Intan Jaya -

Aparat TNI terlibat kontak tembak dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Aparat TNI dan Komnas HAM Perwakilan Papua memiliki data berbeda terkait jumlah anggota OPM yang tewas dalam baku tembak tersebut.

Kontak tembak antara satuan tugas (Satgas) Habema TNI dengan OPM terjadi di Distrik Hitadipa dan Distrik Sugapa, Intan Jaya. Kontak tembak itu berlangsung selama dua hari yakni Selasa (13/5) pagi dan Rabu (14/5) sekitar pukul 04.00 WIT.

"Kontak tembak antara aparat keamanan dari satuan tugas (Satgas) TNI dengan gerombolan OPM berlangsung sejak Selasa pagi terjadi di beberapa kampung di Distrik Sugapa," kata Dansatgas Media Koops Habema Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono dalam keterangannya, Kamis (15/5/2025).

Iwan menuturkan peristiwa itu terjadi saat TNI memasuki Distrik Sugapa, tepatnya Kampung Titigi, Ndugusiga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Kelompok OPM tersebut dipimpin oleh Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker

"TNI berhasil mensterilkan wilayah Kampung Sugapa Lama dan Kampung Bambu Kuning dari aktivitas kelompok bersenjata yang dipimpin oleh tokoh separatis Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker," bebernya.

"Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota kelompok bersenjata tewas, dan sejumlah barang bukti berhasil diamankan," lanjutnya.

Barang bukti yang diamankan aparat TNI di antaranya 1 pucuk senjata organik AK-47, 1 pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber. Kemudian busur dan anak panah, bendera bintang kejora, serta alat komunikasi.

Iwan menuturkan operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Pihaknya juga memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan.

"Seluruh personel TNI yang terlibat dilaporkan dalam kondisi aman dan lengkap. Saat ini pasukan masih bersiaga di beberapa sektor guna mengantisipasi kemungkinan pergerakan kelompok yang tersisa," bebernya.

Iwan mengungkapkan aparat TNI menjalankan misi damai dengan memasuk sejumlah kampung di Distrik Sugapa. Misi itu terkait pelayanan kesehatan, edukasi dan pengamanan rencana pembangunan jalan ke Hitadipa.

"Namun, kedatangan mereka justru dimanipulasi oleh kelompok bersenjata OPM dengan menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup, dan menyebarkan informasi bahwa kedatangan TNI akan mengancam nyawa masyarakat," ungkap Iwan.

Komnas HAM Sebut 4 Anggota OPM Tewas

Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey menanggapi kontak tembak antara Satgas Habema TNI dan OPM di Intan Jaya. Komnas HAM mengatakan data yang dirilis TNI belum tervalidasi.

"Begini, kami sendiri belum dapat validasi korban yang jelas karena kalau kita lihat data yang dirilis oleh TNI Satgas Habema ada 18 OPM yang meninggal. Tapi kemudian oleh tim yang dibentuk Pemda yang dipimpin oleh Joakim itu datanya 6 yang meninggal," kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey kepada detikcom, Jumat (16/5).

Frits mengungkapkan berdasarkan data dari Pemda Intan Jaya anggota OPM yang tewas hanya 4 orang dan dua orang lainnya merupakan warga sipil. Selain korban tewas, ada pula korban luka.

"Berdasarkan data 3 orang dari OPM juga mengalami luka. Selain itu juga ada 1 anggota TNI terluka di tangan saat kontak tembak terjadi. Sehingga kita belum bisa memvalidasi jumlah korban," bebernya.

Di sisi lain, Frits mengingatkan potensi serangan balasan dari OPM pascakontak tembak tersebut. Menurutnya, OPM akan menyerang aparat TNI/Polri dan warga sipil yang merupakan pendatang.

"Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh kami itu pasti ada respons balasan cepat atau lambat yang dilakukan oleh OPM. Sasarannya balasan adalah aparat keamanan TNI-Polri atau warga non-pribumi," katanya.

Frits mengatakan wilayah Intan Jaya memang masuk wilayah rawan konflik. Menurutnya, perlu pendekatan khusus dalam meredam konflik di sejumlah wilayah di Papua.

"Wilayah Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Yahukimo, Lanin Jaya, Pegunungan Bintang, dan Paniai, itu daerah-daerah rawan konflik. Karena itu butuh pendekatan untuk meredam," katanya.

Dia menegaskan konflik di wilayah tersebut tidak bisa dibiarkan dengan penyelesaian menggunakan senjata. Dia ingin negara hadir untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak jatuh korban jiwa.

"Kelompok OPM itu punya jaringan dengan masyarakat sipil, dia punya keluarga dengan masyarakat sipil. Mereka membaur dengan masyarakat sipil ketika terjadi insiden, dalam situasi itu pasti kelompok rentan menjadi korban," bebernya.

Frits mengatakan kelompok-kelompok rentan itu adalah lansia, perempuan, dan anak-anak. Dia berharap dilakukan dialog kemanusian untuk menghentikan konflik kekerasan yang terjadi di Papua.

"Negara sudah hadir. Tetapi kemudian kehadiran negara itu harus bisa menyelesaikan dan kalau kita lihat anatomi kekerasan, terutama yang terdiri dari kelompok OPM, itu akan berkelanjutan di wilayah-wilayah lain," imbuhnya.

