Kepercayaan publik adalah kunci meningkatkan pengembangan industri jasa keuangan untuk kesejahteraan masyarakat luas

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi korban pinjaman online (pinjol) merupakan hal mendesak di tengah kasus pinjol yang kian marak.

Menurutnya, perlindungan tersebut tidak hanya untuk memberikan keadilan, namun juga sebagai upaya negara hadir dalam melindungi warganya dari kejahatan ekonomi digital yang semakin kompleks dan marak beberapa waktu terakhir.

“Perlindungan hukum bagi korban pinjol harus menjadi prioritas dalam memperbaiki tata kelola layanan publik, terutama di sektor jasa keuangan,” kata Yeka saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dalam diskusi publik di Jakarta (8/5), ia berpendapat perlindungan hukum yang jelas akan memberi jalur pelaporan, pendampingan, dan harapan pemulihan hak.

Oleh karenanya, Ombudsman mendorong langkah cepat dari Pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat pengawasan, guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di tengah maraknya modus kejahatan keuangan.

Yeka mengungkapkan hasil pemeriksaan Ombudsman menunjukkan bahwa mayoritas penyedia pinjol belum dapat memeriksa apakah calon nasabah sudah terdaftar di layanan pinjol lain maupun Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) lain.

"Kondisi itu membuka ruang praktik gali lubang tutup lubang utang yang membuat korban makin terpuruk, " ucap dia menambahkan.

Dirinya pun menyoroti lemahnya penerapan prinsip know your customer (KYC), di mana perusahaan pinjol tidak menganalisis dan memvalidasi kemampuan bayar para calon nasabah berdasarkan data konsumen yang valid.

Menurut dia, maraknya penyalahgunaan data pribadi dan intimidasi oleh penagih utang atau debt collector harus dihentikan.

Selain itu, Yeka juga menyerukan penindakan tegas terhadap pinjol ilegal yang menerapkan bunga dan denda yang tidak sesuai peraturan yang ada, besaran bunga atau denda yang tidak masuk akal, tidak transparan dalam pembukaan perjanjian pendanaan, serta menyebarkan data pribadi nasabah secara ilegal.

Disoroti pula kebingungan korban saat menghadapi ancaman dari pinjol ilegal, lantaran banyak dari mereka yang tidak tahu harus mengadu kemana.

Di sisi lain, Yeka menegaskan pentingnya diskusi publik di Jakarta (8/5), guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Jika negara gagal melindungi masyarakat, maka inklusi keuangan nasional dinilai akan terancam.

"Kepercayaan publik adalah kunci meningkatkan pengembangan industri jasa keuangan untuk kesejahteraan masyarakat luas,” tutur Yeka.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman RI berkoordinasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) guna meningkatkan pelayanan publik di bidang HAM melalui pertemuan di Jakarta, Rabu (19/3).

Anggota Ombudsman Jemsly Hutabarat menyampaikan bahwa langkah koordinasi tersebut merupakan bagian dari tugas dan kewenangan Ombudsman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

"Kami menerima berbagai laporan terkait dugaan malaadministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Kementerian HAM," ujar Jemsly dalam pertemuan tersebut, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Melalui pertemuan tersebut, ia berharap dapat memperkuat koordinasi guna menemukan solusi yang komprehensif dan memastikan pelayanan publik lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.

Untuk selanjutnya, Jemsly juga mengharapkan adanya nota kesepakatan antara Ombudsman dan Kementerian HAM mengenai berbagai langkah strategis dalam penyelesaian laporan masyarakat.

Selain itu, kerja sama tersebut juga bertujuan memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang HAM sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari sistem pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam tugas dan fungsinya, Ombudsman memiliki kewajiban menindaklanjuti laporan masyarakat dalam ruang lingkup kewenangannya serta melakukan koordinasi dengan lembaga negara dan pemerintahan guna memastikan kualitas pelayanan publik yang baik serta berkeadilan.

