BENGKULU, KOMPAS.com – Mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Malabero, Kota Bengkulu, usai dilimpahkan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (14/4/2025).

Rohidin tiba di Bengkulu sekitar pukul 14.40 WIB melalui Bandara Fatmawati dan langsung dibawa ke Rutan Malabero menggunakan mobil tahanan kejaksaan. Ia tampak mengenakan rompi oranye dan diborgol, dengan pengawalan ketat oleh aparat bersenjata lengkap.

Selain Rohidin, dua tersangka lain dalam kasus yang sama, yakni mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Isnan Fajri dan mantan ajudan Evriansyah alias Anca, ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bentiring.

“Asintel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, David P Duarsa, menyatakan bahwa pihaknya hanya mengawal proses pelimpahan tahanan.

"Untuk para tersangka dibagi dua tempat, untuk RM dilakukan penahanan di Rutan sedangkan dua tersangka lainnya di Lapas Bentiring. Untuk detailnya silakan ke pihak KPK," ujar David.

Sebelumnya, berkas perkara ketiga tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, termasuk Rohidin Mersyah, telah dinyatakan lengkap atau P21 pada 21 Maret 2025.

OKU -

Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Teddy Meilwansyah menyatakan keprihatinannya atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan KPK melibatkan beberapa anggota DPRD serta seorang kepala dinas di wilayahnya. Namun, dia mendukung penegakan hukum tersebut.

"Kami sangat prihatin dan sedih atas kejadian ini. Namun, kami menghormati serta mendukung penuh langkah hukum yang diambil oleh KPK dalam penegakan hukum," katanya, Kamis (20/3/2025).

Teddy menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten OKU serta memastikan bahwa seluruh pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.

"Kita dukung penuh upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten OKU, kita juga memastikan bahwa roda pemerintahan tetap beroperasi secara optimal," ungkapnya.

Teddy juga mengingatkan seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU agar bekerja sesuai aturan dan menghindari pelanggaran hukum.

"Saya mengimbau agar semua ASN dan pejabat bekerja secara profesional dan sesuai aturan agar kejadian serupa tidak terulang," tegasnya.

Ketika ditanya apakah dirinya sudah mendapat panggilan dari KPK terkait kasus ini, Teddy menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada panggilan.

"Kita tunggu saja proses dari KPK," ungkapnya.

(csb/csb)

Jakarta - Kabar mengejutkan datang dari Sekjen PDIPHasto Kristiyanto. Ia ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Hasto dijerat dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan buron KPK lainnya, Harun Masiku.

Mengutip detiknews, nama Hasto sebagai tersangka muncul dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Namanya tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yaitu Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah ekspose perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK dilantik Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, angkat bicara mengenai penetapan tersangka Hasto Kristiyanto yang akan segera disampaikan secara resmi ke publik.

"Akan disampaikan," ujar Tessa Mahardhika saat ditanya mengenai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

Tak tinggal diam, juru bicara PDIP menuding penetapan Hasto menjadi tersangka sarat akan politisasi hukum. Ia menilai hal tersebut merupakan bagian dari upaya mengganggu partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri tersebut.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12/2024).

Lebih lanjut, Chico menyebut ancaman sprindik juga terjadi kepada beberapa ketua umum partai lain yang akhirnya tindak lanjut dan memilih mengikuti arus. Hal inilah yang dinilai Chico sebagai bukti nyata politisasi hukum.

"Ketika ada ancaman sprindik pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata politisasi hukum," ucapnya.

Meski begitu, Chico menegaskan PDIP tidak akan menyerah meski diancam demikian. Dia menekankan ancaman penjara justru jadi energi untuk PDIP. Terlepas dari itu, Chico memastikan PDIP belum mendengar informasi akurat terkait penetapan tersangka Hasto Kristiyanto. "Sampai detik ini, belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya pak sekjen," imbuhnya.

Akhir-akhir ini Harun Masiku kembali menjadi perhatian usai terbentuknya kepemimpinan KPK yang baru. Kasus yang terungkap oleh OTT KPK pada Januari 2020 ini menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menjadi salah satu tersangka kasus penerimaan suap dari Harun Masiku sebesar Rp 600 juta. Kasus ini untuk meloloskan nya menjadi anggota DPR F-PDIP melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk menggantikan posisi anggota DPR yang meninggal dunia.