(hsr/hsr)

Intan Jaya -

Komnas HAM mengingatkan potensi serangan balasan usai aparat TNI menembak mati 18 anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Intan Jaya, Papua Tengah. OPM disebut akan menyerang aparat TNI/Polri hingga warga sipil yang merupakan pendatang.

"Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh kami itu pasti ada respons balasan cepat atau lambat yang dilakukan oleh OPM. Sasarannya balasan adalah aparat keamanan TNI-Polri atau warga non-pribumi," kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey kepada detikcom, Jumat (16/5/2025).

Frits mengatakan wilayah Intan Jaya memang masuk wilayah rawan konflik. Menurutnya, perlu pendekatan khusus dalam meredam konflik di sejumlah wilayah di Papua.

"Wilayah Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Yahukimo, Lanin Jaya, Pegunungan Bintang, dan Paniai, itu daerah-daerah rawan konflik. Karena itu butuh pendekatan untuk meredam," katanya.

Dia menegaskan konflik di wilayah tersebut tidak bisa dibiarkan dengan penyelasaian menggunakan senjata. Dia ingin negara hadir untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak jatuh korban jiwa.

"Kelompok OPM itu punya jaringan dengan masyarakat sipil, dia punya keluarga dengan masyarakat sipil. Mereka membaur dengan masyarakat sipil ketika terjadi insiden, dalam situasi itu pasti kelompok rentan menjadi korban," bebernya.

Frits mengatakan kelompok-kelompok rentan itu adalah lansia, perempuan, dan anak-anak. Dia ingin dilakukan dialog kemanusian untuk menghentikan konflik kekerasan yang terjadi di Papua.

"Negara sudah hadir. Tetapi kemudian kehadiran negara itu harus bisa menyelesaikan dan kalau kita lihat anatomi kekerasan, terutama yang terdiri dari kelompok OPM, itu akan berkelanjutan di wilayah-wilayah lain," imbuhnya.

Di sisi lain, Frits mengungkapkan jumlah korban OPM yang ditembak mati TNI hingga kini belum tervalidasi. Sebab terdapat juga warga sipil yang menjadi korban akibat kontak tembak tersebut.

"Begini, kami sendiri belum dapat validasi korban yang jelas karena kalau kita lihat data yang dirilis oleh TNI Satgas Habema ada 18 OPM yang meninggal. Tapi kemudian oleh tim yang dibentuk Pemda yang dipimpin oleh Joakim itu datanya 6 yang meninggal," jelas Frits.

Ia mengatakan, korban yang meninggal dunia 4 dari OPM dan 2 dari warga sipil. Data tersebut diperoleh dari tim yang dibentuk oleh Pemda Intan Jaya.

"Berdasarkan data 3 orang dari OPM juga mengalami luka. Selain itu juga ada 1 anggota TNI terluka di tangan saat kontak tembak terjadi. Sehingga kita belum bisa memvalidasi jumlah korban," katanya.

Diberitakan sebelumnya, TNI menembak mati 18 anggota OPM di Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu (14/5) sekitar pukul 04.00 WIT. Mereka ditembak karena berusaha menghalangi aparat TNI melakukan pelayanan kesehatan ke masyarakat.

"Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas," ujar Dansatgas Media Koops Habema Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono kepada wartawan, Kamis (15/5).

(hsr/asm)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membuka peluang untuk merancang undang-undang (UU) yang mengatur secara khusus mengenai organisasi profesi ke depannya.

UU tersebut, menurutnya, penting agar organisasi seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) memiliki pegangan hukum dalam menjalankan perannya dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

"Tugas pemerintah pada masa ini adalah mendesain organisasi profesi dengan baik agar memiliki fondasi hukum yang jelas," ujar Yusril dalam Kongres Nasional PDGI Ke-28 di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Yusril pun menyoroti pentingnya posisi organisasi profesi seperti PDGI dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.

Ia menekankan bahwa organisasi profesi memiliki perbedaan mendasar dengan organisasi kemasyarakatan, perkumpulan, yayasan, atau partai politik.

Disebutkan bahwa keanggotaan dalam organisasi profesi menuntut kompetensi dan keahlian tertentu yang bersifat spesifik dan tidak bisa diikuti oleh sembarang pihak.

Dengan demikian PDGI sebagai organisasi profesi, kata Menko, memainkan peran penting dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan, khususnya di bidang kedokteran gigi.

"Sayangnya, sampai hari ini kita belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur organisasi profesi. Ini menjadi tantangan yang harus segera dijawab oleh pemerintah," ujarnya.

Dirinya menilai keberadaan regulasi yang jelas dan kuat sangat dibutuhkan agar organisasi profesi dapat bekerja secara optimal, memiliki legitimasi hukum yang tegas, dan terlindungi dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya.

Lebih lanjut, Yusril juga menyoroti tantangan global yang dihadapi organisasi profesi, termasuk perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Dia menyampaikan bahwa kemajuan teknologi dapat membawa manfaat, tetapi juga menimbulkan risiko yang harus diantisipasi.

