Jakarta: Pengamalan nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini dengan didukung penguatan sikap kreatif dan nalar yang kritis dari generasi penerus bangsa. Para pelajar diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupannya sehari-hari.

"Para pelajar harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bukan sekadar hafal. Hal itu harus diimbangi dengan nalar yang kritis, kreatif, dan gotong-royong harus dipupuk sejak dini," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat pada acara Jumat Motivasi bertema Profil Pelajar Pancasila Wujudkan Generasi Indonesia Emas, di SMA Negeri 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Jumat, 16 Mei 2025.

Menurut Lestari yang juga alumnus SMA Negeri 1 Purwokerto itu, nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kebinekaan, dan gotong-royong merupakan landasan bersikap yang harus dimiliki para pemuda dan pelajar. Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar nilai-nilai Pancasila tersebut harus mampu dihidupkan dalam keseharian.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, mengajak para pelajar meniru semangat "Cablaka", yang dalam bahasa ngapak Banyumas bermakna jujur, terus terang, tegas, dan egaliter.

Baca juga: Program Bantuan Dana Pendidikan untuk Guru yang Belum S1 Harus Direalisasikan

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat nilai-nilai tersebut sangat berguna bagi generasi penerus bangsa dalam upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan berbangsa yang kita hadapi.

Menurut Rerie, cara menjawab tantangan yang kita hadapi saat ini bukan dengan menolak modernitas yang hadir, tetapi dengan menyaringnya dengan kearifan lokal. Di akhir sambutannya, Rerie berpesan agar para pelajar bisa meniru sikap air yang mengalir membawa perubahan, dengan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan ada momen sejarah luar biasa yang ditoreh para pendiri bangsa Indonesia saat menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, yakni kebersamaan dan saling berkorban untuk mencapai tujuan pembentukan negara RI.

Saat itu, pasca Indonesia merdeka terjadi perdebatan di antara para pendiri bangsa tentang apa yang menjadi ideologi dan dasar negara. Perdebatan tersebut memunculkan banyak gagasan. Seperti sekuler, Islam dan lainnya.

"Tapi, pada akhirnya para pendiri bangsa kita itu menyadari bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, bahasa yang harus ada pemersatu untuk menjalin perbedaan tersebut. Dalam perjalanannya ketemulah pada satu titik yakni Pancasila yang kemudian disepakati bersama sebagai ideologi dan dasar negara," kata Muzani, dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).

Hal tersebut disampaikan Muzani saat menerima kunjungan dan berdialog dengan para pendidik dan ratusan siswa SMA Taruna Nusantara Magelang, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4). Kuatnya Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa, dibuktikan dengan sampai saat ini walaupun Indonesia banyak masalah dan tantangan tapi tidak sampai terjadi konflik, hingga pecah serta bubar seperti yang terjadi di negara lain.

Ditambahkan Muzani, luar biasanya para pendiri bangsa menjaga persatuan, juga tercermin dari kesepakatan bersama untuk mengambil bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Menurut Muzani, mereka yang suku Jawa, Sunda dan lainnya tidak lantas memaksakan harus bahasa daerahnya yang dipakai sebagai bahasa nasional.

"Karena mereka paham dalam bangsa yang sangat beragam ini, diperlukan persatuan sebagai sebuah kekuatan. Rasa bersatu dalam keberagaman itulah yang kemudian memunculkan kebhinnekaan. Keteladanan seperti inilah yang harus diresapi, diambil dan ditiru oleh generasi muda bangsa," tandas Muzani.

Sebelumnya, perwakilan siswa Aditya Nugraha menyampaikan terima kasih karena diterima dengan baik di Gedung MPR. Dikatakannya, kunjungan ini sangat penting untuk siswa dan siswi SMA Taruna Nusantara memperdalam pemahaman tentang MPR dan kenegaraan secara luas.

"Kami memang sangat mengharapkan pemaparan atau pembekalan dari Ketua MPR kepada kami. Karena kami sangat yakin, pemaparan yang diberikan Ketua MPR akan menambah wawasan dan memberikan inspirasi kepada kami sebagai generasi penerus bangsa," ujar Aditya.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh para anggota MPR RI Danang Wicaksana, M. Endipat Wijaya dan Moreno Soeprapto. Hadir pula Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara Brigjen TNI Muhammad Imam Gogor, Wakil Kepala Sekolah Bidang Administrasi Kolonel Laut Herry Aditama dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Pendidikan Bambang Edi Suparyanto.