Jemsly menegaskan bahwa Ombudsman memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya pelayanan publik agar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu, koordinasi dengan Kementerian HAM menjadi langkah penting dalam membangun mekanisme yang lebih efektif untuk menangani pengaduan masyarakat dan mencegah praktik malaadministrasi yang dapat merugikan hak-hak publik.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM Munafrizal Manan menyampaikan pentingnya sinergi antara Kementerian HAM dan Ombudsman dalam memastikan setiap layanan publik di bidang hak asasi manusia berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk itu, ia menyambut baik koordinasi tersebut sebagai upaya bersama memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat.

"Kementerian HAM berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik yang kami berikan, sekaligus memastikan setiap laporan masyarakat kami tindaklanjuti secara transparan dan akuntabel," ujar Munafrizal dalam kesempatan sama.

Dalam pertemuan itu, Jemsly didampingi Keasistenan Utama I Ombudsman, sementara Munafrizal didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian HAM Novita Limaris beserta jajaran pejabat Kementerian HAM lainnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Proses pengadaan BBM juga menjadi aspek yang sangat penting untuk disoroti dan dibenahi guna mencegah terjadinya permasalahan serupa di masa mendatang

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman menekankan pentingnya kepastian hukum, perlindungan hak-hak masyarakat, serta transparansi dalam implementasi kebijakan pengadaan bahan bakar minyak (BBM) untuk mencegah terjadinya mala-administrasi.

Dalam pertemuan dengan PT Pertamina Patra Niaga di Jakarta (11/3), Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan yang diterapkan oleh badan usaha, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

"Hal ini penting guna menghindari adanya potensi mala-administrasi yang dapat merugikan masyarakat," ujar Yeka, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ombudsman juga menyoroti perlunya penguatan tata kelola dalam proses pengadaan dan distribusi BBM guna memastikan kelancaran suplai dan ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Yeka menekankan bahwa keterbukaan informasi dan pengawasan publik sangat diperlukan dalam setiap tahapan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

Sejalan dengan isu yang sedang menjadi perhatian publik, Ombudsman secara tegas menekankan bahwa Pertamina Patra Niaga harus lebih berhati-hati dalam menerbitkan kebijakan karena hal tersebut sangat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap Pertamina.

"Proses pengadaan BBM juga menjadi aspek yang sangat penting untuk disoroti dan dibenahi guna mencegah terjadinya permasalahan serupa di masa mendatang," ucap dia.

Dengan adanya pertemuan tersebut, Ombudsman berharap dapat terus mengawal kebijakan publik agar berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance), sehingga mampu menciptakan layanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Menanggapi, Pertamina Patra Niaga menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Ombudsman dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BBM, serta terus melakukan evaluasi kebijakan demi kepentingan masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola good governance yang baik di dalam Pertamina Group," ujar Direktur Manajemen Risiko Pertamina Patra Niaga Rahman Pramono Wibowo dalam pertemuan itu.

Pertemuan Ombudsman dengan Pertamina Patra Niaga dilakukan guna membahas isu yang sedang menjadi perhatian publik terkait permasalahan dalam pengadaan BBM.

Dalam kesempatan yang sama turut dibahas mengenai isu penyaluran elpiji (Liquefied Petroleum Gas/LPG) yang berlangsung di tengah masyarakat, sebab kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang mengandalkan pengecer dalam mendapatkan elpiji, yang dianggap memudahkan.

Namun di sisi lain, pola distribusi tersebut dinilai juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal ketersediaan dan kestabilan harga elpiji di tingkat konsumen.

Untuk itu, Ombudsman ingin memastikan keberlanjutan pendataan yang saat ini sedang dilakukan oleh Pertamina guna meningkatkan efektivitas distribusi serta memastikan subsidi elpiji dapat tepat sasaran.