Dikatakan bahwa perkembangan teknologi seperti AI dapat mempercepat proses pelayanan kesehatan, namun juga bisa menggeser peran manusia jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Di sinilah organisasi profesi berperan penting dalam memastikan anggotanya terus mengembangkan kompetensi agar tidak tertinggal," kata Yusril menambahkan.

Ia berharap Kongres Nasional PDGI Ke-XXVIII dapat menghasilkan rumusan yang strategis dan konstruktif untuk penguatan PDGI ke depan serta PDGI bisa tetap solid, menjaga kekompakan dan persatuan, dan terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan gigi di Indonesia.

'"Semoga kongres ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta memperkokoh eksistensi PDGI sebagai organisasi profesi yang unggul dan terpercaya," tutur Menko.

Dalam kesempatan tersebut Yusril turut membuka Kongres dan meresmikan pameran alat kesehatan dan perawatan gigi.

Kongres Nasional PDGI Ke-28 mengusung tema Penguatan Peran dan Fungsi PDGI Bagi Anggota dan Masyarakat Pasca Berlakunya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.

Kongres yang berlangsung dari tanggal 15-17 Mei 2025 tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis bagi penguatan peran PDGI dalam mendampingi anggotanya, sekaligus memastikan bahwa pelayanan kesehatan gigi di Indonesia terus meningkat dari sisi kualitas, jangkauan, dan akuntabilitas.

Acara dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional, antara lain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, serta Ketua Umum PDGI Usman Sumantri.

Selain itu, ratusan peserta yang terdiri dari anggota PDGI dari berbagai wilayah Indonesia turut meramaikan kongres, yang menjadi ajang strategis dalam merumuskan arah kebijakan dan penguatan organisasi profesi dokter gigi di Indonesia tersebut.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk memberikan sanksi yang tegas kepada organisasi masyarakat (ormas) yang melanggar aturan hukum.

"Kami sudah meminta agar kepala daerah itu betul-betul bersikap tegas terhadap ormas yang terindikasi melakukan pelanggaran, memberikan sanksi," kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Bima menyampaikan sesuai kewenangannya setiap kepala daerah juga bisa melakukan langkah-langkah untuk menertibkan ormas. Pasalnya, ada landasan hukum yang telah diatur dalam peraturan daerah (Perda).

"Ada Perda tentang ketertiban umum di situ. Kami minta kepala daerah berkoordinasi dengan Forkopimda, dengan Kapolres, Dandim, Kajari semua untuk memastikan langkah-langkah hukum, tidak ada pembiaran bagi ormas-ormas yang melanggar hukum," ujarnya.

Saat disinggung apakah turut menyasar kepada Ormas Grib yang dipimpin oleh Hercules yang belakangan menjadi sorotan imbas perilaku anggotanya, Bima Arya memastikan pemberian sanksi itu harus tidak boleh pandang bulu.

"Siapa pun, siapa pun tentu ya tidak ada yang di atas hukum. Kita tidak berbicara satu dua ormas, tapi seluruh ormas yang terikat dalam hukum positif di Indonesia," tegasnya.

Jakarta -

Kementerian Hukum (Kemenkum) menyampaikan capaian kinerja untuk triwulan 2025. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara yang paling tinggi mengajukan hak paten di dunia.

"Saat ini kita di Indonesia untuk merek maupun permohonan paten, berdasarkan data karena kita menggunakan data dari WIPO (Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia), kita adalah negara yang tertinggi permintaan untuk pendaftaran baik itu paten maupun merek," kata Supratman dalam paparannya di gedung Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

Kata Supratman, Indonesia mengalahkan negara besar lain, seperti Amerika dan China. Supratman menyebut hal itu sebagai bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya hak paten.

"Mengalahkan negara-negara besar termasuk Amerika, China, Korea, negara-negara industri," sebutnya.

Kemenkum, sebut Supratman, juga telah menyelesaikan proses naturalisasi terhadap enam atlet sepak bola untuk tim nasional. Mereka adalah Dion Markx, Tim Geypens, Ole Romenij, Dean James, Emil Audero, serta Joey Pelupessy.

"Bertambahnya pemain berkualitas akan membuat Timnas tampil maksimal dalam kompetisi skala internasional," kata Supratman.

Di bidang AHU, Kemenkum telah menyelesaikan 2.900.948 permohonan atau sebesar 99,57% dari total 2.913.595 permohonan yang masuk. Permohonan itu terkait layanan hukum perdata, hukum pidana, badan usaha, hukum tata negara, dan otoritas pusat dan hukum internasional.

Kemenkum juga telah menyelesaikan 2.179 proses harmonisasi PP di bidang polhukhankam, pemimipas, komdigi, kesejahteraan masyarakat, perekonomian, serta peraturan daerah hingga Maret 2025. Capaian harmonisasi ditargetkan dipercepat dengan adanya aplikasi e-Harmonisasi.

"E-Harmonisasi memiliki beberapa keunggulan, yaitu instansi pengusul dapat mengajukan permohonan secara daring, dengan jangka waktu hanya 5 hari kerja, dan prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel," ujar Supratman.

