Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan pengamalan nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini. Menurutnya, hal itu harus didukung dengan penguatan sikap kreatif dan nalar yang kritis dari generasi penerus bangsa.

Hal tersebut diungkapkan Lestari saat acara umat Motivasi bertema Profil Pelajar Pancasila Wujudkan Generasi Indonesia Emas, di SMA Negeri 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, hari ini.

"Para pelajar harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bukan sekedar hafal. Hal itu harus diimbangi dengan nalar yang kritis, kreatif, dan gotong-royong harus dipupuk sejak dini," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan, Jumat (16/5/2025).

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kebinekaan, dan gotong-royong merupakan landasan bersikap yang harus dimiliki para pemuda dan pelajar. Untuk itu, dia mendorong agar nilai-nilai Pancasila tersebut harus mampu dihidupkan dalam keseharian.

Dia pun mengajak para pelajar meniru semangat Cablaka yang dalam bahasa ngapak Banyumas bermakna jujur, terus terang, tegas, dan egaliter.

"Nilai-nilai tersebut sangat berguna bagi generasi penerus bangsa dalam upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan berbangsa yang kita hadapi," ujarnya.

Menurut Rerie, cara menjawab tantangan yang dihadapi saat ini bukan dengan menolak modernitas yang hadir, tetapi dengan menyaringnya dengan kearifan lokal.

"Para pelajar bisa meniru sikap air yang mengalir membawa perubahan, dengan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki," tutupnya.

Tonton juga "Waka MPR-Hashim Djojohadikusumo Ketemu Tony Blair, Bahas Nuklir" di sini:

(prf/ega)

JAKARTA - Sebanyak 170 warga negara asing (WNA), termasuk dari India dan Pakistan , terancam dideportasi dari Indonesia lantaran tidak lengkapnya dokumen keimigrasian hingga bermasalah hukum. Mereka diamankan dalam Operasi Wira Waspada yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Plt Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman mengatakan, pihaknya melakukan Operasi Wira Waspada dengan kendali pusat secara serentak. Operasi tersebut digelar pada 14 sampai dengan 16 Mei 2025. Operasi tersebut dilakukan di 28 titik secara bersama-sama, tersebar di wilayah Jabodetabek.

"Adapun hasil dari operasi tersebut, Dirjen Imigrasi menjaring 170 warga negara asing, yang berasal dari 27 negara dan dalam pelaksanaannya Dirjen Imigrasi melibatkan sepuluh Kantor Imigrasi di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi," jelas Yuldi Yusman saat jumpa pers di Aula Ditjen Imigrasi, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2025).

Yuldi membeberkan, WNA asal Nigeria hingga Kamerun mendominasi daftar yang akan dideportasi. "Negara yang pertama menduduki peringkat pertama Nigeria ada 61 orang. Kemudian Kamerun ada 27 orang, kemudian Pakistan ada 14 orang, Sierra Leone ada 12 orang, Pantai Gading ada 8 orang, dan India ada 6 orang," ucapnya.

Yuldi mengatakan, lokasi yang dijadikan sasaran objek operasi tersebut ada di tiga objek, yaitu apartemen, kafe di wilayah Jakarta Pusat, dan pusat perbelanjaan di Jakarta Barat.

"Hal ini kita jadikan target operasi karena melihat situasi yang berkembang beberapa akhir belakangan ini, adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara asing, terutama yang akhir belakangan di swalayan mengamuk tanpa bisa dikendalikan," ujar Yuldi.



Yuldi menyebut, 170 WNA itu tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan yang lengkap hingga over stay atau melebih masa tinggal, sehingga diambil tindakan tegas.

Menurut Yuldi, para WNA tersebut diduga melanggar Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengenai orang asing pemegang izin tinggal yang berada di wilayah Indonesia dan melebihi masa berlakunya, serta Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur tentang penyampaian data palsu atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal.

"Ancaman hukuman atas pelanggaran ini adalah pidana paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak 500 juta rupiah, serta pengenaan TAK ataupun Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa pendeportasian dan pencantuman dalam daftar penangkalan," ujarnya.

