (Sekretariat militer), Sesmil kan dijabat oleh militer aktif. Makanya tadi saya bilang, jadi setiap kementerian dia punya undang-undang sendiri yang menyatakan jabatan tertentu dijabat oleh militer aktif, gitu ya," kata Agus.

"Kalau berdasarkan dari jubir presiden kemarin itu kan, ada penyampaiannya bahwa ada perpres bahwa Seskab di bawah Setmilpres. Setmilpres dari dulu dipimpin oleh bintang dua, tidak ada yang pensiun, dari sejak zaman aturannya ada," ujar Maruli di lokasi yang sama.

Lalu, bagaimana sebenarnya isi peraturan yang dimaksud Jenderal Agus dan Jenderal Maruli? Ada dua Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur posisi Seskab.

Peraturan yang pertama adalah Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Pasal 2 Perpres 139/2024 menyatakan Sekretariat Kabinet tidak lagi berada di bawah presiden langsung dan kini diintegrasikan ke dalam kementerian yang membidangi urusan kesekretariatan negara.

Untuk diketahui, dalam aturan sebelumnya yakni Perpres 55/2020, Sekretariat Kabinet dinyatakan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2
(l) Dengan Peraturan Presiden ini membubarkan Sekretariat Kabinet yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.
(2) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari Sekretariat Kabinet diintegrasikan ke dalam kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
(3) Berdasarkan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber daya manusia, aset, anggaran, dan dokumen di lingkungan Sekretariat Kabinet dialihkan menjadi sumber daya manusia, aset, anggaran, dan dokumen di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Perpres kedua adalah Perpres 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Pasal 7 Perpres 148/2024 menyatakan organisasi Kementerian Sekretaris Negara terdiri dari Sekretariat Kementerian; Sekretariat Presiden; Sekretariat Wakil Presiden; Sekretariat Militer Presiden; Sekretariat Dukungan Kabinet; dan sejumlah deputi hingga staf ahli.

Lalu, Pasal 48 Perpres 148/2024 memerinci Sekretariat Militer Presiden terdiri dari 4 biro dan Sekretaris Kabinet. Letkol Teddy Indra Jaya yang kini menjabat Seskab otomatis berada di bawah Setmilpres.

Pasal 48
(1) Sekretariat Militer Presiden terdiri atas paling banyak 4 (empat) biro dan Sekretaris Kabinet.
(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(3) Dalam hal tugas dan fungsi biro tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk pating banyak 4 (empat) bagian.
(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan/atau paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Adapun posisi Sekretaris Kabinet setinggi-tingginya merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (Pasal 118 Perpres 148/2024). Panglima TNI Jenderal Agus menyebut jabatan Seskab bisa diisi prajurit TNI maksimal bintang 1.

"Ini jabatan Seskab itu kan eselon II, eselon II itu bisa dijabat oleh maksimal bintang 1," kata Agus.

(gbr/imk)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah pendiriannya dengan menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, atau yang dikenal dengan istilah presidential threshold.

Penghapusan itu tercantum dalam putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 soal uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Semua pihak menyambut poisitif putusan MK tersebut. Termasuk, Menteri Koordinator Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

1. Yusril: Pemerintah Hormati Putusan MK yang Batalkan Presidential Threshold

Yusril menegaskan bahwa pemerintah menghormati keputusan MK membatalkan ketentuan presidential threshold.

"Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (final and binding)," ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (3/1/2025).

Dia juga menegaskan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, terikat dengan putusan MK tersebut dan tidak dapat melakukan upaya hukum apa pun.

“Namun, apa pun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormatinya dan tentu tidak dalam posisi dapat mengomentari sebagaimana dapat dilakukan para akademisi atau aktivis. MK berwenang menguji norma undang-undang dan berwenang pula menyatakannya bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujarnya.

Setelah adanya tiga Putusan MK Nomor 87, 121, dan 129/PUU-XXII/2024 yang membatalkan keberadaan ambang batas pencalonan, Yusril menyatakan bahwa pemerintah akan membahas implikasi keputusan tersebut terhadap pengaturan pelaksanaan Pilpres 2029.

"Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam UU Pemilu akibat penghapusan presidential threshold, maka pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR," katanya.

Dia memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), akademisi, pegiat Pemilu, dan masyarakat akan dilibatkan dalam pembahasan tersebut.

Berita selenngkapnya bisa dibaca di sini.

2. Panglima Benarkan Anggota TNI Terlibat Penembakan Bos Rental Mobil di Rest Area

Berita populer selanjutnya datang dari kasus penembakan bos rental mobil di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis, 2 Januari 2025.

Dalam tragedi itu, dua korban tertembak. Satu korban, Ilyas Abdurrahman (48), tewas, sementara korban lainnya, R (59), mengalami luka tembak di bagian tangan.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membenarkan bahwa ada anggota TNI yang terlibat dalam kasus penembakan bos rental mobil tersebut.

"Betul sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut," kata Panglima TNI saat dikonfirmasi, Jumat.

Panglima Agus juga menyampaikan bahwa pihaknya akan tegas kepada prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah dalam kasus ini.

"Apabila terbukti bersalah akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, mengungkapkan bahwa prajurit tersebut kini diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal).

"Pelaku sudah diamankan di Puspomal," kata Yusri kepada wartawan, Jumat (3/1/2025).

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto kembali ke Tanah Air usai melakukan kunjungan kerja dari Mesir Kairo. Tiba di Jakarta, Prabowo langsung menggelar rapat terbatas di Lanud Halim Perdanakusuma.

Dikutip Biro Sekretariat Presiden, Senin (23/12/2024), pesawat kepresidenan yang membawa Prabowo mendarat pukul 10.45 WIB. Kedatangan Prabowo setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8) di Kairo, Mesir.

Di bawah tangga pesawat, tampak menyambut kedatangan Prabowo antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Terlihat menyambut pula Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra. Turut mendampingi Prabowo dalam penerbangan tersebut yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo Subianto kembali ke Tanah Air usai melakukan kunjungan kerja dari Mesir Kairo, Senin (23/12/2024). (Cahyo-Biro Pers Sekretariat Presiden)

Selanjutnya, Prabowo melakukan rapat terbatas dengan para pejabat penyambut di ruang tunggu naratetama Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo membahas persiapan keamanan menjelang Natal 2024 dan tahun baru 2025 yang menjadi puncak pergerakan massa dan aktivitas masyarakat sehingga memerlukan langkah-langkah keamanan untuk memastikan ketertiban dan keamanan publik.

Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajarannya yang terus berusaha keras memastikan Natal dan tahun baru berjalan lancar.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut Prabowo menekankan pentingnya mitigasi antisipasi bencana. Prabowo menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak dan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait perkembangan cuaca terkini.

(eva/rfs)

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian keberatan soal usulan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tito mengatakan Polri tidak bisa dipisahkan dari presiden.

"Saya berkeberatan," kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Tito tidak menjelaskan alasan rincinya keberatan. Dia menegaskan Polri tidak bisa dipisahkan dari Presiden. Ia menyebut sudah menjadi kehendak reformasi bahwa Polri di bawah presiden.

"Ya karena dari dulu memang sudah dipisahkan di bawah presiden, itu kehendak reformasi sudah itu saja," ujarnya.

Sebelumnya, mencuat usulan Polri berada di bawah Kemendagri supaya meminimalkan adanya intervensi di pemilu. Usulan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus.

Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi dalam pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

(eva/ygs)

Jakarta -

Ketua Umum KAMMI Ahmad Jundi mengkritik wacana dari politikus PDIP, Deddy Sitorus, soal menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Panglima TNI. Menurutnya, usulan itu bertentangan dengan semangat Reformasi 1998.

"Menurut KAMMI mengalihkan polri dibawah Kemendagri adalah usulan yang tidak mendasar dan berlawanan dengan semangat reformasi," kata Ahmad Jundi, dalam keterangannya, Minggu (1/12/2024).