(ial/whn)

BOGOR, iNewsBogor.id – Sengketa hukum terkait hasil Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Kota Bogor 2024 terus berlanjut. Setelah sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Bogor, kini Kuasa Hukum Sapta Bela, Ketua KNPI Kota Bogor 2021–2024, menyampaikan hak jawab terkait pemberitaan yang beredar di berbagai media.

Kuasa hukum dari Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners menegaskan bahwa dalam perkara nomor 32/Pdt.G/2025/PN Bgr, kliennya berstatus sebagai Turut Tergugat I. Sementara itu, penggugat berjumlah sepuluh orang yang mengatasnamakan Ketua OKP yang tergabung dalam KNPI Kota Bogor.

Kuasa hukum Sapta Bela menjelaskan bahwa perkara ini masih dalam tahap mediasi. Oleh karena itu, segala bentuk pernyataan yang menyebutkan hasil Musda KNPI Kota Bogor tidak sah dinilai terlalu dini.

“Proses hukum masih berjalan, dan diperlukan pembuktian lebih lanjut sesuai dengan Pasal 164 HIR serta asas actori incumbit probatio, di mana pembuktian menjadi tanggung jawab penggugat,” ujar perwakilan kuasa hukum.

Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa kliennya menghormati jalannya persidangan dan siap menghadapi gugatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka juga menekankan pentingnya prinsip equality before the law, yang menjamin hak semua pihak dalam mengakses keadilan.

Sementara itu, pihak penggugat melalui kuasa hukumnya, Dwi Arsywendo, sebelumnya menegaskan bahwa mereka tetap pada gugatan dan akan melanjutkan proses hukum hingga persidangan. Sidang mediasi dijadwalkan kembali pada Senin, 24 Maret 2025.

Dengan adanya hak jawab ini, diharapkan publik mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai perkembangan kasus yang tengah berlangsung.

Editor : Furqon Munawar

Jakarta -

Organisasi Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menanggapi pernyataan PDI Perjuangan yang tak percaya jika Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), kerap diam meski dicela. Ketum Bara JP, Utje Gustaaf Patty, menyatakan pihaknya membuka peluang akan mendesak Jokowi untuk mengambil langkah hukum ke pihak yang memfitnah.

"Pak Jokowi hampir tidak pernah bereaksi terlebih karena beliau adalah tokoh bangsa. Tapi saat ini beliau tidak lagi menjabat presiden, jadi tidak tertutup kemungkinan kami akan mendesak beliau untuk mengambil langkah hukum terhadap para pemfitnah," kata Utje kepada wartawan, Minggu (16/3/2025).

Utje mengatakan hingga kini pemfitnah Jokowi sibuk melempar isu tanpa ada bukti. Ia menilai hal ini justru membuat kegaduhan di masyarakat.

"Para pemfitnah sibuk melempar isu tanpa bisa menunjukkan bukti, cara-cara yang dengan sadar dilakukan untuk menimbulkan kegaduhan di masyarakat," ungkapnya.

Utje mengatakan hingga kini relawan selalu berkomunikasi secara berkala dengan Jokowi. Ia menyebutkan tak sedikit relawan yang berkunjung ke rumah Jokowi di Solo untuk silaturahmi.

"Hampir setiap hari ada relawan yang secara berkelompok sowan ke beliau di Solo. Banyak teman-teman relawan yang belum sempat bertemu beliau saat menjabat, jadi teman-teman tidak menyia-nyiakan peluang bertemu beliau," katanya.

Sebelumnya, Jokowi mengaku diam meski mendapatkan celaan dan hinaan. Politikus PDIP, Guntur Romli, menyebutkan ucapan Jokowi kontradiktif.

"Saya juga ingin mengomentari penyataan Jokowi yang ngaku diam, tapi tiap hari sepertinya dia tiga kali sehari ngomong ke media, udah kayak minum obat. Bagaimana disebut diam?" ujar Guntur lewat pesan singkat kepada detikcom, Sabtu (15/3).

Menurutnya, pernyataan Jokowi banyak yang melenceng dari kenyataan. Salah satunya Jokowi yang bilang akan kembali ke Solo dan menjadi rakyat biasa.

"Ternyata masih terus 'blusukan politik' kemana-mana malah mau bikin partai super tbk. Omon-omonnya (soal) Gibran tidak akan jadi cawapres karena baru 2 tahun jadi wali kota, soal usia, tiba-tiba didukung jadi cawapres," sambungnya.

Guntur mengumpamakan pernyataan Jokowi ibarat sein kiri tapi belok kanan. Alias melenceng dari kenyataan.

"Apa yang disampaikan Jokowi tidak perlu dipercaya," jelasnya.

Terkait kabar soal Jokowi mengirim utusan yang meminta agar PDIP tak memecatnya, Guntur tak berkomentar banyak. Ia menegaskan bahwa penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait dengan pemecatan Jokowi beserta keluarganya dari PDIP.

"Tak hanya soal utusan, kami juga sudah diberikan informasi bahwa Sekjen Hasto akan 'digarap' sebelum Kongres. Dan semua informasi itu, terjadi benar," imbuh Guntur.

