Penegakan hukum di negeri ini tak ubahnya ombak di pantai. Datang silih berganti, kadang deras menghantam karang, kadang tenang seolah tak bergerak. Jika kita menilik rekam jejaknya, penegakan hukum di Indonesia mengalami pasang surut. Dari masa ke masa, harapan publik terhadap keadilan kerap dihadapkan pada realitas yang tak selalu sesuai dengan konstitusi atau nurani.

Berbagai data dan survei menunjukkan situasi tersebut. Penegakan hukum di Indonesia mengalami dinamika yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, data World Justice Project Rule of Law Index mencatat bahwa skor Indonesia berada pada angka 0,53 secara konsisten sejak 2020 hingga 2023, menempatkan Indonesia di peringkat ke-66 dari 142 negara pada 2023. Meski skornya relatif stagnan, posisi Indonesia sempat naik ke peringkat 64 pada 2022 namun kembali turun dua peringkat pada tahun berikutnya. Data ini mencerminkan ketatnya persaingan global dalam memperkuat supremasi hukum.

Sementara itu, survei Indikator Politik Indonesia pada April 2024 mengungkap bahwa hanya 36,5% masyarakat yang menilai penegakan hukum di Indonesia sudah baik, sementara sisanya menganggap sedang (28,4%) atau bahkan buruk (31,1%). Lalu, dalam survei LSI Agustus 2023, terlihat bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum juga beragam: Kejaksaan Agung dipercaya oleh 74% responden, disusul pengadilan (73%), KPK (68%), dan Polri (66%).

Di tengah dinamisnya penegakan hukum itu, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh para pendiri republik muncul sebagai kekuatan korektif: media sosial. Dunia digital kini bukan hanya tempat bersuara, tetapi juga menjadi arena penegakan keadilan. Tak terhitung berapa banyak kasus hukum rakyat kecil yang baru ditindaklanjuti serius oleh aparat setelah viral lebih dahulu di Twitter, TikTok, atau Instagram.

Istilah "no viral no justice" bukan isapan jempol. Ia adalah cermin. Cermin dari kenyataan bahwa sistem penegakan hukum Indonesia belum cukup mampu menjangkau keadilan secara merata tanpa tekanan publik. Jika tidak ramai, jika tidak trending, maka suatu perkara hukum nyaris pasti akan berlalu begitu saja. Padahal, hukum seharusnya tidak bekerja berdasarkan algoritma dunia digital, melainkan berdasarkan konstitusi dan rasa keadilan.

Budaya Hukum Baru?

Media sosial kini tidak hanya menjadi penonton dari dinamika penegakan hukum, tetapi sekaligus menjadi aktor. Ia berkembang menjadi semacam "institusi" penegakan hukum tersendiri. Institusi informal yang mampu memaksa lembaga formal untuk bergerak. Kita menyaksikan bagaimana netizen bersatu dalam thread panjang, membuat analisis, membuka rekam jejak, hingga mendesak kepolisian atau kejaksaan bertindak melalui tagar dan petisi.

Dalam beberapa kasus, media sosial bahkan lebih efektif mendorong keadilan dibandingkan mekanisme formal yang berbelit dan birokratis. Namun keberadaan "institusi media sosial" ini tak bisa dibaca satu sisi. Ia adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menyelamatkan banyak kasus yang nyaris tenggelam; di sisi lain, kemunculannya justru mengindikasikan buruknya kinerja lembaga penegak hukum.

Sangatlah tidak benar jika masyarakat harus lebih dulu membuat video, membuat utas, atau memohon keadilan lewat layar ponsel agar kasus ditindaklanjuti. Jangan-jangan ini bukan hanya soal kelalaian, melainkan kegagalan struktural yang secara alamiah menghasilkan budaya hukum baru masyarakat Indonesia. Karena nyatanya, keadilan tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat bukti atau seberapa lengkap dokumen, tetapi juga oleh seberapa viral kasus di ruang digital.

Militerisme Bukan Jawaban

Indonesia mesti waspada dalam membaca realitas ini. Sebab sebagian pihak mulai memperjuangkan hidupnya kembali militerisme dengan dalih mengembalikan ketegasan hukum. Aksi ini, meski samar, menyusup dalam perbincangan publik seolah negara butuh tangan besi agar hukum benar-benar ditegakkan. Kini tiba-tiba militer dapat mengisi lebih banyak jabatan sipil tertentu melalui Undang-Undang TNI yang baru.

