BENGKULU, KOMPAS.com – Mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Malabero, Kota Bengkulu, usai dilimpahkan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (14/4/2025).

Rohidin tiba di Bengkulu sekitar pukul 14.40 WIB melalui Bandara Fatmawati dan langsung dibawa ke Rutan Malabero menggunakan mobil tahanan kejaksaan. Ia tampak mengenakan rompi oranye dan diborgol, dengan pengawalan ketat oleh aparat bersenjata lengkap.

Selain Rohidin, dua tersangka lain dalam kasus yang sama, yakni mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Isnan Fajri dan mantan ajudan Evriansyah alias Anca, ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bentiring.

“Asintel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, David P Duarsa, menyatakan bahwa pihaknya hanya mengawal proses pelimpahan tahanan.

"Untuk para tersangka dibagi dua tempat, untuk RM dilakukan penahanan di Rutan sedangkan dua tersangka lainnya di Lapas Bentiring. Untuk detailnya silakan ke pihak KPK," ujar David.

Sebelumnya, berkas perkara ketiga tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, termasuk Rohidin Mersyah, telah dinyatakan lengkap atau P21 pada 21 Maret 2025.

Noordin M Top adalah salah satu teroris yang terkenal 'licin' pada masanya. Ia kerap berpindah dari kota ke kota, berganti identitas, dan menikahi banyak wanita dalam pelariannya.

Hingga akhirnya sebuah berita menyeruak ketika Noordin M Top dinyatakan tewas dalam penyergapan di Temanggung. Namun belakangan terungkap, buron teroris yang tewas tersebut bukanlah Noordin!

Dikutip dari buku Terorisme Kanan Indonesia karya Obsatar Sinaga dkk, Noordin M Top merupakan warga negara Malaysia kelahiran Kluang Johor, 11 Agustus 1968. Ia merupakan lulusan Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Bersama Dr Azahari, Noordin menjadi murid Abu Bakar Baasyir yang menyeretnya dalam sebuah paham radikal hingga menjadi teroris.

Noordin merupakan dalang untuk sejumlah kasus pengeboman di Indonesia, mulai dari Bom Kedutaan Besar Australia (2004), Bom Bali 2 (2005), serta Bom JW Marriot dan Ritz Carlton (2009). Inilah yang membuatnya menjadi teroris paling diburu pada saat itu.

Kronologi Noordin M Top Dinyatakan Tewas, tapi Salah Orang

Dirangkum dari laporan detikNews serta buku Terorisme Kanan Indonesia karya Obsatar Sinaga dkk dan Noordin M Top & Co - The Untold Stories karya Setya Krisna Sumargono, berikut ini adalah kronologi penyergapan Noordin M Top di Temanggung hingga dinyatakan bahwa yang tewas bukanlah dirinya. Mari kita simak!

1. Penyergapan di Temanggung dan Dugaan Awal

Pada tanggal 8 Agustus 2009, Detasemen Khusus 88 (Densus 88) menyerbu sebuah rumah tua di Desa Beji, Kecamatan Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Rumah tersebut diduga menjadi tempat persembunyian Noordin M Top, gembong teroris paling dicari di Asia Tenggara.

Dalam penggerebekan yang berlangsung selama 18 jam tersebut tersebut, polisi menembakkan bom berulang kali ke dalam rumah, hingga akhirnya dua orang yang berada di dalamnya dinyatakan tewas. Salah satu dari mereka diduga kuat adalah Noordin M Top.

Kabar kematian Noordin segera menyebar luas di berbagai media. Sumber dari kepolisian di tempat kejadian perkara (TKP) mengonfirmasi bahwa ada dua korban tewas akibat serangan tersebut. Namun, karena wajah Noordin sering berganti rupa, pihak kepolisian masih harus melakukan tes DNA untuk memastikan identitasnya. Meskipun begitu, berita kematiannya tetap menjadi perbincangan besar di Indonesia dan dunia.

Seiring dengan berkembangnya situasi, polisi tetap menutup rapat lokasi penggerebekan dengan garis polisi (police line). Para jurnalis dan warga dilarang mendekat, sehingga mereka hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Kepastian mengenai identitas jenazah yang ditemukan pun masih menjadi tanda tanya besar.

2. Kabar Simpang Siur dan Kecurigaan

Sehari setelah penyergapan, kabar mengenai kematian Noordin M Top semakin simpang siur. Beberapa sumber intelijen menyatakan bahwa jenazah yang ditemukan memang Noordin, tetapi perlu dikonfirmasi melalui tes DNA. Di sisi lain, muncul dugaan bahwa orang yang tewas bukanlah Noordin, melainkan seseorang bernama Reno alias Tedi atau seorang pria lain yang bernama Ibrohim.

Ibrohim adalah seorang florist atau penjual bunga yang bekerja di Hotel Ritz-Carlton. Ia dicurigai sebagai bagian dari jaringan Noordin M Top dan diduga membantu menyelundupkan bahan peledak untuk serangan bom di JW Marriott dan Ritz-Carlton pada 17 Juli 2009. Namanya mulai mencuat dalam penyelidikan setelah beberapa saksi menyebutkan keterlibatannya dalam aksi teror tersebut.