Simak Video Jokowi Tepis Kirim Utusan Agar Dirinya Tidak Dipecat dari PDIP

(dwr/maa)

Jakarta -

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan memicu perdebatan publik. RUU ini diusulkan untuk mereformasi institusi Kejaksaan agar lebih transparan, akuntabel, dan independen. Namun, di balik niat baik tersebut, muncul kekhawatiran bahwa RUU ini justru akan menjadi alat politisasi yang melemahkan independensi Kejaksaan. Apakah RUU ini benar-benar dirancang untuk memperkuat sistem peradilan, atau hanya menjadi alat kekuasaan?

Reformasi atau Politisasi Kejaksaan?

Kejaksaan Republik Indonesia (RI) adalah lembaga penegak hukum yang memegang peran sentral dalam sistem peradilan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, lembaga ini bertugas sebagai penuntut umum, pengawal kepentingan hukum, dan pelindung masyarakat. Namun, dalam praktiknya, Kejaksaan sering dihadapkan pada tuduhan intervensi politik, korupsi, dan tidak transparan.

Misalnya, dalam kasus korupsi e-KTP, mantan Jaksa Agung Prasetyo disebut-sebut terlibat dalam upaya melindungi pihak tertentu. Teori Principal-Agent Problem dalam ilmu politik menjelaskan bagaimana lembaga seperti Kejaksaan dapat menyimpang dari kepentingan masyarakat (principal) karena tekanan atau kepentingan pribadi. Jika RUU Kejaksaan tidak dirancang dengan mekanisme pengawasan yang kuat, potensi penyimpangan wewenang oleh Kejaksaan akan semakin besar.

Beberapa pasal dalam RUU Kejaksaan dinilai berpotensi melemahkan independensi lembaga ini. Misalnya, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung yang masih terlalu bergantung pada keputusan politik eksekutif dan legislatif. Hal ini bertentangan dengan prinsip "independensi peradilan" yang diamanatkan oleh Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.

Problem Dualisme Kewenangan

Salah satu isu kritis dalam RUU Kejaksaan adalah dualisme kewenangan antara Jaksa Agung dan pemerintah. RUU ini dinilai belum secara tegas mengatur batasan wewenang eksekutif dalam mengintervensi Kejaksaan. Misalnya, dalam Pasal 35, Presiden memiliki kewenangan untuk memberhentikan Jaksa Agung dengan alasan yang tidak jelas. Hal ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan melemahkan posisi Kejaksaan.

Teori Separation of Powers (Pemisahan Kekuasaan) yang dicetuskan oleh Montesquieu menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jika RUU Kejaksaan tidak mengatur mekanisme checks and balances yang kuat, dikhawatirkan Kejaksaan akan menjadi alat kepentingan politik eksekutif.

Selain itu, RUU ini juga dinilai belum mengatur secara tegas mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap Kejaksaan. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya ada 15 kasus korupsi yang melibatkan jaksa dalam kurun waktu 2015-2022. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, potensi korupsi dan politisasi dalam tubuh Kejaksaan akan semakin besar.

Partisipasi Publik yang Minim

Proses pembahasan RUU Kejaksaan menjadi sorotan banyak pihak karena minimnya partisipasi publik. Padahal, prinsip "partisipasi publik" dalam pembentukan kebijakan adalah elemen dasar dalam good governance yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebagai perbandingan, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019 yang minim partisipasi publik menghasilkan undang-undang yang melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Jika pola serupa terjadi dalam pembahasan RUU Kejaksaan, dikhawatirkan hasil akhirnya juga akan sama yaitu soal lemahnya akuntabilitas dan transparansi.

Partisipasi publik yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa RUU Kejaksaan mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik. Oleh karena itu, setiap tahapan pembahasan harus melibatkan lebih banyak perwakilan masyarakat sipil, akademisi, dan penggiat hukum untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan menghindari terjadinya bias politik.

Pentingnya Independensi Kejaksaan

Independensi Kejaksaan adalah prinsip yang tak boleh diganggu gugat dalam reformasi lembaga ini. Tanpa independensi, Kejaksaan akan kehilangan kredibilitasnya sebagai penegak hukum yang objektif dan adil. Teori Rule of Law yang dicetuskan oleh A.V. Dicey menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara imparsial dan bebas dari intervensi politik.

Salah satu langkah penting yang bisa dipertimbangkan adalah pembentukan badan pengawas independen yang bertugas mengawasi kinerja Kejaksaan. Badan pengawas ini harus terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, seperti perwakilan masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum. Pendekatan semacam ini sudah terbukti efektif di beberapa negara, seperti Judicial Appointments Commission di Inggris yang memiliki peran mengawasi proses pengangkatan hakim dan jaksa.

Jangan Biarkan Kejaksaan Jadi Alat Kekuasaan

Polemik RUU Kejaksaan mencerminkan tarik-menarik antara kebutuhan reformasi dan kepentingan politik. Di satu sisi, memang diperlukan upaya reformasi Kejaksaan untuk memperkuat sistem peradilan dan meningkatkan akuntabilitas lembaga ini. Namun, ada kekhawatiran bahwa RUU ini justru akan menjadi alat untuk melemahkan independensi Kejaksaan dan memperkuat kontrol politik atas lembaga tersebut.