Turut hadir dalam pertemuan, yakni Komisaris Utama Pertamina Patra Niaga Ego Syahrial, Vice President Risk Strategy dan Governance Pertamina Patra Niaga Edo Prihandika, Manager Fuel Channel Pertamina Patra Niaga Mardian, dan Manager Stakeholder Relation Pertamina Patra Niaga Sri Nur Hidayati.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Ombudsman RI perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan peninjauan ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Pelabuhan Internasional Batam Center. Dalam kunjungan itu Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari mengapresiasi penerapan mesin pemeriksaan keimigrasian autogate di lokasi tersebut pada Jumat (14/2).

"Selamat kepada Imigrasi Batam yang telah menerapkan pemeriksaan keimigrasian berbasis teknologi melalui mesin Autogate," kata Lagat dalam keterangannya, Sabtu (15/2/2025).

Lagat menyebut penerapan pemeriksaan keimigrasian autogate ini menunjukkan kepada negara lain bahwa Imigrasi Batam telah menerapkan teknologi tinggi. Selain itu mesin autogate itu juga diharapkan memberikan pelayanan yang baik dan mudah untuk masyarakat yang melintas.

"Kami sangat mengapresiasi, ini menunjukkan kepada negara lain, bahwa Imigrasi Batam telah menerapkan high technology dalam proses keimigrasian guna memberikan pelayanan prima dan semakin memudahkan masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan kunjungan ini, Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad juga memperkenalkan program IM-pression atau Immigration Presents Love and Compassion in Every Service. Program itu bertujuan menumbuhkan citra positif kepada masyarakat melalui pemberian lembar pembatas paspor tematik yang didesain khusus untuk disematkan di dalam paspor penumpang yang keluar masuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

"Kami ingin menunjukkan bahwa Imigrasi tidak hanya bertugas mengawasi lalu lintas orang, tetapi juga peduli terhadap hal-hal kecil yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pembatas buku ini adalah simbol dari komitmen kepedulian kami dan memberikan pengalaman yang lebih berkesan bagi setiap pemegang paspor," kata Hajar.

Hajar menjelaskan pembatas buku itu bukan sekadar lembaran kertas biasa. Didesain dengan cermat, penuh pertimbangan, menampilkan desain yang menarik, serta memberikan informasi singkat seputar keimigrasian, seperti pentingnya menjaga paspor dan dokumen perjalanan lainnya.

"Terdapat pula kutipan-kutipan (quotes) inspiratif dengan bahasa yang mudah dicerna tentang perjalanan yang diharapkan dapat membangkitkan semangat petualang para pemegang paspor. Khusus untuk tema peluncuran perdana ini, Imigrasi Batam mengambil tema kasih sayang," ujarnya.

Hajar mengungkapkan tak menutup kemungkinan kedepannya, Kantor Imigrasi akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan instansi lain terkait Program IM-pression misalnya bekerja sama dengan BNN, kepolisian dan lainnya.

"Bisa dalam hal penyampaian pesan-pesan sosial, seperti Hindari Narkoba dari instansi BNN , atau pesan Sayangi Nyawamu, Jangan Main Kebut-Kebutan dari instansi kepolisian," ujarnya.

"Bahkan sesuai dengan salah satu fungsi keimigrasian yaitu sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, Kami Imigrasi Batam juga dapat menjadi partner kerja sama bagi UMKM dan pelaku usaha bisnis untuk menyampaikan pesan pesan atau materi usahanya melalui Program IM-pression" tambahnya.

Ombudsman RI Ungkap Sederet Masalah PPDB 2024

Ombudsman RI Ungkap Sederet Masalah PPDB 2024

Agus Hartono yang merupakan terpidana kasus korupsi membuat heboh karena dirinya tengah berada di salah satu restoran di Semarang bersama keluarganya. Padahal, seharusnya ia mendekam di Lapas Kelas 1 Semarang usai divonis 10,5 tahun penjara karena kasus yang menjeratnya.

Dilansir detikJateng, setelah kepergok berada di luar lapas akhirnya Agus dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan. Kepala Lapas Semarang, Mardi Santoso, tidak membantah terkait kejadian itu. Dia mengaku telah melakukan beberapa tindakan.