Kecurigaan semakin kuat setelah pihak keluarga Noordin di Malaysia mendapatkan informasi dari kepolisian bahwa jenazah yang ditemukan di Temanggung bukanlah Noordin. Keterangan ini semakin memperkeruh suasana, mengingat sebelumnya kepolisian sempat menyatakan bahwa mereka yakin telah menewaskan Noordin M Top dalam penggerebekan tersebut.

3. Kepastian Identitas Jenazah

Pada tanggal 12 Agustus 2009, setelah dilakukan investigasi mendalam dan tes DNA, kepolisian akhirnya memastikan bahwa jenazah yang tewas dalam penyergapan di Temanggung bukanlah Noordin M Top, melainkan Ibrohim. Tes DNA yang dibandingkan dengan anak Ibrohim mengonfirmasi identitasnya. Dengan demikian, kabar mengenai kematian Noordin yang sempat heboh sebelumnya dinyatakan tidak benar.

Kepolisian juga mengungkap bahwa peran Ibrohim dalam jaringan terorisme jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Awalnya, ia hanya dianggap sebagai perantara yang membantu penyelundupan bahan peledak. Namun, setelah investigasi lebih lanjut, diketahui bahwa Ibrohim adalah perancang utama serangan bom di Marriott dan Ritz-Carlton. Ia telah menjadi bagian dari Jamaah Islamiyah (JI) sejak tahun 2000 dan disusupkan ke hotel-hotel tersebut sejak 2005.

Dengan terungkapnya fakta ini, kepolisian Indonesia kembali meningkatkan pencarian terhadap Noordin M Top, yang ternyata masih hidup dan berada dalam pelarian. Ini bukan pertama kalinya Noordin lolos dari kejaran aparat. Sebelumnya, ia juga berhasil melarikan diri dari penyergapan Densus 88 di Batu, Malang, pada tahun 2005 dan di Weleri, Kendal, pada tahun 2007.

4. Pelajaran dari Kesalahan Identifikasi

Kasus salah identifikasi ini menjadi pelajaran penting bagi aparat penegak hukum, terutama dalam menghadapi jaringan teroris yang sangat lihai dalam menyamarkan identitasnya. Noordin M Top dikenal sebagai ahli dalam penyamaran dan kerap kali menggunakan identitas palsu untuk menghindari kejaran polisi. Oleh karena itu, meskipun operasi penangkapan dilakukan dengan sangat hati-hati, kesalahan dalam mengenali target tetap bisa terjadi.

Selain itu, kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya peran investigasi berbasis forensik dalam menangani kasus terorisme. Jika hanya mengandalkan pengamatan fisik atau informasi intelijen yang belum terverifikasi, kesalahan seperti ini bisa berulang. Tes DNA yang akhirnya memastikan identitas jenazah menjadi bukti bahwa metode ilmiah sangat diperlukan untuk memastikan kebenaran dalam kasus-kasus besar seperti ini.

Meskipun penyergapan di Temanggung tidak berhasil menewaskan Noordin M Top, operasi ini tetap menjadi langkah besar dalam upaya pemberantasan terorisme di Indonesia. Fakta bahwa Ibrohim, otak di balik serangan bom Marriott dan Ritz-Carlton, berhasil dilumpuhkan menunjukkan bahwa jaringan teroris semakin terdesak. Namun, perburuan terhadap Noordin M Top masih harus berlanjut hingga akhirnya ia benar-benar ditemukan dan dinyatakan tewas dalam operasi di Solo pada bulan September 2009.

Mengenal Sosok Ibrohim, Sang Noordin M Top 'Palsu'

Berdasarkan informasi dari laporan detikNews serta buku Detik-detik Pelaku Bom Meledakan Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton Tahun 2009 tulisan Pusat Data dan Analisa Tempo, Ibrohim atau Boim awalnya hanya dianggap sebagai seorang penata bunga (florist) di Hotel Ritz-Carlton. Namun, di balik pekerjaannya yang tampak biasa, ia ternyata merupakan otak utama dalam aksi pengeboman di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton pada 17 Juli 2009.

Perannya dalam aksi teror ini sangat besar, mulai dari merencanakan, mengatur, mengontrol, hingga melakukan survei lokasi sebelum aksi bom bunuh diri dilakukan. Sebagai karyawan hotel, ia memiliki akses yang memudahkannya untuk menyelundupkan bahan peledak ke dalam hotel, yang kemudian digunakan oleh para pelaku bom bunuh diri.

Setelah aksi pengeboman terjadi, Ibrohim menghilang dan menjadi buronan utama. Polisi awalnya mengira bahwa ia juga tewas dalam ledakan, tetapi hasil tes DNA menunjukkan bahwa ia tidak termasuk di antara para pelaku bom bunuh diri. Hal ini justru memperkuat dugaan bahwa ia adalah salah satu perencana utama di balik aksi tersebut.

Keberadaannya menjadi teka-teki bagi kepolisian, hingga akhirnya pada 8 Agustus 2009, ia ditemukan dalam sebuah rumah di Temanggung, Jawa Tengah. Saat itu, Densus 88 melakukan penyergapan terhadap rumah tersebut dan menewaskan dua orang yang diduga sebagai teroris.

Itulah tadi penjelasan lengkap tentang salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia, ketika Noordin M Top dinyatakan tewas, tapi justru salah orang.