Jakarta -

Salah satu ketentuan penting dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah adalah memakai pakaian ihram sesuai aturan. Setiap pelanggaran terhadap aturan tersebut, baik kecil maupun besar, dapat mempengaruhi keabsahan ibadah. Lalu, bagaimana hukum mengenakan celana dalam tanpa jahitan khususnya bagi jemaah pria?

Dilansir detikHikmah dari buku Antar Aku ke Tanah Suci karya Miftah Faridl dan Budi Handrianto, disebutkan bahwa laki-laki yang sedang berihram harus menaati sejumlah aturan berpakaian. Di antaranya:

• Tidak dibenarkan mengenakan pakaian yang dijahit, termasuk celana dalam.
• Tidak boleh menggunakan penutup kepala seperti peci atau topi
• Tidak boleh memakai alas kaki yang menutupi mata kaki, seperti sepatu tertutup.

Lantas bagaimana hukum mengenakan celana dalam tanpa jahitan saat Ihram?

Pertanyaan mengenai boleh tidaknya menggunakan celana dalam tanpa jahitan saat berihram sering muncul. Meskipun tidak dijahit, tetap saja jemaah laki-laki tidak diperkenankan memakainya selama ihram.

Sebagaimana dijelaskan Buya Yahya dalam salah satu kajiannya yang tayang di kanal YouTube Buya Yahya pada 17 Oktober 2023.

"Adapun celana dalam biarpun tidak dijahit tetap tidak diperkenankan karena bentuknya melingkar, kemudian dipakai ke tubuh," kata Buya Yahya seperti dilihat YouTube resminya, Rabu (14/5/2025). detikHikmah telah mendapat izin dari tim media Buya Yahya untuk mengutip tayangan Tanya Jawab Buya Yahya di media sosialnya.

Buya Yahya menegaskan bahwa larangan ini tidak hanya menyangkut jahitan, tetapi juga cara pakaian itu melekat pada tubuh. Celana dalam, meskipun tanpa jahitan, tetap dianggap menutup tubuh dengan cara melilit, sehingga tidak memenuhi kriteria pakaian ihram yang sah.

Pandangan ini sesuai ajaran ulama mazhab Syafi'i, Syekh Zakaria al-Anshari, dalam kitab Al-Ghurarul Bahiyah Syarah Bahjatul Wardiyah.

"Haram menutup badan dengan pakaian yang bisa meliputi anggota tubuh dengan tali (diikat), atau jahitan, atau tenunan (tanpa jahitan), atau ditempelkan, atau sisi kain yang satu dengan yang lainnya diikatkan." kutipan dalam kitab tersebut.

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa larangan tersebut tidak terbatas hanya pada pakaian berjahit, melainkan juga berlaku bagi pakaian apa pun yang membungkus tubuh secara penuh, baik itu dililit, ditempel, atau diikat.

Oleh karena itu, meskipun celana dalam dibuat tanpa jahitan, penggunaannya tetap dianggap tidak sah dalam keadaan ihram.

Wallahualam.

(nkm/nkm)

ISLAMABAD - Pakistan dan India masing-masing bertukar satu tahanan di perbatasan Wagah-Attari pada Rabu.

Menurut sumber keamanan, pertukaran tahanan dilakukan di bawah pengaturan keamanan yang ketat dengan kedua negara menyerahkan pejabat yang sebelumnya berada dalam tahanan satu sama lain.

Siapa yang dibebaskan?

Melansir Samaa TV, warga negara India Purnam Kumar Shah - polisi dari Pasukan Keamanan Perbatasan - dibebaskan oleh Pakistan dan diserahkan kepada otoritas India di perbatasan Wagah.

Sementara itu, pejabat India mengembalikan Muhammad Allah, seorang pejabat Punjab Rangers, ke Pakistan.

Keadaan yang melatarbelakangi kedua individu tersebut memasuki wilayah masing-masing masih belum jelas.