(hnu/ega)

Vatikan -

Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan pentingnya membentuk jati diri anak. Megawati mengungkit Indonesia yang mempunyai Pancasila sebagai modal penting pembentukan jati diri anak-anak.

Megawati menyampaikan pesan ini saat berbicara sebagai panelis di World Leaders Summit on Children's Rights yang membahas hak-hak anak di Vatikan, Senin (3/2/2025). Megawati menyebut anak-anak harus mempunyai nilai-nilai toleransi hingga gotong royong.

"Di tengah berbagai persoalan di atas, salah satu modal penting dalam membentuk jati diri anak-anak kita adalah dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, rasa hormat, saling sayang menyayangi dan gotong royong. Di Indonesia, nilai-nilai tersebut bersumber dari ideologi Pancasila dan sudah menjadi ideologi negara," kata Megawati.

Megawati menyebut Pancasila digali oleh Presiden pertama Sukarno. Megawati menyebut Pancasila merupakan persembahan bagi Indonesia serta dunia untuk terbebas dari penjajahan.

"Pancasila, ideologi negara kami, adalah dasar, falsafah, pandangan hidup, the way of life, dan cita-cita tata dunia baru yang damai, setara, dan berkeadilan. Pancasila digali oleh Bung Karno, Proklamator, Presiden Pertama RI, dan Bapak Bangsa kami sebagai persembahan bagi Indonesia dan juga sebenarnya untuk dunia agar terbebas dari imperialisme dan kolonialisme, seperti yang pernah beliau sebutkan saat menyampaikan suatu pidato yang penting di PBB pada tanggal 30 September 1966 yang dikenal dengan 'To Build The World A New'," kata Megawati.

"Terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Peri Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Pancasila tumbuh sebagai dasar pendidikan kemanusiaan bagi anak-anak kita dan tentu juga dapat dipergunakan untuk diajarkan kepada anak anak," imbuhnya.

Di forum tersebut, sekali lagi Megawati menyinggung pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan kepribadian bangsa. Megawati yakin manusia yang memegang dan menerapkan Pancasila dapat menjadi pemimpin bangsa.

"Kami percaya bahwa menanamkan nilai-nilai Pancasila akan sangat penting di dalam membentuk kepribadian dan jati diri suatu bangsa. Mereka pasti akan menjadi pemimpin masa depan yang akan mengarungi dunia yang kompleks dan majemuk dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan," kata Megawati.

(gbr/haf)

JAKARTA - Penerapan ideologi Pancasila di era milenial perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini penting agar identitas bangsa tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

Dilansir dari artikel jurnal berjudul "Penerapan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Generasi Milenial", generasi milenial hidup di tengah arus globalisasi. Nilai-nilai Pancasila yang seharus terpatri dalam jiwa mulai terkikis.

Diperlukan upaya agar Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara terinternalisasi dalam jiwa generasi milenial. Salah satunya adalah dengan menerapkan Pancasila sebagai tuntunan dalam kehidupan sehari-hari.

5 Penerapan Ideologi Pancasila pada Era Milenial

1. Sila Pertama

- Mempunyai satu agama dan melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama yang diikuti serta tidak memaksa orang lain untuk masuk ke agama yang dianutnya.

- Membuat konten positif di media sosial yang menginspirasi nilai-nilai toleransi beragama.

- Menghindari penyebaran ujaran kebencian atau hoax yang menyerang keyakinan orang lain.

2. Sila Kedua

- Menghargai segala perbedaan ditengah masyarakat yang meliputi perbedaan suku, agama, dan ras.

- Melakukan kampanye donasi online untuk membantu korban bencana.

- Menyebarkan konten yang mempromosikan hak asasi manusia dan anti diskriminasi.

3. Sila Ketiga

- Harus memiliki rasa cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat.

- Menghindari penyebaran informasi yang memicu perpecahan di media sosial.

- Mengikuti komunitas yang mempromosikan persatuan dan keberagaman di Indonesia.