Video: Kata Polisi soal Densus 88 Tangkap 4 Terduga Teroris di Majalengka

Video: Kata Polisi soal Densus 88 Tangkap 4 Terduga Teroris di Majalengka

Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Teddy Meilwansyah menyatakan keprihatinannya atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan KPK melibatkan beberapa anggota DPRD serta seorang kepala dinas di wilayahnya. Namun, dia mendukung penegakan hukum tersebut.

"Kami sangat prihatin dan sedih atas kejadian ini. Namun, kami menghormati serta mendukung penuh langkah hukum yang diambil oleh KPK dalam penegakan hukum," katanya, Kamis (20/3/2025).

Teddy menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten OKU serta memastikan bahwa seluruh pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.

"Kita dukung penuh upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten OKU, kita juga memastikan bahwa roda pemerintahan tetap beroperasi secara optimal," ungkapnya.

Teddy juga mengingatkan seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU agar bekerja sesuai aturan dan menghindari pelanggaran hukum.

"Saya mengimbau agar semua ASN dan pejabat bekerja secara profesional dan sesuai aturan agar kejadian serupa tidak terulang," tegasnya.

Ketika ditanya apakah dirinya sudah mendapat panggilan dari KPK terkait kasus ini, Teddy menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada panggilan.

"Kita tunggu saja proses dari KPK," ungkapnya.

Video: 9 Proyek Korupsi Kepala Dinas PUPR dan Anggota DPRD OKU

Video: 9 Proyek Korupsi Kepala Dinas PUPR dan Anggota DPRD OKU

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan di antaranya, uang sebanyak Rp2,6 miliar yang diamankan ketika penyidik KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) hingga Kepolisian Resor Jayawijaya masih menyelidiki kasus kericuhan yang terjadi saat acara syukuran Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya di Wamena.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. KPK ungkap ada uang Rp2,6 miliar diamankan saat OTT di OKU Sumsel

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan ada uang sebanyak Rp2,6 miliar yang diamankan ketika penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel).

Dia juga mengatakan bahwa OTT tersebut terkait dugaan korupsi proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU. Namun sejauh ini KPK belum secara resmi menjelaskan identitas orang-orang yang terkena OTT.

"Suap proyek Dinas PUPR," kata Fitroh saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.

2. KPK tetapkan Kadis PUPR-Anggota DPRD OKU Sumsel tersangka suap proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas PUPR hingga tiga Anggota DPRD di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek, setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan dari OTT yang dilakukan KPK pada Sabtu (15/3) itu, ada sebanyak enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Adapun Kadis PUPR dan tiga Anggota DPRD berperan sebagai penerima suap sedangkan ada dua orang lainnya dari pihak swasta sebagai pemberi suap.

"Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten OKU, dari 2024 sampai 2025," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.

3. Anggota DPR minta aparat penegak hukum tindak tegas pengoplos gas

Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta aparat penegak hukum menindak tegas komplotan pelaku pengoplosan liquid petroleum gas (LPG) guna memberikan efek jera agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

“Tindak tegas dan usut tuntas komplotan pengoplos gas tiga kilogram. Pengoplosan gas yang disubsidi ini sudah berlangsung lama, tapi terus berulang seakan pelaku tidak takut untuk mengulangi kejahatannya itu,” kata Gus Rivqy, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Dia menilai pengoplosan gas tiga kilogram (3 kg) terjadi di antaranya karena gas tersebut tersedia banyak dalam waktu yang relatif lama di pangkalan.

Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

4. KPK ungkap DPRD OKU tagih imbalan yang dijanjikan cair jelang Lebaran

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa sejumlah anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, menagih jatah "fee" atau imbalan jasa proyek kepada Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah (NOP) yang dijanjikan bakal cair sebelum Lebaran.

Dia mengatakan anggota DPRD yang menagih fee itu adalah Ferlan Juliansyah (FJ) selaku anggota Komisi III DPRD OKU, M Fahrudin (MFR) selaku Ketua Komisi III DPRD OKU, dan Umi Hartati (UH) selaku Ketua Komisi II DPRD OKU.

"Dijanjikan oleh saudara N (Kadis PUPR) akan diberikan sebelum Hari Raya Idul Fitri melalui pencairan uang muka sembilan proyek yang sudah direncanakan sebelumnya," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

5. Polres Jayawijaya selidiki kericuhan di Wamena, enam orang terluka

Kepolisian Resor Jayawijaya masih menyelidiki kasus kericuhan yang terjadi saat acara syukuran Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya di Wamena hingga menyebabkan enam orang terluka.

Dari enam orang terluka tiga diantaranya anggota Polres Jayawijaya yang sedang melakukan pengamanan.

Kapolres Jayawijaya AKBP Heri Wibowo, Minggu mengatakan, insiden yang terjadi Sabtu sore (15/3) selain menyebabkan enam orang terluka juga mengakibatkan, tujuh mobil dirusak termasuk satu unit truk milik Polres Jayawijaya dibakar.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan mengungkap berbagai hal setelah melakukan kunjungan ke Lapas Kelas I Cirebon, Jumat (7/2/2025).