Namun, para pejabat mengonfirmasi bahwa kedua pihak telah berkoordinasi melalui jalur diplomatik untuk pemulangan mereka.

Sebelumnya, Pakistan pada hari Selasa dengan tegas menolak apa yang disebutnya sebagai "pernyataan provokatif dan provokatif" yang dibuat oleh Perdana Menteri India Narendra Modi dengan peringatan bahwa pernyataan tersebut berisiko semakin mengganggu lingkungan regional yang sudah tegang dan merupakan "eskalasi yang berbahaya."

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Juru Bicara Kantor Luar Negeri Shafqat Ali Khan, Islamabad menggambarkan pidato perdana menteri India baru-baru ini sebagai "berakar pada misinformasi, oportunisme politik, dan pengabaian terang-terangan terhadap hukum internasional."

"Pada saat dunia melakukan upaya bersama untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas regional, pernyataan seperti itu hanya akan menggagalkan kemajuan," kata juru bicara tersebut. Dia menambahkan bahwa penggambaran India tentang Pakistan yang mencari gencatan senjata dalam "keputusasaan dan frustrasi" adalah "kebohongan terang-terangan."

Kesepakatan gencatan senjata di sepanjang Garis Kontrol, menurut FO, merupakan hasil dari keterlibatan diplomatik, yang difasilitasi oleh beberapa negara sahabat yang mendesak de-eskalasi. ?Pakistan tetap berkomitmen pada kesepakatan ini dan terus mengambil langkah-langkah menuju stabilitas regional,? kata pernyataan itu.

Bogor -

Polisi telah meringkus pria berinisial L, anak kepala desa di Klapanunggal, Bogor, Jawa Barat yang memukul warga karena kritikan. Ini tampangnya.

Berdasarkan foto yang diterima, Kamis (8/5/2025), L mengenakan pakaian tahanan berwarna biru. L dihadirkan dalam konferensi pers kemarin.

Terlihat L tertunduk selama konferensi pers berlangsung. Saat ini, polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus penganiayaan tersebut.

Polisi menjelaskan kronologi kasus pemukulan ini. Pelaku L memukuli korban di rumah korban.

Kapolsek Klapanunggal AKP Silfi Adi Putri mengatakan peristiwa itu terjadi pada Senin (28/4) sekitar pukul 22.00 WIB. Rumah korban berada di Desa Kembangkuning.

"Adapun kronologi singkatnya yaitu pada malam tersebut tersangka datang ke rumah korban di Desa Kembangkuning," kata Silfi.

Kemudian antara pelaku dengan korban sempat terjadi cekcok mulut. Hingga kemudian terjadilah peristiwa pemukulan terhadap korban.

"Ada sedikit cekcok mulut, lalu terjadilah pemukulan," ungkapnya.

Silfi mengatakan menurut pengakuan korban, pemukulan diduga karena masalah kritikan di media sosial.

"Sejauh ini dari korban terkait masalah kritikan atau komen yang ada di media sosial," katanya.

(rdh/idn)

JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat menangkap 4 Warga Negara Asing (WNA) asal Pakistan dalam kegiatan patroli keimigrasian di Taman Sari, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu. Mereka diduga memberikan informasi tidak benar dalam proses pengajuan izin tinggal di Indonesia.

"Petugas kami menemukan 4 WNA menunjukkan gelagat mencurigakan di Taman Sari dan setelah dilakukan pengamatan lebih lanjut diketahui mereka tinggal di sebuah tempat daerah Maphar, Jakarta Barat," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Nur Raisha Pujiastuti, Senin (5/5/2025).

"Dari hasil pemeriksaan, mereka diduga memberikan keterangan data dan informasi yang tidak sesuai saat pengajuan izin tinggal," tambahnya.

Empat WNA berinisial IHB, UAB, IH, dan AQ masing-masing mengaku tidak pernah melakukan kegiatan investasi sebagaimana tercantum dalam Izin Tinggal Terbatas (ITAS) mereka.