4. Sila Keempat

- Turut serta dalam mengawasi dan memberikan saran terhadap penyelenggaraan kedaulatan rakyat.

JAKARTA - Penerapan ideologi Pancasila di era milenial perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini penting agar identitas bangsa tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

Dilansir dari artikel jurnal berjudul "Penerapan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Generasi Milenial", generasi milenial hidup di tengah arus globalisasi. Nilai-nilai Pancasila yang seharus terpatri dalam jiwa mulai terkikis.

Diperlukan upaya agar Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara terinternalisasi dalam jiwa generasi milenial. Salah satunya adalah dengan menerapkan Pancasila sebagai tuntunan dalam kehidupan sehari-hari.

5 Penerapan Ideologi Pancasila pada Era Milenial

1. Sila Pertama

- Mempunyai satu agama dan melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama yang diikuti serta tidak memaksa orang lain untuk masuk ke agama yang dianutnya.

- Membuat konten positif di media sosial yang menginspirasi nilai-nilai toleransi beragama.

- Menghindari penyebaran ujaran kebencian atau hoax yang menyerang keyakinan orang lain.

2. Sila Kedua

- Menghargai segala perbedaan ditengah masyarakat yang meliputi perbedaan suku, agama, dan ras.

- Melakukan kampanye donasi online untuk membantu korban bencana.

- Menyebarkan konten yang mempromosikan hak asasi manusia dan anti diskriminasi.

3. Sila Ketiga

- Harus memiliki rasa cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat.

- Menghindari penyebaran informasi yang memicu perpecahan di media sosial.

- Mengikuti komunitas yang mempromosikan persatuan dan keberagaman di Indonesia.

4. Sila Keempat

- Turut serta dalam mengawasi dan memberikan saran terhadap penyelenggaraan kedaulatan rakyat.

- Membuat forum diskusi online yang membahas isu-isu sosial dan politik secara santun.

- Menggunakan hak suara dalam pemilihan umum (pilkada, pilpres).

5. Sila Kelima

- Senantiasa memperjuangkan keadilan baik itu untuk kepentingan.

- Membantu UMKM lokal dengan mempromosikan produk mereka di media sosial.

- Mendukung gerakan sosial yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial.

Itulah penerapan ideologi Pancasila di era milenial yang perlu dilakukan. Ideologi ini memang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga tidak mudah dilupakan.

Kudus (ANTARA) - Deputi VI Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Janedri M Gaffar mengajak warga Kudus tidak hanya sekadar bisa menghafal teks Pancasila, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari atau Pancasila dalam tindakan.

"Nilai-nilai Pancasila hendaknya dijadikan acuan dasar yang diimplementasikan dalam tiga fungsi utama Pancasila," ujarnya saat menjadi pembicara dalam "Sarasehan Kebangsaan Mengokohkan Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara" di Pendopo Kabupaten Kudus, Kamis.

Di antaranya, kata dia, bisa dijadikan sebagai pandangan hidup, sehingga nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tingkah laku warga negara Indonesia.

Pancasila, kata dia, juga berfungsi sebagai dasar negara, sehingga diaktualisasikan dalam wujud pasal-pasal UUD 1945 dan segenap peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran UUD 1945.

"Sementara dalam hal berfungsi sebagai ideologi negara, maka nilai-nilainya bisa diaktualisasikan dalam wujud prinsip dan norma acuan dasar dalam kebijakan pembangunan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

"Agar Pancasila selalu menemukan relevansi zaman dan tetap berakar pada masyarakat, maka Pancasila harus menjadi ideologi terbuka, di mana nilai-nilai fundamental Pancasila bersifat permanen," ujarnya.

Akan tetapi, kata dia, dalam praktik pelaksanaannya, baik dalam norma politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan dapat fleksibel sekaligus adaptif terhadap perubahan dan tantangan zaman.

Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka harus bekerja atau hidup, living ideology, menjadi ideologi yang efektif dan mampu menggerakkan masyarakat untuk mencapai cita-cita nasional.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kudus M. Fitrianto mengungkapkan sarasehan ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki jiwa patriotisme dan rasa nasionalisme yang tinggi, menghayati dan mengamalkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara.