Beberapa hal yang ia soroti, salah satunya mengenai adanya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang menjadi warga binaan di lapas tersebut. Selain itu, ia juga menyoroti adanya warga binaan yang sudah lanjut usia. "Di sini kita baru menemukan satu hal, bahwa ternyata ada juga di sini orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ," kata Otto Hasibuan di Lapas Kelas I Cirebon, Jumat (7/2/2025).

Meski demikian, kata Otto, pihaknya ingin memastikan apakah warga binaan tersebut sudah berstatus ODGJ sebelum menjalani proses hukum atau setelah berada di lapas. "Kita mau cek lagi. Apakah dia masuk ini sudah dalam gangguan jiwa kemudian dihukum. Karena kan nggak mungkin, kalau dia sudah gangguan jiwa sebelum dihukum, dia kan dianggap tidak bertanggungjawab. Artinya dia tidak bisa dihukum," kata Otto.

"Tapi masalahnya sekarang, kalau dia sudah masuk kemudian ada gangguan jiwa, bagaimana ini. Kalau dicampur dengan yang lain juga kan repot. Secara singkat, kita pikir mestinya kan dia ditahan di tempat yang lain, di rumah sakit jiwa. Tapi di rumah sakit jiwa pun berbeda. Di sana kan, di rumah sakit jiwa, memang yang sakit jiwa. Tapi ini adalah orang gangguan jiwa yang dalam keadaan terpidana dan ditahan," kata dia menambahkan.

Di sisi lain, dalam kunjungannya ke Lapas Kelas I Cirebon, Otto Hasibuan juga menyoroti adanya warga binaan yang sudah berusia lanjut. Otto menyebut di Lapas Kelas I Cirebon ada warga binaan yang sudah berusia 95 tahun.

"Tadi juga kita melihat di sini, ternyata ada napi yang sudah berusia 95 tahun. Secara fisik juga sudah tidak bisa apa-apa. Kita dalam rangka memberikan amnesty juga kan akan memasukan kategori tentang umur. Usia 95 tahun ini apa layak dia ditahan di sini, apalagi secara fisik sudah tidak mampu. Tetapi dia dipidana dengan kasus perlindungan anak, sensitif juga. Hal-hal ini yang sedang kita pikirkan jalan keluarnya," kata Otto.

Otto menyampaikan bahwa temuan-temuan yang ia dapatkan saat mengunjungi Lapas Kelas I Cirebon akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Ini ternyata banyak hal-hal yang kita temukan, untuk masalah-masalah seperti ini. Kita tentunya ingin mengambil kebijakan-kebijakan. Kita harus mengambil kebijakan, mana yang terbaik untuk bangsa ini," kata Otto.

Warga Binaan ODGJ Ditempatkan di Ruang Khusus

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Cirebon, Nanang Syamsudin membenarkan jika di lapas tersebut memang ada warga binaan yang diduga orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Bahkan, ia menyebut jumlah warga binaan yang diduga ODGJ ada sebanyak 13 orang.

"Kurang lebih ada 13 orang. Dan rata-rata memang kasusnya adalah narkoba," ucap Nanang saat ditemui di Lapas Kelas I Cirebon.

Namun, untuk memastikan kondisi kejiwaan para warga binaan, kata Nanang, diperlukan pemeriksaan oleh psikiater. Hasil pemeriksaan ini nantinya akan menjadi dasar bagi pihaknya untuk mengajukan hak-hak para warga binaan tersebut.

"Kita akan berkoordinasi dengan psikiater, apakah memang yang bersangkutan sudah termasuk ODGJ. Karena tentunya kalau memang dia sudah termasuk (ODGJ), kita akan laporkan sebagai upaya untuk penanganan lebih lanjut. Apakah yang bersangkutan akan diberikan hak lain, berupa amnesti ataupun grasi," ucap Nanang.

Saat ini, kata Nanang, para warga binaan Lapas Kelas I Cirebon yang diduga ODGJ telah ditempatkan di ruang khusus. "Kita tentunya melakukan penanganan tersendiri. Ditempatkan di tempat tersendiri, jangan sampai mengganggu narapidana yang lain," kata Nanang.

Di sisi lain, Nanang juga menyebut bahwa di Lapas Kelas I Cirebon memang ada warga binaan yang sudah berusia lanjut dan sakit berkepanjangan. "Tadi beliau (Wamenko Otto Hasibuan) juga melihat, bahwa ditemukan beberapa narapidana yang sudah berusia lanjut dan sakit berkepanjangan. Dan tentunya ini menjadi bagian dari upaya untuk penyusunan kebijakan, bagaimana pemberian pengurangan pidana atau pemberian amnesti untuk narapidana sudah sakit berkepanjangan ataupun mungkin juga yang sudah manula," kata Nanang.

Secara keseluruhan, Nanang menyebut jumlah warga binaan di Lapas Kelas I Cirebon saat ini sudah mencapai lebih dari 960 orang. "Jumlah narapidana di kita itu ada 964," kata dia.

Menurutnya, dengan jumlah warga binaan yang ada saat ini, Lapas Kelas I Cirebon sudah over kapasitas. "Kalau melihat kapasitas, memang ini sudah lebih. Sudah over kapasitas 100 persen," kata Nanang.

Sebelum mengambil keputusan, perlu merumuskannya dan mengkajinya dengan saksama.