Bahkan beberapa di antaranya tidak mengetahui perusahaan yang menjadi sponsor izin tinggalnya dan tinggal di alamat berbeda dari yang tercatat dalam dokumen keimigrasian.

Salah satu di antaranya yakni AQ mengaku masuk ke Indonesia bukan untuk berinvestasi, tetapi untuk mengumpulkan cap paspor guna mempermudah perjalanan ke negara Eropa.

Dugaan pelanggaran yang dilakukan 4 WNA tersebut meliputi Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Saat ini, mereka telah dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendetensian dan sedang dalam proses penegakan hukum keimigrasian.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta Arief Munandar mengapresiasi langkah cepat dan profesional yang dilakukan jajaran Imigrasi Jakarta Barat.

"Kami mengapresiasi kinerja Kantor Imigrasi Jakarta Barat yang responsif dan sigap dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing. Upaya seperti ini penting untuk memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta tetap terjaga," katanya.

Imigrasi Jakarta Barat menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan keimigrasian sekaligus mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan yang melibatkan orang asing di lingkungannya.

Pangkalpinang -

Dua warga negara (WN) Pakistan dideportasi dari kota Pangkalpinang. Mereka membuat warga resah lantaran kerap meminta-minta sumbangan untuk kemanusiaan.

WN Pakistan dengan inisial MA (36) dan SS (39) diamankan oleh petugas Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang di daerah Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Bangka Belitung (Babel) pada Senin (28/4/2025).

Keduanya diamankan atas laporan dari masyarakat. Mereka kerap meminta sumbangan hingga bikin warga setempat resah.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Sutoyo mengatakan kedua WN Pakistan tersebut dikawal 3 petugas Imigrasi dari Kota Pangkalpinang menuju Jakarta menggunakan pesawat Lion Air JT 619.

Kemudian mereka diterbangkan pulang ke negara asalnya pada Rabu (30/4). Mereka dipulangkan dengan menggunakan Srilankan Airlines UL 0365 dari Bandara Internasional Soekarno Hatta.

"Kedua WNA Pakistan ini terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian, mengganggu ketertiban umum. Sehingga dikenakan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dan pencekalan," kata Sutoyo dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (1/5/2025).

Keduanya diamankan setelah masyarakat resah dan melapor ke Kantor Imigrasi Pangkalpinang, terkait adanya warga negara Pakistan meminta sumbangan berdalih kemanusiaan. Keduanya meminta sumbangan di pasar, masjid hingga toko-toko di wilayah Air Itam.

"Kami menerima laporan adanya dua orang asing meminta sumbangan dengan dalih tujuan kemanusiaan," tegasnya.

Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Pangkalpinang diterjunkan mengecek laporan warga tersebut. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian kedua Warga Negara Asing (WNA) tersebut. Kata Sutoyo, mereka merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan dengan keperluan pra-investasi.

"Kita kemudian koordinasi dengan Kemenag Pangkalpinang dan dibenarkan ada laporan dua orang asing mengaku sedang menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan di wilayah Timur Tengah. Aktivitas mereka tidak hanya dilakukan di rumah pribadi, namun juga menyasar beberapa masjid dan toko-toko di wilayah tersebut," tegasnya.

"Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman, kedua Warga Negara Asing tersebut mengaku dan membenarkan bahwa benar telah meminta dan menerima sumbangan dari masyarakat," sambungnya.

Mereka kemudian dikenakan saksi yakni dicekal dan dideportasi. Selanjutnya diberangkatkan menuju negara asalnya.

"Kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pangkalpinang untuk senantiasa waspada dan apabila mengetahui adanya segala bentuk aktifitas warga negara asing yang mencurigakan di lingkungan sekitar untuk segera melaporkan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang," tutupnya.

---------

Artikel ini telah naik di detikSumbagsel.

(wsw/wsw)

Pangkalpinang -

Dua warga negara Pakistan di Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung (Babel) diamankan dan dideportasi oleh kantor imigrasi setempat. Mereka meminta sumbangan hingga bikin warga resah.