Untuk itu, RUU Kejaksaan harus dirancang dengan prinsip-prinsip good governance yang kuat, yaitu transparansi, partisipasi publik yang luas, dan mekanisme checks and balances yang memadai. Tanpa komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip tersebut, RUU Kejaksaan berisiko menjadi alat politisasi yang merugikan sistem peradilan dan masyarakat.

Masyarakat harus aktif mengawasi proses pembahasan RUU Kejaksaan. Gunakan platform seperti Change.org atau layanan e-participation dari DPR untuk menyampaikan aspirasi. Jangan biarkan Kejaksaan menjadi alat kekuasaan yang merugikan rakyat!

Junet Hariyo Setiawanaktivis literasi hukum

(mmu/mmu)

Mataram (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa organisasi profesi seperti organisasi kedokteran idealnya hanya ada satu di Indonesia.

Hal ini disampaikan Yusril Ihza Mahendra menyikapi adanya dualisme organisasi profesi kedokteran yang ada di Indonesia, antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), saat menghadiri dan membuka Muktamar XXXII Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu.

Yusril mengatakan bahwa IDI adalah organisasi profesi yang berbeda dari organisasi lain seperti organisasi kemasyarakatan (ormas), perkumpulan, yayasan atau pun partai politik.

"IDI ini organisasi profesi yang berbeda dari ormas, perkumpulan, yayasan apalagi dengan parpol, sudah pasti berbeda," kata Yusril.

Menurutnya, persoalan organisasi profesi seperti di kedokteran atau pun organisasi profesi lainnya sampai dengan hari ini belum mempunyai undang-undang (UU) tentang Organisasi Profesi. Oleh karena itu ke depan, kata Yusril, alangkah baiknya bagaimana memikirkan sebaiknya organisasi profesi tersebut memiliki UU.

Sebab, kata dia, organisasi profesi akan menjalankan sebagian daripada fungsi-fungsi negara, walaupun organisasi profesi bukan organ negara tetapi organisasi profesi menjalankan sebagian fungsi negara. Demikian pula dengan masalah kesehatan.

"Ini menjadi tugas pemerintah untuk merancang UU organisasi profesi," ujarnya.

Yusril mengakui pada dasarnya masalah kesehatan ini tanggungjawab negara tapi negara tidak bisa langsung melaksanakannya, karena itu negara memerlukan orang yang memiliki keahlian dan profesi di bidang itu (kesehatan, red). Artinya tugas tersebut tidak bisa diserahkan kepada orang yang tidak memiliki latar belakang itu (kesehatan red).

"Oleh karena itu fungsi-fungsi kedokteran ini melalui organisasi seperti IDI sama dengan fungsi pertahanan negara kita. Kenapa, karena kalau rakyatnya tidak sehat, rakyatnya pada sakit semua, berpengaruh pada ketahanan kepada bangsa dan negara kita," tegasnya.

Karena itu pemerintah lanjutnya, betul-betul berkeinginan menjalin suatu kemitraan yang baik dengan IDI. Bahkan, sejauh mungkin tidak ada perbedaan pandangan antara pemerintah dengan IDI. Kalaupun ada, tentu diselesaikan dengan cara-cara musyawarah demi kepentingan bersama. Untuk itu, pemerintah tentu dengan cara-cara persuasif akan berupaya menjembatani perbedaan-perbedaan itu.

"Kalau kita bicara secara idealnya, dokter itu berhimpun dalam sebuah organisasi profesi bukan berhimpun dalam ormas. Kalau ormas siapapun bisa bikin ormas. Tapi kalau organisasi profesi hanya orang yang mempunyai profesi di situ," terang Yusril.

"Karena organisasi profesi itu, seperti advokat tidak mungkin bisa mengangkat advokat. Kalau IDI tidak mengangkat dokter tapi izin dokter atau rekomendasi izin untuk praktek dan kemudian melakukan pengawasan, pendidikan dan menerapkan sanksi tugas IDI. Karena organisasi profesi yang mempunyai hal itu. Dan itu tidak ada pada ormas," sambungnya.

Oleh karena itu, dalam posisi dualisme organisasi profesi antara IDI dan PSDI ini, Yusril menegaskan bahwa pemerintah akan berusaha menjembatani supaya akhirnya betul-betulnya mempunyai organisasi profesi kedokteran yang kuat dan menjadi mitra negara dalam menyelesaikan persoalan kesehatan yang dihadapi bersama.

"Jadi kita tidak bicara soal pengakuan dan tidak pengakuan. Pemerintah sebetulnya menjembatani perbedaan sampai saatnya kita memiliki organisasi kedokteran yang harapannya hanya satu organisasi profesi. Kalau ormas orang bisa buat banyak tapi kalau profesi satu. Yang jelas pemerintah berusaha menjembatani hal itu dan menyelesaikan dengan cara musyawarah. Toh ini juga untuk demi kebaikan kita semua," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kemenko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Polri, dan KPK menggelar press conference terkait aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Airlangga berharap submisi initial memorandum bidang anti-korupsi untuk aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) selesai Maret 2025.

Ia mengatakan, saat ini proses aksesi Indonesia ke OECD memasuki tahap penyusunan 32 bab dokumen initial memorandum. Ini merupakan asesmen kesesuaian regulasi Indonesia terhadap 239 instrumen hukum OECD.