"Terhadap narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," kata Mardi, Sabtu (8/2/2025).

Mardi tidak menjelaskan detail kronologi pelanggaran itu namun petugas yang terlibat sudah diberikan sanksi.

"Petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan tindakan disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Mardi menjelaskan pihaknya akan menjaga integritas dan menindak tegas jika ditemukan adanya pelanggaran. Mardi juga menegaskan kondisi lapas kondusif.

"Kami terus berkomitmen untuk terus menjaga integritas, tegas saya katakan siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah kondisi lapas sekarang sangat kondusif," kata Mardi.

Kepala Ombudsman Jateng, Siti Farida meminta Lapas Kedungpane untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sebagai upaya memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang, pungutan, atau penyimpangan prosedur.

"Sebelum ke mana-mana, yang paling pokok dari jajaran Lapas Kedungpane beserta jajaran Kanwil Pemasyarakatan di Jateng harus betul-betul melakukan pembenahan, pemeriksaan, jika terbukti harus dikenakan sanksi," kata Farida saat dihubungi detikJateng, Minggu (9/2/2025).

Farida menekankan pentingnya integritas petugas dalam menjalankan tugasnya. Ia juga mengingatkan bahwa Lapas Kedungpane harus menjaga integritas dan menegakkan aturan.

"Pihak yang terbukti bersalah harus dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Peristiwa tersebut telah menggerus kepercayaan publik," tegasnya.

Farida menyebut, beberapa yang harus dilakukan Lapas Kedungpane Semarang yakni pemeriksaan internal untuk mengungkap siapa petugas yang lalai dan mengapa maladministrasi dapat terjadi, serta melakukan pembenahan dan evaluasi untuk memastikan tak ada penyalahgunaan wewenang, pungutan, atau penyimpangan prosedur.

"Perlu diungkap siapa petugas yang lalai, kemudian kenapa kok bisa gitu? Dan juga monitoring dari Kanwil Permasyarakatan di Jateng, tidak cukup hanya Kalapas, supaya ini juga tidak terjadi di Lapas maupun rutan lain di Jawa Tengah, tuturnya.

Selain itu, Farida juga mengingatkan bahwa bagi narapidana yang terbukti melanggar, seharusnya tidak mendapatkan remisi maupun hak-hak keringanan hukuman lainnya. "Kami akan coba merancang dulu, kita tetap harus melakukan sidak lagi ke lapas-lapas, tidak hanya Kedungpane," tutupnya.

Keseruan Bersantai di Bubble Tent Ayanaz Gedongsongo, Semarang

Keseruan Bersantai di Bubble Tent Ayanaz Gedongsongo, Semarang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengapresiasi capaian reformasi birokrasi Ombudsman RI pada 2023 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kami ucapkan selamat karena nilai reformasi birokrasinya sudah mulai naik. Selamat Ketua Ombudsman atas kinerjanya. Mudah-mudahan ke depan akan terus meningkat kinerjanya, dan semakin berdampak untuk rakyat," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Rini menjelaskan, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Ombudsman RI terus meningkat dalam lima tahun terakhir, dan puncaknya pada 2023 yang berada pada kategori BB atau sangat baik, serta lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata reformasi birokrasi kementerian/lembaga.

Selain itu, Rini menilai Ombudsman RI sukses mendorong akuntabilitas kinerja yang terus mengalami perkembangan positif. Pada 2023, kata dia, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) Ombudsman RI berada pada kategori B.

"Ombudsman RI perlu meningkatkan komitmen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan implementasi SAKIP, dan reformasi birokrasi untuk mendorong dampaknya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengungkapkan bahwa peningkatan kinerja tersebut merupakan bukti nyata lembaganya berupaya untuk menjadi instansi yang lebih baik

Namun, dia mengatakan agar lembaganya ke depan tidak hanya mempertahankan kinerja, tetapi juga meningkatkan pelayanannya.