WNA berinisial MA (36) dan SS (39) tersebut diamankan oleh petugas Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang di daerah Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, pada Senin (28/4/2025). Keduanya diamankan atas laporan dari masyarakat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Sutoyo mengatakan, WNA tersebut dikawal 3 petugas dari Kota Pangkalpinang menuju Jakarta menggunakan pesawat Lion Air JT 619. Kemudian diterbangkan ke Negara Asalnya, Rabu (30/4), menggunakan Srilankan Airlines UL 0365 dari Bandara Internasional Soekarno Hatta.

"Kedua WNA Pakistan ini terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian, mengganggu ketertiban umum. Sehingga dikenakan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dan pencekalan," kata Sutoyo dalam keterangan tertulisnya yang diterima detikSumbagsel, Kamis (1/5/2025).

Keduanya diamankan setelah masyarakat resah dan melapor ke Kantor Imigrasi Pangkalpinang, yaitu terkait ada warga negara Pakistan meminta sumbangan berdalih kemanusiaan. Keduanya meminta sumbangan di pasar, masjid hingga toko-toko di wilayah Air Itam.

"Kami menerima laporan adanya dua orang asing meminta sumbangan dengan dalih tujuan kemanusiaan," tegasnya.

Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Pangkalpinang diterjunkan mengecek laporan warga tersebut. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian kedua Warga Negara Asing (WNA) tersebut. Kata Sutoyo, mereka merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan dengan keperluan pra-investasi.

"Kita kemudian koordinasi dengan Kemenag Pangkalpinang dan dibenarkan ada laporan dua orang asing mengaku sedang menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan di wilayah Timur Tengah. Aktivitas mereka tidak hanya dilakukan di rumah pribadi, namun juga menyasar beberapa masjid dan toko-toko di wilayah tersebut," tegasnya.

"Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman, kedua Warga Negara Asing tersebut mengaku dan membenarkan bahwa benar telah meminta dan menerima sumbangan dari masyarakat," sambungnya.

Mereka kemudian dikenakan saksi yakni dicekal dan dideportasi. Selanjutnya diberangkatkan menuju negara asalnya.

"Kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pangkalpinang untuk senantiasa waspada dan apabila mengetahui adanya segala bentuk aktifitas warga negara asing yang mencurigakan di lingkungan sekitar untuk segera melaporkan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang," tutupnya.

(dai/dai)

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Kejaksaan Agung ( Kejagung ) perlu mengejar kasus-kasus yang perkaranya diatur oleh terdakwa kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Zarof Ricar . Zarof bisa dijerat dengan dengan tindak pidana korupsi (tipikor) jika ada alat bukti lain.

?Saya kira perlu. Karena selain TPPU, jika ada didapatkan alat bukti lain, baik saksi, surat atau petunjuk, Zarof aktif ketika masih aktif sebagai pegawai MA juga bisa dijerat dengan Tipikor,? kata Abdul Fickar, Selasa (29/4/2025).

Hal ini dikatakan Fickar menanggapi desakan publik agar Kejagung membongkar mafia peradilan, atas kelanjutan pengusutan temuan uang suap dan 51 kg emas saat penggeledahan di rumah Zarof Ricar.



Dari temuan ini, Kejagung telah menemukan dugaan suap Rp.60 miliar kepada hakim tipikor PN Jakarta Pusat, yang memberi vonis lepas korporasi yang menjadi terdakwa di kasus impor CPO.

Dari besarnya uang yang dan emas yang hampir mencapai Rp1 triliun, publik menduga Zarof mengatur banyak perkara hukum. Abdul Fickar mengatakan penting untuk terus mengejar kasus-kasus yang terkena suap Zarof ini.

?Penting untuk memberi alasan (rasionalisasi) dari jumlah barang bukti uang yang begitu banyak, yang tidak mungkin hanya diberikan oleh seorang saja,? ungkapnya.