Airlangga mengatakan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Polri, dan KPK menjadi ujung tombak untuk mempercepat aksesi Indonesia ke OECD.



Dia menuturkan, Bidang Anti-Korupsi di Indonesia dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Menurut Airlangga, beberapa negara memang memakan waktu yang lama untuk me-realign regulasinya terhadap dokumen hukumnya dengan yang ada di OECD.

"Namun, kita punya jurus yang kemarin sudah pernah kita lakukan yaitu Omnibus Law. Jadi, ada dua cara, satu ratifikasi, dua kita melakukan Omnibus Law terhadap hal-hal yang dirasa penting. Kita berharap submisi initial memorandum akan selesai di triwulan pertama dan bisa dibawa dalam pertemuan Dewan Menteri OECD di bulan Juni 2025,? kata Menko Airlangga saat Workshop and Technical Discussion Supporting Indonesia in Fightong Foreign Bribery: Towards Accession to the OECD Anti-Bribery Convention di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Menko Airlangga yang juga Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD ini mengapresiasi KPK untuk memerangi korupsi, terutama penyuapan asing, dalam mendukung proses aksesi Indonesia di dalam OECD.

Airlangga juga berharap Ketua KPK Setyo Budiyanto beserta jajaran dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra beserta jajaran dapat menjadi ujung tombak di sektor transparansi dan fair economy.

Dia juga mengapresiasi inisiatif Kedutaan Jepang untuk mensupport kegiatan Workshop and Technical Discussion Supporting Indonesia in Fightong Foreign Bribery: Towards Accession to the OECD Anti-Bribery Convention di Jakarta.

Airlangga mengatakan bahwa Indonesia dan Jepang telah bekerja lebih dari 10 tahun untuk mempromosikan OECD di ASEAN, sehingga memang sudah waktunya Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang bisa masuk sebagai anggota OECD.

?Saya berterima kasih karena ini menjadi salah satu yang dari awal menurut Ambasador Jepang ini merupakan pilar yang terberat, bukan hanya untuk Indonesia tetapi tadi Ambasador Masaki Yasushi mengatakan Jepang pun merasa ini berat. Jadi, oleh karena itu kita melakukan ini lebih awal. Jadi, kita lakukan lebih awal dan juga komitmen Indonesia diminta lebih awal juga di bulan Maret sehingga tentu ini akan menjadi credit point untuk pertemuan di bulan Juni,? ujar Airlangga.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Director OECD Nicole Pino secara virtual. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum komitmen membangun Indonesia yang lebih bersih, transparan, berintegritas, menuju Indonesia emas.

Menurut Airlangga, Indonesia berkomitmen memerangi suap dan bergabung dengan anggota OECD untuk mencapai kebijakan yang lebih baik.

?Kita berharap bahwa dengan masuk dalam OECD, kita bisa kembangkan better policy for better life. Jadi, policy yang kita ambil adalah global, dan ini untuk kepentingan masyarakat,? ujarnya.

Dalam acara tersebut, Menko Airlangga juga mengapresiasi dukungan seluruh negara OECD terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Financial Action Task Force (FATF) yang menjadi salah satu pilar yang berpengaruh dalam multilateral agreement.

Airlangga menyampaikan Indonesia sendiri menetapkan visi Indonesia Emas, yakni menjadi salah satu negara yang memiliki ekonomi sepuluh besar.

Ia mengaku. sebetulnya secara Purchasing Power Parity (PPP), berdasarkan laporan yang disampaikan oleh IMF, saat ini Indonesia sudah masuk di dalam sepuluh besar, yakni di nomor 8. Berdasarkan IMF report, Indonesia memiliki ekonomi USD 4,8 triliun dollar AS.

"Kalau memang berdasarkan G20 kita masih di ranking 16. Berdasarkan GDP, yang tahun kemarin alhamdulillah kita sudah mendekati USD5.000 GDP per kapita dan tentu ini kita berharap kita bisa tingkatkan di 2030 di atas USD12.000.

Dengan PPP kita di atas beberapa negara lain, dan itu biasanya tiga kali. Jadi, kita memang USD4,8 triliun. Jadi, sudah benar Indonesia berada dalam salah satu radar yang akan masuk dalam aksesi OECD,? tutur Menko Airlangga.

Airlangga mengatakan dengan OECD Pemerintah berharap perekonomian dapat terus meningkat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yakni mencapai 8 persen yang salah satu kuncinya yaitu investasi.

"Dengan kita mempunyai iklim investasi yang baik, tidak hanya domestik tetapi internasional, kita berharap investasi bisa meningkat di Indonesia. Apalagi dengan ketidakpastian global per hari ini, maka tentu kita harus memperkuat kawan kita yang ada di Asia Pasifik, termasuk di dalamnya ASEAN, Jepang, dan berbagai kerja sama yang kita lakukan di negara-negara ASEAN. Tentu kita membutuhkan teman lebih banyak yaitu teman-teman di OECD,? tegas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain yakni Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kemenko Perekonomian Ferry Ardiyanto, dan perwakilan dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Jakarta -

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan tengah merencanakan pembuatan aturan tentang kejahatan suap lintas negara. Rencana itu adalah komitmen Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi lintas negara.

