Sebanyak 325 narapidana di Lapas Kelas IIB Sukabumi mendapatkan remisi khusus Idulfitri 2025. Dari jumlah tersebut, dua orang napi langsung bebas karena masa hukumannya habis setelah mendapat pengurangan hukuman.

Kepala Lapas Sukabumi Budi Hardiono mengatakan bahwa pembacaan remisi dilakukan secara simbolis oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Jumat lalu.

"Kami tadi pagi hanya mengumumkan besaran remisi untuk masing-masing warga binaan. Total ada 325 orang yang diusulkan dan Alhamdulillah semuanya disetujui," ujar Budi kepada detikJabar, Senin (31/3/2025).

Dari ratusan napi yang mendapatkan remisi, dua orang langsung bebas setelah pengurangan masa hukuman. Mereka adalah Iswandi Saputra dan Muhammad Riswan, yang merupakan napi kasus pencurian dan kesusilaan.

"Mereka bebas murni. Setelah dipotong remisi, ternyata masa pidananya sudah habis, jadi mereka bisa langsung pulang. Tadi mereka pulang setelah salat Id," jelas Budi.

Budi menjelaskan bahwa mayoritas penerima remisi tahun ini merupakan narapidana kasus narkoba. "Kalau 2025 ini yang paling banyak menerima remisi itu kasus narkoba. Selama mereka berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan, pasti kami usulkan," sambungnya.

Menurutnya, remisi yang diberikan tahun ini paling banyak berdurasi satu bulan 15 hari. Tidak semua napi bisa mendapatkan remisi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan, serta sudah memiliki vonis tetap sebagai narapidana.

"Remisi itu bentuk penghargaan bagi mereka yang menunjukkan perubahan positif. Ini bisa menjadi motivasi agar terus berperilaku baik," ujar Budi.

Selain itu, remisi juga membantu mengurangi masalah overcapacity di lapas. Budi mengungkapkan bahwa Lapas Kelas IIB Sukabumi saat ini mengalami kelebihan kapasitas yang cukup besar.

"Kapasitas kami hanya 200 orang, tapi sekarang dihuni oleh 500 napi. Jadi, remisi ini juga membantu mengurangi kepadatan di dalam lapas," tutupnya.

Video: Kate Middleton Umumkan Kondisi Remisi Kanker

Video: Kate Middleton Umumkan Kondisi Remisi Kanker

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan pihaknya akan mengevaluasi masalah jumlah penghuni yang melebihi kapasitas (overcapacity) usai kaburnya puluhan narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh.

“Yang pertama tentunya kita akan upayakan untuk mengatasi masalah overcapacity dulu,” kata Agus menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa.

Agus mengakui overcapacity di lapas memang menjadi persoalan klasik. Dia mengatakan kapasitas Lapas Kutacane sejatinya hanya untuk 100 orang, tetapi dihuni oleh sekitar 368 warga binaan.

Sebagai salah satu upaya mengatasi overcapacity, Agus mendorong agar pecandu dan penyalahguna narkoba direhabilitasi alih-alih dipidana. Ia menyebut wacana itu telah dibicarakan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, dan Kejaksaan Agung.

Selain itu, Pemerintah juga tengah melakukan asesmen terhadap sekitar 19 ribu narapidana yang sebagian besarnya pecandu dan penyalahguna narkoba untuk diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Mudah-mudahan ini kalau mendapatkan pengampunan dari Bapak Presiden ini juga akan sangat mengurangi beban di pemasyarakatan,” kata Agus.

Langkah lainnya, Menteri Imipas mengimbau jajarannya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) untuk selektif menerima titipan tahanan dari kementerian/lembaga lain.

“Kami minta kepada petugas di lapangan kalau misalnya menerima titipan tahanan ini sebaiknya selektif. Kecuali mereka yang sudah mendapatkan putusan hukum inkrah (berkekuatan hukum tetap), itu baru kita terima,” ujar Agus.

Diketahui bahwa puluhan warga binaan atau narapidana Lapas Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, dilaporkan kabur pada Senin (10/3) menjelang waktu berbuka. Sebagian dari napi yang melarikan diri telah berhasil ditangkap.