"KAMMI menolak usulan tersebut," ujarnya.

Menurutnya, Polri akan terseret arus politik jika berada di bawah Kemendagri. Polri merupakan institusi yang harus netral.

"Dengan berada di bawah kementrian, Polri bisa terseret kepentingan dan arus politik yang lebih kuat," ujarnya.

Ahmad pun menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah bekerja dengan baik. Banyak hal-hal positif yang diciptakan Jenderal Sigit selama memimpin Polri sejak 2021.

"Menurut KAMMI kepemimpinan Pak Sigit sudah baik dan membawa banyak hal-hal baik untuk Polri dan masyarakat," ujar Ahmad.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus. menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri. Dia beralasan, ingin agar Polri tak intervensi di pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Simak juga video: Anggota Komisi III Nilai Usulan Polri di Bawah Kemendagri Suatu Kemunduran

[Gambas:Video 20detik]

(aik/knv)

Jakarta -

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mengkritik usulan Polri di bawah Kemendagri yang dihembuskan oleh Politikus PDIP, Deddy Sitorus. DPP IMM menilai usulan itu kontraproduktif dengan agenda reformasi.

"Menempatkan posisi kepolisian di bawah Kemendagri justru membuka jalan kemunduran demokrasi dan reformasi. Kita tahu, salah satu konsensus reformasi adalah pemisahan Polri agar bisa berdiri berdaulat dan independen. Wacana semacam ini justru membuat kita mundur ke belakang," Ketua Umum DPP IMM Riyan Betra Delza kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

Riyan lantas menganggap wacana tersebut sebagai sikap yang reaktif. Ia mengingatkan agar PDIP menghindari pernyataan yang berpotensi memecah belah.

"Tentu menolak wacana itu dan saya melihat wacana tersebut sebagai sikap reaktif imbas dari kekalahan dalam momen Pilkada serentak baru-baru ini," ujarnya.

"Menurut saya PDIP harus menerima realitas politik pada Pilkada serentak 2024 ini, dengan menjadikannya perenungan kolektif, bukan malah menyalahkan institusi apalagi menyudutkan salah satu instansi negara. Menurut saya ini justru menimbulkan ketidaksukaan di masyarakat kepada PDIP. Masyarakat sudah menentukan pilihannya, mari kita kembali merajut persatuan dengan menegasikan narasi-narasi perpecahan" tambahnya.

Lebih lanjut, Riyan menilai kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga terbukti bagus. Salah satunya, ia mengapresiasi soal pemberantasan judi online.

"Sangat komitmen dalam mengaktualisasikan presisi. Terbukti dari kinerja beliau yang luar biasa. Pemberantasan judi online, penangkapan bandar narkoba sekala besar. Yang paling luar biasa penyelesaian kasus-kasus internal yang cepat tanggap, sigap dan berani," ujarnya.

Usulan PDIP

Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin, jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," ucap anggota DPR RI ini.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu, saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.

(azh/taa)

Jakarta -

Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyorot usulan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia mengkritik usulan Polri di bawah Kemendagri.

Yudi beranggapan sah-sah saja ada yang berpendapat bahwa Polri harus di bawah Kemendagri. Namun Yudi mengingatkan dampaknya tentu sangat besar bagi proses reformasi ketatanegaraan di Indonesia yang telah 26 tahun bergulir.

Polri saat ini, kata Yudi, sudah terbuka dan responsif jika terjadi permasalahan di tubuh kepolisian, bahkan kritik pun diterima dengan tangan terbuka dan dicari solusinya.

"Belum lagi kita lihat bagaimana kesuksesan Polri mengawal pemilu, pilkada, hari raya keagamaan, hingga kegiatan tingkat nasional dan internasional lainnya yang secara umum berhasil menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat," kata Yudi dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

Hal itu semua bisa terjadi karena Polri langsung di bawah presiden. "Sangat sulit membayangkan jika Polri kemudian di bawah kementerian," tegasnya.