Yusril mengatakan rencana Indonesia bergabung dengan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Anti Bribery Convention tak sekadar bergabung, tapi juga turut berpartisipasi aktif terkait pemberantasan korupsi.

"Melalui aksesi terhadap konvensi antisuap OECD, yang memperkuat komitmen kami dalam menegakkan hukum dan kolaborasi dalam berbagai informasi serta teknologi untuk mencegah penyuapan yang melibatkan aktor lintas negara," kata Yusril dalam sambutannya di acara Pembukaan Lokakarya dan Pertemuan Teknis OECD Anti Bribery Convention di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

Yusril menjelaskan Indonesia memahami bahwa penyuapan merupakan tindakan yang dapat menjadi kejahatan yang tidak mengenal batas-batas negara. Maka kerja sama internasional dalam hal penegakan hukum, pertukaran informasi dan pembentukan mekanisme hukum yang lebih kuat sangatlah penting

"OECD memberikan pedoman yang sangat berguna dalam upaya menciptakan integritas sistem hukum kita agar semakin kuat dan dapat menangani praktik penyuapan dengan cara yang lebih efektif," ungkap Yusril.

Indonesia berupaya memperkuat sistem hukum untuk menangani suap lintas negara. Dia menjelaskan, sejauh ini Indonesia telah melakukan pembaruan aturan antikorupsi, termasuk di antaranya penyempurnaan undang-undang yang tidak terbatas pada tidak pidana korupsi saja melainkan dalam konteks perdagangan.

"Pengaruh korupsi yang melibatkan sektor swasta, dan kini kita sedang berusaha memastikan kriminalisasi penyuapan terhadap pejabat publik asing," ujarnya.

Kemudian dia juga menyebut pembaharuan ini termasuk peninjauan dan penyempurnaan regulasi keuangan dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara dan memperketat pengawasan terhadap aliran dana yang mencurigakan.

"Meningkatkan aksesibilitas publik untuk mengambil peran antikorupsi. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme pelaporan dan perlindungan whistleblower sehingga masyarakat memiliki saluran yang aman untuk melaporkan kasus-kasus penyuapan yang terjadi di masyarakat," tutur Yusril.

Selain itu dia mengatakan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pemberdayaan lembaga penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan serta Pengadilan juga termasuk langkah pembaharuan yang akan dilakukan. Dia juga menyebut pemerintah melakukan pembaharuan dalam sistem audit dan pengawasan.

"Penguatan sistem audit dan pengawasan, meningkatkan fungsi audit, baik eksternal maupun internal dalam mengawasi aliran keuangan dan kegiatan administratif dalam pemerintahan," imbuhnya.

(dnu/dnu)

Jakarta -

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai perlu ada perluasan mengenai yurisdiksi atau kekuasaan yang dimiliki KPK. Yusril mengatakan yurisdiksi KPK perlu diperluas agar bisa menjangkau koruptor yang berada di luar negeri.

"Yurisdiksi KPK ini juga perlu kita rumuskan ulang dalam menghadapi peningkatan kerja sama, apakah antara KPK dan unit yang sama di negara lain atau memang KPK diperluas yurisdiksinya untuk menjangkau setiap tindak pidana, tidak hanya pidana yang terjadi di Indonesia tapi juga terjadi di luar negeri," kata Yusril, Senin (10/2/2025).

Hal itu disampaikan Yusril seusai acara Pembukaan Lokakarya dan Pertemuan Teknis Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD) Anti-Bribery Convention di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Yusril menjelaskan, KPK yang ikut terlibat dalam rencana Indonesia bergabung dengan OECD membuka peluang dilakukannya pembaharuan terhadap Undang-Undang (UU) KPK apabila diperlukan dalam penanganan kasus suap pihak swasta yang dilakukan oleh pejabat asing.

"Begitu juga kalau diperlukan adanya pembaharuan terhadap UU KPK dalam menghadapi penyuapan yang dilakukan oleh swasta, menghadapi penyuapan yang dilakukan oleh pejabat asing, jadi tentu harus kita perbaharui UU kita sendiri," ungkap Yusril.

Dia menjelaskan, KPK saat ini bergerak secara nasional di dalam negeri sehingga diperlukan aturan untuk menghadapi kasus suap yang dilakukan kepada pejabat-pejabat Indonesia di luar negeri.

"Undang-undang yang sudah ada itu kan dari waktu-waktu itu, kita evaluasi, kita perbaharui dan kita perbaiki, untuk mengantisipasi setiap perubahan," jelasnya.

Dia mengatakan saat ini Indonesia memproses konvensi OECD tentang penyuapan ini untuk memperkuat sistem nasional dalam penghalangan korupsi dan anti-penyuapan.

"Karena masih banyak aspek-aspek kebukaan-kebukaan korupsi, termasuk penyebabnya yang dilakukan oleh swasta dan pejabat asing yang belum dikawal oleh hukum kita, dan karena itu dengan kita mengakses konvensi ini dan meratifikasinya, harus dilakukan penyesuaian, penambahan aspek-aspek hukum dalam beberapa resolusi itu," jelas dia.

Simak juga Video 'Penjelasan Yusril soal Paulus Tannos yang Pindah Jadi WN Afsel':

(jbr/jbr)