"Kami tidak boleh berpaku pada nilai. Nilai hanyalah angka. Kami harus fokus untuk meningkatkan pelayanan dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Jika pelayanan sudah bagus, maka otomatis nilai akan ikut naik juga," tuturnya.

Selain membahas reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, pertemuan Kementerian PANRB dengan Ombudsman RI juga membahas mengenai Zona Integritas (ZI).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman menyarankan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan pemprofilan pemohon paspor, khususnya dalam melakukan verifikasi keabsahan data dengan hasil wawancara, guna mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Anggota Ombudsman Johanes Widijantoro mengungkapkan dalam kajian sistemik Ombudsman terkait pelaksanaan pencegahan TPPO, terdapat temuan masih banyaknya korban yang bisa dicegah keberangkatannya melalui proses pengawasan keimigrasian.

"Hal ini menggambarkan masih perlu dilakukan penguatan dalam proses pengawasan keimigrasian, khususnya proses verifikasi dan wawancara, serta pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)," ujar Johanes dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menanggapi penyerahan hasil kajian pada akhir pekan lalu.

Selain itu, ia juga mengatakan terdapat permasalahan berupa mudahnya praktik pemalsuan identitas dan dokumen calon pekerja migran atau warga Indonesia lainnya yang berpotensi TPPO, meskipun sudah diberlakukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

Ia mengatakan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa korban TPPO, saat para korban akan berangkat ke negara penempatan, mereka tidak pernah terlibat dan tidak mengurus sendiri dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk ke luar negeri karena semua dokumen, termasuk paspor, diurus oleh agen yang merekrut.

Maka dari itu, Ombudsman meminta Kementerian Imipas bisa memaksimalkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang memuat daftar warga negara Indonesia dan pekerja migran Indonesia nonprosedural yang pernah masuk daftar pencegahan.

Johanes menambahkan Kementerian Imipas juga harus meningkatkan pengawasan internal kepada pegawai kantor imigrasi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pemeriksaan dokumen keimigrasian maupun pemeriksaan di TPI, khususnya di wilayah kantong PMI.

"Ombudsman meminta saran perbaikan dalam hasil kajian ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat yang profesional, berkeadilan, dan berkepastian hukum," tuturnya.

Berbagai temuan terkait keimigrasian tersebut tercatat dalam aspek pengawasan yang ditemukan dalam kajian pencegahan TPPO.

Selain aspek pengawasan, Ombudsman turut menyoroti aspek sosialisasi dan edukasi, peningkatan koordinasi dan kerja sama, serta regulasi dalam upaya pencegahan TPPO.

Pada aspek sosialisasi dan edukasi, sambung dia, terdapat temuan belum semua daerah memiliki Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO, tidak adanya anggaran yang dimiliki oleh daerah untuk Gugus Tugas TPPO, khususnya anggaran terkait kegiatan sosialisasi, belum seragamnya kelompok sasaran sosialisasi TPPO karena belum adanya perencanaan rinci dalam RAD TPPO, dan kurangnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).

Mengenai kerja sama dan koordinasi pencegahan TPPO, Ombudsman menemukan masih adanya gugus tugas daerah yang belum melakukan restrukturisasi gugus tugas setelah diubahnya ketua harian, yang semula Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), menjadi Kapolri.

Ombudsman, menurut dia, juga menyoroti belum terlaksananya sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga penegak hukum dalam melakukan upaya pencegahan TPPO.

Sementara terkait regulasi, Johanes mengatakan secara konseptual, regulasi mengenai pencegahan TPPO bertujuan untuk memastikan arah kebijakan pemerintah dalam memutus rantai TPPO.

Namun, lanjut dia, pengaturan dan kebijakan yang ada saat ini masih belum mampu menekan kasus TPPO karena keberadaan gugus tugas dalam bentuk lembaga koordinatif tidak cukup efektif untuk memberantas atau setidaknya meminimalisir terjadinya kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia.