Padahal, sejarah telah mengajarkan betapa bahayanya dominasi militer dalam kehidupan sipil. Reformasi 1998 bukan tanpa alasan menekankan pentingnya supremasi sipil. Kita tidak ingin hukum ditegakkan dengan todongan senjata. Kita tidak ingin kembali ke masa di mana kritik dibalas penculikan, di mana perbedaan pendapat ditangani oleh intelijen, bukan konstitusi.

Maka, meski penegakan hukum hari ini masih jauh dari ideal, tidak cukup alasan bagi kita untuk menyerahkan kembali kehidupan sipil ke tangan militer. Solusi dari lemahnya aparat bukanlah menghidupkan kembali rezim otoriter, melainkan memperkuat institusi sipil agar mampu bekerja secara profesional dan akuntabel. Kita harus memperkuat jaksa, polisi, dan hakim. Bukan dengan ancaman, tetapi dengan integritas dan keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Prof. Satjipto Rahardjo jauh-jauh hari telah mengingatkan kita. Sistem hukum yang buruk dapat menghadirkan keadilan jika ditegakkan oleh aparat hukum yang baik.

Lepas dari semua itu, faktanya media sosial telah menjadi alat bantu penting dalam menyorot borok sistem. Namun ia bukanlah tujuan akhir. Kita tidak bisa terus-menerus menggantungkan keadilan pada viralitas. Kita harus mendorong lahirnya sistem hukum yang by design merespons keadilan rakyat, bukan karena tekanan atau tren. Hukum harus bekerja bahkan ketika tak ada kamera menyorot. Karena keadilan sejati adalah yang diam-diam menolong, bukan yang tampil karena sorak-sorai.

Indonesia berada di persimpangan. Antara harapan dan kenyataan. Antara euforia digital dan reformasi hukum substantif. Dan, di titik ini, Indonesia harus memilih jalan yang tidak hanya populer, tetapi juga konstitusional. Menegakkan hukum bukan sekadar soal menangkap pelaku atau membacakan pasal, tetapi soal membangun kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.

Pada akhirnya, penegakan hukum bukan tugas satu orang atau satu lembaga. Ia adalah kerja kolektif bangsa. Tidak dengan kembali pada masa lalu tetapi seperti yang digariskan oleh spirit reformasi, penegakan hukum yang adil harus dibangun di atas prinsip supremasi sipil yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Zuhad Aji Firmantorodosen Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, salah satu pendiri Center for Economic and Law Studies (Celios)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai fenomena "no viral no justice" mencerminkan penegakan hukum di Indonesia belum berjalan baik.

Banyak kasus yang viral terlebih dulu di media sosial sebelum akhirnya mendapatkan keadilan.

"Kalau kita bicara penegakan hukum, secara sistem sebenarnya kita masih belum bagus. Itulah buktinya, kita viralkan dulu, naikkan dulu kasus extrajudicial killing, kemudian penggusuran yang sebenarnya zolim dan tidak berdasarkan hukum," kata Bivitri, dalam siaran Obrolan News Room Kompas.com, yang dikutip pada Rabu (22/1/2025).

Bivitri memberikan contoh kasus penggusuran rumah warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, yang menjadi represif dan disertai aksi premanisme, baru terangkat setelah viral di media sosial.

"Itu yang di Rempang kemarin kan pakai preman. Warga digebuki, misalnya. Hal-hal seperti itu baru terangkat ketika sudah ada publikasi di media sosial dan kemudian disambut di media massa," ujar dia.

Sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri menyoroti sistem penegakan hukum di Tanah Air yang belum mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara menyeluruh.

Ia menekankan bahwa kejadian hukum di Indonesia sebaiknya dilihat dari perspektif sistemik, bukan individu.

"Jadi, misalnya, 'no viral no justice' terjadi karena kita tidak memiliki sistem yang memungkinkan warga negara biasa, yang tidak punya kekuasaan, untuk mengadu dan memastikan pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan baik," ujar dia.