Cirebon (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Otto Hasibuan meninjau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cirebon, Jabar, untuk mengumpulkan bahan kajian serta evaluasi kebijakan hukum, khususnya penanganan narapidana (napi) di lapas.

Otto dalam kunjungannya di Lapas Kelas I Cirebon, Jumat, mengatakan bahwa bahan evaluasi ini berkaitan dengan rencana penerapan amnesti, rehabilitasi pengguna narkoba, serta penanganan warga binaan dengan gangguan kejiwaan.

"Hari ini kami datang untuk melihat langsung kondisi lapas dan mengevaluasi beberapa kebijakan, termasuk overkapasitas, dan kemungkinan amnesti bagi napi tertentu," katanya.

Berdasarkan pendataan, kata dia, sekitar 55 persen penghuni lapas merupakan napi kasus narkoba. Jika kondisi ini terus dibiarkan, jumlah penghuni lapas akan makin meningkat.

Menurut dia, pemerintah pusat tidak ingin sekadar menambah lapas baru, tetapi mencari solusi agar angka kejahatan menurun serta jumlah penghuni lapas berkurang.

Ia menyebutkan salah satu opsi yang bisa dikaji adalah rehabilitasi bagi pengguna narkoba pemula. Hal ini mengingat banyak dari mereka yang setelah menjalani hukuman justru berisiko menjadi bandar narkoba.

Oleh karena itu, pihaknya mempertimbangkan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi kelompok ini. Akan tetapi, proses hukum tetap diberlakukan.

"Sebelum mengambil keputusan, perlu merumuskannya dan mengkajinya dengan saksama," ujarnya.

Selain itu, Otto mengkaji pemberian amnesti bagi napi lanjut usia karena dalam kunjungannya ada seorang napi berusia 95 tahun di Lapas Kelas I Cirebon yang sudah tidak mampu beraktivitas secara normal.

Otto akan meninjau apakah napi dalam kategori ini bisa mendapatkan pengurangan hukuman dengan tetap mempertimbangkan kasus hukum yang menjerat warga binaan tersebut.

Di sisi lain, dia juga menemukan adanya napi dengan gangguan kejiwaan yang masih berada di dalam lapas. Napi dengan kondisi ini seharusnya mendapat penanganan berbeda dan tidak dicampur dengan napi lainnya.

"Pada prinsipnya bahan evaluasi ini nanti dibahas dan dikaji, harus melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tidak bisa sendiri. Itulah maksud kedatangan saya ke sini (Lapas Cirebon). Saya sudah cek ke lapas di Bangli, Grobogan, dan beberapa lokasi yang nanti kami datangi agar referensinya cukup," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Cirebon Nanank Syamsudin mengatakan bahwa saat ini lapas tersebut menampung 964 napi dengan kondisi kelebihan penghuni lebih dari 100 persen.

Dari jumlah tersebut, kata dia, terdapat 31 napi lanjut usia dan sekitar 13 warga binaan yang diduga mengalami gangguan kejiwaan.

Nanank menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan psikiater untuk menentukan status kejiwaan napi.

Jika diagnosis medis membenarkan kondisi tersebut, kata dia, akan ada langkah lebih lanjut untuk penanganannya.

"Kami akan melakukan verifikasi lebih lanjut terkait dengan napi lansia dan napi dengan gangguan kejiwaan untuk memastikan apakah mereka bisa mendapatkan hak-hak tertentu, seperti amnesti atau pengurangan hukuman," ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Otto Hasibuan berharap anggota Asosiasi Pengacara Inggris-Indonesia atau British-Indonesian Lawyers Association (BILA) dapat berkontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

Dalam acara peluncuran BILA di Jakarta, Jumat (24/1), dia mengungkapkan kontribusi BILA di bidang hukum dapat dilakukan terutama di bidang hukum komersial, perlindungan data pribadi, dan penerapan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) pada praktik hukum, yang saat ini sedang marak dan menjadi isu terbaru.

“Saya mendorong dan berharap para anggota BILA dapat berkontribusi pada perkembangan hukum dan regulasi kebijakan di Indonesia dengan pengetahuan serta pengalaman sebagai pengacara yang mampu menjalankan hukum Inggris," kata Otto seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

enurut dia, pengetahuan dan pengalaman para anggota BILA bisa memperkaya dan memperluas perspektif terhadap hukum pada berbagai sektor.

Otto menilai peluncuran BILA merupakan awal yang bagus bagi para anggotanya untuk bertumbuh.

Dia mengatakan BILA dapat menjadi wadah kolaborasi antar-asosiasi pengacara di Indonesia untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan dan sasaran bersama.

British-Indonesian Lawyers Association (BILA) merupakan organisasi nirlaba yang didirikan oleh para praktisi hukum yang berkualifikasi di Indonesia dan Inggris.

Adapun BILA didirikan sebagai cara memperkuat hubungan kerja sama di bidang hukum antara Indonesia dan Inggris.

Organisasi itu memiliki misi untuk menghubungkan advokat Indonesia dan pengacara Inggris, mendorong kolaborasi, serta berbagi pengetahuan dan kemajuan praktik hukum melalui penelitian, diskusi publik, dan acara profesional.