Untuk mengejar pengungkapan secara tuntas kasus-kasus yang terkait Zarof, menurut Abdul Fickar, Kejagung harus memanggil dan memeriksa semua pihak yang berhubungan dengan Zarof untuk urusan perkara, termasuk jika memang ada diinternal kejaksaan yang berhubungan dengan Zarof.

Selain itu, kata Fickar, mengingat diduga banyak kasus yang diatur dan melibatkan Zarof, Kejagung disarankan bekerja sama dengan penegak hukum lain, di antaranya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui sebelumnya, Kejagung menetapkan Zarof Ricar sebagai tersangka kasus TPPU yang terkait dengan penemuan uang Rp.951 miliar dan 50 kg emas saat penggeledahan di rumahnya. Awalnya, pengeledahan ini terkait dengan suap hakim PN Surabaya yang memvonis bebas kasus pembunuhan, dengan terdakwa Ronald Tannur.

Saat penggeledahan penyidik Kejagung menemukan uang dalam berbagai jenis mata uang, yang diperkirakan senilai Rp951 miliar. Penyidik juga menemukan emas 51 kg, serta sejumlah dokumen, yang diduga merupakan dokumen kasus yang akan diatur putusannya.

Salah satunya adalah dokumen perkara impor CPO dengan terdakwa tiga korporasi. Dari temuan dokumen ini, penyelidik Kejagung menemukan dugaan suap senilai Rp60 miliar, yang melibatkan hakim tipikor, pengacara, dan panitera pengadilan.

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta siap memberikan pendampingan hukum terkait permasalahan tanah yang dialami seorang warga Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, yang memiliki keterbatasan pendengaran dan buta huruf.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bantul Hermawan Setiaji di Bantul, Senin, mengatakan sudah mengambil langkah dengan mengutus aparatur untuk membantu menuntaskan persoalan tanah warga di Bangunjiwo, Bantul.

"Pemda sudah mengambil langkah dengan mengutus staf bersama sama lurah (Kepala Desa Bangunjiwo) untuk berkomunikasi dengan Pak Tupon, yang intinya pemda berkomitmen untuk memberikan advokasi atau pendampingan hukum kepada Pak Tupon," katanya.

Hermawan mengatakan, pemerintah daerah berharap ada kepastian dari Tupon untuk berkenan didampingi tim hukum dari pemerintah, sehingga dari Pemda nantinya akan menyiapkan pengacara untuk mendampingi permasalahan tanah yang kini sudah dilaporkan ke polisi tersebut.

"Nanti kita siapkan pengacara untuk permasalahan Pak Tupon ini sampai dengan selesai, dan tidak dipungut biaya serupiah pun. Intinya itu, jadi komitmen Pemda mendampingi untuk mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hak Pak Tupon," katanya.

Dia mengatakan, berkaitan dengan permasalahan tanah yang dialami warga tersebut, pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada masyarakat yang memberikan perhatian, sehingga persoalan ini muncul ke publik dan menjadi atensi pemerintah.

"Jadi tentunya pemda memberikan apresiasi kepada masyarakat, terutama yang aktif di media sosial yang memberikan perhatian lebih berkaitan dengan kasus Pak Tupon. Saya kira ini sesuatu hal yang bagus ada kepedulian dari masyarakat," katanya.

Tupon, warga Ngentak, Bangunjiwo, diduga menjadi korban penggelapan sertifikat tanah, setelah sertifikat tanah milik Tupon seluas 1.655 meter persegi diketahui telah beralih nama menjadi milik orang lain dan dijadikan agunan kredit sebesar Rp1,5 miliar di bank tanpa sepengetahuannya.

Keluarga besar Tupon hingga kini masih menunggu pengembalian hak dan keadilan atas sertifikat tanah yang mereka anggap telah disalahgunakan oleh pihak yang dipercayai. Persoalan tanah tersebut telah dilaporkan ke Polda DIY beberapa hari lalu.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Aktor Fachri Albar ditangkap polisi terkait penyalahgunaan narkotika. Fachri kini telah memakai baju tahanan kasus narkoba Polres Metro Jakarta Barat.