Meski Wahyu sudah ditangkap, keberadaan Harun Masiku hingga kini masih menjadi misteri. Sudah hampir 5 tahun, Harun Masiku masih buron. Sementara itu terkait Hasto, dirinya sudah beberapa kali dipanggil KPK tapi statusnya masih sebagai saksi. Hasto dimintai keterangan seputar pihak-pihak yang diduga menyembunyikan dan melindungi Harun dan adanya upaya menghambat pencarian.

KPK sendiri telah melakukan sejumlah hal sejak adanya perubahan kepemimpinan. Pada 6 Desember 2024 lalu, komisi anti rasuah ini menerbitkan foto penampakan terbaru Harun Masiku. Kasus Harun Masiku adalah salah satu ujian bagi KPK saat ini. Sejumlah pihak pun meyakini jika KPK di bawah kepemimpinan Setyo budiyanto dkk dapat memberikan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Lalu apakah penetapan Hasto oleh KPK sarat akan politisasi hukum? Apakah dengan ditangkapnya Hasto bisa membuat Harun Masiku tertangkap? Menghadirkan Alexander Sudrajat jurnalis senior detiknews, ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

Menjelang libur panjang natal dan tahun baru (Nataru) 2024, transportasi merupakan salah satu hal yang menjadi sorotan. Tetapi terdapat keputusan yang terbaru dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan pembangunan proyek jalan tol baru. Sedangkan jalan merupakan salah satu komponen dasar dalam bergeraknya transportasi suatu negara. Beban jalan pun saat ini semakin besar mengingat banyaknya kebutuhan yang dilakukan oleh masyarakat baik dari segi ekonomi maupun pariwisata. Seberapa besar pengaruh pemberhentian proyek ini terhadap beban jalan di sejumlah titik jelang libur nataru 2024 ini? Bagaimana tanggapan pengamat transportasi terhadap keputusan ini? Menghadirkan pengamat transportasi, Djoko Setijowarno simak diskusinya hanya di Indonesia Detik Ini

Sementara itu jelang matahari terbenam nanti, detikSoreakan membahas lebih dalam mengenai perpustakaan gratis jalanan yang tersebar di ruang publik Jakarta, Bookhive. Mengusung tagline 'ambil seperlunya, sumbang semampunya', Bookhive membuktikan bahwa budaya membaca bisa dipupuk lewat hal-hal sederhana. Seperti apa sistem peminjaman buku di Bookhive? Apakah perpustakaan ini efektif meningkatkan minat baca masyarakat? Menghadirkan Yuli Andyono selaku Director Bookhive Indonesia.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham menjelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!" (far/vys)

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Golkar buka suara usai kadernya, yakni Gubernur Bengkulu nonaktif Rohidin Mersyah resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Wakil Ketua Umum Golkar Adies Kadir menyebut pihaknya akan meminta Rohidin Mersyah agar mematuhi seluruh proses hukum yang ada.

"Golkar ini kan partai taat hukum, jadi tentunya Partai Golkar akan mengimbau kepada beliau untuk mengikuti seluruh proses hukum," ujar Adies saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (25/11/2024).

Golkar, kata Adies, akan mengikuti peraturan yang berlaku mengenai kadernya yang merupakan calon gubernur (cagub) Bengkulu, namun kini menjadi tahanan penegak hukum.

Sebelumnya, Rohidin meyakini bakal tetap menang di Pilkada Bengkulu kendati kini ditahan sebagai tersangka KPK. Hal itu disampaikan Rohidin usai diumumkan sebagai tersangka oleh KPK dan resmi ditahan untuk 20 hari ke depan sejak Minggu (24/11/2024).

Petahana yang kini kembali mencalonkan diri sebagai calon gubernur (cagub) Bengkulu itu meminta agar masyarakat tenang dan menjaga kondusivitas. Dia tidak ingin ada yang berperilaku anarkis.

"Terkait dengan proses hukum saya sebagai calon gubernur akan berjalan sesuai dengan aturan dan saya juga akan bertanggung jawab dengan proses hukum ini dan dengan sangat kooperatif dengan pihak KPK," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (24/11/2024).

Tidak hanya itu, Rohidin percaya bahwa calon wakil gubernurnya, yakni Meriani mampu melakukan konsolidasi agar bisa memenangkan Pilkada Bengkulu 2024.

"Karena kekuatan kita semakin kuat semakin solid, sebagai penutup saya pesan kepada Tim Rommer [Rohidin-Meriani] untuk turun bergerilya, menyatukan kekuatan, merapatkan barisan, jaga soliditas. Saya yakin betul kita pasti menang. Saya sangat kuat menghadapi persoalan ini. Bagi saya ini hal biasa dalam sebuah proses politik," pesannya.