BILA percaya kekuatan kemitraan lintas batas dapat menciptakan dampak yang berarti di bidang hukum. Dengan membangun jembatan antara kedua sistem hukum, Organisasi mempromosikan inovasi, menegakkan standar profesional, dan berkontribusi pada pengembangan hukum di kedua negara.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI, Saffar Muhammad Godam, telah diperiksa KPK hari ini. Saffar menyebut dicecar seputar tim bentukan eks Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mencari Harun Masiku.

"Saya tadi ditanya cuma ada kaitan pembentukan tim pemeriksa yang dibentuk oleh Pak Yasonna pada waktu itu. (Ada ditanyakan) ada, ada, tapi.... Terkait dengan tim pemeriksa yang dibentuk beliau," kata Saffar di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).

Saffar menjelaskan ditanyai sekitar 25 pertanyaan oleh penyidik. Pertanyaannya secara umum soal perlintasan Harun Masiku.

"25 (pertanyaan). Seputar perlintasan Harun Masiku. Lima tahun yang lalu," kata dia.

Saffar mengatakan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta pada 5 tahun yang lalu. Berdasarkan datanya pada saat itu, dirinya menyebut Harun Masiku berada di Indonesia.

"Iya, data perlintasan kita mengatakan dia (Harun Masiku) ada di Indonesia," ucapnya.

Sebelumnya, pantauan detikcom di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/1), Saffar tiba pada pukul 09.49 WIB. Saffar terlihat mengenakan pakaian kemeja berwarna putih.

"Dipanggil sebagai saksi 5 tahun yang lalu pada saat perlintasan Harun Masiku," kata Saffar di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (15/1).

Jubir KPK Tessa Mahardhika juga membenarkan Saffar diperiksa hari ini. Hal itu dikatakan Tessa sekaligus meralat pernyataan sebelumnya soal jadwal pemeriksaan terhadap Saffar kemarin.

"Saffar M Godam jadwalnya Rabu," kata jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan.

Diketahui, dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk dua perkara yang berkaitan di KPK, yaitu kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku serta kasus perintangan penyidikan dalam upaya KPK menangkap Harun Masiku (HM), yang telah berstatus buron.

Dalam kasus suap pergantian antarwaktu caleg DPR RI, Hasto diketahui sempat menemui salah satu komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan pada Agustus 2019. Wahyu telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dalam PAW Harun Masiku.

Sementara itu, terkait peran Hasto di perintangan kasus Harun Masiku bermula saat KPK akan menangkap Harun Masiku dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada 8 Januari 2020. Namun upaya itu gagal karena Harun berhasil melarikan diri hingga kini masih jadi buron. KPK menemukan adanya temuan bukti peran Hasto dalam merintangi upaya KPK menangkap Harun.

Simak juga Video: Serba-serbi Pemeriksaan Hasto sebagai Tersangka oleh KPK

[Gambas:Video 20detik]

Palembang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi mempertimbangkan memberi bantuan hukum kepada Kepala Disnakertrans Sumsel berserta staf yang diringkus dalam operasi tangkap tangan (OTT) Kajari Palembang.

Elen saat diwawancarai di Palembang, Jumat, mengatakan pihaknya telah menerima informasi bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel berserta staf tertangkap dalam OTT yang dilakukan Kajari Palembang.

Sehingga, pihaknya menyerahkan segala proses hukum kepada Kejari Palembang, serta akan membantu penyidik apabila diperlukan.

“Informasi yang diterima, OTT itu dilakukan karena berkaitan dengan kewenangan K3 dan sebagainya. Tapi ini semua masih dugaan. Kami menunggu hasil dari kejaksaan,” katanya.

Terkait dengan pemberian bantuan, pihaknya akan melihat dulu seperti apa motif dari pelaku atas perbuatannya.

“Itu akan dilihat dulu posisinya seperti apa. Kalau memang terkait dengan pidana dan tidak berkaitan pekerjaan, dan inisiatif pribadi maka itu menjadi tanggung jawab pribadi. Tapi berkaitan dengan tugas itu akan diberikan dukungan bantuan hukum,” katanya.

Selain itu, Elen mengingatkan kepada seluruh ASN Pemprov Sumsel untuk tidak melakukan hal yang melanggar hukum berkaitan dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pihaknya akan menyiapkan seseorang untuk menggantikan para penjabat Disnakertrans Sumsel yang tertangkap.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Palembang, Sumatera Selatan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi Sumatera Selatan di Kantor Disnaker Sumsel, Plaju, Palembang, Jumat (10/1).

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

KPK memanggil mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Franky Sompie. Ronny dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku, dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Pantauan detikcom di lokasi, Jumat (3/1/2025), Ronny tiba sekitar pukul 09.57 WIB. Dia terlihat mengenakan kemeja putih dan celana hitam.

Ronny tiba ditemani oleh sejumlah kuasa hukumnya. Setelah itu, Ronny memasuki ruang pemeriksaan KPK.

Saat tiba, Ronny hanya bicara singkat. Ronny mengatakan dipanggil KPK dengan kapasitasnya sebagai saksi.

"(Dipanggil sebagai) Saksi saksi," kata Ronny.

Ketika ditanya apakah Ronny dipanggil menjadi saksi untuk tersangka Hasto, dirinya meminta tunggu nanti saja. "Ya nanti aja nanti," ucapnya.

Diketahui, Ronnny Franky Sompie dicopot oleh mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly. Franky dicopot buntut kekeliruan data informasi mengenai kembalinya Harun Masiku ke Indonesia.