Menteri Imipas mengimbau napi yang belum kembali ke lapas untuk menyerahkan diri agar tidak terjadi permasalahan lain.

“Saya mengimbau dan mudah-mudahan teman-teman dari kepolisian juga akan mengimbau, sebaiknya menyerahkan diri daripada mereka, ya, mungkin ada musibah yang lain,” ucapnya.

Kementerian Imipas juga masih mendalami penyebab kaburnya para napi. Direktur Jenderal PAS Mashudi beserta tim bersama Komisi XIII DPR RI yang membidangi urusan pemasyarakatan tengah meninjau langsung Lapas Kutacane untuk menyelisik peristiwa tersebut.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Sejumlah tahanan di Lapas Kutacane, Aceh kabur pada Senin sore. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI, Agus Andrianto mengatakan bahwa lapas tersebut berkapasitas 100 orang, tapi saat peristiwa tersebut terjadi diisi 368 lebih tahanan.

"Memang masalah-masalahnya selalu itu, jadi overcapacity selalu menjadi, bukan selalu menjadi alasan yang klasik tapi itulah adanya bahwa kapasitas lapas di Kutacane itu sebenarnya adalah 100 orang namun dihuni oleh 368 lebih warga binaan pemasyarakatan sehingga menimbulkan berbagai masalah," kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam sambutannya di acara penandatangan nota kesepahaman dengan BNN, di kantor Kementerian Imipas, Jakarta, dilansir detikNews, Selasa (11/3/2025).

Agus mengatakan saat ini penyebab pasti kaburnya warga binaan masih didalami. Pihaknya telah mengutus Dirjen Imigrasi Mashudi untuk mengecek kejadian tersebut.

"Kita ingin tahu apakah betul masalah makanan yang menjadi penyebab, atau masalah yang lain sebagai dampak daripada perilaku petugas dalam layanan," ucapnya.

Diketahui, aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekira pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Peristiwa tersebut sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat para napi kabur dengan cara melompat pagar dan berlari ke arah jalan raya.

Beberapa napi yang kabur tampak tidak mengenakan baju hanya memakai celana. Mereka lari ke arah warga yang sedang berada di lokasi.

Baca selengkapnya di sini

Video Menteri Imipas Harap Paspor Baru Indonesia Makin Kuat di Internasional

Video Menteri Imipas Harap Paspor Baru Indonesia Makin Kuat di Internasional

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan bahwa permasalahan jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas (overcapacity) di lembaga pemasyarakatan (lapas) memerlukan evaluasi kebijakan hingga penguatan rehabilitasi sosial.

“Pemerintah perlu mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan pemasyarakatan di Indonesia, termasuk pendataan dan klasifikasi narapidana berdasarkan jenis kejahatan, dengan cara ini pengawasan dapat lebih efektif,” kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

Di sisi lain, dia mendorong penguatan rehabilitasi sosial dan program pendukung lainnya bagi narapidana sebelum mereka kembali ke masyarakat. Hal ini, kata dia, sebagai modal bagi narapidana untuk menyatu kembali dengan lingkungannya.

“Ini mencakup kerja sama dengan institusi sosial dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung reintegrasi yang lebih halus,” tambah dia.

Selain itu, Bamsoet juga mempertimbangkan opsi pembangunan fasilitas lapas dan rumah tahanan (rutan), sekaligus penambahan jumlah sumber daya manusia petugas pemasyarakatan, untuk mengatasi masalah overcapacity tersebut.

“Pembangunan lapas baru dan renovasi pada lembaga yang sudah ada, harus menjadi prioritas, diikuti dengan peningkatan jumlah petugas dan pelatihan mereka untuk menangani dinamika lapas yang semakin kompleks,” katanya pula.

Ia menyebut, kapasitas ideal lapas berkisar antara 120-140 ribu, sementara jumlah narapidana mencapai 270 ribu orang. Menurut dia, permasalahan overcapacity menjadi salah satu penyebab utama penegakan hukum di dalam lapas menjadi sulit, sehingga diperlukan penyelesaian segera.

“Hal ini tidak hanya menyebabkan kondisi hidup yang tidak manusiawi, tetapi juga meningkatkan risiko konflik antarnarapidana. Selain, semakin mempersulit serta mengurangi kemampuan petugas dalam melakukan pengawasan yang efektif,” imbuhnya.