OTT KPK

Adapun, pihak KPK membantah bahwa proses hukum terhadap Rohidin bernuansa politis karena dilakukan jelang beberapa hari saja sebelum pemungutan suara pada 27 November 2024.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihaknya sudah mendapatkan laporan masyarakat dari beberapa bulan yang lalu. Kegiatan penyelidikan juga telah dilakukan sebelum akhirnya mendapatkan informasi rencana penyerahan uang pada Jumat 22 November 2024.

"Jadi, apakah ada nuansa politis? Saya kira tidak," kata Alex, sapaannya, pada konferensi pers, Minggu (24/11/2024).

Adapun selain Rohidin, KPK turut menetapkan dua orang lain sebagai tersangka. Mereka adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Isnan Fajri (IF) serta Adc Gubernur Evriansyah (EV) alias Anca.

Ketiganya diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e Undang-undang (UU) No.31/1999 sebagaimana telah diubah pada UU No.20/2001 jo. pasal 55 KUHP.

"KPK telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk menaikan perkara ini ke tahap penyidikan. KPK selanjutnya menetapkan tiga orang sebagai Tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (24/11/2024).

Alex, sapaannya, menjelaskan bahwa perkara bermula saat OTT dilakukan pada Sabtu 23 November 2024. Namun, pihak KPK sebelumnya telah mendapatkan laporan masyarakat bahwa ada penerimaan sejumlah uang oleh Anca sleaku Adc. Gubernur Bengkulu dan Isnan selaku Sekda.

Uang itu diduga diterima pada Jumat 22 November 2024 untuk kepentingan Rohidin, yang saat ini merupakan calon gubernur (cagub) petahana di Pilkada Bengkulu.

Tim KPK yang bergerak ke Bengkulu pada 23 November lalu mengamankan total delapan orang, termasuk Rohidin, Isnan dan Anca. Lima orang lainnya masing-masing adalah kepala dinas dan biro di lingkungan Pemprov Bengkulu. Ada total yang sebesar Rp7 miliar yang diamankan sebagai bukti pada OTT tersebut.

Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK Benny Jozua Mamoto mengaku ingin membuat payung hukum khusus untuk operasi tangkap tangan (OTT) yang selama ini dilakukan KPK.

Benny menjelaskan OTT memiliki kemiripan dengan teknik penyidikan kasus narkotika. Metode penyidikan itu diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Maka dalam hal OTT KPK menurut kami juga perlu satu aturan yang dibuat atau payung hukum sehingga nanti tidak dipermasalahkan," kata Benny dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (20/11).

Benny yang saat ini menjabat Ketua Harian Kompolnas menerangkan dalam UU Narkotika diatur sejumlah teknik penyidikan khusus. Metode itu tidak diatur dalam tindak pidana lain.

Misalnya, dalam penyidikan kasus narkotika, ada teknik undercover buying atau pembelian terselubung. Dengan teknik itu, aparat bisa menyamar sebagai pembeli untuk menangkap target.

Kemudian, ada pula teknik penyerahan di bawah pengawasan. Aparat bisa memantau target terlebih dahulu sebelum melakukan penangkapan.

"Jadi ketika ada kurir narkoba masuk di bandara, ketahuan didiamkan tapi dibuntuti terus sampai dia menyerahkan barang itu baru ditangkap. Tujuannya adalah supaya ketahuan siapa penerimanya," ucapnya.

Karena itu, menurut Benny, ada kemiripan antara teknik penyerahan di bawah pengawasan dengan OTT KPK. Sebab dalam OTT, penangkapan baru dilakukan saat ada transaksi atau penyerahan uang.

"Kami melihat dalam hal ini OTT KPK, mirip-mirip dengan teknik penyidikan penyerahan di bawah pengawasan. Karena ketika penyadapan dilakukan kemudian terjadi rencana transaksi, dibiarkan, ketika ada penyerahan barang, penyerahan uang, baru dia ditangkap," kata dia.

Sementara itu, hal berbeda disampaikan calon pimpinan KPK Johanis Tanak dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Dia mengaku akan menghapus OTT apabila terpilih menjadi komisioner KPK.

Ia menilai konsep OTT tidak tepat berdasarkan terminologi maupun aturan KUHAP.

"Seandainya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup, close, karena itu tidak sesuai pengertian yang dimaksud dalam KUHAP," kata Johanis disambut tepuk tangan para anggota dewan.