"Kami juga berharap bisa mewujudkan masyarakat kudus yang bersatu, kokoh, toleran, saling menghormati dan bergotong-royong," ujarnya.

Ia juga berharap dukungan masyarakat dalam menghadapi pesta demokrasi yaitu Pilkada 2024 agar dapat berjalan dengan aman, damai, partisipatif dan kondusif. Meskipun ada perbedaan pandangan politik, masyarakat juga tetap harus bersatu.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran sentral dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Lima sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Namun, dalam era globalisasi dan modernisasi yang pesat, nilai-nilai Pancasila terancam mengalami distorsi atau penyimpangan.

Penyebaran budaya asing, perkembangan teknologi, dan perubahan pola pikir generasi muda sering kali menyebabkan distorsi nilai-nilai Pancasila. Fenomena seperti radikalisme, konsumerisme, dan individualisme yang kian marak menunjukkan bagaimana nilai-nilai asli bangsa ini terkikis oleh pengaruh eksternal.

Seorang pakar filsafat Pancasila Prof. Dr. Kaelan, M.S. mengatakan, tantangan terbesar dalam menjaga Pancasila adalah "kemampuan generasi muda untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut di tengah arus globalisasi yang deras."

Kaelan menegaskan bahwa tanpa upaya sadar dan sistematis, generasi muda bisa kehilangan jati diri bangsa yang berlandaskan Pancasila.

Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepanduan di Indonesia memiliki peran strategis dalam menanamkan dan menjaga nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda.

Gerakan Pramuka memiliki misi utama untuk membentuk karakter dan kepribadian generasi muda Indonesia. Melalui berbagai kegiatan yang terstruktur dan berjenjang,
Pramuka menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kerja sama, tanggung jawab, dan cinta tanah air yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Menurut Dr. H. Syamsul Maarif, M.Si., Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, "Gerakan Pramuka adalah wadah yang efektif untuk membentuk karakter bangsa yang Pancasilais, karena seluruh kegiatan dalam Pramuka diarahkan pada internalisasi nilai-nilai Pancasila."

Kegiatan seperti upacara bendera, latihan kepemimpinan, serta pengabdian masyarakat secara langsung mempraktikkan dan menguatkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Implementasi Nilai Pancasila dalam Kegiatan Pramuka

Dalam Gerakan Pramuka, nilai-nilai Pancasila diterapkan secara praktis melalui berbagai kegiatan.

Nilai dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, diimplementasikan dengan kegiatan keagamaan seperti doa bersama sebelum dan sesudah beraktivitas, serta pengenalan ajaran agama masing-masing anggota, menguatkan nilai-nilai spiritual dan toleransi beragama.

Penerapan nilai sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dalam Gerakan Pramuka diantaranya adalah dengan mendorong anggota untuk menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan orang lain dengan adil. Kegiatan bakti sosial dan kerja sama dalam kelompok kecil menumbuhkan rasa empati dan keadilan.

Kegiatan persahabatan antardaerah dan suku dalam Pramuka memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Ini merupakan penerapan nilai Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia. Anggota Pramuka belajar untuk menghargai keberagaman dan menjaga persatuan.

Sistem kepemimpinan dalam Pramuka yang demokratis, di mana keputusan diambil melalui musyawarah, mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan kebijaksanaan. Hal ini sesuai dengan sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Sedangkan sila kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia diimplementasikan melalui kegiatan Pramuka yang berbasis pengabdian kepada masyarakat, seperti membantu korban bencana alam, sehingga menjadi wujud nyata dari penerapan nilai keadilan sosial.

Pengaruh Pramuka terhadap Pencegahan Distorsi Nilai Pancasila

Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa anggota Pramuka memiliki pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila yang lebih kuat dibandingkan dengan non-anggota.

Penelitian ini menunjukkan bahwa 85 persen anggota Pramuka aktif memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sementara pada kelompok non-anggota hanya mencapai 65 persen.

Prof. Dr. Sutaryo, M.Si., seorang peneliti senior di LIPI mengatakan, kegiatan Pramuka yang terstruktur dan konsisten dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan telah berhasil menciptakan generasi muda yang lebih tahan terhadap pengaruh negatif globalisasi.