Ombudsman menyusun kajian dalam rangka melakukan evaluasi dan memberikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan pencegahan TPPO yang dilakukan oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.

Dia menjelaskan hal yang melatarbelakangi kajian tersebut, yakni jumlah korban TPPO yang terus meningkat setiap tahunnya dengan beragam modus operandi dan korban yang berasal dari berbagai kelas ekonomi dan pendidikan serta meluasnya jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri.

Dalam kajian tersebut, Ombudsman melakukan pengumpulan informasi dan data di beberapa wilayah, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Bara, dan Kepulauan Riau.

Pengumpulan data dan informasi juga melibatkan instansi pusat, organisasi nonpemerintah, serta korban TPPO.

Pada hasil kajian, Johanes menyampaikan terdapat beberapa modus TPPO, yakni eksploitasi seksual, eksploitasi anak buah kapal, eksploitasi pekerja migran, pemagangan, pengantin pesanan yakni tawaran menikah dengan orang asing dan dijanjikan kehidupan mapan di negara asal calon suami, eksploitasi anak, serta eksploitasi transplantasi organ tubuh.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Insiden penembakan yang menewaskan seorang siswa SMKN 4 Semarang inisial G menjadi sorotan beberapa pihak. Mulai dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman Jateng, serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Semarang.

Komisioner Komnas HAM, Saurlin P Siagian mengaku mendorong adanya penegakan hukum. Meski belum mendapat laporan detail terkait insiden tersebut, ia meminta agar kasus dituntaskan dan keamanan masyarakat bisa kembali terjamin.

"Laporan belum masuk. Namun ketika ada pelanggaran hukum harus ada penegakan hukum juga," kata Saurlin di Kantor Bawaslu Jateng, Kecamatan Gajahmungkur, Selasa (26/11/2024).

Hal senada dikatakan Ketua Ombudsman Jateng Siti Farida. Ia mendorong pihak kepolisian agar bisa menuntaskan kasus tersebut agar tak timbul spekulasi yang meresahkan masyarakat.

"Mendesak agar proses penyelidikan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional, dengan memberikan pendampingan hukum serta psikologis bagi para korban dan keluarga," kata Farida dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, stabilitas pelayanan publik menjadi hal penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah situasi yang genting menuju Pilkada Serentak 2024.

"Kita mendorong supaya rasa keamanan masyarakat betul-betul menjadi keamanan kita bersama. Apalagi ini menjelang Pilkada, semoga semua kondusif terus," tuturnya saat dihubungi detikJateng.

Sementara itu, Ketua LBH Penyambung Titipan Rakyat (Petir), Zainal Abidin Petir, menyatakan siap mendampingi keluarga G yang hingga kini masih belum mendapat pendampingan dari badan hukum.

"Jika keluarga korban meminta, saya siap memberikan pendampingan hukum selama proses penanganan penyidikan kasus ini," kata Zainal saat dihubungi awak media.

"Kapolrestabes juga harus terbuka dan transparan, tidak boleh ditutup-tutupi. Biar masyarakat percaya dengan kinerja polisi. Kalau memang anak buahnya salah, harus ditindak tegas. Jangan sampai dialihkan ke hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan saat kejadian," lanjutnya.

Zainal yang sudah berusaha mendatangi SMKN 4 Semarang dan rumah korban, menegaskan pihaknya bahkan akan membentuk Tim Pencari Fakta guna mencari kebenaran dari kasus tersebut yang dirasa janggal sebab informasi yang masih berbeda-beda dari beberapa pihak.

"Aku udah cari info ketiga anak itu perilaku baik dan kalem. Mereka itu anggota Paskibraka. Kapolrestabes harus fair, apakah oknum polisi sudah sesuai SOP atau tidak karena ada informasi yang simpang siur," ujarnya.

Propam Mabes Polri Turun Tangan

Dilansir detikNews, tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Mabes Polri datang ke Semarang untuk mengasistensi penanganan kasus seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang yang meninggal karena diduga ditembak anggota polisi.