Bamsoet menyampaikan hal tersebut usai berdiskusi dengan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim di Jakarta, Selasa. Pada kesempatan itu, Bamsoet juga menyoroti jumlah napi narkoba yang menjadi mayoritas penghuni lapas.

Mantan Ketua MPR RI itu mengingatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memperkuat pengawasan agar napi kasus narkoba tidak lagi terlibat dalam aktivitas narkoba di dalam lapas.

“Banyak narapidana terlibat dalam pengaturan aktivitas narkoba meskipun mereka berada di dalam Lapas. Bahkan, beberapa narapidana yang divonis seumur hidup diketahui masih memiliki peran aktif dalam mengatur pasokan dan distribusi narkoba. Mereka menggunakan telepon seluler dan saluran komunikasi lainnya untuk berkomunikasi dengan jaringan di luar penjara,” katanya mengingatkan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Percayalah, kami akan mencoba mencari jalan keluar mengatasi masalah kepadatan lapas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yakinkan masyarakat bahwa pemerintah berusaha untuk mencari jalan keluar permasalahan kepadatan lembaga pemasyarakatan (lapas) melalui perbaikan peraturan perundang-undangan.

"Percayalah, kami akan mencoba mencari jalan keluar mengatasi masalah kepadatan lapas," ujar Yusril ketika ditemui setelah menghadiri "Penganugerahan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024"
di Jakarta, Kamis.

Yusril mengakui persoalan overcapacity atau kelebihan muatan lembaga pemasyarakatan di Indonesia merupakan hal yang tidak mudah diatasi.

Sebanyak apa pun pemerintah membuat lembaga pemasyarakatan, kata dia, tidak akan pernah berhasil memberantas kejahatan itu sendiri sebab berbagai jenis kejahatan meningkat sejalan dengan terjadinya perubahan di dalam masyarakat.

"Karena itu, memang diperlukan satu pemikiran yang lebih dalam sebenarnya, baik perbaikan dari segi peraturan perundang-undangan terutama narkotika ini," ucap Yusril.

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika yang saat ini masih berlaku, pengguna narkotika di tanah air masih dihukum pidana penjara.

Yusril menyebut, salah satu pertimbangan yang sekarang berlangsung di tengah pemerintah adalah tidak memenjarakan pengguna narkotika lagi, tetapi merehabilitasi mereka.

"Apakah pengguna (narkotika) itu semestinya direhabilitasi oleh negara, sedangkan pengedar dipidana? Sementara kadang-kadang memang terjadi yang pengedar tapi pemakai juga, karena itu memang sangat selektif," ujar Yusril.

Kompleksitas tersebutlah yang masih digodok oleh pemerintah saat ini. Baginya, perlu ditemukan jalan keluar untuk mengatasi kelebihan muatan lapas yang lebih dari 50 persen penghuninya berasal dari kasus narkotika.

"Ini berat sekali bagi pembinaan narapidana. Membina mereka itu tidak mudah, apalagi orang yang jadi pengguna narkotika ditempatkan di satu lembaga dengan orang lain yang sebenarnya tidak menjadi pemakai," imbuh Yusril.

Kementerian Hukum RI mencatat saat ini sebanyak 52,97 persen penghuni penjara, baik narapidana maupun tahanan, merupakan mereka yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.

Secara keseluruhan, tercatat sebanyak 271.385 orang yang mendekam di lapas maupun rumah tahanan negara (rutan) se-Indonesia. Dengan demikian dari jumlah tersebut, sebanyak 135.823 orang di antaranya merupakan narapidana dan tahanan kasus narkoba.

Selain itu, jumlah narapidana dan tahanan di lapas tercatat sudah melebihi kapasitas tampung yang sebanyak 140.424 orang. Dengan begitu, terdapat angka overcrowded sebesar 97 persen.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika dipertimbangkan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman untuk masuk ke daftar Program Legislasi (Prolegnas) Prioritas 2025.

"Komisi III DPR RI mempertimbangkan usulan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) untuk memasukkan RUU tentang KUHAP, RUU tentang Narkotika, yang sudah carry over, ya, ke dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2025,” ujar Habiburokhman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (7/11).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024