Pencopotan tersebut dilakukan di tengah polemik terkait keberadaan Harun Masiku. Ronny diketahui menjadi orang pertama yang mengonfirmasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia.

Pada 22 Januari, Ronny menyebut Harun telah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020. Sementara pada 16 Januari, Yasonna Laoly mengatakan bahwa Harun masih berada di luar negeri.

Terkait simpang-siur informasi tersebut, Ronny mengatakan terdapat delay time yang disebabkan adanya gangguan perangkat IT di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, sehingga terjadi keterlambatan mengenai informasi kepulangan kader PDIP itu ke Tanah Air.

Hasto Jadi Tersangka

Hasto menyandang status tersangka untuk 2 perkara yang saling bertalian di KPK yaitu kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku serta kasus perintangan penyidikan dalam upaya KPK menangkap Harun Masiku (HM) yang telah berstatus buron. Pertama, Hasto dijerat sebagai tersangka kasus suap berdasarkan Sprindik nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024. Kedua, Hasto dijerat sebagai tersangka merintangi penyidikan berdasarkan Sprindik nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Peran Hasto di Kasus Suap

Adapun peran-peran krusial Hasto dalam dua kasus tersebut, sebagai berikut:

Peran pertama penyuapan Hasto di kasus PAW Harun Masiku dimulai saat Hasto memindahkan posisi Harun Masiku di dapil pemilihan. Posisi Harun dipindahkan Hasto ke dapil 1 Sumsel pada Pileg 2019.

"Perbuatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) bersama-sama saudara HM (Harun Masiku) dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agus Setiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada dapil 1 Sumsel padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan tepatnya dari Toraja," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2024).

Dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, Harun Masiku mendapatkan suara sebanyak 5.878 suara. Angka itu jauh di bawah caleg PDIP lainnya bernama Rizky Aprilia yang mendapatkan suara 44.402. Di momen itu, Rizky harusnya meraih kursi DPR menggantikan caleg PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Setyo mengatakan Hasto secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky sebagai caleg DPR terpilih. Dia membuat sejumlah langkah agar posisi Nazarudin bisa digantikan oleh Harun Masiku.

Selain itu, Hasto juga diketahui sempat menemui Wahyu Setiawan pada Agustus 2019. Wahyu diketahui menjabat sebagai Komisioner KPU saat itu dan telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dalam PAW Harun Masiku.

"Bahkan pada tanggal 31 Agustus 2019, saudara HK menemui Wahyu Setiawan untuk dan meminta memenuhi dua usulan yang diajukan oleh saudara HK," ujar Setyo.

Hasto mengajukan dua nama kepada Wahyu. Ada nama Harun Masiku dan Maria Lestari. KPK juga mengembangkan temuan bukti petunjuk berupa uang. Dari pengembangan tersebut, diketahui perencanaan hingga penyerahan uang untuk suap ini semuanya diatur oleh Hasto.

Sementara terkait peran Hasto di perintangan kasus Harun Masiku bermula saat KPK akan menangkap Harun Masiku dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar 8 Januari 2020. Namun, upaya itu gagal karena Harun berhasil melarikan diri hingga kini masih buron. KPK menemukan adanya temuan bukti peran Hasto dalam merintangi upaya KPK menangkap Harun.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelepon Harun Masiku pada saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam. Saat itu, Hasto memerintahkan Harun merendam ponselnya dan segera melarikan diri.

"Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK (Hasto Kristiyanto, red) memerintahkan salah satu pegawainya di Jl. Sutan Sjahrir yang biasa digunakan sebagai kantor, untuk menelepon kepada HM (Harun Masiku, red) dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri," kata Setyo.

KPK juga mengungkapkan Hasto memerintahkan pegawainya untuk menenggelamkan HP saat akan diperiksa sebagai saksi kasus Harun Masiku pada Juni 2024. Tujuannya, kata Setyo, agar HP tersebut tidak ditemukan KPK.

Setyo juga menyebut Hasto mengumpulkan beberapa saksi perkara Harun Masiku agar tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Hasto disebut meminta para saksi tidak memberikan keterangan yang memojokkan dirinya.

"Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan memberikan doktrin, memberikan penekanan, agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan," ujar Setyo.

KPK saat ini juga akan mendalami lagi kemungkinan OTT penangkapan Harun Masiku pada 8 Januari 2020 itu telah bocor dan diketahui Hasto.

"Tadi masalah OTT segala macam karena prosesnya harus flashback lagi kepada kegiatan di 2019, nanti semuanya akan kita coba telusuri kembali. Hal-hal apa yang berkaitan apakah ada informasi atau mungkin dugaan-dugaan atau mereka hanya dapat selintingan saja," jelas Setyo.

Simak juga Video 'Jokowi-PDIP Memanas Lagi Setelah Hasto Sindir Ambisi 3 Periode':

[Gambas:Video 20detik]

Koordinator Tim Hukum Peradi Pimpinan Otto Hasibuan, Rivai Kusumanegara buka suara terkait isu Mahkamah Agung yang telah mengesahkan kepengurusan Peradi RBA (Luhut MP Pangaribuan). Menurutnya, berita atau isu tersebut tidak benar.