"Untuk yang Semarang, tim Propam dan Itwasum sedang turun ke Semarang untuk melaksanakan asistensi, monitor langsung, dan evaluasi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan, Selasa (26/11/2024), dikutip dari detikNews.

Dilansir detikNews, Sandi meminta masyarakat bersabar karena penyelidikan tewasnya siswa SMK pada Minggu (24/11) dini hari itu masih berlangsung.

Baca artikel detikjateng, "Propam Mabes Polri Terjun ke Semarang Terkait Siswa Tewas Ditembak Saat Tawuran" selengkapnya https://www.detik.com/jateng/berita/d-7658029/propam-mabes-polri-terjun-ke-semarang-terkait-siswa-tewas-ditembak-saat-tawuran.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/

Komnas HAM Dorong Proses Hukum Vina Berjalan Adil

Komnas HAM Dorong Proses Hukum Vina Berjalan Adil

Sejak 2017 Ombudsman RI selalu mengikuti saran dan perbaikan reformasi birokrasi dan secara bertahap telah meningkatkan pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ombudsman RI,"

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman menyampaikan Laporan Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ombudsman RI Tahun 2023 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Selasa.

Sekretaris Jenderal Ombudsman Suganda Pandapotan Pasaribu mengatakan penyampaian laporan tersebut merupakan tindak lanjut perbaikan reformasi birokrasi di Ombudsman RI.

"Sejak 2017 Ombudsman RI selalu mengikuti saran dan perbaikan reformasi birokrasi dan secara bertahap telah meningkatkan pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ombudsman RI," ucap Suganda dalam kesempatan tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Ke depan, dirinya menegaskan bahwa Ombudsman akan selalu melakukan perbaikan dan peningkatan terkait reformasi birokrasi, sehingga harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan Insan Ombudsman.

Beberapa tahun ini, ia menyebutkan Ombudsman telah menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan koridornya, terbukti dari berbagai kegiatan yang sudah sesuai dengan reformasi birokrasi berdampak.

Dia menuturkan dalam Rencana Strategis Ombudsman RI Tahun 2025-2029, terkait kolaborasi sudah disusun agar tidak tumpang tindih (overlap) dalam tugas dan fungsinya.

Seperti pada tahun ini, kata Suganda, sesuai arahan presiden terkait pengelolaan sawit, Ombudsman ikut turut serta dalam pengawasannya dan berkolaborasi dengan kementerian terkait.

Dalam kesempatan yang sama , Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menyampaikan agar Ombudsman bisa menunjukkan perbaikan dan kemajuan yang telah dilakukan di internal maupun yang berdampak bagi masyarakat serta perlu untuk berkolaborasi agar para lembaga khususnya tidak tumpang tindih terkait tugas dan fungsi masing-masing dan semakin tajam.

Adapun Sekretaris Jenderal Ombudsman Suganda Pandapotan Pasaribu menyerahkan laporan didampingi Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Ombudsman Esti Budiyarti kepada Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto dan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan pihaknya akan melakukan investigasi terkait tujuh tahanan yang berhasil melarikan diri dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat.

"Saya sebagai Menteri Koordinator akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengambil satu langkah-langkah yang tegas, melakukan investigasi terhadap kasus ini. Apakah ada kelalaian atau keadaan kesengajaan," ujar Yusril ujar menghadiri agenda Ombudsman di Jakarta Pusat, Kamis (14/11).

Apabila terbukti ada kelalaian, Yusril memastikan akan ada sanksi atau teguran untuk pegawai Rutan dimaksud.

"Sehingga terhadap pegawai kita itu kalau memang itu kelalaian, itu harus diberikan peringatan. Kalau kesengajaan itu harus diberikan satu tindakan sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang kepegawaian," ucap dia.

Yusril menambahkan kasus tersebut menjadi perhatian serius dari pemerintah. Ia mengatakan pemerintah juga secara serius sedang memikirkan untuk mengantisipasi masalah kelebihan kapasitas di Rutan maupun Lapas.