Menurut Yudi, ada beberapa permasalahan yang timbul bila Polri di bawah Kemendagri. Salah satunya tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan reformasi.

"Usulan ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi modern dan semangat reformasi. Polri sebagai bagian dari eksekutif bertugas sebagai penegak hukum dan memiliki peran yang berbeda dengan Kemendagri yang fokus pada administrasi pemerintahan dalam negeri," imbuh Yudi.

Yudi juga khawatir institusi Polri akan mengalami kemunduran bila di bawah Kemendagri. Yudi berpendapat Polri lebih ideal seperti saat ini, yaitu berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

"Menggabungkan Polri dengan Kemendagri dapat membuka peluang intervensi politik, yang bertentangan dengan tujuan reformasi untuk menjaga independensi lembaga-lembaga ini," kata Yudi.

"Usulan ini dinilai dapat mengganggu tatanan kelembagaan yang telah berjalan baik dan bertentangan dengan semangat reformasi kelembagaan," lanjutnya.

Menurut Yudi, pemisahan Polri dan TNI adalah bagian dari amanah reformasi yang harus dirawat. Sehingga, menggabungkannya kembali dianggap sebagai langkah mundur.

Yudi mendukung semua pihak baik dari masyarakat, ormas kepemudaan, anggota legislatif maupun tokoh-tokoh lainnya yang turut bersuara agar Polri tetap independen tidak di bawah instansi atau kementerian mana pun.

"Secara keseluruhan, usulan ini mendapat banyak penolakan karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, berpotensi mengundang intervensi politik, dan bertentangan dengan semangat reformasi yang telah memisahkan Polri dari TNI," kata Yudi.

Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai baiknya kepolisian fokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, baiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin, jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," tutur anggota DPR RI ini.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.

(isa/jbr)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto telah kembali ke Indonesia. Prabowo tiba di Tanah Air usai menyelesaikan tur kenegaraan ke sejumlah negara di luar negeri.

Berdasarkan keterangan dari Tim Media Presiden, Minggu (24/11/2024), pesawat yang ditumpangi Prabowo mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pagi ini sekitar pukul 05.30 WIB. Kepulangan Prabowo disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih juga hadir menyambut kepulangan Prabowo. Menteri-menteri itu mulai dari Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Kepala BIN Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Nampak Gibran dan pejabat lainnya telah menunggu terlebih dahulu di seberang karpet merah untuk menyambut Prabowo.

"Selamat datang kembali, Pak," ujar mereka ke Prabowo.

Prabowo tampak mengenakan setelan jas berwarna biru dongker dan berpeci hitam. Saat turun dari pesawat, Prabowo langsung menyalami Gibran dan deretan menteri yang hadir di lokasi.

Prabowo diketahui telah bertolak dari Indonesia sejak 8 November silam. Prabowo melakukan serangkaian kunjungan ke sejumlah negara.

Kunjungan Prabowo dimulai di negara Tiongkok. Di sana ia bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping. Lawatan kenegaraan dari Prabowo kemudian berlanjut ke Amerika Serikat dan bertemu Presiden Joe Biden di Gedung Putih.

Setelahnya Prabowo melanjutkan perjalanan ke dua konferensi internasional. Pertama, KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil.

Usai dari sana, Prabowo bertolak ke Inggris untuk bertemu Raja Charles III dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Setelah itu, ia berkunjung ke UEA bertemu Presiden MBZ.

Dari semua kunjungan kenegaraan tersebut, Prabowo mengatakan telah berhasil membawa banyak potensi investasi untuk dalam negeri serta kerja sama di berbagai sektor. Total Prabowo membawa 'oleh-oleh' komitmen investasi senilai US$18,57 miliiar atau sekitar Rp 294,80 triliun dari lawatannya dalam dua pekan terakhir.

"Agak-agak melebihi (target ya). Jadi saya pulang bawa komitmen total US$18,5 miliar. Jadi saya kira ini cukup bagus, menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia, ya," ujar Prabowo di Inggris pada Kamis (21/11) waktu setempat.

(ygs/haf)