"Yang benar justru Mahkamah Agung telah mengesahkan kepengurusan Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan dan Thomas Tampubolon yang kemudian dilanjutkan kepengurusannya oleh Otto Hasibuan (Ketua Umum) dan Herman Dulami (Sekjen), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3085/Pdt/2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt," kata Rivai dalam keterangan resmi yang diterima detikcom, Senin (31/12/2024).

Dia menjelaskan meskipun ada putusan MA yang memenangkan Peradi Otto, Menteri Hukum dan HAM pada saat itu Yasonna Laoly telah berpihak dan tidak menerima pendaftaran dari Peradi Otto sebagai pihak yang menang, tetapi sebaliknya menerima pendaftaran dari Peradi Luhut sebagai pihak yang kalah di MA.

"Itulah sebabnya kami menggugat Menteri Hukum dan HAM ke Pengadilan TUN agar pendaftaran Peradi Luhut dibatalkan, tetapi MA dalam putusannya Nomor 189 K/TUN/2024 tidak mengabulkan gugatan kami dan kami akan mengajukan PK terhadap perkara tersebut," ujar Rivai.

Dia mengatakan dengan demikian jelas perkara tersebut adalah dua perkara yang berbeda, dimana Putusan MA 189 K/TUN/2024 (TUN) tersebut tidak berimplikasi hukum apa-apa terhadap keabsahan Peradi Otto. Sebab putusan tersebut hanya menyatakan menolak gugatan (pendaftaran), sedangkan Peradi Otto telah diputuskan sebagai Peradi yang sah berdasarkan Putusan MA Nomor 3085/Pdt/2021 tanggal 4 November 2021 sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Rivai menilai semestinya, secara sukarela dan tanpa harus digugat terlebih dahulu, Menteri Hukum dan HAM melaksanakan putusan MA yang telah memenangkan dan menyatakan Peradi Otto yang sah dan bukan mendaftarkan Peradi Luhut sebagai pihak yang kalah. Menurutnya, itulah ketidakadilan yang dilakukan oleh Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM pada waktu itu.

"Sampai sekarang tidak ada satu Putusan Pengadilan maupun MA yang menyatakan Peradi Luhut yang sah, tetapi ada Putusan MA Nomor 3085/Pdt/2021 yang menyatakan Peradi Otto sebagai yang sah," tutup Rivai.

Liverpool berhasil mengalahkan tuan rumah West Ham dengan skor telak 5-0 dalam laga Liga Inggris di Stadion London, Senin (30/12) dini hari WIB.

Liverpool berhasil unggul 1-0 berkat gol Luis Diaz di menit ke-30. Gol tersebut berawal dari pergerakan Luis Diaz yang berusaha menerobos kotak penalti.

Luis Diaz lalu berusaha mengirim umpan ke arah Curtis Jones. Namun bola berhasil dipotong bek West Ham dan malah kembali ke kaki Luis Diaz.

Melihat peluang bagus untuk mencetak gol, Luis Diaz langsung melepaskan tembaka mendatar yang tidak bisa dibendung oleh kiper West Ham, Alphonse Areola.

Sepuluh menit berselang, Liverpool bisa menggandakan keunggulan lewat Cody Gakpo. Gakpo berada di posisi yang tepat untuk melepaskan tembakan keras dari umpan yang dilepaskan Mohamed Salah di kotak penalti.

Mohamed Salah kemudian ikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-44. Menerima sodoran bola dari Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah melepaskan tembakan kaki kiri ke arah tiang dekat yang tidak bisa dibendung oleh Areola.

Unggul tiga gol di babak pertama, Liverpool menjalani laga di babak kedua dengan percaya diri. Mereka bisa mencetak gol keempat lewat Alexander-Arnold di menit ke-54.

Mendapat umpan pendek dari Ryan Gravenberch, Alexander-Arnold melepaskan tembakan jarak jauh. Bola meluncur deras dan tak bisa dibendung Areola.

Liverpool kemudian mencetak gol kelima pada menit ke-84. Pemain yang masuk sebagai pengganti, Diogo Jota ikut menyumbang gol di laga tersebut.

Gol kelima Liverpool merupakan buah dari skema serangan balik cepat. Mohamed Salah menerima bola saat masih di daerah lapangan Liverpool.

Ia lalu berlari kencang dan terus diamati oleh bek-bek West Ham. Sesaat ketika mendekati kotak penalti, Salah memutuskan mengirim bola pada Diogo Jota. Jota langsung melepaskan tembakan ke arah tiang jauh.

Susunan Pemain

West Ham (4-2-3-1)

Alphonse Areola; Vladimir Coufal (Jean Clair Todibo 46), Konstantinos Mavropanos, Max Kilman, Aaron Wan Bissaka; Edson Alvarez (Niclas Fullkrug 46), Carlos Soler (Andy Irving 73); Mohammed Kudus (Luis Guilherme 81), Lucas Paqueta, Emerson, Jarrod Bowen (Crysencio Summerville 60)

Liverpool (4-2-3-1)

Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez (Jarell Quansah 37), Virgil van Dijk, Andy Robertson (Kostas Tsimikas 74); Ryan Gravenberch (Wataru Endo 57), Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Curtis Jones (Karvey Elliott 74), Cody Gakpo (Diogo Jota 58); Luis Diaz