"Kami sendiri internal pemerintah sedang mendiskusikan masalah ini sebenarnya untuk mencari jalan keluar oleh karena kita mengetahui bahwa lebih dari 50 persen penghuni lembaga pemasyarakatan kita itu adalah kasus-kasus narkotika," ungkap Yusril.

"Ini memang berat sekali tapi percayalah kami akan mencoba mencari jalan keluar mengatasi masalah ini," tandasnya.

Sebanyak tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba sebelumnya melarikan diri dari Rutan Salemba Kelas 1 Jakarta Pusat, Selasa (12/11) dini hari.

Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat Agung Nurbani menjelaskan ketujuh tahanan dan narapidana itu diduga melarikan diri dengan cara menjebol teralis besi kamar mandi.

Setelahnya para narapidana melompat ke area luar kamar mandi dan langsung masuk menuju gorong-gorong atau saluran air.

"Lalu masuk ke gorong-gorong dan kembali menjebol teralis gorong-gorong menuju arah timur Rutan," kata Agung.

Salah satu tahanan yang kabur adalah gembong narkoba Murtala Ilyas. Murtala cs jaringan Malaysia-Medan-Aceh-Jakarta itu ditangkap pada Maret 2024. Dari Murtala cs, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 110 kilogram.

Kasus tersebut menarik perhatian publik termasuk DPR yang lantas melakukan inspeksi mendadak atau sidak.

Dengan demikian, pemerintah akan mampu membangun sistem pelayanan publik yang benar-benar inklusif, partisipatif, dan memenuhi ekspektasi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dam Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta semua lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk menjadikan pengaduan masyarakat sebagai sumber evaluasi dan motivasi dalam meningkatkan layanan.

Dia menegaskan bahwa pengaduan yang datang dari masyarakat harus diolah dengan baik, dan dijadikan landasan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

"Dengan demikian, pemerintah akan mampu membangun sistem pelayanan publik yang benar-benar inklusif, partisipatif, dan memenuhi ekspektasi masyarakat," ujar Yusril dalam acara Penganugerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan Ombudsman RI di Jakarta, Kamis.

Dalam upaya meningkatkan kualitas penilaian kepatuhan di masa mendatang, Menko menekankan bahwa sangat penting memasukkan faktor kasus korupsi sebagai salah satu variabel dalam penilaian kepatuhan.

Kasus korupsi, kata dia, walaupun dilakukan segelintir individu, sering kali meninggalkan dampak yang luas dan mendalam terhadap kepercayaan publik dan institusi secara keseluruhan.

Yusril juga menyarankan kepada Ombudsman RI untuk memasukkan aspek integritas dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dia berharap penilaian yang mempertimbangkan aspek integritas, termasuk pencegahan dan penanganan korupsi, dapat menjadi motivasi tambahan bagi para pemberi layanan publik untuk memperkuat budaya integritas di setiap lini institusi.

"Dengan demikian pelayanan publik akan memiliki landasan moral dan etika yang kuat, tidak hanya unggul dalam kualitas, tetapi juga dalam kejujuran dan akuntabilitas," ucap dia.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengungkapkan meski dari tahun 2021 ke 2024 terdapat peningkatan signifikan penyelenggara pelayanan publik kategori zona hijau, masih ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pelayanan publik.

"Kita masih harus bekerja keras untuk memastikan tidak ada pelayanan publik yang masuk ke zona merah," tutur Najih dalam kesempatan yang sama.

Maka dari itu untuk mewujudkan hal tersebut, dia menilai perlu adanya kolaborasi berkelanjutan dan kesadaran tinggi dari seluruh pemangku kepentingan pelayanan.

Adapun dalam acara tersebut, Ombudsman RI memberikan penghargaan tingkat kementerian, tingkat lembaga, tingkat provinsi, serta tingkat kabupaten dan kota.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024