Sutaryo juga menambahkan bahwa Pramuka berperan penting dalam membentuk "karakter generasi muda yang kuat, berwawasan kebangsaan, dan memiliki daya tahan terhadap distorsi nilai-nilai Pancasila."

Meskipun memiliki banyak keunggulan, Gerakan Pramuka juga menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan perannya. Tantangan terbesar adalah bagaimana membuat kegiatan Pramuka tetap relevan dan menarik bagi generasi muda di era digital. Generasi muda saat ini lebih tertarik pada teknologi dan media sosial, yang sering kali menjadi saluran bagi distorsi nilai-nilai Pancasila.

Namun, tantangan ini juga membuka peluang. Pramuka dapat mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas penyampaian nilai-nilai Pancasila. Misalnya, dengan mengembangkan aplikasi pembelajaran interaktif berbasis nilai-nilai Pancasila, atau memanfaatkan media sosial untuk kampanye tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Pakar pendidikan karakter Dr. Ir. H. Budi Prayitno, M.T. mengatakan, "Integrasi teknologi dalam Gerakan Pramuka adalah kunci untuk memastikan relevansi dan daya tarik Pramuka di era modern, sekaligus memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila." Ia menekankan pentingnya inovasi dalam kegiatan Pramuka untuk menjawab tantangan zaman tanpa mengorbankan esensi pendidikan karakter yang Pancasilais.

Pramuka di Era Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 menjadi ujian bagi Gerakan Pramuka dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di tengah keterbatasan fisik. Selama pandemi, Pramuka tetap aktif melalui kegiatan daring, seperti webinar, diskusi online, dan kampanye sosial di media digital. Inisiatif ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi Pramuka dalam menghadapi situasi krisis, sekaligus tetap menjaga esensi nilai-nilai Pancasila.

Sebagai contoh, Kwartir Daerah Jawa Barat mengadakan program "Pramuka Peduli" yang menggalang bantuan dan dukungan untuk masyarakat terdampak pandemi. Program ini tidak hanya menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi, tetapi juga menjadi sarana praktis bagi anggota Pramuka untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kondisi nyata.

Melalui kegiatan yang terstruktur dan berorientasi pada pendidikan karakter, Pramuka berhasil menanamkan dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Meskipun menghadapi tantangan, seperti relevansi di era digital, Pramuka tetap memiliki peluang besar untuk terus berkontribusi dalam menjaga keutuhan bangsa.

Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, Pramuka dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan zaman, sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, penguatan dan pengembangan Gerakan Pramuka harus terus didukung oleh semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.

*) Lucky Akbar adalah ASN pada Kementerian Keuangan RI

Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji keselarasan aturan hukum dan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Saat ini BPIP bekerja sama dengan berbagai universitas dan para ahli sedang mengidentifikasi aturan hukum dan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Djumala dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Djumala, hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas BPIP, yakni mengkaji keselarasan kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Sementara itu, Djumala menyebutkan saat ini ada beberapa peraturan daerah (perda) yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Misalnya, lanjut dia, perda yang bersifat diskriminatif berbasis SARA.

Djumala mengatakan bahwa perda yang diskriminatif tersebut bila tidak disikapi secara bijak, maka dapat mengganggu harmoni sosial di masyarakat.

"Pendekatan dari bawah dengan melibatkan pengampu kepentingan diharapkan dapat menghindari perda yang bias SARA, ekonomi, politik dan gender," tuturnya.

Djumala mencontohkan bahwa saat ini masih terdapat kebijakan publik yang bias gender. Misalnya, kata dia, terkait ukuran toilet wanita dan pria yang dibuat sama besar.

Padahal, lanjut dia, wanita membutuhkan waktu lebih lama di toilet, sehingga memaksa mereka harus antre lebih lama dari pria.

“Membiarkan wanita berlama-lama antre di toilet merupakan tindakan yang tidak selaras dengan Pancasila, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan sila ke-2 'kemanusiaan yang adil dan beradab.' Perlu dipikirkan, ada perda yang mengharuskan pengusaha mal untuk menyediakan toilet wanita lebih banyak dan lebih besar dari toilet pria," kata Djumala.

Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi perlunya kajian akademik dan diskusi publik yang mengkaji keselarasan perda, regulasi, hukum dan perundang-undangan dengan Pancasila.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Palembang (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menguatkan nilai-nilai Pancasila pada narapidana/warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Tidak hanya membidik masyarakat umum dan sekolah, BPIP bersama Pemkab OKI juga menguatkan nilai-nilai Pancasila di lapas," kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Lapas Kelas II B Kayu Agung, Selasa.

Menurut dia, melalui berbagai riset peningkatan budaya literasi pada warga binaan pemasyarakatan (WBP) mampu mengubah pribadi dan mencegah terjadinya pengulangan kriminal.

WBP yang mendapatkan pendidikan akan memiliki peluang lebih kecil untuk kembali ke lapas/rutan, sebaliknya mereka akan mendapatkan peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menguatkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di Lapas Kelas II B Kayu Agung.

Yudian berharap sosialisasi penguatan pembinaan ideologi Pancasila dapat memberikan pemahaman Pancasila sehingga saat keluar nanti pemahaman itu bisa diaktualisasikan.

Sementara Pj Bupati OKI Asmar Wijaya menyampaikan ideologi Pancasila sebagai alat untuk memupuk integritas bangsa.

Pancasila sebagai rumah besar menjaga dan merawat nilai keberagamaan.

Asmar mengatakan semua harus terus belajar, menjaga dan merawat nilai-nilai Pancasila, "unity in diversity", bersatu dalam keberagaman.

Melalui kegiatan itu, diharapkan para warga binaan lebih memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, selama masa pembinaan hingga selesai kembali kumpul bersama keluarga.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Dengan melihat perkembangan dunia global terkini, kami pesan generasi muda khususnya mahasiswa, selain memedomani, menghayati, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, juga perlu menguasai teknologi dan bahasa asing

Bantul (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI Prof Yudian Wahyudi mengajak generasi muda khususnya mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila guna menghadapi perkembangan dunia global saat ini.

"Dengan melihat perkembangan dunia global terkini, kami pesan generasi muda khususnya mahasiswa, selain memedomani, menghayati, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, juga perlu menguasai teknologi dan bahasa asing," kata Yudian dalam keterangan tertulis terkait acara Seminar Nasional dan Bedah Buku di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, Pancasila merupakan mukjizat bangsa Indonesia. Dan dilihat dari segi bahasa, mukjizat itu kalimat pendek yang mampu membungkam siapapun lawannya. Pancasila merupakan kalimat pendek yang mampu membungkam siapapun lawannya hingga hari ini.

"Pada 30 September hasil dari proklamasi, Bung Karno mengguncangkan dunia. Sampai saat itulah Indonesia sudah menjadi tiga dari super power dunia. Jadilah generasi unggul dan sebarkan nilai-nilai Pancasila ke seluruh penjuru negeri," kata Yudian.

Sementara itu, Deputi Bidang Hubungan Antar-Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso mengatakan, seminar dan bedah buku berjudul "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" yang digelar bersama Pusat Studi Pancasila UGM itu dihadiri 225 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta.

Dia menjelaskan, Pancasila dalam bahasa inggris, yaitu Believe in God, Nasionalism, Humanity, Democracy, dan Social Justice, mengandung lima prinsip untuk kebaikan Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, Internasionalisme, Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan.

"Lima prinsip itu dilaksanakan secara mengikat bagi seluruh warga Negara Indonesia, bukan hanya untuk dibaca dan dihafalkan, tetapi lebih dari itu harus mengimplementasikan butir-butirnya dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Sementara itu, Rektor UGM Prof Ova Emilia berharap, diskusi buku karya BPIP dapat memberikan pemicu untuk olah gagasan selanjutnya. Prinsip dasar pendiri negara adalah tidak inferior dan juga tidak superior, artinya menjunjung tinggi prinsip kesetaraan.

Ketua Pusat Studi Pancasila UGM Agus Wahyudi menyampaikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam teori dan praktik, nilai-nilai Pancasila dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan kebebasan berpendapat.

"Ideologi politik dan agama dan gagasan Bung Karno untuk membumikan Pancasila dalam konteks Internasional menjadi panduan hubungan internasional dalam kesetaraan-berdiri sama tinggi duduk sama rendah," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024