Pantauan detikcom di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis (24/4/2025), Fachri Albar dihadirkan dalam konferensi pers. Tampak dia digiring oleh polisi.

Fachri Albar tak berbicara saat digiring polisi. Dia mengenakan pakaian tahanan kasus narkoba berwarna hijau.

Sebelumnya, Fachri Albar kembali berurusan dengan polisi karena kasus narkoba. Polisi memastikan hasil tes urine Fachri Albar positif narkoba.

"Untuk tes urine dinyatakan positif konsumsi beberapa jenis narkotika," ujar Wakasatnarkoba Polres Jakarta Barat AKP Avrilendy Akmam kepada wartawan seusai pemeriksaan Fachri Albar di Biddokes Polres Jakbar, Rabu (23/4).

Avrilendy menjelaskan jenis narkoba dan barang bukti dari anak Ahmad Albar itu baru akan diumumkan besok. Keterangan motif pemakaian narkoba juga masih didalami pihak kepolisian.

"Jenis dan barang bukti akan kita sampaikan lengkapnya besok pagi saat konferensi pers," jelasnya.

(rdh/idn)

Jakarta -

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Perwakilan RI di Amerika Serikat (AS) menyampaikan keprihatinan kepada otoritas AS atas pencabutan visa warga negara Indonesia (WNI) di sana. Kemlu mengungkap sejauh ini sudah ada 20 WNI yang visanya dicabut oleh pemerintah AS.

Awalnya, Kemlu menghargai kedaulatan AS. Namun, Indonesia meminta pencabutan visa dilakukan sesuai hukum yang berlaku.

"Kami ingin sampaikan, kami (Indonesia) menghargai kedaulatan Amerika Serikat dalam menegakkan hukum imigrasi. Yang kami minta adalah agar hal itu dilakukan melalui due process of law, sesuai dengan hukum yang berlaku di Amerika Serikat," kata Direktur Pelindungan WNI (PWNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu RI Judha Nugraha dilansir Antara, Kamis (24/4/2025).

Dia meyakini hukum yang berlaku di AS dapat memberikan pelindungan kepada siapapun. Perlindungan ini bisa didapatkan selama dilakukan dalam proses hukum yang wajar.

Kemlu RI menyampaikan, hingga 24 April 2025, sudah ada 20 WNI yang terkena dampak kebijakan imigrasi yang dilaksanakan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Dari 20 WNI tersebut, lima WNI sudah dideportasi dan enam mahasiswa yang awalnya masuk ke AS dengan visa F-1, di mana visa tersebut merupakan visa pelajar yang memungkinkan mahasiswa internasional masuk ke AS untuk studi," ujarnya.

Dia menyebutkan bahwa WNI yang terdampak kebijakan imigrasi Trump telah mendapat akses kekonsuleran untuk memastikan agar para WNI mendapatkan perlakuan yang baik, dan mendapatkan pendampingan hukum.

Judha mengatakan bahwa Kemlu RI sudah berkoordinasi dengan enam Perwakilan RI di AS, yaitu Kedutaan Besar RI (KBRI) Washington, Konsulat Jenderal RI (KJRI) San Fransisco, KJRI Los Angeles, KJRI Chicago, KJRI Houston dan KJRI New York untuk menangani dampak kebijakan imigrasi Trump tersebut.

Direktur PWNI itu juga menyebutkan bahwa pihaknya juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan komunitas masyarakat Indonesia yang berada di AS, termasuk melakukan diseminasi melalui berbagai macam platform mengenai hak-hak WNI.

Dia menegaskan bahwa, ketika WNI ditahan oleh otoritas imigrasi AS, WNI tetap memiliki hak untuk menghubungi Perwakilan RI dan berhak mendapatkan akses kekonsuleran, serta berhak untuk tidak memberikan keterangan apapun tanpa pendampingan.

Simak juga Video: Khawatir Tarif Trump, WNI di AS Mulai Stok Mie Instan

(rdp/imk)