Bivitri juga menekankan pentingnya reformasi hukum oleh pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus seperti extrajudicial killing, korupsi, dan masalah hukum lainnya.

Dengan demikian, permasalahan serupa diharapkan tidak terulang di masa mendatang.

Ia menambahkan, tanpa adanya reformasi atau solusi sistematis untuk menangani kasus hukum, hal ini tidak berdampak jangka panjang.

Jakarta (ANTARA) - Fenomena "no viral no justice" selalu mencerminkan keresahan masyarakat terhadap lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Istilah ini menggambarkan situasi di mana keadilan bagi korban atau pihak yang dirugikan baru dapat tercapai setelah kasusnya viral di media sosial.

Salah satu kasus terkini yang mencuat melibatkan seorang karyawati toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur yang berinisial DAD (19), yang menjadi korban penganiayaan oleh anak pemilik toko berinisial GHS. Kasus ini menyoroti dugaan kekerasan yang terjadi di tempat kerja, yang melibatkan pihak yang memiliki hubungan langsung dengan toko tersebut.

Walaupun kejadian ini telah dilaporkan oleh DAD pada Oktober 2024, korban baru menerima respons dan tindak lanjut yang memadai dari kepolisian setelah video penganiayaan tersebut viral pada Minggu (15/12). DAD sebelumnya telah melaporkan kejadian itu beberapa kali, namun hingga Desember 2024, perhatian serius dari aparat penegak hukum baru muncul seiring dengan viralnya video tersebut.

Kondisi ini akhirnya menyoroti peran media dalam membentuk opini publik, yang sering kali menjadi pemicu aparat hukum untuk bertindak. Di sisi lain, fenomena ini mengungkap adanya celah dalam sistem hukum yang seharusnya mampu berjalan independen tanpa bergantung pada tekanan dari masyarakat atau viralitas sebuah kasus.

Kasus-kasus hukum yang mendapat sorotan luas di dunia maya sering kali memaksa aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan tegas. Kondisi ini menunjukkan betapa kuatnya tekanan publik dalam mempengaruhi jalannya proses hukum di Indonesia, meskipun seharusnya hukum berjalan independen tanpa intervensi eksternal.

Hal tersebut memberikan kesan bahwa perhatian publik menjadi faktor penentu dalam penanganan kasus. Akibatnya, muncul pertanyaan mengenai integritas dan profesionalisme institusi hukum dalam menjalankan tugasnya secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Di sisi lain, fenomena ini juga menunjukkan kekuatan media sosial sebagai alat advokasi dan perjuangan keadilan. Dengan jutaan pengguna aktif, media sosial menjadi platform yang efektif untuk menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat.

Namun, ketergantungan pada viralitas sebagai katalisator penegakan hukum berpotensi menimbulkan ketidakmerataan perhatian terhadap kasus-kasus tertentu, sehingga menuntut reformasi yang mendalam dalam sistem hukum nasional.

Makna atau arti "no viral no justice"

Makna arti "no viral no justice" mengandung arti bahwa tanpa viral, keadilan tidak akan terwujud. Istilah ini merupakan bentuk kritik terhadap aparat penegak hukum yang dinilai lambat menangani kasus tertentu sebelum isu tersebut menjadi viral.

Kasus-kasus yang viral cenderung mendapat penyelesaian lebih cepat dibandingkan dengan kasus yang kurang mendapatkan perhatian media maupun sosial media. Dengan adanya tagar "no viral no justice," seolah-olah aparat penegak hukum menjadi lebih cepat memproses dan menyelesaikan perkara tersebut.

Fenomena ini memunculkan kritik tajam terhadap lemahnya sistem hukum di Indonesia. Banyak pihak menilai bahwa penegakan hukum seharusnya berjalan independen tanpa bergantung pada tekanan opini publik. Ketergantungan terhadap viralitas tidak hanya mengancam prinsip keadilan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dalam perlakuan hukum bagi kasus-kasus yang tidak mendapat perhatian luas.

Kendati demikian, dalam mengatasi fenomena ini, diperlukan reformasi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, transparan, dan adil tanpa memandang status sosial atau tekanan publik. Selain itu, peningkatan akuntabilitas dan responsivitas terhadap laporan masyarakat dapat membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024